TABANAN, PANTAUBALI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mendorong Pemerintah Kabupaten Tabanan mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di enam kecamatan yang hingga kini masih dalam proses penyusunan. Keberadaan RDTR dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap arah pembangunan sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara tidak terkendali.

Dari sembilan kecamatan di Kabupaten Tabanan, baru tiga wilayah yang telah menuntaskan dokumen RDTR, yakni Kecamatan Kediri, Tabanan dan Selemadeg Barat. Sementara enam kecamatan lainnya masih melalui tahapan penyusunan dan pembahasan.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengatakan RDTR memiliki peran strategis sebagai landasan dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk untuk mendukung investasi dan pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, Tabanan sebagai daerah yang memiliki karakter agraris harus memiliki regulasi tata ruang yang kuat agar pembangunan tidak mengorbankan lahan pertanian, khususnya lahan sawah yang masuk dalam kawasan dilindungi.

“RDTR ini penting agar investasi dan kepariwisataan di Tabanan punya acuan yang jelas. Kita wilayah agraris, jangan sampai alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) terjadi terus-menerus dan bablas. Maka saya tekankan ke OPD teknis untuk segera menyelesaikan sembilan RDTR ini,” ujar Arnawa, Senin (10/8/2026).

Arnawa menegaskan, keberadaan RDTR yang memiliki kepastian hukum akan menjadi salah satu instrumen untuk mengarahkan pembangunan sesuai peruntukan ruang. Tanpa dokumen tata ruang yang komprehensif, pembangunan infrastruktur maupun investasi dikhawatirkan berkembang tanpa arah yang jelas dan berpotensi mengganggu kawasan pertanian produktif.

Karena itu, DPRD meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait lebih aktif melakukan koordinasi, termasuk dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar berbagai kendala dalam proses penyusunan RDTR dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

“Jangan sampai karena RDTR belum selesai, kemudian pemanfaatan ruang tidak memiliki kepastian. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, menjelaskan bahwa penyusunan RDTR memang membutuhkan sejumlah tahapan dan proses asistensi dengan pemerintah pusat. Dokumen tersebut disusun melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta kementerian terkait lainnya.

Ia menyebutkan, proses penyusunan RDTR saat ini masih berjalan secara bertahap. Salah satu wilayah yang tengah diproses adalah Kecamatan Kerambitan. Setelah tahapan tersebut selesai, proses akan dilanjutkan ke wilayah berikutnya, termasuk Kecamatan Baturiti.

“Kami masih bekerja sama dengan pusat. Sekarang masih berproses di Kerambitan, dan ini juga akan segera kita selesaikan. Setelah itu lanjut ke Baturiti, lalu ke wilayah berikutnya secara bertahap. Semua memang butuh proses,” kata Susila.

Pemkab Tabanan bersama DPRD selanjutnya akan terus mengawal proses penyelesaian RDTR hingga seluruh kecamatan memiliki dokumen tata ruang yang jelas. Selain memberikan kepastian hukum bagi kegiatan investasi dan pembangunan, RDTR diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta menjaga keberadaan lahan sawah produktif di Tabanan. (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semakin membara di Kabupaten Tabanan. Jumat (7/8/2026), Keceriaan dan jiwa sportivitas mewarnai Lapangan Alit Saputra saat Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Lomba Lari Karung dan Lomba Tarik Tambang antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. Suasana penuh semangat dan gelak tawa menjadi cerminan kuatnya kebersamaan dalam memaknai peringatan hari bersejarah bangsa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta jajaran direktur instansi vertikal di lingkungan Pemkab Tabanan. Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah semakin menambah semarak jalannya perlombaan.

Keseruan lomba semakin terasa karena Bupati Sanjaya tidak hanya hadir menyaksikan, tetapi juga tampil memandu jalannya kegiatan sebagai pembawa acara. Dengan gaya yang hangat dan penuh semangat, orang nomor satu di Tabanan tersebut sukses menghidupkan suasana, mengundang sorak sorai para peserta maupun pendukung dari masing-masing OPD.

Lomba Lari Karung antar OPD diikuti oleh enam peserta dalam satu tim beregu campuran, sementara Lomba Tarik Tambang diikuti oleh dua belas peserta dalam satu regu campuran. Setiap pertandingan berlangsung meriah, menampilkan semangat juang, kerja sama, serta kekompakan antarpegawai yang menjadi nilai utama dalam setiap perlombaan.

Di sela-sela kegiatan, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Menurutnya, perlombaan tradisional seperti ini bukan sekadar ajang hiburan, melainkan juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya menegaskan, semangat yang ditunjukkan seluruh peserta menjadi gambaran nyata semangat gotong royong yang harus terus dijaga dalam membangun daerah. “Saya sangat mengapresiasi kekompakan dan sportivitas seluruh peserta. Semangat seperti ini harus terus dipelihara karena mampu mempererat kebersamaan sekaligus menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Adapun hasil perlombaan, kategori Tarik Tambang berhasil dimenangkan oleh Sekretariat DPRD sebagai Juara I, disusul Satpol PP sebagai Juara II, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai Juara III. Sementara pada Lomba Lari Karung, Juara I diraih Dinas Kebudayaan, Juara II diraih RSUD Tabanan, dan Juara III berhasil diraih Dinas Pendidikan. Perlombaan ini menjadi wujud semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan sportivitas di lingkungan OPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan akan diatur melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN).

Pemerintah Pusat membatasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang rencananya akan efektif berlaku pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Untuk itu, saat ini yang masih dalam masa transisi, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan penyesuaian terkait kebijakan ini. Apakah nantinya kebijakan ini akan berdampak pada tenaga PPPK yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan.

Meskipun kebijakan tersebut ditetapkan dan saat ini sudah dalam masa transisi, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa berharap kebijakan tersebut tidak membawa dampak pada formasi tenaga PPPK yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan.

“Meskipun ada ketentuan untuk menghemat belanja pegawai di lingkungan Pemerintah daerah, namun untuk di Kabupaten Tabanan, saya secara tegas menolak jika kebijakan tersebut berdampak pada tenaga PPPK yang ada di Tabanan,” jelasnya.

Hal ini dikatakan Arnawa karena akan berdampak pada stabilitas dalam system pemerintahan yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan. karena itu, Arnawa meminta kepada pihak eksekutif untuk tidak mengambil kebijakan merumahkan tenaga PPPK yang ada saat ini.

Untuk itu, Arnawa meminta pihak eksekutif untuk mencari cara supaya kebijakan pemangkasan 30 persen belanja pegawai ini tidak membawa dampak pada formasi tenaga PPPK yang ada saat ini.

“Solusinya, ya pihak eksekutif harus mencari cara bagaimana meningkatkan pendapatan sehingga tetap bisa mempertahankan formasi PPPK yang ada saat ini. Karena jika sampai mereka dirumahkan, saya secara tegas tidak bisa terima,” ungkapnya.

Meski demikian, Arnawa menyatakan jika nantinya kebijakan tersebut juga diterapkan di Kabupaten Tabanan, maka pihaknya berharap pemkab Tabanan bisa lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut.

“Jika nanti kebijakan tersebut diterapkan di Pemkab Tabanan, saya berharap nanti ada kebijaksanaan dalam penerapannya,” tambahnya. (tim)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan lebih agresif menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting menyusul proyeksi pendapatan daerah yang mengalami penurunan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 di ruang sidang DPRD Tabanan, Kamis (6/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, sedangkan TAPD dipimpin Sekretaris Daerah Tabanan, I Gede Susila.

Dalam pemaparan TAPD, total pendapatan daerah pada rancangan KUA-PPAS 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,150 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk 2027, dana transfer diproyeksikan sebesar Rp1,199 triliun atau turun sekitar Rp54,50 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah penurunan transfer tersebut, Pemkab Tabanan justru memproyeksikan peningkatan PAD menjadi Rp951,1 miliar lebih. Target itu meningkat sekitar Rp23,93 miliar atau 2,5 persen dibandingkan PAD dalam APBD 2026 yang berada di angka Rp927,19 miliar.

Sekda Tabanan I Gede Susila mengatakan kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan efisiensi sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Dari sisi belanja, TAPD merancang Anggaran Belanja Daerah 2027 sebesar Rp2,197 triliun lebih. Nilai tersebut mengalami penyesuaian sekitar Rp59,29 miliar atau 2,63 persen dibandingkan APBD Induk 2026.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp1,751 triliun, belanja modal Rp137,90 miliar, belanja tidak terduga Rp10,78 miliar, serta belanja transfer Rp297,95 miliar.

Belanja operasi antara lain mencakup belanja pegawai Rp976,93 miliar, belanja barang dan jasa Rp665,45 miliar, belanja bunga Rp5 miliar dan belanja hibah Rp104,28 miliar. Sementara belanja modal dialokasikan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, rancangan APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp46,88 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah, termasuk SiLPA yang diproyeksikan sebesar Rp30,63 miliar.

Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan sekitar Rp18,23 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah.

“Cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp18,23 miliar lebih untuk menopang sarana dan prasarana dari pinjaman PT SMI,” ujar Susila.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa meminta eksekutif tidak hanya mengandalkan efisiensi belanja, tetapi juga memperkuat upaya optimalisasi PAD. Bahkan, pihaknya mendorong agar target PAD Tabanan dapat ditingkatkan hingga menyentuh Rp1 triliun.

Arnawa menilai masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor usaha dan pajak daerah. Karena itu, OPD terkait diminta melakukan pendataan serta pengawasan secara lebih intensif terhadap potensi pajak yang selama ini belum masuk sebagai penerimaan daerah.

“Kami berharap eksekutif intens mengejar itu. Potensi restoran atau usaha yang belum terjamah harus mulai disisir oleh OPD terkait,” kata Arnawa.

Selain sektor usaha, DPRD juga menyoroti pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Arnawa meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi sekaligus memperbaiki penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), khususnya pada kawasan perumahan.

Menurutnya, persoalan administrasi SPPT yang belum tertata dengan baik dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, pimpinan DPRD juga meminta TAPD memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perubahan struktur belanja. DPRD menekankan pentingnya transparansi sebelum kesepakatan KUA-PPAS 2027 ditandatangani.

Arnawa menyatakan Banggar membutuhkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) secara lengkap agar pembahasan tidak hanya didasarkan pada angka secara umum, tetapi dapat melihat kebutuhan dan peruntukan anggaran secara lebih detail.

“Sebelum kami mengambil kesepakatan, atas nama pimpinan kami membutuhkan dokumen RKA-SKPD untuk dilengkapi. Biar kami tahu rincian teknisnya seperti apa dan tidak hanya diberikan data secara gelondongan,” tegasnya.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan struktur anggaran yang realistis, transparan dan tetap mampu menopang pelayanan publik serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan. (kjs/dt)