TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mendorong penguatan tata kelola aset daerah agar mampu memberikan pelayanan publik yang semakin optimal. Upaya tersebut ditandai dengan dilantiknya Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Budaya oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., dalam acara yang berlangsung di Wantilan Singasana RJ Bupati, Kamis (13/8/2026).

Pada kesempatan tersebut, I Gusti Gede Krishagung Sunda Dewata Putra, S.E., resmi dilantik sebagai Direktur BLUD Taman Budaya. Turut hadir Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta Jero Bendesa Adat Kota Tabanan.

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menghadirkan pola pengelolaan fasilitas publik yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberadaan BLUD Taman Budaya diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan berbagai fasilitas, khususnya Gedung Kesenian I Ketut Marya, sehingga tidak hanya terjaga dari sisi pemeliharaan, tetapi juga mampu memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya para seniman dan pelaku kegiatan kreatif.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa pembentukan BLUD Taman Budaya bukanlah sebuah gagasan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan dalam pengelolaan fasilitas publik. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membangun fasilitas, tetapi juga harus memastikan fasilitas tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Ini adalah ada sebuah ide gagasan dan terobosan pemerintah kabupaten Tabanan yang sangat luar biasa demi pelayanan masyarakat Tabanan yang kita cintai.”

Lebih lanjut, Bupati Sanjaya menambahkan proses birokrasi yang kurang optimal cender menghambat pelayanan dan proses pemeliharaan fasilitas umum dan sosial yang ada. “Jujur kita akui, selama saya menjadi Wakil Bupati dua periode, banyak yang saya lihat perlu dioptimalisasi dalam pelayanan. Pemerintah memang mampu membangun berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, tetapi dalam pengelolaan dan pemeliharaannya terkadang masih terkendala birokrasi yang cukup panjang. Ini bukan karena OPD tidak baik, tetapi proses birokrasi tersebut yang terkadang membuat pelayanan menjadi terhambat.” imbuhnya.

Mengambil contoh pengelolaan Gedung Kesenian I Ketut Marya, Bupati Sanjaya menekankan dalam pengelolaan fasilitas umum ini membutuhkan perhatian secara menyeluruh yang dirasa tidak cukup diampu oleh satu perangkat daerah namun memerlukan perhatian secara inklusif mulai dari pemeliharaan, kebersihan, penerangan, keamanan hingga pengelolaan berbagai kegiatan. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih fleksibel dan responsif.

Melalui pengelolaan berbasis BLUD, pihaknya berharap sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dapat kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Terlebih, dengan adanya berbagai event dan aktivitas di kawasan Gedung Kesenian I Ketut Marya dan sekitarnya turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Pendapatan dari sektor parkir, UMKM, serta pelaku usaha di sekitar kawasan tersebut tercatat mengalami peningkatan. Bupati Sanjaya meyakini kehadiran BLUD Taman Budaya dapat menjadi salah satu terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi di sekitar fasilitas yang dikelola. Ke depan, pola serupa juga diharapkan dapat diterapkan pada fasilitas lain yang masih dikelola pemerintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Menutup sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan selamat kepada Direktur BLUD Taman Budaya yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan dedikasi, sehingga mampu membawa pengelolaan Taman Budaya semakin baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tabanan.(rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali melakukan penguatan organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Prosesi yang berlangsung secara hybrid (daring dan luring) tersebut dipimpin langsung Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., di Tabanan Command Center (TCC), Kamis (13/8/2026).

Sebanyak 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 21 pejabat administrator, dan 37 pejabat pengawas dilantik pada kesempatan tersebut. Kegiatan turut dihadiri Jero Mangku Utawi Rohaniawan, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Sekda Tabanan, para Asisten Setda, kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Tabanan, serta para Camat se-Kabupaten Tabanan.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan sekaligus proses pembinaan karier aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ia meminta seluruh pejabat memahami bahwa setiap penempatan memiliki tujuan dan kebutuhan organisasi yang harus dijawab melalui kinerja.

“Saya ingin menegaskan bahwa mutasi, rotasi, maupun pengisian jabatan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang biasa dan merupakan bagian dari kewenangan manajemen pemerintahan, sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, kompetensi, serta prinsip-prinsip sistem merit yang berbasiskan talenta,” ujar Sanjaya.

Menurutnya, mutasi maupun rotasi tidak semestinya dimaknai sebatas perpindahan tempat atau jabatan, terlebih hanya sebagai urusan administratif. “Jangan pernah memaknai mutasi semata-mata sebagai perpindahan tempat atau perpindahan jabatan, apalagi sekadar urusan administratif belaka. Ingatlah bahwa di balik setiap penempatan terdapat kebutuhan organisasi. Di balik setiap jabatan terdapat tanggung jawab dan di balik setiap amanah terdapat harapan masyarakat Tabanan yang harus kita jawab dengan kinerja,” tegasnya.

Sanjaya menjelaskan, pelantikan tersebut memiliki beberapa latar belakang penting. Pertama, pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan hasil proses seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan jabatan strategis diisi pejabat yang memiliki kompetensi, kapasitas, pengalaman, serta kemampuan kepemimpinan sesuai tuntutan organisasi.

Kedua, pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian jabatan administrator dan pengawas sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, terdapat pengisian Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari amanat struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. “Artinya, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, ini adalah bagian dari proses menata organisasi agar lebih efektif, lebih responsif dan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabanan,” ungkap Sanjaya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah melaksanakan proses seleksi secara profesional dan bertanggung jawab. Apresiasi turut diberikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali atas pengawasan terhadap proses seleksi serta Badan Kepegawaian Negara atas dukungan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemkab Tabanan.

Menutup arahannya, Sanjaya berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, serta senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Ia menegaskan bahwa setiap jabatan dan kinerja pejabat akan terus menjadi bagian dari evaluasi organisasi.

“Jabatan bukan hak yang melekat selamanya. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga melalui kinerja, kompetensi, disiplin, integritas dan tanggung jawab. Maka tunjukkan melalui kerja nyata bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saudara memang layak, selamat bekerja, segera lakukan konsolidasi internal, susun langkah strategis, pastikan program dan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai fondasi kuat menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM),” pungkas Sanjaya. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan kembali mematangkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan dilakukan melalui rapat internal Badan Anggaran (Banggar) bersama gabungan komisi di ruang sidang paripurna DPRD Tabanan, Kamis (13/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, dan diikuti jajaran anggota Banggar serta pimpinan dan anggota gabungan komisi DPRD Tabanan.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami keterbatasan, terutama menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kendati demikian, DPRD meminta keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengurangi belanja yang bersifat prioritas, khususnya menyangkut kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana saat membacakan laporan hasil kerja Banggar menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Dalam rancangan postur anggaran 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp2,150 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp30,561 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai sekitar Rp2,181 triliun.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sekitar Rp2,197 triliun, berkurang Rp59,295 miliar atau 2,63 persen dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar sekitar Rp2,256 triliun. Adapun defisit atau pembiayaan daerah dirancang sekitar Rp46,849 miliar, turun sekitar Rp28,732 miliar dibandingkan APBD Induk 2026.

Budi Artana menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 juga diselaraskan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025-2029. Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mendukung visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

Untuk 2027, tema pembangunan daerah diarahkan pada “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Fokus tersebut diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan, pemasaran, hingga perluasan akses investasi dan pasar.

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus tetap berpedoman pada regulasi dan skala prioritas. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, menurutnya, belanja yang menyangkut kepentingan dasar dan kepastian nasib PPPK perlu menjadi perhatian utama.

“Intinya kalau kita berbicara KUA-PPAS itu kan kita mengikuti regulasi yang ada. Mana yang menjadi skala prioritas, urusan kemanusiaan kayak PPPK, dan kebutuhan yang sifatnya memang harus dibiayai, ini yang harus dikedepankan. Hal-hal lain mohon dipertimbangkan atau ditunda mengingat anggaran kita terbatas,” ujar Arnawa.

Arnawa juga menanggapi wacana penyisiran atau rasionalisasi anggaran oleh eksekutif. Ia meminta langkah efisiensi tidak dilakukan dengan memangkas belanja pegawai yang berkaitan dengan PPPK.

Menurutnya, upaya meningkatkan kemampuan fiskal daerah seharusnya juga diarahkan pada penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih dapat dikembangkan.

“Kalau terjadi penyisiran, jangan sampai belanja pegawai yang disisir atau dipangkas hingga mengorbankan PPPK. Kuncinya di situ. Kita ini kan mengejar target PAD, jadi itu yang harus dikejar karena potensi PAD kita masih jauh,” tegasnya.

Setelah melalui pembahasan internal dan mendapat persetujuan seluruh komisi serta fraksi DPRD Tabanan, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dinyatakan rampung dibahas. Selanjutnya, dokumen tersebut diproses menuju penetapan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD Kabupaten Tabanan dan Bupati Tabanan. (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menegaskan sikap menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, menyusul penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Kejari Tabanan di Kantor Dinas Kesehatan Tabanan, Senin (10/8/2026).

Susila mengatakan, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Pemkab Tabanan menghormati sepenuhnya tahapan hukum yang sedang berjalan. Ia juga meminta jajaran Dinas Kesehatan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

“Terkait sikap Pemkab Tabanan, dari sisi lembaga pemerintahan, kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan terkait adanya dugaan penyimpangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,” ujar Susila, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, Pemkab Tabanan baru mengetahui adanya kegiatan penggeledahan tersebut pada Senin. Karena itu, pihaknya berharap seluruh jajaran yang berkaitan dapat memberikan dukungan terhadap proses hukum sehingga pemeriksaan berlangsung secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Pemkab Tabanan, lanjut Susila, juga siap memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintah daerah akan bersikap kooperatif sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.

“Kami di jajaran Pemkab Tabanan tentunya akan kooperatif dan apabila dibutuhkan, kami siap untuk memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas,” tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya pemanggilan internal terhadap pejabat maupun pegawai Dinas Kesehatan, Susila menyatakan Pemkab Tabanan masih menunggu perkembangan proses penyidikan yang dilakukan Kejari Tabanan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Pemkab akan mengambil langkah sesuai perkembangan dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Susila kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjalankan setiap program sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah selama ini dilakukan melalui mekanisme eksternal maupun internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan internal menjadi bagian dari tugas Inspektorat.

“Untuk pemanggilan kepada internal Dinas Kesehatan, kami masih menunggu perkembangan hasil penyidikan dari Kejaksaan. Namun kami terus mengimbau jajaran Pemkab Tabanan untuk menjalankan program-program sesuai APBD dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga hal seperti ini tidak terulang,” tandasnya.

Pemkab Tabanan berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. (tim/ay)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan Tabanan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM), pelumas serta makan dan minum tahun anggaran 2023-2025, kini penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diamankan.

Kajari Tabanan, Medie, SH.,MH mengungkapkan, sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, pihaknya telah memeriksa sekitar 18 orang saksi. Mereka terdiri atas pegawai Dinas Kesehatan Tabanan dan pihak rekanan.

“Penggeledahan kemarin benar sebagai tindak lanjut hasil penyelidikan kami. Sebelumnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 18 saksi, baik dari pegawai Dinas Kesehatan maupun rekanan,” ujar Medie, Selasa (11/8/2026).

Dari rangkaian penyelidikan tersebut, tim menemukan indikasi yang dinilai cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Sebelum keputusan itu diambil, hasil penyelidikan terlebih dahulu diekspose di Kejaksaan Tinggi Bali.

“Tim mempunyai kesimpulan bahwa perkara tersebut memenuhi dua alat bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Sebelumnya kami melakukan ekspose di Kejati Bali dan disetujui untuk ditingkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Setelah mendapat persetujuan, Kejari Tabanan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 6 Agustus 2026. Selanjutnya, penyidik mengajukan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sebelum melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan perkara. Di antaranya telepon seluler, laptop, serta berbagai dokumen.

Tak hanya itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp8.012.000 dari salah seorang pegawai Dinas Kesehatan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

“Uang tunai sekitar Rp8 juta lebih itu kami sita dari pegawai Dinas Kesehatan. Yang bersangkutan mengakui uang tersebut merupakan sisa uang yang diambil dengan menggunakan SPPD fiktif,” ungkap Medie.

Meski demikian, Kejari Tabanan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami dokumen hasil penggeledahan dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi.

“Untuk masalah tersangka nanti saat penetapan akan kami sampaikan kepada media. Saat ini kami masih mendalami dokumen dan melakukan pemanggilan saksi lagi, baru kemudian penetapan tersangka,” tegasnya.

Medie menargetkan proses penyidikan hingga penetapan tersangka dapat dilakukan paling lambat dalam waktu satu bulan. Penetapan tersebut nantinya akan dilakukan setelah seluruh alat bukti dan keterangan yang diperlukan dinilai telah cukup.

Ia menambahkan, perkara tersebut bermula dari adanya informasi atau laporan masyarakat. Kejari Tabanan kemudian melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Informasi awal adanya laporan dari masyarakat, kemudian kami dalami. Ternyata memang ada kebenarannya,” pungkas Medie. (tim)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mulai mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas serta makan dan minum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Langkah penyidikan ditandai dengan penggeledahan Kantor Dinas Kesehatan Tabanan, Senin (10/8/2026).

Penggeledahan dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan sekitar pukul 11.45 Wita. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.

Kasi Intel Kejari Tabanan, I Putu Nurianto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Menurutnya, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Kesehatan Tabanan.

“Benar, pada Senin (10/8), Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan,” ujar Nurianto.

Perkara yang diselidiki berkaitan dengan pengelolaan anggaran BBM dan pelumas serta belanja makan dan minum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2023 hingga 2025.

Nurianto menjelaskan, penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 6 Agustus 2026. Sementara penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan yang diterbitkan pada 10 Agustus 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dan memperoleh sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk memperkuat proses penyidikan.

“Dari penggeledahan, penyidik memperoleh sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan,” jelasnya.

Kejari Tabanan memastikan penanganan perkara masih terus berjalan. Hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka karena perkara masih berada pada tahap penyidikan umum.

“Dalam penyidikan ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih berupaya memperkuat alat bukti, termasuk melalui pemeriksaan dan pengumpulan keterangan dari para saksi,” tegas Nurianto.

Penggeledahan tersebut menjadi salah satu langkah penyidik untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya, dokumen serta keterangan yang diperoleh akan dianalisis guna menentukan arah penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejari Tabanan juga masih membuka kemungkinan adanya perkembangan baru dalam perkara tersebut seiring dengan proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi yang dilakukan tim penyidik. (tim/pb)