TABANAN, PANTAUBALI.COM — Semangat kemanusiaan kembali ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tabanan yang dirangkaikan dengan Penggalangan Donasi Kemanusiaan Tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Tabanan, Kamis (12/3/2026), sekaligus saksikan pelantikan 115 pengurus PMI dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Tabanan.

Ratusan relawan tersebut dilantik secara langsung oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, selaku Ketua PMI Kabupaten Tabanan. Turut hadir, jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Perangkat Daerah terkait, Wakil Ketua PMI Provinsi Bali dan pengurus PMI Kabupaten Tabanan. Diharapkan seluruh pengurus yang baru dilantik untuk terus menumbuhkan jiwa kerelawanan dan pengabdian kepada sesama.

“Saya yakin saudara-saudara yang baru dilantik ini memiliki jiwa sukarela yang tulus dari sisi kemanusiaan,” ujar Sanjaya dalam sambutannya saat itu. Ia juga mengulas kembali sejarah berdirinya PMI yang resmi dibentuk pada 17 September 1945, tidak lama setelah kemerdekaan RI. Pembentukan PMI kala itu merupakan amanat Presiden Soekarno kepada Menteri Kesehatan dr. Boentaran dan dipimpin oleh Wapres Mohammad Hatta, sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak membantu korban perang kemerdekaan.

“Teman-teman PMI selalu sigap turun ke lapangan bersama TNI, Kepolisian, dan tokoh masyarakat ketika terjadi bencana. Kehadiran mereka secara sukarela di tengah masyarakat adalah bentuk nyata kepedulian dan solidaritas kemanusiaan yang patut kita apresiasi,” imbuh Sanjaya. Seraya mengingatkan, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah, terutama dalam bidang pelayanan sosial, kesehatan, serta penanggulangan bencana yang ditegaskannya harus dilaksanakan dengan penuh ketulusan. (rls)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Komisi I DPRD Tabanan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan agar tidak hanya berhenti pada langkah administratif dalam menangani pelanggaran tata ruang. Penindakan nyata di lapangan dinilai mendesak dilakukan guna menekan maraknya pelanggaran yang terjadi.

Desakan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan bersama jajaran pemerintah daerah. Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menilai selama ini penanganan pelanggaran masih didominasi pembahasan administratif tanpa diikuti aksi konkret.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah tegas, termasuk penerapan sanksi yang terukur terhadap bangunan yang terbukti melanggar aturan tata ruang. “Penindakan tidak cukup sebatas administrasi. Harus ada langkah riil agar ada efek jera,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Ia menegaskan, penerapan sanksi seperti pembongkaran bangunan dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada bangunan yang jelas berada di zona terlarang. Sementara untuk bangunan yang berdiri di zona yang diperbolehkan namun belum mengantongi izin, pemilik masih dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi perizinan.

Namun di lapangan, kata dia, tindakan tegas kerap terkendala karena belum adanya keputusan kuat dari pemerintah daerah. Kondisi ini membuat proses penertiban berjalan lambat dan tidak efektif.

Omardani juga menyoroti pola penyampaian pemerintah daerah dalam setiap rapat kerja yang dinilai lebih banyak memaparkan kendala teknis administratif dibandingkan langkah solusi. DPRD, lanjutnya, mengharapkan adanya progres nyata dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran tersebut.

“Pemerintah tidak perlu terus mengeluhkan kendala. Itu sudah menjadi tugas mereka. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret dan terukur,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong Pemkab Tabanan segera menyusun regulasi pendukung, seperti peraturan kepala daerah, guna memperkuat mekanisme penindakan terhadap pelanggaran administratif. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan operasional di lapangan.

Ia menambahkan, untuk sanksi yang bersifat pidana pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hanya perlu memperkuat aturan teknis guna memastikan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. (pmc)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Polemik kekosongan sejumlah obat di RSUD Tabanan mendapat perhatian serius dari Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Orang nomor satu di Tabanan itu langsung memanggil jajaran direksi rumah sakit untuk meminta penjelasan sekaligus memberikan peringatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Hal tersebut disampaikan Sanjaya usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (11/3/2026). Ia menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, sehingga persoalan internal rumah sakit tidak boleh sampai mengganggu layanan kepada pasien.

“Saya sudah mengetahui duduk persoalannya. Namun teknologi tidak boleh dijadikan alasan. Kalau memang ada kendala, harus disiapkan tenaga yang kompeten untuk menanganinya,” tegas Sanjaya.

Menurutnya, setelah dilakukan koordinasi dengan manajemen RSUD Tabanan serta pihak BPJS Kesehatan, persoalan kelangkaan obat kini telah tertangani. Ia memastikan stok obat-obatan di Depo Farmasi RSUD Tabanan sudah kembali tersedia.

“Per Kamis (12/3) obat-obatan sudah tersedia kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran karena sekarang semua sistem sudah berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa juga menyoroti persoalan tersebut dan meminta Komisi IV DPRD Tabanan segera memanggil manajemen RSUD Tabanan untuk melakukan pembahasan secara mendalam.

Menurut Arnawa, langkah tersebut diperlukan guna mencari solusi agar kekosongan obat tidak kembali terjadi, sekaligus mengevaluasi kinerja manajemen rumah sakit.

“Saya minta Komisi IV segera memanggil pihak RSUD untuk rapat membahas persoalan ini. Bahkan saya sendiri akan memimpin rapat tersebut karena kondisi ini menjadi tamparan bagi pelayanan kesehatan di Tabanan,” ujarnya.

Arnawa menilai manajemen RSUD Tabanan perlu melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan sistem administrasi dari manual ke digital.

Ia menegaskan, perubahan sistem tidak seharusnya menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan.

“Sistem apa pun harus dijalankan dengan baik. Seharusnya sejak awal sudah dipersiapkan SDM yang mampu menjalankan sistem tersebut sehingga dampaknya tidak sampai mengganggu pelayanan,” tegasnya.

Sebelumnya, kekosongan obat di RSUD Tabanan sempat menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan dari seorang dokter senior terkait tidak tersedianya obat bagi pasien. Kondisi tersebut terjadi karena rumah sakit mengalami kendala dalam proses klaim BPJS Kesehatan yang masih dalam tahap penyesuaian administrasi akibat peralihan sistem dari manual ke digital. (tim)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Polemik yang melanda RSUD Tabanan terus menuai sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Tabanan dari Fraksi Golkar, I Made Asta Dharma, mendesak agar persoalan yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut segera diselesaikan secara menyeluruh dan transparan.

Menurut Asta Dharma, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka secara jelas kondisi keuangan rumah sakit, termasuk menyelesaikan persoalan utang-piutang dengan para pihak terkait. Ia menilai keterbukaan sangat penting agar publik mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus menjadi dasar mencari solusi yang tepat.

“Yang paling penting sekarang adalah mencari solusi agar persoalan keuangan RSUD Tabanan bisa diselesaikan dengan baik. Data keuangan harus dibuka secara transparan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memulihkan operasional rumah sakit, khususnya terkait ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu karena menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.

“Operasional rumah sakit harus segera pulih, termasuk memastikan ketersediaan obat. Jangan sampai pelayanan kepada pasien terabaikan,” tegasnya.

Fraksi Golkar juga mendorong agar segera digelar rapat kerja yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari eksekutif, manajemen RSUD Tabanan, DPRD, hingga pihak terkait lainnya. Termasuk dokter yang sempat menjadi sorotan publik setelah pernyataannya viral di media sosial, serta pihak BPJS Kesehatan yang selama ini disebut-sebut terkait persoalan klaim.

Asta Dharma menilai selama ini penjelasan yang disampaikan baru berasal dari satu pihak, yakni manajemen rumah sakit. Karena itu, ia meminta semua pihak terkait dihadirkan agar permasalahan dapat dibahas secara komprehensif.

“Selama ini yang muncul baru penjelasan sepihak dari manajemen rumah sakit. Seolah-olah masalahnya ringan, padahal banyak persoalan lain yang terjadi,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya informasi mengenai jasa pelayanan (jaspel) karyawan rumah sakit yang belum dibayarkan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikasi adanya persoalan keuangan yang perlu ditelusuri lebih dalam.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar bahkan mendorong adanya evaluasi total terhadap manajemen rumah sakit, termasuk mempertimbangkan perombakan jajaran pimpinan apabila terbukti tidak mampu mengelola rumah sakit dengan baik.

“Jika memang manajemen tidak mampu mengelola rumah sakit dengan baik, harus berani dilakukan perombakan, termasuk posisi direktur utama,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga didorong untuk memanggil para vendor yang selama ini memasok obat-obatan ke RSUD Tabanan guna mengetahui secara jelas kondisi distribusi dan pembayaran yang terjadi.

Menurut Asta Dharma, alasan keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan tidak bisa sepenuhnya dijadikan penyebab utama. Ia menilai kemungkinan ada persoalan lain dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. “Dengan alasan tunggakan yang belum terbayar dari BPJS, saya rasa itu hanya jadi kambing hitam saja. Mungkin saja ada permasalahan keuangan lainnya,” lanjutnya.

Ia juga mempertanyakan alasan perubahan sistem administrasi yang disebut sebagai salah satu penyebab munculnya masalah tersebut. Pasalnya, rumah sakit lain tidak mengalami kondisi serupa meski menerapkan sistem yang sama.

“Kalau memang hanya karena perubahan sistem, kenapa rumah sakit lain tidak mengalami hal yang sama seperti RSUD Tabanan?” pungkas Asta Dharma. (tim)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Kekacauan peralihan administrasi Manual ke Digital melalui Rekam Medik Elektronil (RME), yang berdampak terhadap sistem pelayanan dan juga mengakibatkan krisis obat di RSUD Tabanan, mendapat teguran keras dari Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, karena menilai kondisi itu sebagai bukti buruknya manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah dan berharap direksi terkait segera melakukan evaluasi total terhadap jajaranya.

Seusai rapat dengan pihak eksekutif di Gedung DPRD Tabanan, Rabu, 11 Maret 2026, Arnawa menyebut persoalan obat kosong tidak bisa lagi ditoleransi. Menurut dia, pelayanan kesehatan tidak boleh lumpuh hanya karena persoalan manajemen internal rumah sakit.

“Apapun alasannya bisa dibuat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana direksi RSUD mempersiapkan sistem dan kinerja mereka. Jangan sampai pelayanan terbengkalai seperti ini,” kata Arnawa.

Ia menilai kelangkaan obat merupakan tamparan keras bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan yang selama ini mengandalkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan utama.

Arnawa juga menyoroti cara kerja manajemen rumah sakit yang dinilainya tidak fokus pada pelayanan publik. Ia bahkan menyindir keras perilaku pejabat yang dinilai lebih sibuk dengan acara seremoni daripada menyelesaikan persoalan mendasar di rumah sakit.

“Sistem apa pun yang dipakai harus dijalankan dengan benar. Jangan hanya ikut sana ikut sini, hormat sana hormat sini, tapi kerjaan utama terbengkalai,” ujarnya.

Ketua DPRD Tabanan menegaskan dalam hal ini DPRD tidak akan tinggal diam. Ia langsung memerintahkan Komisi IV DPRD Tabanan untuk memanggil manajemen RSUD dan membedah akar persoalan kelangkaan obat yang sempat memicu kegaduhan di masyarakat, pasca viralnya rekaman Voice Note Seorang Dokter Senior yang bertugas di RSUD Tabanan.

Komisi IV diminta duduk bersama dengan pihak rumah sakit dan juga pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menilai kinerja direksi RSUD selama ini.

Menurut Arnawa, langkah evaluasi itu penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang dan pelayanan kepada pasien tidak lagi menjadi korban dari buruknya tata kelola rumah saki. TIM-01