TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pasca inspeksi mendadak (sidak) di tiga kecamatan, yakni Kediri, Kerambitan, dan Selemadeg Timur. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Tabanan, Selasa (3/2/2026), menyoroti masih maraknya pelanggaran tata ruang yang dinilai terjadi akibat lemahnya penegakan peraturan daerah (Perda).

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menyampaikan bahwa sidak yang dilakukan Komisi I merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap implementasi aturan di lapangan. Namun, hasil temuan menunjukkan masih banyak bangunan berdiri tanpa mengantongi izin resmi.

“Dari hasil sidak, kami melihat pelanggaran masih cukup tinggi. Ini menunjukkan regulasi yang ada belum berjalan efektif, termasuk pengawasan dan koordinasi antara pemerintah daerah hingga tingkat desa,” ujarnya.

Menurut Arnawa, kondisi tersebut berdampak serius terhadap tata ruang wilayah, khususnya pada kawasan yang berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Maraknya pembangunan di area tersebut dikhawatirkan dapat menggerus fungsi lahan pertanian dan mengancam posisi Tabanan sebagai daerah lumbung pangan.

“Jika pembangunan di kawasan LSD terus terjadi, sawah bisa semakin berkurang. Ini tentu berisiko bagi ketahanan pangan daerah,” tegasnya.

Ia pun mendorong pihak eksekutif untuk segera mengambil langkah tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi, sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, memaparkan bahwa hasil sidak mengelompokkan pelanggaran ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bangunan yang tidak memiliki izin sama sekali. Kedua, bangunan yang telah mengantongi izin namun tidak sesuai dengan rencana teknis yang disetujui. Ketiga, pelanggaran di kawasan sempadan, baik sungai maupun pantai.

Selain itu, pihaknya juga menemukan persoalan dalam proses perizinan, tidak hanya pada mekanisme administrasi, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap implementasi aturan yang ada.

“Pengawasan yang kurang optimal menjadi salah satu pemicu terjadinya pelanggaran. Ini yang perlu dibenahi bersama,” ujarnya.

Melalui rapat kerja ini, DPRD berharap adanya perbaikan sistem penegakan Perda serta penguatan koordinasi lintas instansi agar pelanggaran tata ruang dapat ditekan dan penataan wilayah berjalan sesuai aturan. (pmc)

PANTAUBALI.COM, TABANAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai tindak lanjut hasil inspeksi mendadak (sidak) di tiga kecamatan, yakni Kediri, Kerambitan, dan Selemadeg Timur. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di ruang rapat DPRD Tabanan, Selasa (3/2/2026).

Rapat kerja ini melibatkan Satpol PP, dinas perizinan, serta perangkat daerah terkait lainnya guna membahas berbagai temuan pelanggaran di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, mengungkapkan bahwa dari hasil sidak pekan lalu, pihaknya mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, bangunan yang sama sekali tidak memiliki izin. Kedua, bangunan yang telah berizin namun tidak sesuai dengan rencana teknis yang tercantum dalam dokumen perizinan. Ketiga, pelanggaran terkait sepadan, baik sepadan sungai maupun pantai.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti persoalan dalam proses perizinan, tidak hanya dari sisi mekanisme dan prosedur, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap implementasi aturan yang ada.

“Regulasinya ada, tetapi pengawasannya masih rapuh. Kondisi ini yang kemudian memicu terjadinya berbagai pelanggaran di lapangan,” jelas Omardani.

DPRD Tabanan berharap hasil rapat kerja ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menegakkan aturan secara konsisten demi menjaga tata ruang dan keberlanjutan wilayah Kabupaten Tabanan. (pmc) 

PANTAUBALI.COM, SINGASANA – Kabar gembira datang bagi para pendidik di Kabupaten Tabanan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi membuka pendaftaran Program Pertukaran Guru Indonesia–Korea atau Indonesian-Korean Teacher Exchange (IKTE) Tahun 2026.

Program ini memberikan kesempatan bagi guru jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK non-kejuruan untuk mengajar di sekolah-sekolah di Korea Selatan selama tiga bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Melalui program ini, para guru diharapkan mampu meningkatkan kompetensi global sekaligus memperluas wawasan lintas budaya.

IKTE dirancang untuk memperkuat pemahaman Pendidikan Kewarganegaraan Global (Global Citizenship Education/GCED) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Para peserta terpilih nantinya akan berbagi praktik baik pembelajaran sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia di lingkungan pendidikan internasional.

Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Tabanan, ditetapkan sebagai salah satu daerah sasaran prioritas dalam program ini. Dengan kekayaan seni dan budaya yang dimiliki, guru-guru Tabanan dinilai memiliki peluang besar, mengingat salah satu kriteria utama seleksi adalah penguasaan keterampilan seni tradisional Indonesia.

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M ketika dikonfirmasi pada Senin (2/2) menyambut baik dibukanya pendaftaran Program IKTE 2026 dan mendorong para guru di Tabanan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

“Program IKTE ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan global, sekaligus menjadi duta budaya bangsa. Saya mengajak seluruh guru di Kabupaten Tabanan yang memenuhi persyaratan agar berani mengambil peluang ini dan menunjukkan kualitas pendidik Tabanan di tingkat internasional,” ujar Bupati Sanjaya.

Ia menambahkan, pengalaman mengajar di luar negeri diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Tabanan setelah para guru kembali bertugas.

“Ilmu, pengalaman, dan jejaring internasional yang diperoleh nantinya diharapkan dapat ditularkan kepada rekan sejawat serta peserta didik, sehingga kualitas pendidikan di Tabanan semakin maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Adapun persyaratan utama bagi calon peserta IKTE 2026 antara lain guru berstatus ASN atau Guru Tetap Yayasan (GTY) berusia 30 hingga 45 tahun, memiliki pengalaman mengajar minimal lima tahun, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris lisan dan tulisan.

Pendaftaran dibuka mulai 2 Februari hingga 2 Maret 2026 dan dilakukan secara daring dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF melalui laman resmi https://gtk.kemendikdasmen.go.id/ikte
.

Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pendidik untuk mengharumkan nama daerah, Bali, dan Indonesia di kancah global. (rls)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyoroti kuatnya semangat gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah di Pura Manik Toya, Banjar Adat Umadiwang, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kamis (5/2/2026).

Arnawa yang hadir bersama Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati I Made Dirga, anggota DPRD Provinsi Bali, serta jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, menilai kekompakan krama menjadi kekuatan utama terselenggaranya yadnya besar tersebut.

Menurutnya, keterlibatan aktif 175 kepala keluarga dalam ngempon karya, termasuk melalui sistem urunan, menunjukkan tingginya rasa tanggung jawab dan kebersamaan masyarakat adat. “Ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan gotong royong mampu menjaga tradisi sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten, yang turut membantu kelancaran pelaksanaan karya. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah dinilai menjadi kunci sukses pembangunan berbasis adat dan budaya di Tabanan.

Karya Agung tersebut mencapai puncaknya pada Sukra Wage Uye, Jumat (6/2/2026). Persiapan dilakukan secara bertahap, termasuk perbaikan pura yang sebelumnya sempat terdampak bencana banjir.

Sementara itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas terselenggaranya yadnya dengan baik dan terorganisir. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan struktur sosial yang kuat di Desa Batannyuh.

Sanjaya juga mengingatkan bahwa peristiwa bencana yang pernah terjadi dapat menjadi momentum untuk memperkuat sraddha bhakti umat serta mendorong perbaikan ke arah yang lebih baik. Selain itu, ia melihat kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya.

Ketua Panitia Karya Agung, I Wayan Sendra, turut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan. Ia menegaskan bahwa kebersamaan krama menjadi fondasi utama terselenggaranya karya agung tersebut dengan lancar. (pmc)