Rabu, 22 Juli 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 68

Gubernur Bali Teken Perjanjian Pemanfaatan Tanah Kawasan Lot S5 Nusa Dua dengan PT BDL

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Pemprov Bali dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL).
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Pemprov Bali dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menandatangani Berita Acara Serah Terima Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dengan PT Bali Destinasi Lestari (BDL).

Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Kertasabha, Jayasaba, Denpasar, Kamis (11/12/2024) oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, selaku PIHAK PERTAMA, dan Ferry Ma’ruf, Direktur PT BDL, sebagai PIHAK KEDUA.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Akta Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2025.

Melalui berita acara tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan objek pemanfaatan tanah seluas 396.290 m² yang berlokasi di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan perjanjian.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan aset daerah dikelola secara tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban menjaga, mengamankan, dan memanfaatkan aset daerah dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatan ini memberikan kepastian hukum, menyelesaikan permasalahan lama, dan memastikan aset ini kembali produktif bagi ekonomi Bali,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah pengelolaan HPL Lot S5 menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga aset publik.

“Seluruh kewajiban mitra kami pastikan terpenuhi, termasuk penyelesaian tunggakan, nilai sewa yang jelas, dan kontribusi bagi hasil yang memberi keuntungan bagi daerah. Tidak boleh ada lagi pengelolaan aset yang merugikan Bali,” tegasnya.

Aset HPL Lot S5 sebelumnya dikerjasamakan dengan ITDC dan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII) sejak tahun 1989.

Evaluasi menunjukkan sejumlah pelanggaran oleh PT NII, seperti tunggakan Kontribusi Minimum 2017–2020 sebesar USD 2.331.699, pengalihan pengelolaan tanpa persetujuan, pemanfaatan lahan melebihi batas, keterlambatan pembangunan hotel, serta belum dibayarkannya kontribusi tambahan atas pengalihan HGB Nomor 1719 senilai USD 50.009,4.

Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui penandatanganan Lahan Usaha Desa adat (LUDA) dan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2022, namun PT NII kembali tidak memenuhi kewajiban hingga akhirnya masuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya yang berlaku efektif mulai 25 Oktober 2023.

Penyelesaian final dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Term Sheet antara Pemprov Bali, PT NII, dan PT BDL pada 2 Desember 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan LUDA pada 11 Desember 2025.

Kesepakatan tersebut memuat sejumlah kewajiban, termasuk pelunasan hutang sebesar Rp 59.884.028.378,98 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bali.

Dalam kerja sama ini, nilai sewa tahunan ditetapkan sebesar Rp 57.810.000.000. Selain itu, nilai sewa 50 tahun sebesar Rp 850.275.000.000 dibayarkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2025 hingga 2027.

Kontribusi bagi hasil juga ditetapkan dari pendapatan kotor, yakni 1 persen untuk tahun ke-1 hingga ke-5, 1,5 persen untuk tahun ke-6 hingga ke-10, dan 2 persen mulai tahun ke-11 dan seterusnya.

Melalui kerja sama ini, PT BDL berkewajiban memanfaatkan lahan sesuai peruntukan, menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan batas tanah, serta memastikan pengamanan aset dari potensi gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan penandatanganan kerja sama ini, tidak hanya memberikan kepastian hukum namun juga memperkuat tata kelola aset daerah, dan memastikan pemanfaatan lahan berjalan produktif, terarah, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (rls)

Domain bali.id, Tonggak Baru Identitas Digital Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Peluncuran Second Level Domain bali.id (bali dot id) yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya – Art Centre, Denpasar, pada Kamis (11/12/2025).
Peluncuran Second Level Domain bali.id (bali dot id) yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya – Art Centre, Denpasar, pada Kamis (11/12/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Second Level Domain bali.id (bali dot id) yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya – Art Centre, Denpasar, pada Kamis (11/12/2025).

Peluncuran domain ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas digital Bali, sekaligus mengukuhkan jati diri Bali di ruang digital global.

Acara dihadiri oleh Perwakilan dari Komdigi, Perwakilan dari Rektor Universitas Udayana beserta jajaran, pimpinan dan jajaran PANDI, akademisi, praktisi IT, pelaku industri kreatif, media, komunitas digital, penyuluh bahasa Bali, serta seluruh undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa bali.id bukan sekadar domain baru, tetapi representasi branding Bali yang modern dan kuat, tanpa meninggalkan akar budaya.

“Peluncuran bali.id adalah bentuk nyata kedaulatan budaya Bali (cultural sovereignty) di dunia digital,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, serta mendukung enam bidang prioritas pembangunan Bali 2025–2030, khususnya sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, serta program Bali Pulau Digital.

Domain bali.id diharapkan menjadi ruang baru bagi UMKM, desa adat, talenta muda, akademisi, dan pelaku industri kreatif untuk mempresentasikan karya serta jati diri Bali secara global dengan tetap berlandaskan kearifan lokal.

Gubernur Koster juga menekankan bahwa kehadiran aksara Bali dalam domain ini menjadi simbol penting hadirnya budaya Bali di dunia maya.

“Aksara Bali kini tidak hanya dikenal di Bali, tetapi juga dapat muncul di ruang digital global,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Koster mengumumkan langkah strategis berikutnya, yakni upaya pendaftaran Geographic Top-Level Domain (gTLD) .BALI (dot Bali) ke ICANN.

Pemerintah Provinsi Bali dan PANDI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai tahap awal. Bila berhasil, .BALI akan menempatkan Bali sejajar dengan wilayah dunia yang memiliki domain geografis seperti .tokyo, .paris, dan .nyc, sekaligus memperkuat legitimasi identitas digital Bali secara internasional.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat Bali untuk memanfaatkan keberadaan bali.id secara luas sebagai alat perubahan, ruang kolaborasi, serta sarana memperluas jangkauan karya dan budaya Bali.

Peluncuran bali.id diharapkan menjadi momentum penting dalam perjalanan transformasi digital Bali sebuah transformasi yang berlandaskan budaya, menggerakkan ekonomi, dan mempersiapkan Bali menyongsong masa depan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana yang diwakili oleh Kepala LPPM, I Nyoman Suarsana, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peluncuran second level domain bali.id.

Ia menegaskan, Aksara Bali merupakan aksara pertama di Indonesia yang memperoleh legitimasi di ruang digital nasional, sebuah pencapaian penting yang semakin memperkuat posisi Bali dalam kancah teknologi dan kebudayaan.

Udayana, menurutnya, sangat mendukung kolaborasi ini dan berterima kasih karena telah dilibatkan dalam proses pengembangannya.

“Kebijakan ini, dengan peresmian hari ini, akan menjadi payung penting dalam upaya melindungi gerak Kita dalam pelestarian Aksara Bali di era digital,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Bali memiliki kewajiban moral untuk ikut menjaga dan memanfaatkan identitas digital berbasis aksara Bali ini.

Ke depan, Universitas Udayana berkomitmen untuk mengawal riset dan pengembangan domain bali.id, memastikan pemanfaatannya berjalan optimal, serta memperkuat sinergi riset untuk memecahkan berbagai permasalahan masyarakat Bali melalui inovasi digital.

Selanjutnya, Ketua PANDI, John T. Simanjuntak, menyatakan bahwa PANDI sebagai registry nama domain .id merasa bangga dapat mempersembahkan peluncuran bali.id kepada masyarakat Bali.

Ia menegaskan, domain ini bukan sekadar alamat internet, tetapi jembatan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya, serta ruang digital tempat budaya Bali dapat hidup dan berkembang.

“Peluncuran second level domain ini adalah realisasi kerja sama antara PANDI dan Pemerintah Provinsi Bali. Melalui bali.id, kami ingin menghadirkan ruang digital yang resmi dan berkarakter Bali, lengkap dengan aksara Bali,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa peluncuran ini menjadi momentum penting untuk memajukan budaya Bali ke dunia digital dan memperkuat posisi Bali dalam ekosistem internet global. Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kominfosanti, Dinas Pendidikan, Universitas Udayana, hingga komunitas budaya.

PANDI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan penuh yang telah diberikan sejak awal proses.

Ke depan, PANDI menargetkan agar pemanfaatan aksara Bali semakin masif, termasuk mendorong penggunaannya di sekolah-sekolah serta memperjuangkan standarisasi Aksara Bali di Unicode sebagai langkah strategis untuk memperluas penggunaannya secara global.

Dengan peluncuran bali.id, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah, akademisi, dan PANDI, Bali kini memasuki fase baru transformasi digital yang tetap kokoh berlandaskan budaya. Domain ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi, pelestarian, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat Bali menuju era digital yang berkarakter dan berdaya saing global. (rls)

Bupati Adi Arnawa Serahkan Piagam Penghargaan TJSP Kepada 94 Perusahaan

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, Lembaga, Asosiasi, dan Yayasan saat Kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (11/12).
Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, Lembaga, Asosiasi, dan Yayasan saat Kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (11/12).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan piagam penghargaan kepada 94 perusahaan, Lembaga, Asosiasi, dan Yayasan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Tahun 2025. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam rangkaian Kegiatan Gathering Forum TJSP Kabupaten Badung yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (11/12).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan melalui kontribusi aktif dunia usaha yang telah mengimplementasikan TJSP secara konsisten sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya menyisihkan sebagian keuntungan untuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedepan, saya berharap dana TJSP dapat diwujudkan dalam program-program yang bersifat monumental, bukan hanya bantuan kecil atau kegiatan insidental. Program monumental ini diharapkan menjadi budaya dan dapat diteruskan oleh siapa pun yang nantinya mengelola Forum TJSP,” ujarnya.

Bupati kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh pemangku kepentingan yang selama delapan tahun terakhir telah berkontribusi secara nyata bagi masyarakat Badung. T

ema “Sewindu Sinergi TJSP untuk Pembangunan Badung yang Berkelanjutan” dipilih untuk merefleksikan perjalanan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah. “Sinergi yang terbangun diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Badung yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi seluruh stakeholder yang telah aktif mendukung program pembangunan. Sinergi ini harus terus kita kuatkan untuk masa depan Badung yang lebih baik,” tegas Adi Arnawa.

Ketua Forum TJSP Kabupaten Badung, I Gede Suarsa, dalam laporannya menegaskan bahwa forum ini telah menjadi medium komunikasi strategis antara pemerintah dan perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama sewindu, berbagai perusahaan telah aktif berkontribusi melalui berbagai program TJSP/CSR yang relevan dengan sektor masing-masing.

“Forum TJSP berperan menjembatani harmonisasi agenda pembangunan pemerintah dengan CSR perusahaan. Dengan integrasi keduanya, kami berharap arah pembangunan Badung semakin maju dan sejahtera. Selain bantuan reguler, Forum TJSP juga telah menyalurkan bantuan pasca banjir sebagai apresiasi bagi petugas lapangan serta mendukung korban di wilayah terdampak,” terang Suarsa.

Lebih lanjut, Suarsa menyebutkan bahwa Forum TJSP turut mendorong program-program berbasis keberlanjutan, seperti Payment for Ecosystem Services (PES) serta pengembangan ekonomi sirkular untuk memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat Badung. Program tersebut diharapkan menjadi pijakan penting dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Badung I Made Sada, Sekda Badung IB. Surya Suamba, Ketua TP. PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Kabag Administrasi Pembangunan AA Putri Mas Agung dan Kepala OPD lingkup Pemkab Badung serta pimpinan dan pelaku usaha di wilayah Kab. Badung. (rls)

DLH Tabanan Bantah Isu Sampah TPA Suwung Dialihkan ke Mandung Pasca Penutupan

Penulis
Pantau Bali
-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan I Gusti Putu Ekayana
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan I Gusti Putu Ekayana

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Provinsi Bali bakal menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem open dumping.

Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025. Imbas dari penutupan itu, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tidak lagi bisa membuang sampah ke TPA Suwung.

Di tengah penerapan kebijakan tersebut, muncul isu bahwa Denpasar dan Badung akan mengalihkan pembuangan sampah ke TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan .

Kepala Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ekayana menepis isu itu.

“Tdak ada sampah dari luar daerah yang masuk ke TPA Mandung. Fokus utama saat ini tetap pada waste reduction at source (pengurangan sampah di sumber) serta revitalisasi pengelolaan di sisi hilir.

 

Ia menyebut, saat ini pihaknya fokus menata TPA Mandung dalam pengalihan dari open dumping ke control landfill. “Sebagai informasi tambahan, tidak ada pula penambahan luas area TPA Mandung seperti ramai dibahas di media sosial,” imbuh Ekayana.

 

Ia juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis kolaborasi lintas sektor dengan menerapkan sistem pengolahan sampah terpadu (Integrated Solid Waste Management/ISWM) dari hulu hingga hilir. Sistem ini dirancang untuk mengurangi volume sampah residu dan meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih bernilai.

 

Di sektor hulu, pengelolaan dilakukan melalui optimalisasi TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), penguatan Bank Sampah, serta penerapan konsep Teba Modern sebagai model pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Masyarakat didorong melakukan pemilahan di sumber antara sampah organik, anorganik, dan residu.

“Upaya ini diperkuat dengan sosialisasi dan aksi kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Bapak Bupati juga secara konsisten hadir dalam berbagai kegiatan lingkungan, baik melalui kunjungan langsung ke masyarakat lewat program Bupati Ngantor di Desa, maupun melalui kampanye publik di media sosial,” katanya.

Untuk sampah organik, pemerintah mendorong penerapan komposting aerob dan biokonversi sederhana, sehingga limbah rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk kompos.

Sedangkan sampah anorganik diarahkan ke proses material recovery facility (MRF) melalui pemilahan lanjutan sebelum masuk ke rantai daur ulang.

Di tahap hilir, sistem pengolahan diarahkan pada proses terkontrol melalui pembatasan open dumping, peningkatan standar operasional, serta penguatan sarana pengolahan ramah lingkungan agar residu yang dihasilkan semakin minimal.

Pengolahan diarahkan dari pola open dumping menuju controlled landfill yang dilengkapi dengan pengendalian lindi (leachate management) serta penangkapan gas metana (landfill gas management) untuk meminimalkan dampak lingkungan. (ana)

Kebun Lapas Tabanan Berdayakan Warga Binaan Lewat Program Asimilasi Bertani

Penulis
Pantau Bali
-
Kebun seluas 16 are sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan Lapas Tabanan.
Kebun seluas 16 are sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan Lapas Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan mengelola kebun seluas 16 are sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan.

Di kebun ini, lima warga binaan terpilih mendapat kesempatan mengasah keterampilan bertani hingga beternak ikan. Upaya tersebut membuahkan hasil, karena berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan bisa dijual dan dijadikan modal usaha untuk diputar kembali.

Kepala Lapas Kelas IIB Tabanan, Prawira Hadiwidjojo, menjelaskan, pembinaan di kebun memberikan dampak nyata. Beberapa mantan warga binaan bahkan telah sukses menerapkan ilmu yang didapat di Lapas.

“Ada salah satu eks warga binaan yang kini berhasil beternak ikan gurami. Ia sempat menyumbangkan 500 bibit ikan untuk dikembangkan kembali di kebun Lapas,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Kebun yang berada di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, ini ditanami berbagai komoditas seperti jagung, terung, cabai, hingga pohon kelapa.

Selain itu terdapat pula kolam ikan lele, mujair, dan nila. Setiap hari, lima warga binaan yang memenuhi syarat dan masa bebasnya sudah dekat ditugaskan untuk mengelola kebun dari pagi hingga sore.

“Risiko kabur kecil, karena rata-rata mereka sudah hampir bebas. Mereka juga sadar akan manfaat program ini,” kata Prawira.

Salah satu hasil paling menonjol dalam pengelolaan kebun adalah ternak ikan lele. Dari awalnya hanya 1.000 bibit, kini jumlahnya berkembang menjadi sekitar 4.000 ekor.

“Keuntungan penjualannya sebagian diberikan kepada warga binaan yang mengelola, sisanya kembali dipakai untuk modal,” jelasnya.

Hasil pertanian seperti jagung, terung, dan cabai sebagian besar dibeli oleh dapur Lapas Tabanan dengan harga mengikuti pasar. Begitu pula hasil panen ikan, misalnya lele yang beberapa waktu lalu laku Rp20 ribu per kilogram.

Selain kegiatan di kebun, Lapas Tabanan juga mengembangkan program Sangkar Emas, yang memasarkan berbagai produk kuliner buatan warga binaan, mulai dari pie susu hingga gorengan. Program ini sekaligus membantu pelaku UMKM lokal dengan menitipkan produk mereka untuk dijual di sana.

Namun, Prawira mengakui pemasaran produk masih terbatas di lingkungan Lapas. “Kami berharap lewat pemberitaan di media, masyarakat semakin mengetahui dan bisa mendukung produk hasil karya warga binaan,” ujarnya. (ana)

Polisi Tak Temukan Unsur Pornografi dalam Konten Bonnie Blue di Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Polisi paparkan hasil investigasi kasus konten BB di studio Pererenan.
Polisi paparkan hasil investigasi kasus konten BB di studio Pererenan.

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Polres Badung menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur pornografi dalam pembuatan konten yang melibatkan bintang porno asal Inggris, TEB alias Bonnie Blue (26), bersama 17 pria warga negara asing (WNA) di sebuah studio kawasan Pererenan, Mengwi.

Kesimpulan itu diperoleh setelah pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, terdiri dari 16 WNA yang terlibat langsung dan 14 warga lokal yang bekerja sebagai kru produksi.

Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025), mengatakan seluruh proses penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta hukum serta melibatkan join investigation bersama Kantor Imigrasi.

“Unsur pornografi sejauh ini belum terpenuhi,” tegasnya.

Hasil gelar perkara dengan Kejaksaan Negeri Badung turut menguatkan bahwa tindakan para WNA tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Meski polisi menemukan video bernuansa pornografi di ponsel salah satu WNA, konten tersebut merupakan materi pribadi dan tidak pernah diedarkan. Pendapat ahli pidana juga menyebutkan bahwa pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE baru terpenuhi apabila ada bukti produksi atau penyebaran konten untuk konsumsi publik.

Bonnie Blue dan tiga WNA lainnya mengaku tiba di Bali pada 6 November 2025 untuk membuat sebuah reality show bertema hiburan sambil berlibur. Pemeriksaan terhadap materi video yang dibuat di sebuah hotel kawasan Brawa juga menunjukkan tidak terdapat unsur pornografi.

Meski unsur pornografi gugur, penyidik justru menemukan indikasi kuat pelanggaran keimigrasian. Tim Imigrasi menduga para WNA menyalahgunakan izin tinggal dengan memakai KITAS dan visa wisata untuk membuat konten komersial selama berada di Bali.

Polisi juga mendalami penggunaan mobil pick up berstiker “Bonnie Blue Bang Bus” yang dijadikan properti syuting. Terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dalam proses pembelian dan penggunaan kendaraan tersebut.

“Ada dugaan kuat pelanggaran UU Jalan serta pelanggaran keimigrasian yang tetap kami dalami,” ujar Arif.

Hingga kini Polres Badung masih berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Imigrasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kasus ini mencuat setelah masyarakat melaporkan dugaan pembuatan dan penyebaran konten pornografi oleh sejumlah WNA di Badung. Polisi kemudian melakukan penggerebekan pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 14.30 WITA.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan Bonnie Blue bersama 17 pria WNA dan menyita berbagai barang bukti, antara lain 1 botol pelumas, 22 buah dan 3 kotak kondom, 2 mainan seks, 2 tablet viagra, 3 kantong PCR tube, 9 baju bertuliskan “Schoolies Bonnie Blue”, 9 tali kalung warna pink, 3 flashdisk, 15 masker kain, serta 1 unit mobil pick up biru DK 8109 SX.

Setelah pemeriksaan, 14 WNA dipulangkan karena tidak terbukti ikut dalam aktivitas pornografi. Sementara Bonnie Blue dan tiga WNA lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif guna pendalaman dugaan pelanggaran keimigrasian dan aturan lainnya. (*)

Desa Gubug Dianugrahi Pemerintahan Desa Terbaik 2025 dari Komisi Informasi Bali

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, meraih penghargaan terbaik pada Kategori Pemerintahan Desa pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali Tahun 2025 yang digelar Selasa (9/12/2025) di Gedung Utama Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Selain itu, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan juga masuk dalam penerima penghargaan Kategori Desa Transparan.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana mengatakan, desa-desa penerima penghargaan mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang transparan.

“Desa yang menerima penghargaan hari ini telah membuktikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi budaya pelayanan. Inilah pondasi pemerintahan desa yang modern,” ujarnya.

Sebagai desa terbaik dari 11 desa yang masuk kategori, Desa Gubug dinilai berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Desa Gubug menunjukkan kualitas pelayanan publik yang konsisten dan transparan. Ini contoh bagaimana pemerintahan desa dapat bekerja profesional dan terbuka,” ujarnya.

Sementara, Desa Dajan Peken meraih penghargaan Kategori Desa Transparan berkat keberhasilannya menyediakan akses informasi publik secara terbuka, terutama terkait anggaran, perencanaan pembangunan, dan layanan desa. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali juga memberikan apresiasi khusus.

“Transparansi adalah kebutuhan masyarakat modern. Desa Dajan Peken telah menunjukkan bagaimana informasi dapat dikelola dan disampaikan secara mudah diakses dan dapat dipercaya,” kata Suardana.

Dengan diraihnya dua penghargaan ini, Kabupaten Tabanan kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola informasi publik yang akuntabel di tingkat desa. (rls) 

Pemkab Badung Luncurkan Bantuan Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas

Penulis
Pantau Bali
-
Peluncuran Program Pemberian Bantuan Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung saat Peringatan HKSN di Kabupaten Badung Tahun 2025, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (10/12/2025).
Peluncuran Program Pemberian Bantuan Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung saat Peringatan HKSN di Kabupaten Badung Tahun 2025, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (10/12/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung meluncurkan Program Pemberian Bantuan Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung berupa bantuan sebesar Rp1 Juta, per orang, per Bulan.

Acara ini juga dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Kabupaten Badung Tahun 2025, bertempat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (10/12/2025).

Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan perlindungan dan rehabilitasi sosial di Kabupaten Badung meliputi penyandang Disabilitas Fisik berjumlah 2.726 orang.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa beserta Ketua K3S Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa secara simbolis kepada masing-masing perwakilan penyandang Disabilitas.

Sedangkan penyandang Disabilitas Mental berjumlah 912 orang yang masih dalam proses administrasi dan akan segera diserahkan setelah penyelesaian administrasi pengampuan.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa HDI dan HKSN ini merupakan momentum untuk Pemerintah Kabupaten Badung hadir ditengah-tengah dalam rangka meringankan beban masyarakat khususnya Penyandang Disabilitas.

Ia juga mengatakan bahwa bantuan untuk penyandang Disabilitas Mental akan segera direalisasikan dalam waktu dekat, menunggu Keputusan Pengadilan untuk pengampunya.

“Mudah-mudahan dengan bantuan ini, yang pertama dari aspek psikologis dan sosial kita, Penyandang Disabilitas bisa merasakan ada kesetaraan dan kesamaan. Masih dalam proses untuk mendapatkan pengampu dari beberapa penyandang disabilitas mental ini. Mudah-mudahan nanti secepatnya juga akan bisa kita dapatkan surat keputusannya, sehingga akhir tahun ini atau menurut saya awal tahun bisa kita realisasikan dengan bantuan,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung AA. Ngurah Raka Sukaeling dalam laporannya menyampaikan, HDI dan HKSN diperingati setiap bulan Desember di setiap tahun.

Tujuan dari kegiatan ini juga terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang serta menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas dan memberikan sokongan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dapat kami sampaikan bahwa penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu disabilitas dari Dinsos Badung sebanyak 59 unit yang terdiri dari 50 kursi roda, 5 alat bantu dengar, 2 walker dan tongkat ketiak yang telah diserahkan kepada penerima dari bulan Juli sampai bulan Desember. Selain itu, Penyandang Disabilitas yang mendapatkan paket pemberian makanan tambahan sembako sebanyak 600 paket, sebanyak 2 orang diserahkan secara simbolis pada peringatan hari ini,” jelasnya

Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua DPRD Badung diwakili oleh Ketua Komisi IV Graha Wicaksana, Sekda Badung IB. Surya Suamba beserta Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab, BPD Bali Cabang Mangupura dan Badung, Ketua Organisasi Kewanitaan di lingkungan Pemkab Badung, Tim Perumus Kebijakan Kabupaten Badung, Perwakilan Sentra Mahatmiya Bali dan Dinsos P3A Provinsi Bali, Para Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung dan para Pendamping Disabilitas Kabupaten Badung. (rls)

Media Gathering UHN Sugriwa Angkat Ekoteologi sebagai Manifestasi Asta Protas Menuju World Class University

Penulis
Pantau Bali
-
Media Gathering bertema “Ekoteologi sebagai Manifestasi Asta Protas: UHN I Gusti Bagus Sugriwa di Panggung World Class University”, Selasa (9/12/2025) di Kampus Pusat Bangli.
Media Gathering bertema “Ekoteologi sebagai Manifestasi Asta Protas: UHN I Gusti Bagus Sugriwa di Panggung World Class University”, Selasa (9/12/2025) di Kampus Pusat Bangli.

PANTAUBALI.COM, BANGLI – Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa kembali menegaskan posisinya di panggung akademik internasional melalui gelaran Media Gathering bertema “Ekoteologi sebagai Manifestasi Asta Protas: UHN I Gusti Bagus Sugriwa di Panggung World Class University”, Selasa (9/12/2025) di Kampus Pusat Bangli.

Kegiatan yang dihadiri puluhan awak media ini menjadi momentum penting bagi kampus dalam memperkenalkan capaian, inovasi, dan program strategis lima tahun terakhir.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang diwakili Direktur Pendidikan Hindu, Prof. Dr. I Ketut Sudarsana, hadir secara daring dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan media dalam membangun citra positif lembaga.

“Dengan kolaborasi media, saya yakin UHN Sugriwa di bawah kepemimpinan Prof. Sudiana akan semakin maju dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Prof. Sudarsana juga memaparkan arah kebijakan Ditjen Bimas Hindu terkait pengembangan Widyalaya sebagai pusat pendidikan Hindu. Ia menekankan bahwa pendirian dan penegerian lembaga pendidikan akan terus diperluas hingga setiap provinsi memiliki pusat peningkatan SDM Hindu yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bangli. Kepala BKPSDM, I Made Mahindra Putra, menegaskan komitmen Pemkab Bangli terhadap perkembangan UHN Sugriwa.

Ia mencontohkan sejumlah bentuk kolaborasi yang telah terjalin, seperti hibah tanah kampus, pembahasan hibah asrama putra, hingga rencana pendirian Fakultas atau Prodi Kedokteran. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencetak SDM unggul di daerah.

Rektor UHN Sugriwa, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, dalam paparannya menegaskan bahwa seluruh gerak institusi berpijak pada Asta Protas Kementerian Agama. Salah satu pilar penting yang dikedepankan adalah Ekoteologi, yang dinilai sangat relevan dengan isu lingkungan global sekaligus sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana yang menjadi spirit masyarakat Hindu Bali.

“Kami memiliki semboyan satu pohon sejuta napas, dan secara rutin melakukan penanaman pohon bersama PPPK maupun mahasiswa baru,” ungkapnya.

Komitmen ekologis UHN Sugriwa juga diwujudkan melalui kerja sama konservasi dengan BKSDA dalam pelestarian satwa langka seperti rusa, merak, dan jalak bali. Program ini menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat. Selain itu, gagasan Green Campus terus diperkuat dengan memanfaatkan potensi lingkungan Kabupaten Bangli sebagai ruang akademik yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Tak hanya fokus pada penguatan ekoteologi, UHN Sugriwa juga mencatat sejumlah capaian monumental. Di antaranya pembangunan gedung fakultas, deklarasi Rumah Moderasi Beragama, pencanangan World Class University 2033, penyelenggaraan KKN Nusantara, sertifikasi ISO, konferensi internasional, program pertukaran mahasiswa luar negeri, hingga penghargaan Insan Pancasila yang diterima Rektor.

Pada 2024, UHN Sugriwa juga meraih Akreditasi Unggul dari BAN-PT sebagai bukti kualitas pendidikan yang terus berkembang.

Saat ini UHN Sugriwa memiliki tiga fakultas dan pascasarjana dengan total 25 program studi, di mana sembilan di antaranya berakreditasi Unggul.

Periode 2020–2025 juga mencatat penambahan 14 Guru Besar sehingga total menjadi 25 orang sejak era IHDN Denpasar. Semua capaian ini mengukuhkan UHN Sugriwa sebagai institusi pendidikan tinggi Hindu yang progresif dan kompetitif.

Kegiatan media gathering dipandu Kaprodi S2 Ilmu Komunikasi Hindu, Dr. I Dewa Ayu Hendrawati Putri, dan dihadiri Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua SPI, Ketua PTIPD, serta sejumlah pejabat kampus lainnya.

Melalui forum ini, UHN Sugriwa menegaskan komitmennya untuk melangkah mantap menuju World Class University dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Hindu yang berkelanjutan dan humanis. (rls)

Rakor Eksternal Operasi Lilin Agung 2025, Siap Amankan Natal dan Tahun Baru 2026 

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Lilin Agung 2025 di Aula Polres Badung, Rabu (10/12/2025).
Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Lilin Agung 2025 di Aula Polres Badung, Rabu (10/12/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Badung bersama kepolisian Polres Badung menggelar Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Lilin Agung 2025 di Aula Polres Badung, Rabu (10/12/2025).

Operasi ini untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, mengatakan, Pemkab Badung menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polres Badung atas inisiasi Rapat Koordinasi Operasi Lilin Agung 2025 sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami menyadari Kabupaten Badung merupakan destinasi wisata, sehingga keamanan itu penting dan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Pemkab Badung sendiri pada Senin ( 8/12/2025) lalu juga telah melaksanakan rapat terkait pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, dan menyadari bahwa akan terjadi lonjakan tamu wisatawan, baik lokal maupun internasional, yang akan berdampak pada kemacetan.

“Oleh karena itu kami akan melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kemacetan, seperti Kuta Selatan, Kuta Utara, Canggu, dan Kerobokan, dengan bekerjasama dengan Polres Badung, agar perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar dan kami berkomitmen keamanan itu adalah wajib,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Badung, AKBP M. Arif Batubara menyampaikan, perayaan Natal dan tahun baru di Indonesia akan diiringi dengan dua kali arus mudik, yaitu: Arus mudik pertama 22-23 Desember, Arus balik mudik 26-27 Desember dan Arus mudik kedua 29-30 Desember, Arus balik liburan 1-2 Januari 2026.

Selain itu, diprediksi juga kemungkinan adanya teror dan membludaknya pengunjung di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Badung.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Badung telah menyiapkan satgas sebanyak 642 personil, dari Polres Badung terlibat Operasi 120 orang, Giat Rutin 260 orang dan dari TNI/instansi terkait 262 orang yang akan ditempatkan di tempat-tempat ibadah dan lokasi-lokasi strategis lainnya, untuk menjamin keamanan masyarakat sebelum dan selama Perayaan Natal 25 Desember serta perayaan tahun baru 2026.

Kapolres Badung juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bergandengan tangan untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif dan menjaga keamanan.

Ia juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dalam menjaga keamanan dan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada kejadian yang tidak diinginkan.

“Kami berharap selama perayaan Natal 25 dan tahun 2026 nanti dapat berjalan kondusif dan masyarakat merasa nyaman dan aman. Kami siap melakukan tindakan cepat dan proporsional untuk menjaga keamanan masyarakat,” Arif Batubara.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Dandim, Direktur RSUD Badung, Kasat Pol PP, Kepala BPBD, Damkar, Dishub, Kesbangpol, PUPR, PHDl, MUI, MDA, FKUB, Forum Umat Agama Kristen, Forum Umat Beragama Konghucu, dan UPT Terminal Mengwi serta undangan lainnya. (ana)

1...676869...1,134Halaman 68 dari 1,134
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.