Kamis, 23 April 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 497

Sekda Dewa Indra Apresiasi Langkah Intelektual Pelaku Usaha Spa Sikapi Pemberlakuan UU HKP3D

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, GIANYAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung langkah intelektual yang ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness dalam menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKP3D). Langkah intelektual yang dimaksudnya itu adalah pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema “Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Dampak bagi Pelaku Usaha Spa” di The Royal Pita Maha Ubud, Rabu (31/1/2024).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menambahkan, dalam polemik yang mengemuka terkait pemberlakuan UU HKP3D, Pemprov Bali mengambil posisi mencermati dan membaca aspirasi serta wacana yang berkembang di ruang publik. “Mencermati wacana yang berkembang, kami merumuskan dua isu. Pertama, penempatan Spa pada kelompok jasa hiburan tertentu yang dinilai tidak tepat dengan segenap argumen dan historisnya. Isu kedua adalah pengenaan tarif pajak terlalu tinggi yaitu pada kisaran 40 % – 75 %,” urainya.

Menyikapi dua hal tersebut, Pemprov Bali dan industri pariwisata menempuh jalan yang berbeda sesuai dengan ranah masing-masing. Sesuai dengan ranah yang bisa ditempuh, Pemprov Bali telah melakukan langkah strategis yaitu melalui pertemuan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan stakeholder pariwisata pada Jumat (26/1/2024). “Kami duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan dalam koridor dan jalur regulasi. Kami melihat ada ruang dalam UU tersebut yang mengakomodir aspirasi daerah yaitu pasal 101. Selain itu juga ada PP 35 Tahun 2023,” terangnya. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hadir pada pertemuan sepakat untuk tidak memberlakukan pengenaan pajak 40% – 75% persen. “Pemerintah kabupaten/kota bersepakat untuk menggunakan instrumen kebijakan pemberian insentif fiskal. Mengenai besarannya, kita berikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk mengaturnya. Ini sesuai dengan semangat otonomi daerah,” ujarnya.

Sejalan dengan upaya yang ditempuh pemerintah, Sekda Dewa Indra menghormati langkah yang ditempuh oleh pelaku usaha yaitu melalui jalur hukum yaitu mengajukan judicial review dan langkah intelektual dengan membahas polemik pada forum seminar. “Seminar ini merupakan jalur intelektual. Silahkan mengemukakan fakta sesuai dengan penalaran masing-masing. Rundingkan hal-hal yang dapat menguatkan upaya judicial review. Ini merupakan jalan terhormat yang patut diapresiasi,” paparnya. Mengakhiri arahannya, Sekda Dewa Indra berharap perjuangan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan usaha Spa yang sangat mendukung sektor pariwisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut memastikan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan merespon tuntutan dan harapan para pelaku usaha Spa. Menurutnya, sejumlah kementerian terkait telah turun tangan menyikapi polemik ini. Disebutkan olehnya, implementasi UU HKP3D menjadi polemik karena Spa masuk kelompok jasa hiburan tertentu yang kemudian dikenakan pajak 40% – 75%. Padahal mengacu pada Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, Spa masuk kategori wellness tourism. Masih menurut Sandiaga Uno, Kemenkes RI juga memasukkan Spa dalam kategori industri kesehatan. Ia berharap pelaku usaha Spa jangan khawatir karena pemerintah sudah mengambil langkah dalam menyikapi polemik ini. “Bapak Presiden juga telah mengeluarkan edaran agar pengenaan pajak jangan membebani industri pariwisata yang baru pulih,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali Prof. Tjok Oka Sukawati dalam paparannya menyinggung tentang cikal bakal berkembangnya usaha Spa & Wellness di Pulau Dewata yang tak bisa dipisahkan dari keberadaan Hotel The Royal Pitamaha Ubud. Di tengah makin berkembangnya usaha Spa, tiba-tiba sektor yang lekat dengan pariwisata ini dikejutkan dengan pemberlakuan UU HKP3D. Padahal menurutnya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Spa tidak masuk kategori hiburan. “Spa masuk kategori usaha perawatan, tak ada satu kata pun yang menyebut hiburan. Untuk pengurusan izin, kode untuk Spa adalah jasa kesehatan dan perawatan modern holistik,” sebutnya. Lebih dari itu, fakta empiris menunjukkan kalau makin banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program Spa. “Ini menandakan kalau Spa jauh dari kategori hiburan,” tandasnya. Oleh karena itu, ia sangat berharap langkah judicial review yang ditempuh pelaku usaha Spa segera membuahkan hasil. Pada bagian lain, pria yang akrab disapa Cok Ace ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang merespon aspirasi pelaku usaha Spa.

Seminar yang berlangsung sehari ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Guru Besar UNUD Prof. Dr. Putu Gde Patra Sumertayasa dan Kepala Divisi Spa & Wellness Mustika Ratu Dian V Soeryomurti. Seminar yang digelar secara hybrid melibatkan pelaku usaha Spa & Wellness dari Bali, Yogyakarta, Lombok dan sejumlah daerah. Hasil seminar ini akan menjadi bagian dari penguatan proses judicial review yang tengah ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness.

Bungan Desa Ke-43 di Candikuning, Bupati Tabanan Tekankan Penanganan Sampah

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat ngantor di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat ngantor di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Serap aspirasi rakyat secara presisten, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M  galakkan Program Bungan Desa Ke-43, yang ketiga kalinya di awal tahun 2024.

Dalam giat berkantor di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang terkenal dengan destinasi wisatanya, pihaknya menghimbau masyarakat untuk terus melestarikan keindahan alam terutama Danau Beratan dengan pengelolaan sampah yang optimal, Rabu (31/1/2024).

Dengan mengajak serta Sekda, Para Asisten, Para Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan dan Para Kepala Bagian di lingkungan Setda, Camat Se-Kabupaten Tabanan, Perbekel, Bendesa Adat dan Tokoh masyarakat setempat, Sanjaya memastikan pelayanan yang dihadirkan pemerintah dan jajaran saat itu, bisa berdampak positif,  berlangsung maksimal dan tepat sasaran, melalui pelayanan KTP, Konseling, PBB, Perijinan, Perpustakaan, Kesehatan, Catatan Sipil dan lain sebagainya.

Berkantor di Desa Candikuning, Sanjaya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh masyarakat atas semangat dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam membangun dan mengembangkan potensi desa. Salah satunya yakni Danau Beratan yang merupakan Anugerah alam yang memikat. Di mana, keberadaannya memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang dalam, sehingga menjadi bagian integral dalam kehidupan di masyarakat.

Sebagai cerminan dari keharmonisan alam dan manusia, orang nomor satu di Tabanan itu menghimbau agar ekosistem warisan alam tersebut dapat terus terjaga dengan baik, salah satu langkah yang dititik beratkan yaitu pengelolaan sampah.

Sanjaya menerangkan, persoalan sampah saat ini menjadi tantangan serius yang terus mengintai, khususnya keberlanjutan sektor pariwisata. Sampah yang tidak terkelola dengan baik, dapat mengurangi keindahan alam dan mengganggu ekosistem yang ada di objek wisata tersebut, sehingga dapat mengurangi daya tarik dan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung.

“Langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah di Desa Candikuning ini, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan memilih jenis sampah, mari kita jadikan Desa Candikuning sebagai contoh yang baik dalam pengelolaan sampah. Mari kita nikmati keindahan alam sekitar Danau Beratan, sambil bersama-sama berkomitmen untuk menjadi pelindung lingkungan yang tangguh,” sebutnya.

Di samping itu, Politisi asal Dauh Pala itu juga menekankan kembali tujuan kehadirannya untuk menyerap aspirasi, kebutuhan serta permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Candikuning.

Pemerintah Daerah dikatakan siap mendukung dan memberikan bantuan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik itu dalam infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun pengembangan potensi ekonomi lokal. Dampak yang diinginkan, tentunya adalah tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat dan menurunkan angka stunting. Meskipun sesuai data statistik, Desa Candikuning terbukti bebas dari Stunting.

“Saya berharap, melalui kegiatan posyandu, bina keluarga balita, pemeriksaan kesehatan, pembagian kaca mata gratis dan konseling Semara Ratih bisa terlaksana secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Saya juga berharap, kunjungan saya kali ini dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan progresif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa Candikuning. Mari bersama-sama gilik saguluk dengan semangat bersatu dan bangga menjadi orang Tabanan, mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani,” ujar Sanjaya penuh semangat.

Sebagai Daerah unggulan yang memiliki potensi wisata yang mendunia, permasalahan sampah tentunya menjadi kendala yang mampu mempengaruhi daya tarik Desa. Masalah Sampah yang ditekankan oleh Bupati Sanjaya saat itu, juga disampaikan oleh Perbekel Desa I Made Mudita. Perhatian pemerintah melalui Program Bunga Desa tentunya dibutuhkan dalam langkah tertib sampah di Desa Candikuning.

“Bungan Desa ini luar biasa bagi kami, Bapak Bupati memberikan atensi khusus di Desa Candikuning. Saat ini potensi desa yang sedang unggul adalah pariwisata, destinasi wisata juga banyak, selanjutnya ada pertanian dan yang luar biasa di sini, persatuan erat umat Hindu dan Muslim sangat baik. Banyak orang dari luar survei tentang kerukunan umat beragama, kami di sini dengan saudara kami di Muslim, sangat erat sekali,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, I Wayan Muliada selaku warga Desa Candikuning yang saat itu menerima pelayanan, sampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah atas pelayanan optimal yang dihadirkan saat itu.

“Dengan adanya program ini, Bapak Bupati sangat membantu masyarakat, khususnya ada pelayanan seperti kacamata gratis, KTP, cek gula darah juga dan saya sebagai masyarakat sangat senang sekali dan terima kasih kepada Pak Bupati dan Bapak semuanya karena pelayanan ini sangat membantu,” jelasnya. (rls)

Pria Asal Jakarta Diringkus Polda Bali Usai Curi Bir dan Tabung Gas

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi pelaku pencurian (Foto : Nusantara Pos)
Ilustrasi pelaku pencurian (Foto : Nusantara Pos)

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Seorang pria berinisial MEZ (30) diringkus Ditreskrimum Polda Bali usai mencuri bir dan tabung gas di warung di wilayah Kabupaten Badung.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, pria asal Jakarta tersebut melakukan aksi pencurian di dua lokasi berbeda pada Sabtu (27/1/2024) lalu.

Pertama, pelaku terekam CCTV melancarkan aksinya di sebuah warung di Jalan Muding Mudeh, Kerobokan Kaja, Badung sekitar pukul 08.39 WITA.

Karena tidak puas dengan hasil curiannya pelaku kembali beraksi di Jalan Padangsambian Kelod, Denpasar sekitar pukul 11.07 WITA.

“Pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan Selasa kemarin oleh Ditreskrimum Polda Bali,” ujar Jansen saat dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Adapun kronologi penangkapan pelaku berawal dari adanya laporan salah satu korban. Kemudian berdasarkan olah TKP dan rekaman CCTV, anggota Ditreskrimum Polda Bali berhasil mengamankan pelaku di rumah kontrakannya yang berlokasi di Jalan Blubuh Sari, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung.

“Saat ini pelaku sedang dalam pemeriksaan Mapolda Bali. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni satu krat bir, satu buah tabung gas ukuran 3 Kilogram, satu unit sepeda motor Honda Beat DK 6811 FAW, beserta pakaian pelaku,” ungkap Jansen. (jas)

Ny.Rai Wahyuni Sanjaya Paparkan Program Kerja Dekranasda Kabupaten Tabanan dalam Rakerda Provinsi Bali 2024

Penulis
Pantau Bali
-
Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.
Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.,S.H.,M.M, menghadiri sekaligus menyampaikan program kerja Dekranasda Kabupaten Tabanan tahun 2024 dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Bali.

Rapat yang digelar Selasa (30/1/2024) tersebut diikuti oleh seluruh Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota Se-Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali.

Dekranasda sebagai mitra Pemerintah yang memiliki peran krusial dalam menghimpun serta memfasilitasi pecinta dan peminat seni, serta memayungi dan membangun produk kerajinan serta mengembangkan usaha dan terus meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya.

Dimana sebagian besar merupakan kelompok usaha kecil dan menengah. Saat ini terus berkembang dan menunjukkan potensialitas dalam membangkitkan perekonomian rakyat terutama usai masa Pandemi Covid-19.

Dengan agenda persiapan dan pelaksanaan program kerja tahun 2024, Rapat kerja yang digelar di awal tahun 2024 dan dipimpin oleh Ibu PJ Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Ida Setiawati Mahendra. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan menjalin sinergitas serta kolaborasi yang erat, antar Kabupaten/Kota se-Bali, dengan mengedepankan program-program unggulan yang mampu menjadi terobosan bagi bangkitnya IKM dan UMKM di Bali.

“Banyaknya jumlah pengunjung wisatawan yang datang ke Bali, memerlukan kerajinan lokal Bali seperti halnya kain Endek yang kita pakai, ukiran khas bali, dan produk yang patut dikedepankan adalah produk IMKM yang saat ini perlu mendapat pembinaan agar selalu berkembang. Ini menjadi tugas dan bagian dari Dekranasda untuk melestarikan dan mengembangkan industri kerajinan di Bali,” sebut Ny. Ida Setiawati Mahendra.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rakerda, Program Kegiatan Dekranasda Provinsi Bali 2024, diantaranya termasuk Pembinaan IKM di Kabupaten/Kota melalui Kunjungan Kerja Dekranasda Provinsi Bali.

Diteruskan dengan Promosi Produk IKM  Bali meliputi, Pameran pada HUT Dekranas di Solo, Pameran Kerajinan pada PKB 2024, Pameran Kriya Nusantara di Jakarta, Display Produk Kerajinan di Bandara I Gusti Ngurah Rai serta Pameran Kerajinan Tetap di Anjungan Bali TMII.

Dilanjutkan dengan program Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Produk Kerajinan Berbasis Warisan Tradisional Budaya Bangsa seperti Fashion Show Dekranasda Provinsi Bali.

Selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Bunda Rai berkesempatan menjelaskan Program Kerja Dekranasda Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 10 kecamatan di Tabanan.

Seperti Kecamatan Pupuan yang memiliki potensi jenis industri/kerajinan seperti Rajut, Songket, Kopi Bubuk dan Batok Kelapa. Sementara Kecamatan Selemadeg Timur yang mengedepankan kerajinan Ukiran Kayu, Sabut Kelapa, Sofa Organik, Ingka dan Lukisan. Kemudian Kecamatan Tabanan yang unggul dalam kerajinan Fashion, Alas Kaki, Besi dan Pande Besi.

Bunda Rai juga menjelaskan, langkah-langkah yang ditempuh dalam menyukseskan program daerah termasuk pembinaan dan pelatihan langsung serta inovasi pojok IKM Dekranasda serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Sementara untuk inovasi yang dikedepankan yakni Pojok IKM Dekranasda yang secara berkelanjutan dipromosikan di Lobi Kantor Bupati Tabanan, menerima kunjungan Tamu ke Pojok IKM Dekranasda, Peliputan Pojok IKM Dekranasda oleh Kompas TV nasional dan yang terakhir yakni pembangunan lokasi pojok IKM Dekranasda yang ditempatkan di DTW Tanah Lot, Tabanan.

“Yang pertama, Pembinaan ke Sentra IKM, turun langsung ke lapangan untuk melihat apa kendala yang dihadapi IKM agar bisa dicarikan solusinya dan melaksanakan pendataan terhadap IKM-IKM yang baru tumbuh di Kabupaten Tabanan,”

“Yang kedua, melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis dengan memberikan pelatihan peningkatan mutu produk, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan digitalisasi pemasaran produk IKM dan yang ketiga yaitu Optimalisasi pemasaran Produk IKM, dengan mengikuti pameran baik skala Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta bekerja sama dengan Perumda Dharma Shantika dalam Pemasaran Produk IKM,” papar Bunda Rai. (rls)

Bupati Sanjaya Resmikan Jembatan Suralaga – Ganter

Penulis
Pantau Bali
-
Peresmian Jembatan Suralaga - Ganter (Yeh Sungi).
Peresmian Jembatan Suralaga - Ganter (Yeh Sungi).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M, dalam pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang, ditunjukkannya saat mengiringi Yadnya yang dibangun masyarakat.

Yakni, pemelaspasan Ring Pura Taman Ganter, Banjar Ganter, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan, Selasa (30/1/2024). Sekaligus meresmikan Jembatan Penghubung Suralaga – Ganter (Yeh Sungi).

Selain memenuhi kewajiban Pemerintah untuk hadir dan memberikan doa restu terhadap pembangunan secara sekala dan niskala, Sanjaya juga menunjukkan perannya berkontribusi dalam gotong-royong pelaksanaan restorasi Pura dan infrastruktur di Banjar Genter, Abiantuwung.

Hadir saat itu, Jro Mangku Lanang Istri, Anggota DPR RI I Made Urip, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Asisten II, Para Kepala OPD dan Kepala Bagian terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Camat Kediri, Perbekel dan Bendesa Adat setempat.

Pemelaspasan bertepatan dengan Odalan Alit Pura Taman Ganter, dipuput oleh Ida Bagus Suamba saking Griya Tandeg Mengwi. Karya diempon oleh 140 KK Krama Ngarep dan 400 KK Pemaksan dan Parekan Pura, Gabungan dari kedua Kabupaten, yakni Tabanan dan Badung. Dengan total biaya pembangunan di angka lebih dardaRp3 miliar. Yadnya yang juga didasari dengan upaya gotong-royong masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karenanya, apresiasi dan penghargaan tinggi diberikan oleh orang nomor satu di Tabanan, atas soliditas masyarakat yang berada di 2 Kabupaten namun bersatu dalam 1 pura, bersama-sama menciptakan infrastruktur yang nyaman, baik dan paripurna.

“Patut kita berbangga, dengan semangat gotong-royong, saling ngerombo antar masyarakat, merestorasi Pura, membangun karya, melaksanakan yadnya yang sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Hindu Bali, bahkan dari 2 Kabupaten, bisa dilakukan secara bersama-sama dan solid. Ini sangat Luar biasa,” sebut Sanjaya.

Pihaknya juga menekankan, akan terus memberikan perhatian terhadap Pembangunan infrastruktur yang dilakukan masyarakat. Sebab tanpa kerjasama dari rakyat, tentunya akan sulit tercapai pembangunan yang diinginkan.

“Oleh karena itu, patutlah kita berbangga sebab rakyat dan pemerintah bisa saling asah, asih, asuh, saling bersinergi dalam pembangunan dan pemerintah juga akan terus mengayomi serta mengiringi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Sanjaya.

Politisi asal Dauh Pala tersebut juga kembali mengingatkan, bahwa terwujudnya Karya yang satwika, haruslah dilandaskan oleh Tri Upa Saksi. Yang pertama harus dilandasi oleh rasa tulus dan ikhlas oleh krama, kedua Karya kepuput oleh Sang Sulinggih dan yang ketiga kesaksiang oleh Murdaning Jagat. Oleh karenanya, pihaknya secara berkelanjutan terus berupaya hadir mengiringi dan Ngupasaksi Karya, demi terwujudnya Karya yang utamaning utama.

I Ketut Sukadi selaku Prawartaka Karya, mewakili masyarakat setempat, sampaikan ungkapan terima kasih kepada Bupati dan jajaran atas perkenan hadir memberikan perhatian langsung kepada masyarakat.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, sudah hadir ngupasaksi dan memberikan doa restu terhadap keberlangsungan karya serta perbaikan infrastruktur. Untuk Karya ini sendiri sudah dimulai sejak bulan Juni 2023 dan dilanjutkan dengan pemelaspasan di bulan Januari 2024,” sebutnya.

Usai mengikuti persembahyangan, Bupati dan jajaran lakukan peresmian jembatan yang menghubungkan Suralaga – Ganter (Yeh Sungi). (rls)

Pemkab Badung Bangun Asrama Griya Adhyaksa Narendra Kejari Badung

Penulis
Pantau Bali
-
peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung “Griya Adhyaksa Narendra” dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna, Selasa (30/1/2024) di Mengwi Badung.
peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung “Griya Adhyaksa Narendra” dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna, Selasa (30/1/2024) di Mengwi Badung.

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Badung atas sinergi dan kerjasama yang sangat baik selama ini.

Kerjasama dan koordinasi yang padu mutlak dibutuhkan, mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan pariwisata dan MICE internasional sehingga mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum dalam upaya menciptakan iklim investasi yang baik.

“Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan dan jajaran Forkopimda lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menjadi semakin kuat. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya pembinaan dari pihak Kejaksaan dan sinergitas yang kuat dengan seluruh jajaran Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Badung bisa mencapai dan melampaui target pembangunan di segala sektor,”

“Kami masyarakat dan Giri Prasta tegak lurus dengan Kejaksaan, dan selalu berpihak pada regulasi/law enforcement,” demikian dikatakan Bupati Giri Prasta dalam acara peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung “Griya Adhyaksa Narendra” dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna, Selasa (30/1/2024) di Mengwi Badung.

Adapun pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung ini meliputi pembangunan asrama pegawai, tempat parkir motor, pemasangan kanopi dan cctv digital dengan dana belanja hibah pada APBD perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp7.315.880.832. Hal ini selaras dengan kebijakan pembangunan yang senantiasa patuh dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung upaya penegakan hukum.

Menurut Giri Prasta segala capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung bukan semata-mata karena dirinya yang jadi Bupati, dan bukan juga karena Adi Arnawa yang jadi Sekda. Namun ini bagian dari hasil kerja keras dan sinergi yang sangat kuat antara jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kejari beserta seluruh jajaran Forkopimda.

“Semua tim kami di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka nyaman dan tidak merasa khawatir dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Kami tidak pernah berpikir sedikitpun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itulah yang kami iktiarkan dan komitmenkan agar Badung menjadi Badung hebat dan Badung juara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna menyampaikan apresiasi atas terjalinnya sinergitas yang sangat kuat antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kejaksaan dan seluruh jajaran Forkopimda yang ada di wilayah Kabupaten Badung.

“Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan dan Forkopimda itu sangat penting, ini sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan, Demi Merah Putih,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Badung Suseno atas nama keluarga besar Kejaksaan Negeri Badung mengucapkan terimakasih kepada Bupati Giri Prasta dan Pemerintah Kabupaten Badung karena telah mewujudkan pembangunan asrama “Griya Adhyaksa Narendra” bagi para pegawai Kejaksaan Negeri Badung. Dirinya meyakini hal ini akan meningkatkan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung.

Turut Hadir Wakajati Bali, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, anggota DPRD Badung Wayan Sandra, beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Badung. (rls)

Lantaran Tak Tercover BPJS Kesehatan, Biaya Pengobatan Korban Tersambar Petir Ditanggung RSU Negara

Penulis
Pantau Bali
-
Kondisi salah satu korban sambaran petir yang kondisinya berangsur membaik saat dirawat di RSU Negara, Kecamatan Negara, Jembrana, Senin (29/1/2024).
Kondisi salah satu korban sambaran petir yang kondisinya berangsur membaik saat dirawat di RSU Negara, Kecamatan Negara, Jembrana, Senin (29/1/2024).

PANTAUBALI.COM, JEMBRANA – Biaya pengobatan korban sambaran petir sepenuhnya ditanggung pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Negara. Hal itu lantaran biaya pengobatan mereka tidak dicover BPJS Kesehatan.

Direktur RSU Negara, dr Ni Putu Eka Indrawati menjelaskan, hal terjadi tersebut lantaran seluruh korban dianggap mengalami musibah saat bekerja. Oleh karena itu, tidak ada penjaminan dari BPJS Kesehatan.

“Harusnya pemberi kerja yang menanggung biayanya. Karena BPJS sudah infokan bahwa tidak bisa, sedangkan korban BPJS Ketenagakerjaan juga tidak punya. Kalau tidak ada penjaminan BPJS, ya jadi umum,” ungkapnya, Selasa (30/1/2024).

Karena hal itu, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan BPBD Jembrana untuk memberikan keringanan terhadap korban sambaran petir.

“Iya, dari awal kan memang RSU Negara tidak ada narik biaya. Karena ini ada tersambar petir, bisa masuk kategori bencana, sehingga BPBD bisa ikut membantu kepada korban luka berat senilai Rp5 juta, ” terangnya.

Sementara, untuk korban lainnya, kata dr Eka Indrawati, biaya pengobatannya ditanggu sepenuhnya oleh RSU Negara.

Lebih lanjut, dua korban yang kemarin masih dirawat di RSU Negara sudah membaik dan hari ini sudah dibolehkan untuk dirawat di rumah.

“Untuk pemilik usaha, harusnya ketika mempekerjakan orang lain, menanggung BPJS Tenaga kerja, kalau tidak, jika ada sesuatu terkait pekerjanya saat bekerja, ditanggung pemberi kerja, ” pungkasnya. (*)

PJ. Gubernur Harap KEK Sanur Serap Tenaga Kerja Lokal Bali dan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Pantau Bali
-

 

 

 

 

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Penjabat (PJ) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Founder of Alster Lake Clinic Fred Fandrich, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria serta undangan terkait lainnya menghadiri dan turut melaksanakan Peresmian Bali Beach Convention dan Groundbreaking Alster Lake Clinic di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, pada Selasa (30/1).

Dalam sambutannya, PJ. Gubernur Bali mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini peran serta nyata dari Kementerian BUMN untuk terus meningkatkan infrastruktur layanan pariwisata di Bali. Keberadaan Bali Beach Convention dan Alster Lake Clinic KEK Sanur, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya lokal Bali dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali.

Dilaporkan, untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2024 ditargetkan 7 juta orang. Dan sebagai informasi, PJ. Gubernur menyampaikan bahwa pada tanggal 18 s.d. 25 Mei 2024, Bali akan menjadi tuan rumah KTT World Water Forum, dengan jumlah peserta yang hadir diperkirakan lebih dari 17 ribu orang, dengan kepala negara yang diundang untuk hadir langsung sejumlah 34 kepala negara, dan sejumlah NGO Internasional akan hadir.

“Kami mendengar dari panitia WWF ada wacana untuk alternatif venue utama akan di geser ke Bali Beach Convention, karena tempatnya dinilai sangat representatif serta terdapat area terbuka langsung yang menghadap ke Pantai,” ucap PJ. Mahendra.

Lebih lanjut, PJ. Gubernur juga meminta Bapak Menteri BUMN dapat terus meningkatkan investasinya di Bali, salah satunya yang mendesak untuk mengatasi kemacetan jalan menuju dan/dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, juga ke hotel dan destinasi wisata yang ada di Kuta Utara dan Kuta Selatan. Terkait hal tersebut, telah direncanakan oleh Pemerintah Pusat dengan menyertakan Pemerintah Daerah, akan dibangun Subway Pariwisata Bali, dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Central Parkir Kuta, kemudian ke Seminyak, dan Canggu. Diharapkan, Central Parkir Kuta sebagai Hub TOD ke depan dapat menjadi tempat city check in keberangkatan atau bagian dari layanan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih, apresiasi dan selamat atas peresmian Bali Beach Convention dan Groundbreaking Alster Lake Clinic KEK Sanur, semoga KEK Sanur terus berkembang, memberikan manfaat ke banyak orang dan menjadi world class medical & wellness destination di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali.

“KEK Sanur ini dapat menjadi model bagi pengembangan KEK di wilayah lain di Indonesia dalam menciptakan ekosistem pariwisata kesehatan terintegrasi sehingga dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujar Menteri Erick.

KEK Sanur terdiri dari Convention Center seluas 3.750 meter persegi dan Alster Lake Clinic dengan terobosan medical technology.

Erick menyampaikan, hadirnya fasilitas baru ini tidak hanya mencakup infrastruktur ekonomi saja, namun juga keberlanjutan dan inovasi dalam pengembangan ekosistem pariwisata kesehatan.

Lebih lanjut, KEK Sanur menjadi tonggak pencapaian bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian di Indonesia.

Tidak hanya itu, KEK Sanur akan membawa teknologi medical and wellness terbaik di Indonesia, serta yang lebih penting seluruh kawasan nantinya ditargetkan mampu menyerap sekitar 43 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, Direktur utama InJourney Dony Oskaria menyebutkan pengembangan convention ini mengembalikan visi awal Sanur sebagai pusat destinasi pariwisata Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) yang juga menjadi salah satu convention center terbesar di Bali dengan kapasitas 5.000 pax yang memiliki pemandangan yang indah dengan menghadap langsung ke area pantai.

Diketahui, KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2045, target penghematan potensi devisa mencapai Rp86 triliun, dan penambahan devisa hingga Rp19,6 triliun pada periode yang sama. Ini merupakan wujud komitmen BUMN dalam menciptakan inovasi untuk ekosistem Pariwisata yang lebih baik.

Digadang Jadi Salah Satu Venue WWF 2024, Pj. Gubernur Bali Cek Kesiapan Pantai Melasti

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Jelang pelaksanaan The 10th World Water Forum (WWF) pada pada 18-24 Mei 2024 mendatang, Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menyambangi kawasan Pantai Melasti, Ungasan, Kuta Selatan, Badung yang digadang menjadi salah satu venue pada perhelatan dunia tersebut.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya, yang datang pada Selasa (30/1) sore langsung meninjau beberapa spot ikonik dari kawasan pantai yang juga acap kali digunakan sebagai tempat untuk kegiatan upacara melasti/penyucian diri oleh warga sekitar yang biasanya dilakukan menjelang perayaan hari raya Nyepi di Bali. Antara lain Anjungan Watu Gangga, yang digunakan sebagai tempat upacara agama oleh masyarakat setempat, dan sebagai sarana pemecah ombak.

Menurutnya, kawasan Pantai Melasti jadi lokasi yang sangat cocok untuk menjadi salah satu venue utama ajang yang akan menghadirkan delegasi dari hampir 200 negara tersebut. “Ditambah kita juga akan melaksanakan upacara sesuai kearifan lokal kita yang bertepatan dengan hari Tumpek Uye, dan kita ingin para delegasi turut menyaksikan langsung upacara tersebut,” kata Pj. Gubernur. “Dan kita harapkan juga masyarakat bisa ikut serta. Mendoakan bersama agar gelaran WWF ini berjalan dengan baik, lancar serta bermanfaat bagi alam Bali,” tandasnya lagi.

Acara pembukaan sendiri dilaksanakan pada 18 Mei 2024 bertepatan dengan hari baik menurut kearifan lokal Bali yaitu rahina (hari) Tumpek Uye, yang merupakan pelaksanaan upacara Danu Kerthi. Hari penyucian dan pemuliaan sumber air sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia.

Mengangkat tema “Water for Shared Prosperity” atau “Air untuk Kemakmuran Bersama”, Pertemuan ke-10 WWF menargetkan peserta 30.000 orang dari 172 negara. WWF merupakan kegiatan pertemuan internasional terbesar di bidang air yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Bali secara resmi diputuskan sebagai tuan rumah pada WWF ke-9 di Dakar, Senegal pada 19 Maret 2022, dengan perolehan 30 dari total 36 suara Dewan Gubernur (Board of Governors) World Water Council. Lewat proses tematik, politik, dan regional yang berlangsung diharapkan akan muncul inisiasi dan ide-ide yang akan dibahas lebih lanjut pada World Water Forum ke-10 Bali yang digelar bulan Mei 2024.

Pengecekan langsung di Pantai Melasti oleh Pj. Gubernur Bali, juga didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja, Kepala Dinas PUPR Bali Nusakti Yasa Weda, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha, Kepala Biro Pemkesra I Ketut Sukra Negara serta Kepala Biro Umum dan Protokol I Wayan Budiasa.

Lapas Perempuan Kerobokan Terima Pengutan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dari Kadivpas Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Kegiatan penguatan dan pengarahan terkait hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan.
Kegiatan penguatan dan pengarahan terkait hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Kemenkumham Bali menggelar kegiatan penguatan dan pengarahan terkait hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Senin (29/1/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan penguatan ini dengan tujuan memberikan pengarahan baik untuk WBP, diantaranya memberikan pengarahan hak dan kewajiban WBP serta tata tertib yang harus dipatuhi selama berada di Lapas.

Didampingi oleh Kepala Lapas Perempuan Kerobokan, Luh Putu Andiyani dan seluruh jajaran turut serta mengikuti penguatan dengan membahas permasalahan di dalam Lapas, diskusi penyelesaian permasalahan hingga integritas dalam pelaksanaan tugas.

“Seluruh petugas agar selalu mengingat 3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju, Kita sebagai petugas pemasyaraatan harus selalu melaksanakan 3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju sesuai Instruksi Jenderal Pemasyarakatan dalam bekerja. Isinya yaitu deteksi dini , pemberantasan narkoba, membangun sinergi antar penegak hukum dan ditambah back to basic,” tegas Murdiana.

Putu Murdiana juga menyebutkan dalam pembangunan Zona Integritas, sebagai petugas pemasyarakatan ada tiga pilar masyarakat yang harus diperhatikan oleh petugas pemasyarakatan yakni Masyarakat WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), Masyarakat Keluarga WBP, dan Masyarakat Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelum menutup kegiatan penguatan, Kepala Lapas Perempuan Kerobokan mengucapkan terima kasih kepada I Putu Murdiana dan tim karena telah memberikan pengarahan yang dapat membangun, memotivasi petugas dalam bekerja, serta memberikan masukan terhadap permasalahan di Lapas. (jas)

1...496497498...1,115Halaman 497 dari 1,115
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.