- Advertisement -
Beranda blog Halaman 496

Curi 2 Scanner Injeksi Motor, Remaja 18 Tahun Diringkus Polsek Tabanan

Gede Adi Merta Negara alis Tengkek (18) asal Tejakula, diamankan di Polres Tabanan usai mencuri 2 buah scanner injeksi motor.
Gede Adi Merta Negara alis Tengkek (18) asal Tejakula, diamankan di Polres Tabanan usai mencuri 2 buah scanner injeksi motor.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tim Opsnal Polsek Kota Tabanan berhasil mengamankan pelaku pencurian dua buah scanner injeksi motor di bengkel yang berlokasi di Jalan Jepun, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan.

Pelaku adalah remaja yang masih berumur 18 tahun bernama Gede Adi Merta Negara alis Tengkek asal Tejakula, Buleleng. Namun pelaku tinggal di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan.

Kapolsek Tabanan Kompol I Nyoman Sumantara mengungkapkan, pelaku ditangkap pada Rabu (31/1/2024) siang. Adapun penangkapan pelaku berawal dari adanya laporan korban pemilik gudang yakni Fery Widiyanto pada Selasa (30/1/2024). Korban melapor bahwa pintu bengkelnya dibobol maling.

“Barang yang dicuri pelaku yakni dua buah scanner injeksi motor dengan merek Starnics dan Jdiag Pro M 100 dengan kerugian Rp5,9 juta,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (2/1/2024).

Atas laporan tersebut, lanjut Sumantara, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan di seputaran lokasi kejadian. Kemudian didapat informasi bahwa pelaku bernama Gede Adi Merta Negara alis Tengkek.

Kemudian pada Rabu (31/1/2024) pelaku berhasil diamankan di tempat kerjanya di bengkel Scooter Jam, Jalan Ir.Soekarno, Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Tabanan.

“Pelaku lantas dibawa ke Polsek Tabanan beserta barang bukti yakni satu buah scanner injeksi motor merek Starnics dan satu buah linggis,” jelasnya.

Setelah diintrogasi, pelaku mengaku telah mencuri dua scanner injeksi motor dengan cara merusak gembok pengaman pintu Rolling Door bengkel menggunakan besi linggis.

Adapun satu buah scanner merek Jpiang M Pro 100 hasil curiannya dijual telah dijual dan uangnya digunakan untuk membeli alat motor serta kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, pelaku juga mengaku sebelumnya telah melakukan aksi pencurian di dua lokasi yakni mencuri celengan berisi uang Rp550 ribu di ruang guru SDN 3 Delod Peken pada Rabu 17 Januari 2024.

Kemudian, di hari yang sama, pelaku juga mencuri uang Rp140 ribu di kantor jasa pengiriman barang yang beralamat di Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan.

“Atas perbuatannya palaku dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke – 5 KUHP tentang pencurian,” tambah Sumantara. (ana)

Pengendara Motor Tabrak Pejalan Kaki di Jalur Denpasar-Gilimanuk 

Kondisi motor milik Khoirul Tamimi (27) yang menabrak pejalan kaki di Jalur Denpasar-Gilimanuk.
Kondisi motor milik Khoirul Tamimi (27) yang menabrak pejalan kaki di Jalur Denpasar-Gilimanuk.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalur Denpasar-Gilimanuk tepatnya di KM 27.8 termasuk Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Tabanan pada Kamis (1/2/2024) dini hari.

Kecelakaan ini melibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario berpelat DK 6259 OS dengan pejalan kaki dan mobil Toyota Avanza berpelat DK1339 HG.

Kasat Lantas Polres Tabanan AKP Adrian Rizki Ramadhan mengungkapkan, kejadian ini bermula saat pengendara motor Honda Vario DK 6259 OS bernama Khoirul Tamimi (27) asal Banyuwangi, Jawa Timur datang dari arah Timur (Denpasar) menuju Barat (Gilimanuk) dengan kecepatan tinggi.

Setibanya di tempat kejadian tepatnya sebelah Timur jembatan Short Cut Pucuk, menabrak pejalan kaki bernama I Made Bandem (45) yang sedang menyebrang. Kemudian, Khoirul terjatuh ke Kanan hingga terseret sampai ke sisi Utara as jalan.

Namun, di saat bersamaan dari arah Barat (Gilimanuk) datang mobil Toyota Avanza bernama I Made Bandem (43) asal Desa Batuagung, Jembrana.

“Karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi tabrakan di sebelah Utara as jalan atau di jalur kendaraan yang datang dari arah Gilimanuk,” jelasnya.

Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami luka robek di bagian dahi dan bibir atas, patah tulang paha kanan, tangan kanan dan tulang hidung.

Sementara, pejalan kaki mengalami benjol pada bagian dahi, robek dan memar pada bagian pelpis mata kanan, dan lecet pada tulang kering kaki kanan. Sedangkan, pengemudi mobil dalam keadaan selamat.

Selain korban luka, kecelakaan ini juga mengakibatkan kerugian material mencapai Rp5,5 juta. “Untuk korban luka dalam keadaan sadar dan sudah dirujuk ke RSUD Tabanan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” ungkap AKP Adrian. (ana)

Sekda Dewa Indra Wakili Pj. Gubernur Bali Buka Bulan Bahasa Bali VI tahun 2024

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Pj. Gubernur Bali SM Mahendra jaya membuka secara resmi Bulan Bahasa Bali VI tahun 2024 bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, pada Kamis (1/2).

Dalam sambutan Pj. Gubernur Bali yang dibacakan oleh Sekda Dewa Indra, dikatakan bahwa Bulan Bahasa Bali merupakan salah satu komitmen Pemprov Bali dalam melestarikan Bahasa, Sastra dan Aksara Bali. “Patut kita ketahui bahwa Pemprov Bali beserta segenap masyarakat Bali mempunyai keinginan yang sama dalam upaya pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Bali, sehingga Bahasa Bali yang kita cintai bisa semakin membumi dan menjadi sarana komunikasi baik di tingkat keluarga, desa dan lainnya,” ujarnya.

Ia pun berharap, pelaksanaan bulan Bahasa Bali ini bisa diselenggarakan serentak dengan baik hingga di tingkat desa adat, desa dinas dan lembaga pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. “Sehingga Bahasa Bali bisa benar-benar menyusup dan digunakan oleh masyarakat Bali,” imbuhnya.

Apalagi, imbuhnya, dalam perkembangan global ini, sudah banyak bahasa daerah yang tidak terpakai atau punah. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 718 bahasa daerah, dan 11 di antaranya sudah tidak digunakan lagi. Hal itu juga dipertegas dengan pernyataan UNESCO pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa telah banyak bahasa Ibu yang punah. Untuk itu pun Lembaga PBB tersebut menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, dan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali pada bulan Februari juga sejalan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional.

“Sehingga, sudah sepatutnya kita sebagai pemilik Bahasa Bali terus menggunakan Bahasa Bali untuk komunikasi sehari-hari. Jika sudah masyarakat Bali guyub melaksanakan hal itu, terlebih lagi mempunyai semangat yang sama melestarikan, saya yakin Bahasa Bali akan terus ada. Mari kita lestarikan bahasa, sastra dan aksara Bali,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Arya Sugiartha sebelumnya melaporkan bahwa Bulan Bahasa Bali VI tahun 2024 bertemakan “Jana Kerthi: Dharma Sadhu Nuraga” yang berarti Bulan Bahasa Bali merupakan sarana untuk memuja Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dan juga menjalankan kewajiban, kebijaksanaan serta cinta kasih masyarakat Bali.

Sama seperti pelaksanaan sebelumnya, Bulan Bahasa Bali VI ini juga akan dilaksanakan selama satu bulan, dari tanggal 1 Februari hingga 2 Maret 2024. Tahun ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan seperti Festival Nyurat Lontar dan Ngetik Keyboard Bahasa Bali yang diikuti oleh siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi se-Bali, widyatula/seminar, wimbakara/lomba berjumlah 20 lomba yang diikuti oleh perwakilan Kabupaten/Kota dan masyarakat umum, kriyaloka/workshop, reka aksara/pameran yang diikuti oleh komunitas dan UMKM yang tergabung dalam komunitas bahasa, aksara, dan sastra Bali, sesolahan berupa apresiasi sastra Bali, Konservasi Lontar, dan puncaknya berupa penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama yang merupakan penghargaan tertinggi bagi tokoh yang konsen dalam pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Sekda Dewa Indra Apresiasi Berita Resmi Statistik Sebagai Bentuk Transparansi Data Kepada Masyarakat

 

PANTAUBALI.COM,DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas penyampaian berita resmi statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, di Ruang Video Conference BPS Provinsi Bali, Kamis (1/2)

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwasannya penyampaian berita resmi statistik ini sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi pemerintahan dan capaian-capaian yang telah diraih. Rilis data yang disampaikan akan memberi manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan.

Dewa Indra menambahkan, bagi pemerintah daerah, rilis data yang disampaikan BPS akan memberi informasi terkait tingkat capaian dari kinerja pemerintah, sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya, apakah kebijakan yang diambil telah tepat serta dengan data ini juga pemerintah bisa mengambil langkah strategis untuk kebijakan kedepannya.

Tidak hanya bagi pemerintah, rilis data BPS ini juga memberi kontribusi besar bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian ataupun survei lebih lanjut terkait data serta bermanfaat juga bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah.

“Data BPS ini akan memberi manfaat bagi kita semua sesuai kepentingannya masing masing, dan ini merupakan bentuk transparansi data kepada masyarakat dan tidak ada hal yang disembunyikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani dalam berita resmi statistik 1 Februari 2024 menyampaikan lima hal yaitu terkait inflasi, transportasi, nilai tukar petani, pariwisata serta ekspor impor.

Untuk tingkat inflasi, Kepala BPS Provinsi Bali menyampaikan bahwasannya pada bulan Januari 2024, secara m-to-m terjadi deflasi di Provinsi Bali sedalam -0,09%, inflasi y-on-y sebesar 2,61% dan deflasi y-to-d sedalam -0,09%. Sementara itu nilai tukar petani (NTP) Januari 2024 naik sebesar 0,66% menjadi 103,59.

Terkait jumlah kunjungan wisman ke Bali kumulatif sampai Desember 2023, Endang Retno menyampaikan mengalami kenaikan 144,61% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Demikian pula halnya dengan tingkat penghunian kamar hotel bintang di angka 62,19% dan tingkat penghunian kamar hotel non bintang sebesar 37,47%.

Turut hadir pada kesempatan siang hari ini Deputi Kepala Perwakilan BI Bali G.A. Diah Utari, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana, serta awak media .

Percepat Reformasi Birokrasi, Kemenkumham RI Evaluasi Data Dukung WBBM

Kegiatan Evaluasi Data Dukung Usulan WBBM, bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Kamis (1/2/2024).
Kegiatan Evaluasi Data Dukung Usulan WBBM, bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Kamis (1/2/2024).

PANTAUBALI.COM, BANDUNG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam rangka pembinaan pembangunan zona integritas bagi satuan kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024 dengan menggelar kegiatan Evaluasi Data Dukung Usulan WBBM, bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Kamis (1/2/2024).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Y Ambeg Paramarta yang menyampaikan arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi.

“Birokrasi berdampak, Reformasi Brokrasi jangan hanya sekedar Tumpukan Kertas, dan harus mewujudkan Birokrasi yang Lincah dan Cepat,” jelasnya.

Ambeg mengungkap ada lima hal yang penting yang harus dilakukan pada tahun 2024 berdasarkan hasil catatan evaluasi yang telah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pertama memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi SAKIP kepada seluruh satker atas dokumen perencanaan yang telah disusun, kedua penguatan terkait Benturan Kepentingan, Manajemen Risiko, dan Penanganan Pengaduan, serta Pemenuhan Data Dukung, ketiga Rencana Aksi dan Inovasi yang dibuat berdampak dirasa masyarakat, keempat Kebijakan Pembatasan Kuota Kontestasi, dan yang kelima Penentuan Jumlah Responden Survei SPAK – SPKP.

“Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas tidak hanya bermakna sebagai perubahan dalam struktur formal internal birokrasi saja, melainkan lebih kepada bagaimana birokrasi dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi masyarakat” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi KemenPAN-RB, Kamaruddin mengatakan bahwa Zona Integritas merupakan bagian dari Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi. Pentingnya peran Pimpinan yang memegang faktor kunci dalam melalukan suatu perubahan.

“Pimpinan harus melakukan pemantauan secara terus menerus, jangan berhenti setelah mendapatkan predikat,” ujar Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Ida Asep Somara menyampaikan, tujuan dari Kegiatan ini adalah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap catatan rekomendasi atas laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas bagi satuan kerja WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023.

Selain itu, untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan validitas data dukung pelaksanaan pembangunan zona integritas satuan kerja menuju WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan zona integritas.

“Kami di wilayah Bali sangat mendukung upaya ini dan berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pihak guna mencapai Zona Integritas yang sejati,” kata Romi.

Turut hadir langsung pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Andi Oloan Sibarani dan Kepala Subbagian Humas RB dan TI, I Nengah Sukadana serta diikuti secara virtual seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. (jas)

Sukseskan Pemilu 2024, Kemenkumham Bali Lakukan Penyuluhan Hukum Serentak

Kemenkumham Bali menyelenggarakan penyuluhan hukum serentak di seluruh Kabupaten se-Bali, Kamis (1/2/2024).
Kemenkumham Bali menyelenggarakan penyuluhan hukum serentak di seluruh Kabupaten se-Bali, Kamis (1/2/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali menyelenggarakan penyuluhan hukum serentak di seluruh Kabupaten se-Bali, Kamis (1/2/2024).

Mengangkat tema ‘Netralitas Aparatur Pemerintah dalam menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024’, kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, pada Selasa (30/1/2024). Sebelumnya kegiatan penyuluhan hukum serentak ini juga dilaksanakan di Yayasan Gurukula, Kabupaten Bangli pada Jumat (26/1/2024).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali Alexander Palti, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya netralitas Aparatur Pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjadikan pemilu 2024 berjalan dengan damai. Selain memberikan penyuluhan hukum, kegiatan ini dirangkaikan juga dengan sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2024.

Alexander mengatakan Camat, Lurah, Kepala Desa atau Perbekel merupakan Pimpinan tertinggi ditingkat Desa yang sekaligus menjadi Aparatur Pemerintah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Musim politik dan Pemilihan Umum sudah semakin dekat, saya harap Desa sebagai unit terkecil sebuah negara dengan Camat, lurah, Kepala Desa atau Perbekel sebagai Pemimpin tertinggi sebuah Desa, harus mampu menjadi pemimpin yang dapat menciptakan suasana kondusif, rasa aman, adil dan transparan selama proses Pemilu,” ucap Alexander.

Alexander juga menambahkan, nantinya para Kepala Desa dan Lurah yang lolos seleksi ditingkat daerah akan mengikuti kegiatan Paralegal Justice Academy selama 3 (tiga) hari yang mana dalam kegiatan tersebut para Kepala Desa dan Lurah akan mendapatkan materi terkait dengan Pengetahuan hukum.

“Hal ini diharapkan Pengetahuan Hukum yang didapat dan dengan pengalaman dalam memimpin warganya menjadikan Kepala Desa/Lurah mampu mengidentifikasi masalah, melakukan analisis serta mengambil tindakan atau keputusan (penyelesaian) yang tepat atas masalah-masalah yang timbul di warganya, sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai, dan rukun di kalangan masyarakat,” terang Alexander

Ditempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Romi Yudianto menyampaikan, netralitas aparatur pemerintah merupakan hal yang penting untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan damai.

“Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah mengenai pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penting bagi seluruh aparatur pemerintah untuk memahami ketentuan-ketentuan terkait netralitas,” ungkap Romi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, Pejabat Administrator Divisi Yankumham Kanwil Kemenkumham Bali, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali. Dan diikuti oleh Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perbekel se-Kabupaten Tabanan. (jas)

Bupati Giri Prasta Resmikan RSUD Suwiti

Peresmian RSUD Suwiti di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kamis (1/2/2024). 
Peresmian RSUD Suwiti di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kamis (1/2/2024). 

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Komitmen tinggi Bupati Nyoman Giri Prasta dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diwujudkan dengan menggulirkan berbagai program pelayanan kesehatan agar bisa menjangkau seluruh wilayah hingga daerah pelosok.

Hal itu dibuktikan Bupati Giri Prasta dengan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Suwiti di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kamis (1/2/2024).

Disamping itu Pemkab Badung juga telah membangun beragam fasilitas kesehatan yang sangat memadai untuk memenuhi standar medis nasional. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mampu menjamin pelayanan medis yang sangat baik dan menciptakan lingkungan ideal untuk perawatan medis yang kompleks.

“Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di pelosok-pelosok wilayah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menggulirkan program layanan kesehatan home care yang dibarengi dengan pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat memadai  bagi masyarakat Badung dan masyarakat umum lainnya,” ujar Bupati Giri Prasta.

Bupati menyebut konsep besar pembangunan RSUD Suwiti adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat maupun lansia.

Sekaligus sebagai wujud baktinya kepada Ibu Pertiwi dan Ibu kandungnya yang bernama Ni Ketut Suwiti yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Badung Utara saat menjadi mantri di masa lalu. Oleh sebab itu Bupati Giri Prasta berketetapan hati mengikhlaskan bidang tanah milik keluarganya dibangun Rumah Sakit.

“Kami tidak minta ganti rugi, maupun ganti untung. Kami serahkan sepenuhnya menjadi aset Pemerintah Kabupaten Badung, kami tulus dan ikhlas mewujudkan dan merefleksikan perjuangan almarhum Bapak dan Ibu saya yang telah membaktikan diri mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pelaga, yang mana pada masa itu wilayah pelaga ini masih banyak berupa hutan,” terangnya.

Kedepannya Giri Prasta berharap, semua RSUD yang dimiliki oleh Pemkab Badung bisa memberikan layanan medis mencakup perawatan preventif, konduktif, rehabilitasi dan kuratif.

“Untuk penuntasan pembangunan RSUD Suwiti, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menganggarkan dana sekitar Rp50 miliar,” imbuhnya

Turut hadir Kepala Kejari Badung Suseno beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Badung, Sekda Wayan Adi Arnawa, anggota DPRD Badung Gusti Lanang Umbara, Made Suwardana dan Rara Hita Sukma Dewi, Ketua TP. PKK Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Rasniathi Adi Arnawa, jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung. (rls)

Pemkab Badung Buka Musrenbang RKPD Tahun 2024

Pembukaan Musrenbang RPKD Kabupaten di Kecamatan tahun 2024 di ruangan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (1/2/2024).
Pembukaan Musrenbang RPKD Kabupaten di Kecamatan tahun 2024 di ruangan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (1/2/2024).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelar pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPKD Kabupaten di Kecamatan tahun 2024 yang dipusatkan di ruangan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (1/2/2024).

Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya dalam sambutannya menerangkan, pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan ini, merupakan forum yang sangat strategis yang hasilnya akan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang RKPD kabupaten dan sebagai masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2025.

“Dengan bertemakan ‘Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah’, Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan ini diharapkan sebagai media penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan kegiatan prioritas pemerintah desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di kecamatan,” terang Wira Dharmajaya.

Ia menjelaskan, prioritas pembangunan daerah kabupaten badung tahun 2025 adalah Pangan, Sandang dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dan Pariwisata, Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk Serta Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

“Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Tersebut Saya berharap usulan kegiatan yang menjadi prioritas masyarakat mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025, yang meliputi penguatan transformasi ekonomi, investasi daerah, peningkatan daya saing daerah,” jelas Wira Dharmajaya.

Berikutnya Wakil Bupati Badung yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan menyampaikan, dirinya mengapresiasi tema serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut.

“Besar harapan saya bahwa tema serta prioritas pembangunan tersebut dapat menjadi kebijakan berkelanjutan dalam rangka peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah, sekaligus menapak optimisme kita menjawab berbagai dinamika serta tantangan ke depan,” ujarnya dalam sambutan.

Dirinya juga menerangkan, terlebih, RKPD tahun 2025 ini bermakna strategis sebagai pelaksanaan tahun keempat RPJMD semesta berencana kabupaten badung tahun 2021–2026, sehingga performa perencanaan harus dapat menggambarkan implementasi / penjabaran visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih melalui program serta kegiatan yang jelas dan terukur dalam kondisi yang terbatas.

“Adapun hasil rumusan yang nantinya akan dapat dihasilkan melalui tahapan musrenbang ini harus linier/sejalan dengan RPJMD semesta berencana kabupaten badung tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 4 tahun 2021,” imbuhnya.

Menutup sambutannya sekaligus membuka Musrenbang RKPD tahun 2024 dirinya berharap, hasil Musrenbang tetap optimal dan sesuai arah kebijakan, serta seluruh tahapan Musrenbang berjalan sesuai mekanisme dan tepat waktu. (jas)

Jelang Libur Panjang, Satlantas Polres Tabanan Survei Kelayakan Jalan di Jalur Denpasar-Gilimanuk

Unit Kamsel Satlantas Polres Tabanan saat melaksanakan survei kelayakan jalan dan rambu lalu lintas di sepanjang jalur Denpasar - Gilimanuk pada Kamis (1/2/2024).
Unit Kamsel Satlantas Polres Tabanan saat melaksanakan survei kelayakan jalan dan rambu lalu lintas di sepanjang jalur Denpasar - Gilimanuk pada Kamis (1/2/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas (Kamsel) Satlantas Polres Tabanan melaksanakan survei kelayakan jalan dan rambu lalu lintas di sepanjang jalur Denpasar – Gilimanuk pada Kamis (1/2/2024).

Kasat Lantas Polres Tabanan AKP Adrian Rizki Ramadhan mengatakan, survei ini dilaksanakan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tabanan menjelang hari libur panjang dan libur lebaran.

“Selain itu, tujuan survei juga untuk mencegah terjadinya resiko fatal korban lakalantas seperti yang sudah terjadi sebelumnya, ” jelasnya.

Adapun dari hasil survei yang dilaksanakan dari Pos Dadakan, Kecamatan Kediri hingga Pos Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat ditemukan beberapa kerusakan pada titik-titik jalan.

Misalnya di Jembatan termasuk Desa Koripan, Kecamatan Kediri ditemukan besi pemumaian jembatan yang terlalu lebar. Kemudian di jalan tikungan SLB/C, Kecamatan Kerambitan ditemukan bahu jalan jebol.

Selanjutnya, Jalur Denpasar-Gilimanuk termasuk Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, banyak jalan berlubang dan marka pinggir jalan yang sudah buram. Begitu juga di KM 45 jalan atas jembatan berlubang.

“Tentunya temuan kerusakan ini menjadi atensi kami untuk nantinya dilaporkan kepada pimpinan dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait,” ucapnya. (ana)

Kemenkumham Bali Terima Kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Tim Pemantauan Undang-Undang Keimigrasian dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham Bali, Rabu (31/1/2024).
Tim Pemantauan Undang-Undang Keimigrasian dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham Bali, Rabu (31/1/2024).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Tim Pemantauan Undang-Undang Keimigrasian dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Rabu (31/1/2024).

Dalam kunjungan kerja tersebut disampaikan jumlah kedatangan WNA pada tahun 2023 ke Bali sebesar 5.386.878 orang dan jumlah WNA yang diberikan tindakan administratif oleh imigrasi Bali pada tahun 2023 sebanyak 340 orang, 337 orang diantaranya dideportasi dan 3 orang diantaranya pro justitia.

Dalam rangka diskusi atau konsultasi publik guna Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Putu Murdiana Pada kesempatan tersebut menyampaikan, Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang menjadi tujuan utama kedatangan Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali menjadi salah satu fokus perhatian Kanwil Kemenkumham Bali.

“Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali, diantaranya dengan meningkatkan jumlah petugas imigrasi, meningkatkan penggunaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait,” terang Murdiana

Selanjutnya Staff Ahli Komisi III DPR RI, David H. Tenggara menyampaikan, diskusi ini dilakukan untuk memberikan sedikit gambaran tim pemantauan terhadap undang-undang yang dibentuk oleh DPR RI dalam rangka pengawasan, karena pengawasan sudah menjadi fungsi DPR RI.

Lebih lanjut, dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang, DPR RI telah melaksanakan beberapa rapat maupun konsultasi bersama dengan beberapa stakeholder di pusat, dengan Direktur Jenderal Imigrasi, dengan Politeknik Keimigrasian, akademisi maupun ke masyarakat termasuk dengan UNHCR.

“Undang-Undang Keimigrasian merupakan salah satu undang-undang yang penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini dilaksanakan secara efektif dan efisien,” ujar David.

Dalam diskusi yang berlangsung, Tim Pemantauan Undang-Undang Keimigrasian menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengawasan politik hukum kemigrasian, pengawasan orang asing, fungsi keamanan negara, kelembagaan keimigrasian, dan kerjasama dan sinergi antar lembaga/instansi lain. Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh jajaran keimigrasian Bali yang ikut hadir pada kegiatan ini.

Tim Pemantauan Undang-Undang Keimigrasian akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemantauan. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ernawati selaku ketua Tim beserta Rombongan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, dan disambut oleh Plh. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Putu Murdiana, Plh. Kepala Divisi Keimigrasian, Alexander Palti, Kepala UPT Keimigrasian Bali, serta dari stakeholder terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). (jas)