TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai mempersiapkan penataan menyeluruh kawasan Jalan Gajah Mada sebagai langkah mempercantik wajah pusat kota sekaligus memperkuat nilai sejarah dan identitas kawasan. Program tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Selasa (5/5/2026).

Sosialisasi dihadiri Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam, Bendesa Adat Kota Tabanan, para perbekel, konsultan perencana, serta pemilik toko dan pelaku usaha yang beraktivitas di sepanjang Jalan Gajah Mada.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan memaparkan bahwa proyek penataan telah masuk dalam rencana pembangunan Tahun Anggaran 2026. Program tersebut meliputi pemasangan paving pada kawasan Jalan Gajah Mada hingga pembangunan kembali Patung Catur Muka sebagai ikon Kota Tabanan.

Bupati Sanjaya menegaskan, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan upaya menghidupkan kembali kawasan bersejarah yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, Jalan Gajah Mada memiliki nilai strategis karena selain menjadi jalur utama perkotaan, kawasan tersebut juga menyimpan sejarah perkembangan Kota Tabanan serta menjadi pusat perdagangan yang telah tumbuh sejak lama.

Karena itu, penataan dilakukan agar kawasan tersebut tampil lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya tarik sebagai kawasan heritage yang tetap mampu mengikuti perkembangan kota.

“Pemerintah ingin menghadirkan wajah baru Jalan Gajah Mada tanpa menghilangkan karakter sejarah dan budaya yang melekat pada kawasan ini,” ujar Sanjaya.

Ia memastikan program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi ruang usaha masyarakat. Sebaliknya, penataan diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung, memperkuat aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha di kawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Tabanan juga berkomitmen melaksanakan pekerjaan secara bertahap dengan memperhatikan aktivitas masyarakat agar dampak selama proses pembangunan dapat diminimalkan.

Dalam forum sosialisasi itu, Bupati mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan saran maupun masukan terhadap konsep penataan yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga.

Ia juga mengajak para pemilik toko dan pelaku usaha di sepanjang Jalan Gajah Mada untuk mendukung program tersebut sehingga kawasan pusat kota dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih bersih, tertata, dan representatif, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Penataan Jalan Gajah Mada menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendukung terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Melalui proyek ini, pemerintah berharap kawasan pusat kota mampu berkembang sebagai destinasi ekonomi dan budaya yang semakin menarik sekaligus memperkuat identitas Kota Tabanan di masa mendatang. (rls/kmf)

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang dinilai menjadi angin segar bagi aparatur pemerintah, termasuk pemerintah desa. Melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diajukan oleh Perbekel Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, I Nyoman Widhi Adnyana, bersama sejumlah akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas). Dalam putusannya, MK menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pejabat publik yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan norma dalam undang-undang tersebut.

Permasalahan yang diuji berkaitan dengan penggunaan istilah “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” yang dinilai menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum administrasi pemerintahan. Perbedaan istilah tersebut selama ini dikhawatirkan membuka ruang bagi kesalahan administratif untuk langsung diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai ketidaksinkronan istilah tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Karena itu, MK memerintahkan agar frasa dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) diseragamkan menjadi “kerugian keuangan negara” agar selaras dengan ketentuan lainnya dalam undang-undang.

Penyeragaman tersebut dinilai penting karena istilah “kerugian keuangan negara” memiliki ukuran hukum yang lebih jelas, yakni harus berupa kerugian yang nyata dan dapat dihitung. Dengan demikian, kesalahan administratif tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang maupun kerugian keuangan negara yang nyata.

Menanggapi putusan tersebut, I Nyoman Widhi Adnyana menyatakan keputusan MK memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah, khususnya pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan administratif.

Menurutnya, selama ini masih terdapat kekhawatiran di kalangan aparatur ketika mengambil kebijakan karena adanya potensi perbedaan penafsiran yang dapat berujung pada persoalan hukum. Dengan adanya kejelasan norma, aparatur diharapkan dapat bekerja lebih tenang tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Ia juga menilai putusan tersebut akan mendorong pemerintah desa lebih berani menghadirkan berbagai inovasi pelayanan dan pembangunan, karena terdapat kepastian mengenai batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana.

Selain memperjelas norma, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan pemerintahan. Artinya, dugaan kesalahan administratif harus lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan internal pemerintah sebelum diproses ke ranah pidana.

Putusan ini juga menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan persoalan administrasi pemerintahan. Aparat penegak hukum diharapkan menghormati proses tersebut sebelum mengambil langkah hukum pidana.

Dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dinilai telah memberikan landasan yang lebih jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum ini diharapkan mampu mendorong lahirnya birokrasi yang profesional, berintegritas, serta lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (rls/kmf)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Suasana hangat penuh keceriaan menyelimuti kawasan Pura Luhur Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan, Senin (4/5/2026), saat Ny. Rai Wahyuni Sanjaya yang akrab disapa Bunda Rai hadir meresmikan Taman Ramah Anak dan Ruang Baca Bunda PAUD. Tak sekadar seremoni, kehadiran Bunda Rai selaku Bunda PAUD Kabupaten Tabanan terasa begitu dekat dengan masyarakat, terutama anak-anak yang menyambutnya dengan antusias dan penuh tawa.

Peresmian tersebut turut dihadiri Ketua GOW Kabupaten Tabanan Ny. Budiasih Dirga, Ketua DWP Kabupaten Tabanan, dan dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Perwakilan Dinas PU, Camat Penebel, Bendesa Adat Desa Wongaya dan Perbekel Desa Wongaya, jajaran pengurus PKK Kabupaten Tabanan dan Bunda PAUD Kecamatan Penebel, serta anak-anak PAUD dan TK setempat yang menjadi pusat perhatian dalam kegiatan tersebut. Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bunda Rai, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung Taman Ramah Anak dan Ruang Baca.

Fasilitas ini dirancang sebagai ruang alternatif bagi masyarakat yang datang bersembahyang bersama keluarga, agar anak-anak tetap memiliki ruang bermain dan belajar yang aman dan menyenangkan. Di ruang tersebut tersedia berbagai fasilitas edukatif seperti buku bacaan anak, ayunan, mainan perosotan, jungkat-jungkit, hingga mangkok putar.

Kehadiran taman ini menjadi wujud nyata perhatian Bunda Rai terhadap tumbuh kembang anak, sekaligus upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak di ruang publik berbasis budaya dan spiritual. Momen paling hangat terlihat saat Bunda Rai yang juga selaku Bunda Literasi Kabupaten Tabanan menyapa anak-anak PAUD dan TK yang hadir. Dengan penuh kasih, ia duduk bersama, membacakan cerita (story telling), serta mengajak anak-anak berinteraksi secara langsung.

Tawa riang dan respon polos anak-anak mencerminkan kedekatan emosional yang kuat antara Bunda Rai dan generasi usia dini tersebut. Tak hanya itu, Bunda Rai juga membagikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berisikan susu bubuk dancow, susu cair ultra milk, biskuit regal, buah apel fuji dan telur rebus kepada 50 anak sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan gizi anak, dan juga bingkisan alat tulis untuk hadiah interaksi sesi tanya jawab dengan anak-anak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan bersama di Beji dan Pura Luhur Batukau, menambah nuansa spiritual dalam rangkaian acara.

Dalam sambutan singkatnya, Bunda Rai mengungkapkan rasa bahagianya dapat bertemu langsung dengan anak-anak dan para guru. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar meresmikan fasilitas, tetapi juga untuk melihat langsung perkembangan anak-anak di wilayah tersebut. “Hari ini sangat berbahagia sekali, terutama melihat anak-anak di sini, tempatnya sudah semakin bagus, tamannya sudah bunda resmikan,” ujarnya dengan penuh haru.

Pesan penting kepada para orang tua juga disampaikan Bunda Rai agar lebih bijak dalam mendampingi tumbuh kembang anak, khususnya dalam penggunaan teknologi. Ia mengajak untuk membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak dan mendorong mereka lebih aktif bermain serta membaca. “Sekarang tamannya sudah bagus sekali, kalau bisa dimanfaatkan taman ini, tidak harus saat sembahyang saja, ini bebas dibuka jam berapa saja. Hanya saya berpesan kepada semua yang ada di sini agar bersama-sama menjaga, dijaga alat permainannya, dijaga buku-bukunya, semua harus dijaga bersama biar tidak cepat rusak,” pintanya.

Sebagaimana diketahui bersama, kehadiran Taman Ramah Anak dan Ruang Baca ini bukan hanya menjadi fasilitas fisik semata, tetapi juga simbol kepedulian dan kedekatan Bunda Rai sebagai Bunda PAUD dengan masyarakat. Melalui sentuhan langsung dan interaksi hangat, ia terus menanamkan nilai pentingnya pendidikan sejak usia dini dalam suasana yang ceria dan menyenangkan. (rls/tbn)