- Advertisement -
Beranda blog Halaman 855

Sekda Bali Banga, IDI 2019 Bali Tunjukan Trend Peningkatan

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Indeks demokrasi Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis, pada 2018 indeks demokrasi Provinsi Bali tercatat sebesar 82,37 atau masuk kategori baik. Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39.

Ada tiga kelompok nilai dalam pengukuran IDI yaitu buruk, sedang dan baik. Dengan angka 82,37, Bali telah berhasil mencapai posisi tertinggi, itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra Dalam sambutan di Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Bali di Tabanan Room Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (11/3).

“Saya menyampaikan apreseasi atas kerja keras seluruh komponen dalam memenuhi indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari semua pihak, termasuk dukungan dan peran aktif dari masyarakat,” ujarnya.

Meski secara akumulatif, Bali telah berhasil menempati posisi terbaik, namun harus ada evaluasi terhadap tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran yaitu kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi.

“Jika Dicermati satu per satu, ternyata indikator kebebasan sipil cenderung menurun, sedangkan hak politik dan kelembagaan demokrasi angkanya naik. Kenapa menurun, apa aktifitasnya yang menurun atau tidak terekam. Grafik ini harus betul-betul kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya,”

FGD yang digelar 2 hari ini, diharapkan dapat menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan indikator yang menjadi penilaian dalam pengukuran IDI. Sebab, bisa jadi belum semua fenomena demokrasi terekam oleh media.

Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan menghasilkan kompilasi data yang lebih lengkap sehingga seluruh fenomena berdemokrasi dapat terungkap.Bagi seluruh peserta dirinya berharap dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara kuantitatif.

Masih dalam kesempatan yang sama, dalam sambutan Kepala BPS Bali, Adi Nugroho menyampaikan, pengukuran IDI dimulai dari kompilasi surat kabar yang dijadikan rujukan. FGD bertujuan melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait pengukuran IDI.

“Hasil FGD bukan penentu skor, tapi hanya tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data yang dijadikan variabel pengukuran IDI. FGD Menghasilkan resume untuk menjadi data rujukan pengukuran IDI,” ucapnya.

Bawaslu Bali,Telah Siapkan Pengawas Desa dan Kelurahan 439 orang se Bali.

 

BADUNG – Pantaubali.com – Masuk Maret 2020 Bawaslu Provinsi Bali menyatakan, telah mempersiapkan pengawas Desa dan Kelurahan jumlahnya menurut,Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani,Rabu,(11/3) di Kuta,Badung mengatakan, mencapai 439 orang se Bali.

“Jadi kesiapan pengawas Desa dan Kelurahan telah kami persiapkan guna melalukan pengawasan di masing-masing Desa di Kabupaten dan Kota khususnya yang melaksanakan Pilkada serentak.Sehinga fungsi-fungsi pengawasan dapat dimaksimalkan nantinya.Jumlah Pengawas Desa atau Kelurahan se Bali total sebanyak 439 orang,” paparnya.

Selain itu juga, akan dipersiapkan pengawasan pemutahiran data pemilih, serta pendaftaran pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 nantinya.

“Dengan adanya pengawasan pemutahiran data pemilih, setidaknya Bawaslu Kabupaten dan Kota bisa dibantu memaksimalisasi pengawasan tersebut oleh pengawas Kecamatan maupun PPDK,” jelasnya.

Di bulan ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota juga telah melakukan rakor peningkatakan kapasitas dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di kesekretariatan atau di Bawaslu Provinsi Bali.

“Saat ini juga telah dilakukan rekrutmen pelaksanaan pengawasan Desa dan Kelurahan. Kami juga telah melakukan rekrutmen untuk pengawas Desa dan Kelurahan. Setiap Desa dan Kelurahan ada satu orang pengawasan nantinya, kami juga akan melakukan pelantikan pada 16 dan 17 Maret 2020. Serta ada yang menjadwalkan pada 18 Maret 2020,” tutupnya.

Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

????????????????????????????????????

 

TABANAN – Pantaubali.com –  Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja pengeelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengurangi ketergantungan keuangan pusat dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah serta mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah menuju Tabanan Serasi, Pemkab Tabanan gelar Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Rabu (11/3).

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan tersebut dibuka oleh Bupati Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila. Turut hadir unsur Forkopimda Tabanan, Asisten I dan II Sekretariat beserta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, serta diikuti oleh para Perbekel se-Kabupaten Tabanan.

Bupati Tabanan dalam sambutannya yang dibaca oleh Sekda I Gede Susila mengatakan, bahwa PAD Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang merupakan jati diri bahkan harga diri Kabupaten Tabanan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, selaku Pimpinan Daerah Saya memberikan perhatian sangat serius terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan,” ucapnya.

Melalui kesempatan ini, Ia memerinthkan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD Kabupaten Tabanan.

Ditegaskannya lagi bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dalam rangka melakukan optimalisasi PAD di Kabupaten Tabanan melalui akselerasi dan inovasi-inovasi peningkatan PAD. Diantaranya, melakukan penyesuaian produk hukum, pengembangan sistem informasi PBB, layanan secara online dan lain-lain.

Disamping itu, pihaknya juga berharap langkah sinergitas seluruh jajaran bahkan sampai jajaran Pemerintah Desa. Karena hal itu dipandang sangat perlu, guna menggali informasi dan sumber-sumber potensi baru yang selama ini masih ada yang belum terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak Daerah maupun retribusi Daerah.

Disi lain, pihaknya juga berharap agar  warga Tabanan menjadi warga yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Sehingga membayar pajak bukan menjadi momok yang membebani apalagi menakutkan, melainkan justru menjadi sebuah kebanggaan sebagai warga negara yang baik karena taat membayar pajak.

“Kedepannya semoga taat membayar pajak menjadi sebuah trend budaya , yaitu malu kalau tidak taat bayar pajak,” tambah pihaknya.

Sementara, Kepala Bapelitbang Tabanan IB. Wiratmaja yang pada kesempatannya tersebut mendapat kehormatan untuk memaparkan sosialisasi tersebut, mengatakan, dalam mewujudkan hal ini diakuinya Bupati Tabanan telah membentuk tim, yakni tim Optimalisasi PAD. “Namanya optimalisasi, berarti kita harus membuat atau membangun tiang-tiang strategi kebijakan agar PAD itu optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, hal ini tidak akan terwujud apabila tidak melakukan apa yang diintruksikan oleh pimpinan, yakni taat membayar pajak. Dengan masyarakat taat membayar pajak dan mentaati segala sesuatu yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Tabanan, maka Tabanan akan bisa lebih mandiri. @humastabanan.

Sekda Provinsi Bali: Jumlah Komulatif Pasien Pengawasan di RS di Bali 48 orang

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Perhari ini Rabu, (11/3) menurut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, jumlah komulatif pasien dalam pengawasan di RS yang ada di Bali sebanyak 48 orang. Dari 48 orang tersebut hasil dari tes swap di Jakarta, dinyatakan 38 orang negatif Covid19. Sedangkan 9 orang masih menunggu hasil lab, dan satu orang positif Covid19 (masuk dalam urutan kasus no 25 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat)

“Pasien yang merupakan seorang WNA perempuan berusia 53tahun yang dinyatakan positif Covid 19 ini, didiagnosa juga menderita 4 penyakit bawaan yaitu menderita gula atau diabetes, hiperttensi, hiperteroid, dan penyakit paru menahun serta dalam pengawasan covid 19,”jelasnya.

Pasien tersebut masuk ke Bali pada 29 Februari, sejak 3 Maret pasien mulai mengalami demam dan dirawat di Rs Swasta, dan pada 9 Maret pasien dirawat di RS Sanglah, perawatan dilakuakan sesuai protap atau prosedur penanganan pasien pengawasan covid19, karena menunjukan gejala covid19.

“Selanjutnya pada 11 Maret dini hari pukul 02.45 WITA pasien tersebut meninggal dunia. Saya (Sekda Prov Bali) mengkonfirmasi bahwa sampai pasien meninggal dunia Pemprov Bali belum menerima hasil lab dari Jakarta. Dan setelah dikonfirmasi maka WNA yang dalam pengawasan ini dikonfirmasi masuk dalam kasus 25 positif Covid 19,” Katanya.

Sesuai dengan prosedur penanganan penyakit menular karena virus, maka pihak keluarga pasien serta pemerintah memutuskan untuk mengkremasi jenasah pasien di Pemakaman Mumbul-Badung pada pukul 12.30 Wita tadi siang (11/3).

“Bahwa sejak WNA ini masuk RS Sanglah maka sesuai dengan Protokol penanganan Covid19,maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Survailance Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan penyusuran terhadap orang-orang yang diajak kontak oleh pasien.Telah diperoleh 21 orang melakukan kontak dengan pasien dari turun dibandara sampai pasien tiba di Rumah Sakit,” paparnya.

21 orang tersebut juga sudah dilakukan pengecekan oleh dinas kesehatan dan sampai saat ini mereka semua dalam keadaan sehat. Mereka diisolasi di rumah masing-masing, tentunya telah diberikan edukasi terkait pencegahan penularan virus tersebut.

“Untuk kesiapsiagaan,.maka Gubernur Bali Wayan Koster telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Desease(Covid 19) di Provinsi Bali dengan SK Nomor 236/03-B/HK/2020. Dimana susunan keanggaotaanya terdiri dari: Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Satuan Tugas Kehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik dan satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia,”sampainya.

Atas nama Pemprov Bali Dirinya menyampaikan,bela sungkawa mendalam terhadap keluarga pasien, semoga diberikan ketabahan. Sedangkan bagi masyarakat Bali dihimbau, agar tetap tenang, waspada dan selalu menerapkan pola hidup sehat. Sehingga dapat terhindar dari paparan virus covid19 tersebut.

Pasca Isu Virus Corona,Kondisi Investasi Bali Normal

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Rabu,11/03/2020 menyampaikan, investasi di Bali sampai saat ini masih normal meski pasca merebaknya isu virus Corona. Untuk mengetahui apakah investasi tersebut kecendrungan, tetap atau jalan terus bisa dilihat nanti pada April 2020 dari data BPS Provinsi Bali.

‘Saya belum melihat. Nantinya bisa kita lihat April 2020, dari data BPS Bali tentinya. Apakah ada kecendrungan turun,tetap ataukah malah jalan terus.11 Maret 2020, jadi ini terlalu dini mengatakan investasi tersebut berhenti atau tidak di Bali. Biasanya akhir bulan,diawal bulan pertama April kita akan mengetahuinya,”katanya.

Jadi dalam hal ini tetap harus berhati-hati, karena belum ada data dari BPS khususnya untuk bulan Maret 2020 juga seperti apa atau bagaimana. Jadi, nanti apakah investasi tersebut tetap, naik ataukah turun.

“Tetap harus berdasarkan data.Jika dilihat per Januari 2020 sebelum ada virus Corona, memang beberapa investor sudah mulai masuk ke Bali. Banyak investasi pariwisata, tidak hanya di Kabupaten Badung saja, akan tetapi ditempat-tempat lain juga,” jelasnya.

Gubernur Bali juga berencana akan melakukan investasi di bidang imprastruktur, mulai dari rencana membangun seperti kreta api, dermaga, jalan tol, bay pass dan shortcut yang nantinya sebagai penunjang pariwisata.

“Menurut saya itu merupakan suatu syarat aksesbility dibidang pariwisata. Gubernur Bali juga berkomitmen melakukan hal tersebut, tahun ini maupun di tahun depan. Bahwa investasi yang dilakukan Pemerintah baik Provinsi Bali maupun pemerintah pusat dengan APBN sesuai dengan rencana.Sehinga dapat menahan kekurangan perkembangan wisatawan pasca virus Corona ini,” paparnya.

Tidak ada masalah, terkait dengan rencana tersebut, karena sumbernya ada. Sedangkan dari swasta yang sudah jalan tetap berjalan dalam kondisi saat ini. Sedangkan yang belum masih menunggu, dengan memperkirakan sampai kapan virus Corona tersebut akan berlangsung.

“Saya katakan kepada para pengusaha, bahwa ini bisa dilakukan skenario jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi lakukanlah itu semuanya. Tentu dengan harapan virus Corona di tahun ini bisa selesai,” ujarnya.

Wuhan juga telah di kunjungi PM dari China, serta Wuhan sudah mulai dibuka. Melihat hal tersebut, tentu kondisinya bertanda baik.

“Di China virus telah mulai menurun, dengan kondisi tersebut moga-moga investasi di Bali tetap baik, tetap atau terus naik. Serta ditunjang oleh berita positif dari media juga,” katanya.

Dirinya menambahkan, bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bisa tetap menjaga wilayah negara Indonesia agar tetap aman dari Virus Corona.Meskipun telah ada terjangkit seperti misalnya di daerah Jakarta, akan tetapi telah ditangani dengan baik oleh Pemerintah.

Pasca Virus Corona Merebak, Industri Perbankan Ikut Terdampak di Denpasar

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Pasca isu virus Corona masuk ke Indonesia.Tidak hanya berimbas pada industri pariwisata saja. Akan tetapi, menurut pengakuan, Ketua DPK Perbarindo Kota Denpasar, Made Sumardhana, Selasa,(10/3) di Denpasar menyampaikan, di industri perbankan khususnya di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga turut terdampak.

“Tentu memberi pengaruh signipikan terhadap dunia perbankan.Hal tersebut terjadi, dikarenakan di Bali sebagian besar bekerja di sektor pariwisata. Yang dominan memberi kontribusi besar pada sektor UMKM,”jelasnya.

Dalam kondisi seperti saat ini, para anggota Perbarindo Denpasar dan Coustomer BPR harus bisa memanage keuangan dengan sebaik-baiknya.

“Terkait dengan kondisi tersebut,maka para pelaku usaha di industri perbankan khususnya di BPR dan Coustomer agar pintar-pintar memanage keuangan mereka.Maka dengan demikian, manakala ada musibah atau isu Virus Corona memanage kewajiban terutama bagi coustomer dalam kewajibanya kepada BPR,” paparnya.

Contoh, jika coustomer memiliki pinjaman di BPR, maka harus pinter-pinter memanage keuangan. Jangan sampai, nanti malah gagal melakukan pembayaran.

“Jika gagal dalam melakukan pembayaran tentu akan membuat semua sektor akan menjadi tidak lancar.Maka, Perbarindo melakukan edukasi termasuk kepada teman-teman di BPR. Untuk selanjutnya dapat mengedukasi nasabahnya terutama yang bergerak di sektor pariwisata,” ujarnya.

10 tahun Terakhir Galeri Mati Suri di Bali

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Menurut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Wayan Kun Adnyana,belim lama ini di Tuban, Badung yang menyampaikan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir galeri banyak tidak aktif di Bali,kondisi tersebut dapat dilihat juga dari pelaksanaan kegitan pameran atau apresiasi yang sangat jarang ada. Yang terkadang beberapa galeri hanya menjadi ruang pajang saja.

“Galeri tersebut berada ditengah, antara seniman dan kolektor, jadi dalam ini membutuhkan setrategi. Mulai, tatakelola internal maupun, setrategi dalam menjembatani kedua belah pihak.Baik antara seniman dan kolektor, ini memang tidak mudah.Bahkan yang membuat sedih banyak galeri telah tutup,”jelasnya.

Jadi para seniman di hulu, dari lintas apresiasi seni harus menopang dan memberikan dukungan luar biasa kepada galeri.Bagaimanapun juga, galeri sangat penting keberadaanya, karena dari sana apresiasi seni tersebut berlansung.

Hubungan langsung para seniman kepada kolektor hanya berada pada ruang-ruang privat saja. Jadi Dia menambahkan, galeri yang membuat event atau membuat kegiatan.Sehinga, karya seni tersebut memungkinkan dibuka untuk publik, dan meluasakan koomponen imprastruktur seni serta tumbuhnya konter-konter muda,

“Jadi ini penting, tidak ada jalan lain kecuali para seniman harus tetap menjaga soiditas juga,” tutupnya.

Pemprov Bali Kejar Peringkat ‘Informatif’ dalam Keterbukaan Informasi Publik

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi capaian ‘menuju informatif’ yang telah diraih Pemprov Bali dalam penilaian keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2019. Namun ia tetap berharap, Pemprov Bali bisa segera meraih peringkat tertinggi yaitu ‘informatif’.

Hal itu ditegaskannya saat didaulat menjadi pembicara kunci pada acara peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi badan publik di lingkungan Pemprov Bali serta PPID Utama di Kabupaten/Kota di Ruang Pertemuan Dinas Komunikasi, Imformatika dan Statistik Provinsi Bali, Selasa (10/3/2020).

Sekda Dewa Indra berkeyakinan, Diskominfos Provinsi Bali telah megupayakan langkah-langkah strategis agar Bali bisa segera meraih peringkat ‘informatif’. “Capaian ‘menuju informatif’ sebenarnya sudah cukup menggembirakan. Saya yakin, untuk mencapai predikat ‘informatif’ bukanlah sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Untuk itu, melalui Bimtek ini Diskominfos Bali diminta menyampaikan apa yang menjadi indikator dan kriteria penilaian serta kekurangan dari masing-masing PPID pembantu yang tersebar di perangkat daerah. “Tayangkan apa yang masih menjadi kekurangan masing-masing. Selanjutnya mari bekerja kongkrit untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan itu. Itu yang ingin kita capai dari bimtek ini, tak sekedar memberi pengetahuan teknis pada peserta, namun lebih kepada informasi tentang kekurangan masing-masing,”urainya.

Ia berkeyakinan, dengan tekad serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, target Bali meraih predikat ‘infomatif’ akan bisa tercapai. “Saya kira ini bukan barang sulit, ada daerah lain yang sudah berhasil meraih predikat imformatif, berarti kita juga pasti bisa. Sama halnya seperti WTP, kita bisa mengejar daerah lain. Demikian juga dalam penilaian LAKIP,” ujarnya.

Pada bagian lain, Dewa Indra menegaskan bahwa kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah kesatuan pemahaman tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini informasi adalah hak publik. Kewajiban bagi kita untuk memberikan. Apapun yang menjadi hak bagi publik, kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya,” tandasnya. Namun dalam memberikan informasi, pemerintah hendaknya mengindahkan sejumlah hal yaitu informasi yang diberikan harus lengkap, cepat, benar, sumbernya haruslah dari orang atau lembaga yang punya otoritas.

“Kalau masyarakat minta dalam dua hari, ya harus bisa kita penuhi. Kecuali peraturan perundang-undangan mengamanatkan kalau informasi itu tak boleh dibuka untuk publik,” cetusnya.

Sementara itu, Kadis Kominfos Bali Gede Pramana dalam laporannya menyebut, dalam pemeringkatan badan publik se-Indonesia, Bali meraih peringkat ‘menuju informatif’ dengan nilai 85,87. Sedangkan indeks partisipasi pemerintah terkait keterbukaan informasi publik saat ini berada pada kisaran 72 persen, dihitung berdasarkan kelengkapan data pada PPID pembantu yang tersebar di 106 perangkat daerah. Diskominfos Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama mendorong upaya percepatan agar Bali segera meraih predikat ‘informatif’.

Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran PPID pembantu yang tersebar di perangkat daerah provinsi hingga kabupaten/kota menyamakan persepsi dan melakukan langkah inovatif.

Kepengurusan Baru Golkar Bali Siap Songsong Pilkada Serentak

 

DENPASAR – Pantaubali.com – Masuk bulan Maret 2020,Partai Golkar Bali tetap menyatakan kesiapanya dalam menghardapi Pilkada serentak 2020.Apa lagi dengan kepengurusan Golkar Bali yang baru,tentu ada semangat baru,itu disampaikan, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry,Senin,09/03/2020 di Denpasar,Bali.

“Apa lagi ada kepengurusan yang baru, tentu ini darah segar,semangat baru, kebersamaan baru dan semua ada satu ujung.Yaitu, ingin Golkar itu lebih baik dan lebih maju berjuang,” jelasnya.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi pertarungan Pilkada di 2020 Golkar Bali nantinya.

“Adapun perioritas,pertama tentu konsulidasi, melakukan penataan organisasi, perluasan kader dan sudah tentu persiapan Pilkada,” ujarnya.

Dia menambahkan, terkait calon-calon di daerah juga sudah siap, seperti di Kabupaten Karangasem,Jembrana dan Kabupaten Bangli.

“Sisanya di daerah lainnya juga sedang proses” tutupnya.

Pansus Pendapatan Pokja aset DPRD Tabanan Gencar Mengecek Keberadaan Aset Tanah Milik Pemkab

 

TABANAN – Pantaubali.com – Pansus Pendapatan Pokja aset DPRD Tabanan yang dikoordinir I Gusti Nyoman Omardani Gencar mengecek keberadaan dan kondisi aset berupa tanah milik Pemkab Tabanan. Mereka turun langsungnmengecek aset-aset tersebut termasuk asset di Pantai Nyanyi, Beraban seluas 1,550 hektar dan di Pangkungtibah, Kediri seluas 2,250 hektar, Senin 09/03/2020.Pengecekan ini dilakukan karena ada pengajuan dari pihak ketiga untuk mengelola aset tersebut terutama di pantai Nyanyi.

Dalam hal ini Omardani menyebutkan, Aset tanah di Pantai Nyanyi, saat ini ada pihak yang ingin mengelola maupun menyewa asset tersebut. Dikatakan pihak desa adat ingin mengelola asset tersebut. Selain itu juga ada perorangan yang ingin menyewa lahan asset tersebut seluas 10 are. Pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait sewa menyewa asset. Namun pihaknya meminta kepada Kadispar, agar melakukan kajian dengan benar.

“Jangan sampai ada intervensi dari kepentingan pihak tertentu dalam pengelolaan asset tersebut. Yang terpenting pengelolaan untuk kepentingan daerah sehingga memberikan pendapatan bagi daerah agar bisa meningkatkan PAD. Itu yang harus dikaji OPD terkait agar aset itu tidak tidur,” jelasnya.

Sementara asset tanah di Pangkungtibah, belum ada perencanaan pengelolaan dari daerah. Pasalnya, asset tanah seluas 2,250 hektar tersebut belum memiliki akses jalan masuk. Namun demikian, pihaknya meminta agar OPD terkait membuat program atau rencana untuk pengelolaan asset di Pangkungtibah tersebut.

“Kalau tidak ada perencanaan, kami tidak tahu mau diapakan aset tersebut. Padahal itu potensi yang luar biasa untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah,” tandas Omardani.

Di sisi lain I Nyoman Arnawa memberikan kewenangan bagi pokja aset untuk turun mengecek langsung ke lokasi. Dengan demikian, pihaknya tahu lokasi aset Pemkab, luasnya dan sertifikatnya termasuk yang belum bersertifikat. Kalau sudah diketahui, tentu akan berfikir untuk pemanfaatannya, apakah dikerjasamakan atau dikelola sehingga memberikan pendapatan daerah dan tidak hanya terpaku pada potensi yang sudah ada selama ini. “Dewan dan eksekutif akan membuat kajian untuk rencana pengelolaan aset yang tidur ini,” tandasnya.

Diakui, dirinya ikut langsung karena khusus untuk aset di Pantai Nyanyi. Pasalnya mendapat informasi, ada kontrak mengontrak baik oleh pribadi maupun kelompok masyarakat. Pihaknya harus tahu hal itu dan proses kontrak kerjasama tersebut harus sepengetahuan dewan. Selain itu, pihaknya juga mendapat informasi ada upaya intervensi pihak tertentu terkait pengelolaan aset di Nyanyi tersebut.

“Saya tegaskan setiap proses perjanjian kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga harus sepengetahuan dewan. Harus ada rekomendasi dewan,” sergahnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata I Gede Sukanada mengatakan, khusus untuk aset di Pantai Nyanyi memang sudah ada rencana pengelolaan. Ada dua opsi atau dua kemungkinan pengelolaan yakni dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau seperti apa. Namun dia menegaskan, kalau dalam proses pengelolana tersebut tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sementara yang di Pangkungtibah, belum ada perencanana karena karena belum ada kase jalan ke aset Pemkab Tabanan. “Sebenarnya potensi aset di Pangkungtibah sangat bagus untuk surfing,” jelasnya.