TABANAN, PANTAUBALI.COM – Tawa riang dan semangat ratusan anak usia dini memenuhi Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Kamis (23/7/2026), saat Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menghadiri Gebyar PAUD dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026. Momentum tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan ruang yang aman, menyenangkan, dan berkualitas bagi tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” mengingatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Tabanan yang saat itu diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, jajaran kepala perangkat daerah terkait, pengurus TP PKK Kabupaten Tabanan, para ketua organisasi wanita, Bunda PAUD Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Tabanan, para guru, siswa, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bunda Rai menjelaskan bahwa Gebyar PAUD merupakan agenda rutin yang setiap tahun diselenggarakan sebagai bentuk nyata kepedulian dan komitmen Bunda PAUD Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memberikan ruang bagi anak usia dini untuk belajar, bermain, berkreasi, dan mengembangkan potensi mereka melalui suasana yang menyenangkan.

“Gebyar PAUD merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk nyata kepedulian dan komitmen Bunda PAUD Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memberikan ruang bagi anak-anak usia dini untuk belajar, bermain, berkreasi dan mengembangkan potensi mereka dalam suasana yang menyenangkan,” ujar Bunda Rai.

Tahun ini, Gebyar PAUD diisi dengan berbagai perlombaan yang bertujuan menumbuhkan kreativitas, keberanian, rasa percaya diri, serta kecintaan anak terhadap budaya dan proses belajar yang menyenangkan. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan yang inklusif, sekaligus paket Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) guna meningkatkan kesadaran pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini.

Bunda Rai juga menyampaikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang selama ini telah memberikan perhatian dan pelayanan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, kehadiran lingkungan pendidikan yang inklusif merupakan bukti bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Ia berharap semangat kepedulian tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan.

Lebih lanjut, Bunda Rai mengajak seluruh masyarakat menyukseskan program wajib belajar 13 tahun, khususnya satu tahun pendidikan prasekolah. Ia menegaskan bahwa PAUD merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga peran Bunda PAUD Kecamatan dan Desa sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat.

“Mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat, mengajak para orang tua, serta memastikan setiap anak usia prasekolah memperoleh kesempatan mengikuti layanan PAUD minimal satu tahun sebelum masuk SD. Dengan kolaborasi yang kuat hingga tingkat desa, saya yakin target wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Tabanan dapat kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Rai juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan Gebyar PAUD Tahun 2026, sekaligus mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional ke-42 kepada seluruh anak-anak Tabanan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang tua, guru, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum untuk semakin menyayangi anak, melindungi hak-haknya, memenuhi kebutuhan gizi dan pendidikannya, sehingga bersama-sama mampu membangun masa depan Kabupaten Tabanan dan Indonesia melalui generasi yang sehat, bahagia, dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Darma Utama, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin nasional sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Bupati Tabanan dan Bunda PAUD Kabupaten Tabanan dalam mendukung tumbuh kembang kreativitas serta pemenuhan hak anak usia dini.

“Tujuan kegiatan ini untuk memperingati Hari Anak Nasional, mengembangkan kreativitas dan bakat anak, meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan perlindungan anak, mendukung satu tahun pendidikan prasekolah serta pemenuhan gizi anak di Kabupaten Tabanan,” jelas Ngurah Darma.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan dilaksanakan selama dua hari, 22–23 Juli 2026, dengan melibatkan sekitar 400 siswa PAUD se-Kabupaten Tabanan melalui lomba mewarnai, finger painting, mendongeng, dolanan anak, senam anak, penyerahan bantuan kepada 10 peserta didik berkebutuhan khusus, serta pembagian 150 paket Gemarikan hasil kerja sama dengan Dinas Perikanan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri anak, memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan PAUD Holistik Integratif, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan prasekolah, serta melahirkan generasi Tabanan yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan mendapat perhatian dari pimpinan daerah. DPRD Tabanan mendorong langkah pencegahan melalui pemeriksaan urine secara mendadak terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK.

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan birokrasi terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan urine dinilai dapat menjadi salah satu langkah pengawasan sekaligus pencegahan.

Arnawa menegaskan, apabila seorang pegawai nantinya terbukti terlibat tindak pidana narkotika, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap kalau memang itu terbukti, lakukan proses hukum yang berlaku. Karena narkoba ini merupakan musuh bersama, jadi tidak ada toleransi. Khusus untuk urusan narkoba, apalagi yang bersangkutan bermasalah, terlebih selaku pengedar,” ujar Arnawa, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, kasus tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Tabanan untuk memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh pegawai. Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pegawai pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi menyasar seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Tabanan.

“Maka saya selaku pimpinan Dewan meminta Bapak Bupati Tabanan untuk segera melakukan kontrol terhadap seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan melalui tes urine secara menyeluruh,” tegasnya.

Arnawa menambahkan, pemeriksaan urine juga telah dilakukan secara berkala di lingkungan DPRD Tabanan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pegawai yang terindikasi menggunakan maupun terlibat dalam peredaran narkotika, Arnawa menyebut penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan hukum, kata dia, menjadi kewenangan aparat yang berwenang.

Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyatakan mendukung upaya pemeriksaan urine terhadap pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh mengingat potensi penyalahgunaan narkotika dapat terjadi di berbagai lingkungan.

“ tentunya harus meminta persetujuan dari Bapak Bupati agar diadakan tes urine dan pelaksanaan harus diawasi bersama. Kalau perlu semua pegawai,” ujar Dirga.

Terkait waktu pelaksanaan, Dirga mengatakan rencana tersebut terlebih dahulu akan dikoordinasikan dengan pimpinan daerah dan pihak terkait. Pemerintah daerah, kata dia, akan membahas mekanisme pemeriksaan sebelum pelaksanaannya.

“Nanti dibicarakan, secepatnya pasti kami koordinasikan juga dengan pihak lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polres Tabanan mengamankan seorang pria berinisial IGBBY dalam penggerebekan di Banjar Jadi Babakan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Minggu (19/7/2026).

Dalam penindakan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang bukti disebut ditemukan dan disimpan di sejumlah lokasi di rumah yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, IGBBY diketahui berstatus sebagai PPPK paruh waktu pada salah satu instansi di lingkungan Pemkab Tabanan.

Kasus tersebut selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah dan DPRD Tabanan menekankan pentingnya pengawasan internal serta langkah pencegahan agar lingkungan pemerintahan tetap terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan melanjutkan pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan, Rabu (22/7/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), Panitia Khusus (Pansus) I, dan Pansus II atas hasil pembahasan masing-masing ranperda.

Empat ranperda yang dibahas meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026–2046, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam laporannya, Badan Anggaran DPRD menyatakan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 telah dilakukan melalui rapat internal dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Banggar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah terus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar kinerja keuangan semakin efektif dan efisien.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Tabanan I Wayan Lara menyampaikan hasil pembahasan dua ranperda, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026–2046 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurutnya, ranperda mengenai perumahan dan kawasan permukiman disusun sebagai pedoman pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan agar pengembangan kawasan permukiman berlangsung secara terencana, terpadu, berkelanjutan, serta selaras dengan tata ruang wilayah dan nilai-nilai lokal yang berlandaskan Pancasila, Tri Hita Karana, dan Sad Kerthi.

Sedangkan pada Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pansus I melakukan sejumlah penyempurnaan substansi guna menyesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Di sisi lain, Ketua Pansus II DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana melaporkan hasil pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Ia menjelaskan, regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi ancaman bencana akibat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis wilayah.

Ranperda itu diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, Pansus II juga memperkuat materi mengenai peran pemerintah desa dan desa adat agar lebih optimal dalam upaya mitigasi maupun penanganan bencana di wilayah masing-masing.

Usai penyampaian laporan Banggar, Pansus I, dan Pansus II, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan komisi-komisi DPRD, pendapat akhir fraksi, serta pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan keempat ranperda.

Dengan disetujuinya seluruh laporan pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Tabanan menyatakan empat ranperda siap memasuki tahapan persetujuan bersama dengan Bupati Tabanan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris DPRD, Tim Ahli DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. (tim/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan merampungkan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), Panitia Khusus (Pansus) I dan Pansus II, Rabu (22/7/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan tersebut dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa. Empat Ranperda yang dibahas meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman 2026-2046, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana daerah.

Dalam laporan Banggar, pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 telah dilakukan melalui rapat internal serta rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Banggar mengapresiasi kinerja Pemkab Tabanan yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah didorong memperkuat sistem pengelolaan pendapatan agar lebih efektif dan efisien.

Salah satu langkah yang dinilai perlu diperkuat adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan objek pajak daerah maupun retribusi. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sekaligus memperkecil potensi kebocoran penerimaan daerah.

Atas hasil pembahasan tersebut, Banggar menyatakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Sementara itu, Pansus I yang diketuai I Wayan Lara menyampaikan hasil pembahasan terhadap dua Ranperda, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembahasan kedua Ranperda tersebut dilakukan secara intensif melalui rapat internal dan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait.

Untuk Ranperda perumahan dan kawasan permukiman, Pansus I menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Tabanan untuk jangka waktu 20 tahun.

“Ranperda ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, berkelanjutan, selaras dengan tata ruang wilayah, serta berlandaskan kebudayaan daerah dan dijiwai falsafah Pancasila, Tri Hita Karana dan Sad Kerthi,” ujar Lara.

Selain aspek pembangunan permukiman, Pansus I juga melakukan penyempurnaan terhadap Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyempurnaan dilakukan untuk menyesuaikan substansi Ranperda dengan regulasi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat sistem perlindungan lingkungan.

Pansus menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam menjaga lingkungan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Selanjutnya, Pansus II yang diketuai I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Ranperda tersebut disiapkan sebagai landasan hukum bagi Pemkab Tabanan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Kondisi geografis, klimatologis dan hidrologis Tabanan dinilai memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana sehingga diperlukan sistem penanggulangan yang terencana dan terintegrasi.

Regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman penanganan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.

“Pansus II secara khusus melakukan penguatan materi muatan lokal, terutama mempertegas peran, fungsi dan kewenangan pemerintah desa serta desa adat dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing,” kata Wastana.

Usai penyampaian laporan Banggar dan kedua Pansus, rapat paripurna dilanjutkan dengan tanggapan komisi-komisi DPRD, pendapat akhir fraksi, hingga pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan empat Ranperda.

Persetujuan terhadap hasil pembahasan tersebut menjadi tahapan penting sebelum dilanjutkan pada proses persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Tabanan dan Bupati Tabanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (kjs/dt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Salah satunya melalui pendataan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan di Ruang Rapat Diskominfo, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, BPS telah melaksanakan pendataan serupa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan mengajak seluruh ASN berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Ia menegaskan, sebagai aparatur pemerintah, ASN memiliki tanggung jawab untuk mendukung setiap program strategis nasional, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi aktif seluruh pegawai dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan data statistik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki tanggung jawab mendukung program nasional. Melalui partisipasi aktif seluruh ASN, diharapkan data yang dihasilkan berkualitas sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Selain pendataan sensus, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh ASN Diskominfo. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital sekaligus mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan IKD akan mempermudah ASN mengakses berbagai layanan publik, termasuk mendukung pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui IKD yang telah aktif, ASN dapat melakukan pembaruan maupun pengisian data secara mandiri sehingga proses pendataan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap sinergi antara BPS Kabupaten Tabanan dengan seluruh perangkat daerah dapat memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal. Di sisi lain, percepatan aktivasi IKD juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik berbasis digital sekaligus menyediakan data yang akurat sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang. (rls/kmf)