PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, AKIP dan Zona Integritas Tahun 2023. Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya pada acara Pembukaan Reformasi Birokrasi XPerience di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Selasa (5/12).

Lebih jauh dalam sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan bahwasannya kebijakan nasional menjadikan Bali sebagai lokasi kegiatan berskala nasional maupun internasional sangat membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali, dimana pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 terkontraksi dalam hingga -9,33% dan kini di Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke-3 mencapai 5,6%. Atas berbagai kebijakan pemerintah dan peran serta semua pihak membuat pertumbuhan ekonomi Bali bangkit .

Terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov Bali, Mahendra Jaya menyampaikan Pemprov Bali telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 serta telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemprov Bali dan melakukan perampingan Perangkat Daerah dari sebelumnya 49 Perangkat Daerah menjadi 36 Perangkat Daerah. Disamping itu, Pemprov Bali juga telah mengintegrasikan dokumen SAKIP baik perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi ke dalam e-SAKIP.

“Kami percaya, Reformasi Birokrasi melalui kemudahan pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Kemudahan layanan publik akan mendorong masuknya investasi,” imbuhnya .

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali juga berkesempatan memaparkan berbagai capaian penghargaan/ apresiasi yang diraih Pemprov Bali diantaranya memperoleh opini BPK dengan opini WTP 10 kali berturut- turut dari tahun 2012, memperoleh nilai SAKIP dengan kategori Sangat Baik pada Tahun 2022 serta Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori Sangat Baik pada Tahun 2022 diberikan KemenPAN RB.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan bahwasannya acara yang diberi nama “RB Xperience” ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang RB-nya bagus dengan dampak nyata di masyarakat kita hadirkan semuanya untuk bisa menggali best practices untuk diterapkan di wilayah masing-masing.

Menteri Anas juga menjelaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian informasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.

Anas menambahkan, Kementerian PANRB menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat. Pihaknya juga mendorong adanya transformasi digital pada seluruh layanan dan program pemerintah sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas,” ungkap Anas.

RB XPerience yang berlangsung dari tanggal 5-6 Desember 2023 ini diikuti lebih dari 1.500 peserta talkshow dan lebih dari 1000 peserta coaching clinic. Para peserta berasal dari 639 instansi pemerintah baik pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah termasuk didalamnya 15 instansi pemerintah best practice RB Tematik dan General.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa data sangat penting sebagai referensi untuk menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya. Hal tersebut disampaikan olehnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali bertempat di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin (4/12) pagi.

Pengambilan keputusan pemerintah yang berdasarkan data ini menurut Dewa Made Indra menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah bertransformasi menuju Data Based Government atau pemerintahan yang berbasis pada data. “Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan oleh masyarakat,” kata Dewa Indra. Hal tersebut menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran.

Menurutnya saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan. “Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali. Maka dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil.

Disisi lain pejabat asal Pemaron, Buleleng ini juga mengapresiasi kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya BPS mempunyai instrument, sumber daya dan metode yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data. Sehingga menurutnya data yang dihasilkan oleh BPS wajib digunakan dalam hal pertimbangan pengambilan kebijakan. Terkait masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui setiap saat.

Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Subiyandari menyampaikan bahwa Rakorda Sensus Pertanian 2023 Provinsi Bali bertujuan untuk mengkoordinasikan aspek teknis, administrasi, pengolahan data, analisis serta desiminasi pasca kegiatan Sensus Pertanian 2023. Sementara hasil desiminasi pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 akan disampaikan secara serentak oleh BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota pada acara yang digelar BPS RI di Jakarta siang hari.

Disamping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali atas dukungan penuh pada setiap kegiatan perstatistikan di Bali. Ia menyampaikan bahwa pada diseminasi hasil sensus pertanian di BPS RI siang hari ini juga akan dirangkaikan dengan pemberian anugerah ‘Anindhita Wistara Data’ kepada Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Kabupaten Jembrana. “Ini adalah anugerah hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dimana Provinsi Bali mendapat poin tertinggi. Artinya teman-teman di Provinsi Bali menyambut baik pembinaan data sektoral kita,” kata Retno Subiyandari.