PANTAUBALI.COM, BADUNG – Provinsi Bali wilayahnya tidak terlalu luas (sekitar 5.590,21 km²), dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, dimana alam yang indah, manusia, dan kebudayaan yang adiluhung menyatu menjadi satu orkestra kehidupan yang harmoni. Hal ini menjadikan Bali memiliki kekhasan, keunikan, agung, suci, dan mataksu yang menjadi keunggulan Pariwisata Bali dan telah memberi kebahagiaan kepada masyarakat lokal, nasional, dan internasional.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 di Hotel The Sakala Resort Bali, pada Kamis (7/12) siang.

“Kami menyampaikan terimakasih, telah memilih Provinsi Bali sebagai tempat pelaksanaan Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Bali kita ketahui tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak, gas dan mineral, perekonomian Bali terutama bergantung pada sektor pariwisata. Adanya event seperti sekarang ini, tentu sangat membantu bagi pertumbuhan ekonomi Bali,” ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi Bali kembali bangkit setelah terkontraksi sangat dalam pada saat Pandemi COVID-19, pada Tahun 2020: -9,33% y-o-y, Tahun 2021 membaik menjadi: -2,47% y-o-y, dan pada Tahun 2022 reborn menjadi: 5,01% y-o-y, selanjutnya pada Tahun 2023 sampai dengan triwulan ke-3 mencapai 5,35 % y-o-y.

Provinsi Bali dengan luas perairan laut sekitar 9.634,35 km², memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti: 1) Potensi perikanan budidaya baik budidaya air tawar, air payau maupun air laut; 2) Potensi perikanan tangkap; 3) Potensi produk hias laut; 4) Pergaraman tradisional; 5) Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan; serta 6) Ekowisata bahari.

“Kami laporkan komoditas ekspor terbesar Bali pada Tahun 2023 sampai bulan November, adalah dari sektor kelautan (Ikan, Krustasea, dan Moluska) mencapai US $ 15,25 Juta,” jelasnya.

Beberapa hal yang menjadi isu strategis pada sektor kelautan dan perikanan di Bali, diantaranya yakni masih belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga masih belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

“Produksi produk olahan hasil perikanan masih terbatas; dan Kesejahteraan nelayan masih rendah (Nilai Tukar Nelayan pada Bulan November 2023, sebesar 97,50 lebih rendah dari pada Bulan Oktober 2023, sebesar 100,64),” terangnya.

Guna menjawab berbagai tantangan dan isu-isu yang berkembang saat ini, telah ditetapkan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 Provinsi Bali, meliputi: 1) Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan Komoditi; 2) Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; 3) Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN); 4) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; 5) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; 6) Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan 7) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

“Kami laporkan kepada Bapak Menteri, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen mengimplementasikan program pembangunan ekonomi biru melalui pengelolaan kawasan konservasi laut secara optimal, mengembangkan kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota, pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan agar masyarakat sejahtera dan lingkungan tetap lestari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini, sangat strategis untuk merumuskan, menyelaraskan, mengkoordinasikan dan mempertajam program prioritas bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Semoga kegiatan ini dapat mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Semoga di sela kegiatan Rakornas bisa menikmati destinasi wisata yang ada di Bali,” imbuhnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan Negara Maritim yang memiliki potensi kelautan sangat besar. Adanya interaksi sosial antara manusia dengan ekosistem laut dan pesisir sering mengakibatkan terjadinya degradasi dengan potensi dan tantangan implementasi ekonomi biru menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan aspek ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan.

“Ekonomi biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” terangnya.

Sementara Tornanda Syaifullah selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program prioritas bidang Kelautan dan Perikanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Dengan mengambil tema, Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 20245. Tema ini sejalan dengan program sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadikan ekologi sebagai panglima,” jelas Syaifullah yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Di penghujung Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12).

Ketiga penghargaan tersebut yaitu raihan Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) .

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023. Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah, dalam sambutannya menyampaikan meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan. Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.

“Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “BAIK” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Untuk diketahui dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.
Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.

Turut hadir pada kesempatan pagi ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya, Jajaran Forkompimda Provinsi Bali serta Gubernur, Bupati/ Walikota peraih penghargaan.