TABANAN, PANTAUBALI.COM – Perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Tabanan dinilai harus diikuti kebijakan yang memberikan keuntungan nyata bagi petani. Salah satunya melalui pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100 persen bagi lahan yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Usulan tersebut disuarakan Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (2/11/2026). Menurutnya, petani yang mempertahankan sawah agar tidak beralih fungsi semestinya memperoleh insentif dari pemerintah daerah, bukan justru terus dibebani kewajiban pajak.
Arnawa menilai, kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya melalui larangan alih fungsi sawah. Pemerintah juga perlu memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang tetap mempertahankan fungsi pertaniannya meskipun memiliki peluang ekonomi lebih besar apabila lahannya dialihkan untuk kepentingan lain.
“Kalau memang sawah itu tidak boleh diapakan-apakan, di dalam sawah abadi tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi sama sekali, alias tidak dikenakan pajak apa pun terhadap mereka,” tegas Arnawa.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan, skema pembebasan PBB harus dirancang secara cermat agar tepat sasaran. Kebijakan itu harus benar-benar memberikan manfaat kepada petani lokal yang menggarap dan mempertahankan lahan pertanian, bukan menjadi keuntungan bagi pemodal atau pemilik lahan dari luar daerah yang membeli sawah untuk kepentingan spekulasi.
Menurutnya, jangan sampai petani diwajibkan mempertahankan sawah sebagai kawasan pertanian abadi, tetapi pada saat bersamaan tetap menanggung beban pajak atas lahan yang tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan.
Karena itu, DPRD Tabanan mendorong agar pemerintah daerah memasukkan ketentuan perlindungan lahan pertanian beserta skema pemberian insentif ke dalam peraturan daerah (Perda). Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas mekanisme penerima manfaat.
Arnawa berharap pembebasan pajak tersebut dapat menjadi motivasi bagi petani untuk terus mengolah sawah dan mempertahankan produktivitas pertanian. Terlebih, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional.
“Sehingga harapannya para petani yang memiliki sawah itu bisa terus termotivasi untuk memproduksi pangan, mendukung program prioritas Presiden, yaitu swasembada pangan,” ujarnya.
Usulan DPRD ini sekaligus menempatkan kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Dengan adanya insentif yang tepat, perlindungan lahan sawah diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban bagi petani, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi mereka.
Ke depan, pemerintah daerah perlu merumuskan kriteria lahan yang berhak memperoleh pembebasan, persyaratan pemilik maupun penggarap, serta mekanisme pengawasan agar fasilitas tersebut tidak disalahgunakan.
DPRD Tabanan berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga keberadaan lahan pertanian, melindungi kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tabanan. (kjs/dt)

































