TABANAN, PANTAUBALI.COM – Penurunan kemampuan fiskal menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Tabanan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar lebih agresif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan sektor pariwisata.
Berdasarkan hasil pembahasan Banggar, target pendapatan daerah Tabanan pada 2027 disepakati sebesar Rp2,13 triliun lebih. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp43,99 miliar dibandingkan target APBD 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Sementara itu, alokasi belanja daerah dirancang sebesar Rp2,11 triliun lebih. Jumlah tersebut juga menyusut sekitar Rp137,80 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.
Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dengan agenda penyampaian laporan Banggar terkait RAPBD 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Di tengah penurunan target pendapatan dan belanja tersebut, Banggar memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya langkah konkret untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat diantisipasi melalui pengembangan potensi lokal.
Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dinilai perlu dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan sistem digital. Selain itu, pembenahan dan pemutakhiran basis data wajib pajak juga menjadi penting agar target penerimaan lebih realistis dan sesuai potensi sebenarnya.
Tak hanya sektor pajak dan retribusi, pengelolaan aset milik pemerintah daerah turut menjadi sorotan. Banggar mendorong agar berbagai persoalan yang menghambat pemanfaatan aset segera diselesaikan sehingga aset daerah tidak menjadi sumber daya yang terbengkalai, melainkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat PAD. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun kajian komprehensif serta melakukan penataan pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan.
Di sisi belanja, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Setiap program harus disusun berdasarkan kemampuan fiskal, tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tabanan.
Banggar juga menekankan pentingnya memperhatikan program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses. Namun, seluruh usulan tetap harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, arah pembangunan Tabanan tahun 2027 mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Tema tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat keterkaitan sektor hulu dan hilir, serta mendorong daya saing ekonomi berbasis potensi daerah.
Dengan struktur anggaran yang mengalami penyesuaian, DPRD berharap pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan keuangan secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel. Penguatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif juga diperlukan agar program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penurunan anggaran pada 2027 diharapkan tidak menjadi penghambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan hasil optimal bagi Kabupaten Tabanan. (kjs/dt)

































