TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai pendapatan daerah mencapai Rp2,137 triliun lebih. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati I Made Dirga, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta pimpinan perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan eksekutif menyepakati postur APBD Tabanan 2027 yang meliputi pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.
Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Peran DPRD melalui pembahasan bersama Badan Anggaran dan perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap memperhatikan kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, serta kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa yang membuka jalannya rapat paripurna memimpin proses pengambilan keputusan bersama tersebut. Persetujuan ini sekaligus mencerminkan fungsi penganggaran DPRD dalam mengawal arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabanan tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen dalam mengikuti tahapan pembahasan RAPBD 2027. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sanjaya mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan secara cermat di tengah tantangan keuangan daerah. Keterbatasan fiskal, menurutnya, harus dijawab dengan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta penentuan skala prioritas yang tepat sasaran.
“Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.
Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain menyepakati RAPBD 2027, DPRD Tabanan juga menggelar Rapat Paripurna ke-17 dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap tiga Ranperda strategis.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pembentukan dan susunan organisasi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Ranperda narkotika menjadi salah satu perhatian karena angka kasus penyalahgunaan narkotika di Tabanan menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, tercatat 26 kasus pada 2020, meningkat menjadi 82 kasus pada 2024, dan masih terdapat 72 kasus sepanjang 2025.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilakukan lebih terpadu, mulai dari edukasi, pencegahan dini, penguatan koordinasi hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, Ranperda mengenai BPBD diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi potensi bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2025, Kabupaten Tabanan memiliki skor 116,72 atau masuk kategori risiko sedang.
Adapun perubahan Perda tentang Perumda Tirta Amertha Buana dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian perusahaan dengan regulasi terbaru. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.
Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan melalui Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana, turut ditekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027 serta diajukannya tiga Ranperda tersebut, DPRD Tabanan diharapkan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Pembahasan lanjutan ketiga Ranperda menjadi agenda penting untuk memastikan setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.
Sinergi legislatif dan eksekutif pun menjadi kunci dalam mengawal kebijakan pembangunan Tabanan agar berjalan efektif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan publik menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. (kjs/dt)

































