Fraksi Gerindra Ingatkan Pemkab Tabanan, APBD 2027 Jangan Hanya Berorientasi Angka

Gerindra Ingatkan Pemkab Tabanan, APBD 2027 Jangan Hanya Berorientasi Angka

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan memberikan sejumlah catatan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini mengingatkan agar seluruh masukan dan hasil pembahasan masing-masing komisi tidak sekadar menjadi catatan rapat, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran daerah.

Pandangan Fraksi Gerindra tersebut disampaikan Ni Nengah Sri Labantari dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Ranperda APBD 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dan usulan Propemperda 2027.

Dalam penyampaiannya, Sri Labantari menegaskan bahwa Fraksi Gerindra telah mencermati pemaparan yang disampaikan para ketua kelompok dan ketua komisi selama proses pembahasan RAPBD 2027.

Baca Juga:  Respons Keluhan Warga Antosari, Perumda TAB Intensifkan Penanganan dan Distribusi Air Tangki

Menurutnya, berbagai pandangan, masukan, dan pertimbangan yang muncul dalam pembahasan tersebut merupakan bagian penting yang harus diperhatikan sebelum pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan anggaran.

Pembahasan APBD, lanjutnya, tidak semata-mata berkutat pada besaran pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, substansi program, urgensi kebutuhan, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan harus menjadi perhatian bersama.

Baca Juga:  Komisi III DPRD Tabanan Ingatkan Efektivitas APBD 2027, Program Tak Mendesak Perlu Dipangkas

Fraksi Gerindra menilai, setiap hasil pembahasan komisi perlu dicermati secara menyeluruh agar kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Sikap tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawal kebijakan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama eksekutif, legislatif memiliki peran strategis untuk memastikan alokasi anggaran tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Baca Juga:  DPRD Tabanan Ketok Kesepakatan APBD 2027 Rp2,137 Triliun, Tiga Ranperda Jadi Prioritas

Dengan berbagai catatan yang disampaikan, Fraksi Gerindra berharap seluruh hasil pembahasan RAPBD 2027 dapat diakomodasi secara proporsional dalam proses penyusunan anggaran. Dengan demikian, APBD yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Tabanan. (kjs/dt)