TABANAN, PANTAUBALI.COM – Belum optimalnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan. Dengan target PAD mencapai Rp951 miliar, realisasi penerimaan yang baru sekitar 86 persen mendorong legislatif meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor perpajakan dan pengelolaan aset.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Banggar DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026).
Dalam pembahasan itu, anggota Banggar DPRD Tabanan I Wayan Sudiana menilai capaian PAD perlu dicermati secara serius. Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan target penerimaan belum tercapai secara maksimal.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar penyusunan strategi peningkatan pendapatan pada tahun berikutnya tidak hanya berorientasi pada penetapan target, tetapi juga didukung langkah konkret dan terukur.
Selain sektor pajak, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian DPRD. Anggota Banggar I Putu Eka Nurcahyadi mendorong penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Aset agar barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap PAD.
Ia juga meminta mekanisme pemungutan serta pengelolaan piutang pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terus dievaluasi dan disempurnakan. Dengan demikian, potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan.
Sementara itu, AA Nyoman Dharma Putra menekankan perlunya kreativitas dan inovasi perangkat daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Pengelolaan aset harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, administrasi hingga pengawasan.
Dharma Putra juga menilai dinamika ekonomi global dan kebijakan fiskal pemerintah pusat perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun postur APBD. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah semakin mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa yang juga memimpin Banggar menegaskan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran secara cermat serta terukur. Setiap anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Arnawa juga mengingatkan pentingnya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah seiring perkembangan perekonomian Tabanan, termasuk peluang dari sektor pariwisata.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Tabanan I Gede Susila selaku Ketua TAPD memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Induk 2027 direncanakan sebesar Rp2,15 triliun lebih. Jumlah tersebut turun sekitar Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,13 triliun lebih, mengalami penurunan sekitar Rp124,37 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib dan mengikat, program strategis, serta prioritas pembangunan daerah.
Menanggapi berbagai catatan DPRD, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan menjelaskan bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan aset melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Sistem tersebut diharapkan memperkuat pendataan, tertib administrasi, dan pengawasan aset daerah.
Di bidang perpajakan, pemerintah daerah saat ini mengelola 11 dari 13 jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten. Sejumlah sistem pembayaran juga terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, terutama PBB-P2.
Banggar DPRD juga menyoroti potensi aset pada sejumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Tabanan. Penyelesaian persoalan administrasi dan penataan pengelolaan aset kawasan wisata dinilai penting agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
DPRD berharap berbagai rekomendasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan RAPBD, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata oleh masing-masing perangkat daerah. Optimalisasi PAD, pembenahan aset, dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Tabanan. (kjs/dt)

































