
TABANAN, PANTAUBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mengakselerasi pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah. Sebanyak 818 Agen Perlinsos telah disiapkan untuk membantu proses registrasi, verifikasi, hingga pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemkab Tabanan terhadap Program Strategis Nasional dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data terintegrasi.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Perlinsos yang digelar secara daring, Rabu (8/7/2026), dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. Rapat tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh camat, serta perbekel se-Kabupaten Tabanan.
Dalam arahannya, Sekda Tabanan menekankan pentingnya validitas data sebagai fondasi utama keberhasilan program perlindungan sosial. Melalui sistem pendataan digital, pemerintah diharapkan mampu menekan kesalahan penetapan penerima bantuan, baik masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terdata maupun mereka yang tidak memenuhi kriteria namun justru masuk dalam daftar penerima.
Karena itu, seluruh perangkat daerah hingga pemerintahan desa diminta memperkuat koordinasi dan memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terdaftar dengan baik.
Keberadaan Agen Perlinsos juga diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan registrasi, sekaligus membantu pemerintah melakukan pengecekan kondisi riil calon penerima bantuan di lapangan.
Percepatan implementasi program ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali. Dalam arahannya, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta mengoptimalkan pendaftaran masyarakat, baik melalui pendampingan Agen Perlinsos maupun secara mandiri.
Provinsi Bali sendiri mendapat kepercayaan pemerintah pusat sebagai proyek percontohan atau pilot project nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial. Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan program tersebut secara menyeluruh.
Program ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola bantuan sosial nasional melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta layanan digital. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi penerima bantuan sekaligus memperkuat transparansi dan efisiensi pelayanan.
Di Kabupaten Tabanan, pembentukan 818 Agen Perlinsos telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/738/03/HK/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026.
Peran para agen tersebut menjadi penting dalam menjangkau masyarakat, terutama untuk membantu proses pendaftaran dan memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Berdasarkan Dashboard Perlinsos Kabupaten Tabanan per 8 Juli 2026, jumlah masyarakat yang telah melakukan pendaftaran mencapai 2.225 kepala keluarga (KK). Dari angka tersebut, sebanyak 2.160 KK atau sekitar 97,08 persen melakukan registrasi melalui pendampingan Agen Perlinsos. Capaian ini menunjukkan besarnya peran agen dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan digital perlindungan sosial.
Sementara itu, dari total 2.104 pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 1.090 keluarga atau 51,81 persen masuk kategori berpotensi layak menerima bantuan. Sebanyak 1.008 keluarga atau 47,91 persen belum memenuhi kriteria, sedangkan enam data atau 0,29 persen masih dalam proses verifikasi.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat sebanyak 1.978 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 824 keluarga atau 41,66 persen berpotensi layak menerima bantuan, 1.148 keluarga atau 58,04 persen belum memenuhi kriteria, dan enam data atau 0,30 persen masih menjalani proses verifikasi.
Melihat perkembangan tersebut, Sekda meminta seluruh camat, perbekel, perangkat desa, serta OPD terkait untuk tidak mengendurkan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya jemput bola dan pendampingan dinilai perlu terus diperkuat agar tidak ada warga yang memenuhi persyaratan tetapi terkendala dalam proses pendaftaran.
Pemkab Tabanan optimistis kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial dapat memperkuat kualitas tata kelola bantuan sosial. Dengan dukungan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, penyaluran bantuan diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan. (kmftbn)
































