DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Bali sepanjang 2025 menjadi bukti kuat bahwa Pulau Dewata masih menjadi magnet utama pariwisata Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan agar pertumbuhan pariwisata tetap berkelanjutan.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, total kunjungan wisatawan ke Bali selama 2025 mencapai 16,3 juta orang. Jumlah tersebut terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan sekitar 9,3 juta wisatawan nusantara (wisnus), atau hampir empat kali lipat dibandingkan jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.
Data tersebut dipaparkan Koster saat Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7).
Menurutnya, Bali masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia dengan kontribusi mencapai 45,8 persen dari total kunjungan nasional. Rata-rata pengeluaran setiap wisatawan asing mencapai 1.522 dolar Amerika Serikat per kunjungan, sehingga nilai perputaran ekonomi sektor pariwisata Bali diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025.
Kinerja sektor pariwisata juga berdampak terhadap indikator ekonomi daerah. Bali mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen yang menjadi terendah secara nasional, serta tingkat pengangguran hanya 1,45 persen.
Meski demikian, Koster mengingatkan bahwa meningkatnya aktivitas pariwisata juga memunculkan sejumlah tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, persoalan sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan yang semakin padat.
“Infrastruktur dan layanan publik kita belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan aktivitas. Kemacetan menjadi perhatian utama,” ujar Koster.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Bali telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, seperti memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber, memperluas layanan air bersih di wilayah rawan seperti Karangasem dan Jembrana, membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas, mendorong pertanian organik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan jalur logistik laut melalui lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat, terutama saat musim liburan dan hari besar keagamaan.
Koster menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar daya saing pariwisata Bali tetap terjaga.
“Jika kemacetan tidak segera ditangani, Bali berisiko mengalami penurunan kualitas destinasi dan daya saing pariwisata. Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur harus menjadi prioritas agar pertumbuhan pariwisata tetap berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. RAN
