PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah mempersiapkan opsi terkait penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada November 2023 mendatang.
Opsi ini bertujuan agar tidak ada PHK massal.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, opsi tersebut disiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer pada transisi lima tahun atau 2018-2023.
“Tentunya opsi ini tidak bisa menggembirakan tetapi prinsipnya adalah kami tidak ingin ada PHK massal dan benar-benar harus dihindari,” jelas Abdullah usai acara mengajar ASN di lingkungan Pemkab Tabanan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Jumat (7/7/2023).
Menurutnya, penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau tenaga honorer ini memang tidak mudah. Sebab dari 400.000 orang tenaga non-ASN justru semakinbertambah menjadi 2,4 juta.
Selain menghindari PHK massal sebut Abdullah, opsi tersebut juga menghindari pembengkakan anggaran yang signifikan serta tidak ada pengurangan pendapat non-ASN sekarang.
“Kami sedang merumuskan itu. Mudah-mudahan sebelum November nanti sudah selesai,” jelasnya.
Abdullah menyebut, pihaknya telah melakukan diskusi dengan asosiasi para bupati, walikota atau gubernur untuk mencari alternatif atau jalan tengah. Namun, belum bisa menyebutkan opsi yang diambil.
“Opsi itu sedang kita siapkan,” sebutnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menambahkan, untuk lowongan ASN tahun ini sudah disiapkan sebanyak 1.030 juta dengan prioritas posisi tenaga kesehatan dan guru.
Komposisi ASN yakni 80 persen PPPK dan 20 persen fresh graduate. “Kedepan Mudah-mudahan PPPK berkurang tinggal 30 persen dan fresh graduate naik 30 persen,” sambungnya. (ana)
 tengah mempersiapkan opsi terkait penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada November 2023 mendatang.){kind=link}