DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan capaian MCP Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terus bergerak naik tak hanya menjadi prestasi di atas kertas atau hanya pemenuhan syarat administrasi. Yang lebih penting menurutnya adalah substansi dari capaian ini tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi.
Penegasan itu disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Tahun 2021 Pemerintah Daerah se-Bali yang berlangsung di Ruang Sabha Adhyasta Utama , Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (22/12).
Untuk diketahui, MCP (Monitoring Center for Prevention) merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi pemerintah daerah yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam sistem ini, KPK melakukan intervensi terhadap delapan area yaitu Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.
Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan, sejalan dengan kemajuan capaian MCP Pemprov Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah berhasil mengimbangi sehingga tidak ada lagi selisih nilai yang terlalu besar.
“Progres nilai MCP kita berada pada level yang cukup baik,” ucapnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Bali agar lebih memahami substansi dari capaian MCP. Ditambahkan olehnya, nilai yang cukup baik itu diperoleh karena terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai indikator formal.
Yang jauh lebih penting adalah substansi, bagaimana jajaran birokrasi serius dan konsisten dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing.
“Kita harus tunjukkan bahwa capaian MCP teraktualisasi dalam praktik tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas baik,” imbuhnya sembari mengajak seluruh jajaran birokrasi terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi makin meningkat.
Masih dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran KPK RI yang begitu intens memberi perhatian kepada Daerah Bali. Ia yakin, capaian MCP yang diraih tak terlepas dari perhatian dan supervisi yang diberikan KPK RI.
Mempertagas penyampaian Sekda Dewa Indra, Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Wilayah V KPK RI Budi Waluya menginformasikan bahwa rata-rata indeks MCP Bali saat ini adalah 85 dan sudah berada pada zona hijau.Capaian ini melampaui rata-rata nasional yaitu 45.
Lebih jauh ia mengingatkan, tingginya nilai MCP bisa jadi beban jika jajaran birokrasi kurang memahami sunstansi dari program ini. Ia berharap, capaian MCP berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai, capaian MCP justru menjadi boomerang jika di kemudian hari ada OTT terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
“Oleh sebab itu saya tak henti-henti mengingatkan jajaran birokrasi agar memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Capaian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP diisi pemaparan oleh OPD terkait Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.(Rls)
