DENPASAR – Pantaubali.com – Sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 Polresta Denpasar melaksanakan penyemprotan Disinfektan terutama di wilayah hukum Polresta Denpasar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan, Selasa,(31/3) dengan sasaran penyemprotan, mulai di seputaran Niti Mandala Renon,Lapangan Puputan Badung, Jalan Teuku Umar,Pertokoan jalan raya Kuta sampai pada Pertokoan sebelum ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung.

“Pelaksanaan dilakukan untuk meminimalisir atau memutus peyebaran Virus Corona (Covid-19) yang menempel pada lingkungan aktivitas kegiatan Masyarakat, sehingga dapat di jadikan langkah antisipasi agar masyarakat tidak terjangkit Virus Corona (Covid-19) dan lingkungan Wilayah Hukum Polresta Denpasar dalam keadaan aman, nyaman dan sehat bersih dari virus,”kata Kapolresta Denpasar AKBP.Jansen Avitus Panjaitan.

Dalam kegiatan penyemprotan tersebut menggunakan beberapa mobil sebagai penyemprot disinfektan seperti, 2 ( dua ) mobil HWC Sabhara Polresta Denpasar (1 ( satu ) mobil HWC Brimob Polda Bali dan 2 ( dua ) Mobil Pemadam kebakaran Kota Denpasar dan Pemkab. Badung) dan 1 ( satu ) mobil tengki penyemprot dari Kodim 1611 Badung, dalam pelaksanaan penyemprotan tersebut di kawal mobil Lalulintas Polresta Denpasar dengan nomor lambung 1131.

Dia menambahkan, kegiatan tersebut dibantu juga oleh rekan-rekan baik dari TNI dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Selain itu juga bapak Kapolda Bali juga telah bekerjasama dengan Unud dimana dalam kerjasama tersebut membuat atau mengolah bahan sebagai antisipasi atau dijadikan disinfektan,misalnya arak akan diupayakan dijadikan diisnfektan, sehingga kita semua terhindar dari penularan Covid -19 itu sendiri.

“Kegiatan ini dimaksud kita peduli akan kesehatan dan peduli akan masyarakat Bali,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Cegah dan tanggulangi virus Corona atau Covid-19 khususnya di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya maka, Golkar Bali menggelontorkan bantuan guna membantu proteksi dan pencegahan maksimal dalam menghadapi pandemi virus Corona. Salah satunya, seperti yang dilakukan di Rumah Sakit (RS) Sanglah, Selasa (31/3) di Kota Denpasar.

Bersama jajaran Partai Golkar Bali menyerahkan bantuan berupa APD (alat pelindung diri) hingga masker, hand sanitizer dan bantuan lainnya bagi tenaga medis yang berjibaku merawat pasien suspect maupun positif Corona di RS Sanglah.
Golkar Bali juga meminjamkan satu bilik penyemprotan desinfektan otomatis untuk mengoptimalkan pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan salah satu rumah sakit terbesar di Bali ini.

Bantuan dari Golkar Bali ini diterima langsung Direktur Utama RSUP Sanglah dr. I Wayan Sudana, M.Kes., serta jajaran didampingi pengurus PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia) Bali.

“Bantuan ini realisasi program dan bentuk kepedulian Golkar Bali dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19. Kami sadar betul Covid-19 adalah masalah besar kita bersama. Jadi ayo kita harus bersama-sama gotong royong,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry dalam kesempatan tersebut.
Selain di RS Sanglah, bantuan APD dan kebutuhan lainnya dalam pencegahan Corona ini juga akan diserahkan Golkar Bali kepada sejumlah rumah sakit lainnya di Bali.

“Misalnya RS Wangaya juga akan kami bantu hand sanitizer, masker dan APD lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya Golkar Bali lewat Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Golkar Bali Komang Agus Satuhedi dan jajaran juga telah menyerahkan bantuan masker, dan hand sanitizer kepada Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) di Sanur.
“Golkar komitmen bersama pemerintah dan masyarakat membantu mengatasi Covid-19. Sebab ini masalah serius menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” tegas Sugawa Korry.
Dalam waktu dan kesempatan yang sama Direktur Utama RSUP Sanglah dr. I Wayan Sudana, M.Kes., menyampaikan, berterima kasih atas kepedulian dan bantuan dari pengurus Golkar Bali ini.

“Kami berharap dengan bantuan ini, khususnya juga bilik desinfektan ini lebih menjaga jangan ada penularan Covid-19 di lingkungan RS Sanglah,” katanya.
Dalam penyerahan bantuan di RS Sanglah ini Sugawa Korry didampingi sejumlah pengurus Golkar. Diantaranya Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Golkar Bali Komang Agus Satuhedi yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Sekretaris DPD Partai Golkar Bali Dr. Made Dauh Wijana, Bendahara DPD Partai Golkar Bali Komang Takuaki Banuartha.

Hadir pula Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Ketut Nesa, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (Wakabid Media dan PO) I Putu Gede Indriawan Karna (Iwan Karna) dan pengurus lainnya.

DENPASAR – Pantaubali.com -Setelah menerima masukan lisan dari Bupati/Wali Kota se-Bali dan mempertimbangkan situasi yang berkembang terkait pandemi Covid-19, Gubernur Bali Wayan Koster mengambil keputusan untuk meniadakan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLII Tahun 2020, yang sedianya dilaksanakan mulai pertengahan Juni 2020mendatang.Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn, M.Sn dalam keterangan persnya, Selasa (31/3/2020).

Pria yang akrab disapa Kun Adnyana ini menyebut, pemberitahuan peniadaan PKB XLII tertuang dalam surat Gubernur Bali Nomor 430/3287/Sekret/DISBUD, tertanggal 31 Maret 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Bali. Merujuk pada surat tersebut, Kun Adnyana menguraikan beberapa pertimbangan terkait peniadaan PKB XLII Tahun 2020.

Pertimbangan pertama, arahan dan kebijakan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah dan pemerintah daerah fokus dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Arahan presiden ini didasarkan pada data penyebaran Covid-19 di seluruh negara termasuk Indonesia yang belakangan semakin meningkat. Kondisi ini mendorong seluruh negara termasuk Indonesia melakukan upaya serius untuk menanggulangi penyebaran pandemi Сovid-19 dengan menempuh berbagai kebijakan termasuk di antaranya social/physical distancing sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Pertimbangan berikutnya adalah pandemi Сovid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, sehingga secara psikologis kurang kondusif bagi masyarakat. Sementara PKB XLII Tahun 2020 yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni s.d 11 Juli 2020, sangat dekat dari batas waktu Masa Tanggap Darurat Nasional atas penyebaran Covid-19 yakni 29 Mei 2020.

Situasi tersebut akan berdampak pada tidak optimalnya segala persiapan yang dilakukan terkait pelaksanaan PKB XLII. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan masukan lisan dari Bupati/Wali Kota, Gubernur Wayan Koster menyetujui untuk meniadakan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLII Tahun 2020.

Kadisbud beharap, keputusan ini dapat menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat Bali.

Sementara itu, Gubernur Koster memohon kepada masyarakat Bali untuk memaklumi keputusan yang diambil dengan berat hati ini.

Tahun 2021, lanjutnya meyakinkan masyarakat, pelaksanaan PKB akan dilaksanakan lebih meriah dari sebelumnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Om Suastiastu,Rahajeng sareng sami Dengan segenap kerendahan hati, saya mohon ijin menyapa seluruh Prajuru Desa Adat di Bali sekaligus menyampaikan salam hormat yang tulus dari saya selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid19 Provinsi Bali, Astungkara atas asung waranugraha Hyang Widhi Wasa kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia.

Hampir tidak ada satu orangpun krama Bali yang meragukan pentingnya keberadaan Desa Adat di Bali. Daerah-daerah lain, Pemerintah Indonesia, Dunia, para Ilmuwan Sosial memberikan apresiasi yang positif dan membanggakan tentang keberadaan Desa Adat di Bali dan peranannya yang tetap kuat menyangga Bali di tengah gempuran globalisasi yang amat dahsyat. Banyak komunitas di daerah/negara lain yang kehilangan identitas budayanya karena tergerus arus budaya global yang semakin kencang dan merasuk masuk mengikis relung-relung nilai budaya lokal. Hari ini…di tengah hiruk pikuk peradaban dunia yang berubah cepat, dalam posisi Bali sebagai kota dunia/destinasi pariwisata dunia, ternyata Bali masih bisa berdiri tegak penuh percaya diri menunjukan identitas budayanya yang masih sangat kuat. Banyak warga dunia berupaya menemukan jawaban mengapa Bali masih “Bali” dengan segenap kekuatan budayanya ? Tentu banyak jawaban di ranah diskusi publik, namun kita tidak bisa mengingkari kebenaran satu jawaban yakni Keberadaan dan Peranan Desa Adat adalah pilar penyangga, benteng pertahanan, mesin penggerak budaya dan filter penyaring nilai budaya luar.

Keyakinan akan kebenaran jawaban tersebut bukan hanya menjadi milik Desa Adat, tetapi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Bali juga memiliki keyakinan yang sama. Itu sebabnya dari dulu hingga saat ini, banyak program pemerintah, program pembangunan, program kemasyarakatan dipercayakan pelaksanaannya kepada Desa Adat, atau sekurang-kurangnya bekerjasama dengan Desa Adat. Dan Astungkara program-program itu berjalan dengan baik dan sukses. Keberhasilan ini tentu menumbuhkan kepercayaan diri Desa Adat yang sangat kuat.

Berangkat dari keyakinan tersebut di atas, maka Pemerintahan Provinsi Bali dari generasi ke generasi selalu memberi perhatian penting dan bekerja utk melakukan penguatan Desa Adat. Dengan segala hormat kepada para pemimpin pemerintahan terdahulu, upaya-upaya penguatan Desa Adat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali saat ini sangat luas dan mendasar karena memang tuntutan situasi saat ini menghendaki demikian. Harapannya masih tetap sama yakni agar Desa Adat semakin kuat menghadapi arus perubahan global yang semakin kencang.

Para Prajuru Desa Adat yang sangat saya hormati,Hari ini dunia sedang menghadapi situasi pandemi/wabah global virus corona (Covid19). Para pemimpin dunia dan juga para pemimpin kita di Tanah Air sedang mengerahkan segenap kemampuan dan sumberdaya kepemimpinannya untuk mengendalikan penyebaran Covid19 melalui berbagai strategi. Organisasi Kesehatan Dunia, para praktisi dan pemerhati kesehatan, lembaga-lembaga pemerintahan di seluruh dunia sedang berjuang untuk memenangkan “peperangan” melawan Covid19 yang sampai saat ini masih terasa sulit untuk dikalahkan.

Sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Covid19 Provinsi Bali, saya juga tentu mencermati dan mempelajari “strategi perang” Negara-negara lain, Daerah-daerah lain di Indonesia dalam menaklukkan musuh bersama dunia saat ini yaitu Covid19. Di tengah situasi sulit, penuh tantangan, ancaman risiko yang sangat tinggi, sumberdaya yang terbatas, “kurang taat & disiplinnya sebagian warga masyarakat dalam mengikuti arahan kebijakan pemerintah untuk pengendalian Covid19”, saya teringat akan institusi kebanggaan kita, institusi yang telah dikenal masyarakat dunia karena keberhasilannya dalam banyak hal, yakni DESA ADAT. Saya teringat akan kehebatan Desa Adat mendisiplinkan krama desa untuk melaksanakan Nyepi, baik Nyepi Tahun Saka maupun Nyepi Desa yang merupakan tradisi di banyak Desa Adat. Saya juga teringat akan kemampuan Desa Adat dalam menggerakkan masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah.

Dalam kegelapan situasi pandemi global covid19 ini, saya melihat secercah cahaya optimisme. Jika kita telah melihat bukti nyata keberhasilan Desa Adat dalam mendisiplinkan warga untuk tertib pelaksanaan Nyepi, mengapa potensi ini tidak kita manfaatkan. Masalah paling berat yang kita hadapi dalam pencegahan Covid19 ini adalah kurang taat dan disiplinnya masyarakat melaksanakan arahan pemerintah seperti : mengurangi aktivitas di luar rumah, meniadakan keramaian, meniadakan hiburan, meniadakan acara/kegiatan yang melibatkan orang banyak, menjaga jarak (social distancing / physical distancing), perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk/bersin/meludah, dan lain-lain. Padahal ini adalah kunci utama untuk mencegah penularan/penyebaran Covid19. Saya punya keyakinan, Desa Adat memiliki kemampuan dan wibawa untuk menegakkan hal-hal tersebut bagi Krama Desa.

Secara formal Bapak Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid19 Berbasis Desa Adat di Bali. Keputusan Bersama ini bukan bentuk kepanikan, tetapi berangkat dari keyakinan dan kepercayaan Pemerintah Provinsi Bali terhadap Desa Adat. Pembentukan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat ini sebaiknya tidak dimaknai sebagai penugasan, akan lebih baik dimaknai sebagai panggilan kehormatan atas dasar kepercayaan kepada Desa Adat untuk hadir dalam penanggulangan Covid19 di Bali bersama-sama Pemerintah dan elemen masyarakat lainnya.

Saya membayangkan, jika Desa Adat di Bali berhasil menegakkan disiplin Krama Desa utk melaksanakan protokol pencegahan Covid19 dengan tertib melalui upaya sekala dan niskala, maka penyebaran Covid19 di Bali pasti bisa kita hentikan, yang berarti kita memenangkan peperangan. Pada saat itu dunia akan mengarahkan pandangannya ke Bali. Semua orang akan merasa kagum dan menaruh rasa hormat kepada Desa Adat.

Apa yang saya bayangkan itu tentu saja merupakan peluang dan tantangan bagi para Prajuru Desa Adat. Kekaguman masyarakat dunia akan tertuju kepada kepemimpinan Prajuru Desa Adat. Di tengah situasi sulit ini, saya memperlihatkan peluang kepada Prajuru Desa Adat untuk tampil ke depan. Momentum kuat ini hanya sekali, sulit kita dapatkan lagi, karena itu alangkah baiknya kita manfaatkan. Mari kita buat Dunia terkagum-kagum akan kemampuan Desa Adat di Bali yang bisa memenangkan perang melawan Covid19. Saat yang tepat bagi Desa Adat untuk tampil ke depan.

DENPASAR – Pantaubali.com –  Dunia dan Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar dan serius menangani penyebaran Covid-19. Sebelumnya Polda Bali bersama jajarannya menurunkan mobil water canon untuk menyemprotkan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus.

Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose berinovasi membuat cairan disinfektan dan hand sanitizer dengan menggunakan minuman tradisional arak Bali (redestilasi untuk membuat alkohol 96%).
Terkait dengan hal tersebut Polda Bali menggandeng Rektor, Dekan dan Pakar Farmasi yang kompeten di Universitas Udayana (Unud) untuk membuat cairan disinfektan dan hand sanitizer yang aman dan sesuai standar WHO (World Health Organization), itu disampaikan Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose disela diskusi dengan Rektor dan Prodi Farmasi Unud dalam kesiapan kegiatan disinfeksi dan pengadaan sanitizer di Gedung Rektorat Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Senin (30/03).

Dia menjelaskan, saat ini cairan disinfektan dan hand sanitizer sangat langka dan sulit dicari oleh masyarakat. Bahkan cairan disinfektan dibuat sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan seadanya.

“Akibat dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Bahan utama kimia seperti cairan alkohol yang sudah langka dan mahal harganya juga menjadi penyebabnya,” kata Kapolda.

Atas hal tersebut, Kapolda mengajak Unud untuk bekerjasama dalam pembuatan cairan disinfektan dan hand sanitizer. Pihaknya memberikan 3000 liter minuman tradisional arak Bali untuk diteliti dan diekstrak menjadi alkohol murni 96% sesuai dengan standar. Proses ekstrak pemurnian alkohol menggunakan peralatan di labolatorium Fakultas Farmasi Universitas Udayana.

“Polri khususnya Polda Bali akan melakukan segala upaya untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam memerangi penyebaran Covid-19,” sampainya.

Polda Bali juga bekerjasama dengan Universitas Udayana dalam hal ini Fakultas Farmasi dalam pembuatan disinfektan dan hand sanitizer dalam sekala besar. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kelangkaan disinfektan dan hand sanitizer di wilayah Bali, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat.

Jika kandungan disinfektan yang dihasilkan memenuhi standar, maka akan digunakan pertama kali di lingkungan Polda Bali dan Universitas Udayana. Selanjutnya cairan hand sanitizer dan disinfektan akan dipergunakan untuk melindungi rakyat Bali.

Kerjasama ini tidak hanya di tingkat Polda Bali saja, tapi akan dilanjutkan sampai ke tingkat Polres dengan mendatangkan tenaga ahli dari Fakultas Farmasi Unud.
“Besok, 31 Maret 2020, Polda Bali bersama unsur Satgas Covid-19 Provinsi Bali akan melaksanakan sterilisasi atau disinfeksi di tempat-tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia,”katanya.

Dirinya mengimbau masyarakay, agar bersama-sama memerangi penyebaran Covid-19 dengan tetap mengikuti seluruh anjuran pemerintah. Salah satunya dengan menerapkan kegiatan social and physical distancing, cuci tangan yang benar, menerapkan gaya hidup sehat, berolahraga dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tidak terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu benar yang beredar di media sosial.

Dalam waktu dan kesempatan yang sama, Rektor Unud Rektor Unud, Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S (K) menyampaikan, merasa senang digandeng dan dipercaya oleh Polda Bali dalam kegiatan ini, karena sangat relevan dengan kondisi nyata saat ini. Dimana masyarakat sangat membutuhkan cairan disinfektan dan hand sanitizer yang sulit didapat di pasaran.

“Kegiatan ini juga sebagai bentuk implementasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Diharapkan produksi ini bisa berjalan dengan baik dan secara bertahap dapat menyediakan kebutuhan mendesak akan disinfektan dan hand sanitizer,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) hingga minggu III Maret 2020 ini, tekanan inflasi Bali Maret diperkirakan sedikit melandai dalam kisaran 0,10 – 0,50% (mtm) atau 3,00% – 3,40% (yoy) sehingga masih mendukung pencapaian inflasi Bali 2020 dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 3,0% ± 1% (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya harga tiket angkutan udara, itu disampaikan, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Rizki Ernadi Wimanda, Senin (30/3) di Kota Denpasar.

“Peningkatan harga gula pasir akibat keterbatasan pasokan, peningkatan harga ikan laut karena gelombang laut sesuai dengan prakiraan BMKG dan kenaikan harga bumbu-bumbuan akibat kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi masih akan memberikan tekanan pada inflasi Bali,” katanya.

Setidaknya langkah-langkah pengendalian inflasi dilakukan TPID se-Provinsi Bali diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga-harga. Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2020, TPID Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Disampaikan, dalam mendukung dan mengikuti seruan Pemerintah dalam memitigasi penyebaran Covid-19, KPwBI Provinsi Bali berkoordinasi dengan OJK dan industri perbankan terkait menetapkan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik yang berlaku sejak 30 Maret-29 Mei 2020.

Layanan setoran dan penarikan bank mengalami perubahan dari pukul 08.00 – 12.00 WIB menjadi pukul 08.00-11.00 WIB. Kegiatan operasional BI-RTGS yang dalam kondisi normal dimulai pukul 06.30 WIB hingga 19.00 WIB diubah menjadi pukul 06.30 – 17.00 WIB. Siklus layanan transfer dana dan pembayaran reguler disesuaikan dari sembilan kali sehari menjadi delapan kali sehari.

“Dari sisi tunai, KPwBI Provinsi Bali memastikan bahwa uang rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran Covid-19. KPwBI Provinsi Bali bekerja sama dengan perbankan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan uang tunai dilakukan secara front loading. Uang rupiah yang disetorkan oleh bank ke Bank Indonesia dalam kemasan plastik dan selanjutnya dikarantina selama 14 hari di khazanah/ruang penyimpanan uang.

“Terhadap uang dimaksud akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Setelah 14 hari, uang yang dalam keadaan lusuh akan dimusnahkan. Sedangkan uang yang masih layak edar dan dipastikan aman akan diedarkan kembali ke masyarakat,” ucapnya.

Ketersediaan uang tunai di KPwBI Provinsi Bali saat ini dicatat mencapai hampir enam bulan untuk kebutuhan uang beredar di masyarakat.Dari sisi non tunai, KPwBI Provinsi Bali terus mendorong masyarakat untuk menggalakkan transaksi non-tunai. Mulai uang elektronik, mobile banking, internet banking dan QRIS, merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan, dan memiliki keuntungan karena lebih mudah, cepat dan efisien.

“Transaksi non tunai ini juga mendukung program Working From Home (WFH) dan social distancing, karena bisa dilakukan secara online. Selain itu, industri juga sepakat untuk memperpanjang masa berlaku potongan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0% yang berlaku hingga 30 September 2020 (semula berlaku dari 1 Januari 2020 hingga Mei 2020),” ujarnya.

KPwBI Provinsi Bali juga telah menurunkan biaya SKNBI, dari sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp2.900 (biaya maksimum yang dikenakan bank ke nasabah). Dia menambahkan,KPwBI Provinsi Bali akan terus mendorong penggunaan pembayaran non tunai serta mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non-tunai.

DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, terkait Update Kasus Virus Disease Corona (Covid-19) di Provinsi Bali berdasarkan data per Senin,(30/3) di Denpasar mulai dari, kasus Pasien Dalam Pengawasan berjumlah  146 orang (tambahan 5 orang terdiri dari 5 WNI ). Dari 146 sampel yang telah diuji, telah keluar hasil sampel  109 orang yaitu 90 orang negatif,19 orang positif. Yang jika dilihat dari data sebelumnya terdapat tambahan 9 orang, yang terdiri dari 1 WNA dan 8 orang WNI.

Dari 8 orang WNI tersebut 3 orang merupakan kasus positif akibat transmisi lokal sedangkan 5 orang penularan dari luar Bali.Hasil perawatan dinyatakan 2 orang sembuh, dan sedang persiapan untuk pulang.

“Dengan adanya transmisi lokal ini yang merupakan orang Bali asli, maka Satgas Covid19 Bali sedang menyiapkan peta pesebaran kasus di Bali. Karena tolok ukur dari pembuatan peta pesebaran adalah terjadinya transmisi lokal,” katanya.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Bali mengambil kebijakan seperti, keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 bahwa, Provinsi Bali meningkatan satus siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona -19,Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/7835/MP/BKD bahwa pelaksanaan masa pelaksanaan bekerja bagi ASN di rumah/tempat tinggal diperpanjang sampai dengan 21 April 2020 dan akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi di pusat dan di daerah. Hal ini terkait dengan pencegahan penyebaran corona virus disease (covid-19) di lingkungan pemerintah provinsi Bali.

Surat Gubernur Bali kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/2500/dishub tentang penguatan pengawasan pelabuhan akses provinsi Bali. Upaya memperketat pengawasan dilakukan pada pelabuhan penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, pelabuhan Benoa, dan Lombok Barat. Dalam surat tersebut ditegaskan untuk dilakukan pembatasan lalu lintas untuk keluar masuk wilayah Bali, yang diperbolehkan untuk masuk hanya kepentingan mendesak seperti angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Timur dan NTB yang merupakan tetangga dari Pulau Bali, untuk memberlakukan aturan tersebut dan memperketat arus lalu lintas yang masuk ke Bali. Selain itu Gubernur Bali juga sudah melakukan koordinasi dengan petugas di Pelabuhan Lembar dan Ketapang terhadap penerapan surat tersebut,” paparnya.
Gubernur bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah membuat Keputusan Bersama Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020, tentang Pembentukan satuan tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali.Sehingga, Desa Adat dapat membentuk satgas dengan melibatkan Yowana serta pihak terkait seperti Banbinsa untuk melakuka upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona tersebut termasuk melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat sebagaimana yang telah Diatur dalam surat Keputusan tersebut.

Dia juga menambahka, sedangkan jika dilihat berdasarkan data pada Minggu,(29/3)Update data kasus Virus Disease Corona (Covid-19) di Provinsi Bali yaitu, kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 141 orang (tambahan 11 orang terdiri dari 8 WNI dan 3 WNA); 2. Dari 141 sampai yang telah diuji, sudah keluar hasil sampel 100 orang yaitu 90 orang negatif, 10 orang positif, dengan kata lain ada tambahan 1 orang positif WNI.