DENPASAR – Pantaubali.com – Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali Dewa Made Indra di Kantor Dinas Kominfos Provinsi Bali, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (15/4) petang menyampaikan, terkait realokasi anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Bali pada tahap pertama sudah melaksanakan hal tersebut dalam bentuk belanja tak terduga sebesar Rp 15 Miliar. Lalu selanjutnya Pemprov Bali kembali melakukan realokasi anggaran, sehingga dana yang dimiliki cukup.

Salah satunya untuk memperkuat RS rujukan. Semuanya telah kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Lalu dua hari yang lalu, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu yang isinya menekankan realokasi anggaran untuk menyiapkan dana untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi hingga social safety nets (Jaring pengaman sosial).

“Tim Anggaran Provinsi Bali sudah melakukan penyisiran kembali, program-program yang tidak bisa dilaksanakan untuk dialokasikan anggarannya ke biaya tidak terduga. Jadi sekali lagi ditegaskan, realokasi anggaran tahap pertama sudah kita lakukan,” jelasnya.

Harus dipahami juga APBD komponennya ada 2, penerimaan dari pusat dan penerimaan daerah. Penerimaan daerah sudah dihitung realokasi dan refokusingnya. Namun yang penerimaan dari pusat belum ada informasi, apa-apa saja yang bisa direvisi.

“Kita diberikan waktu 2 minggu untuk menindaklanjuti SKB tersebut. Apalagi yang namanya revisi anggaran tentu tidak mudah karena meskipun pemerintah pusat meminta revisi anggaran daerah secara radikal. Menkeu pun telah berjanji akan menginformasikan bagian-bagian peneriman dari pusat yang bisa direvisi dalam waktu dekat.Memang prosedurnya harus ada informasi resmi agar daerah bisa merevisi anggaran. Ini masih berproses dan berlangsung,” paparnya.

Selanjutnya terkait perkembangan penanganan virus Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini,(Rabu,(15/4) antaralain, 2 orang sudah dinyatakan sembuh setelah melalui 2 kali tes PCR dan SWAB. Dua orang tersebut telah dinyatakan negatif Covid-19 setelah dua kali tes berturut-turut, dan keduanya sudah diperbolehkan pulang.

“Hasil ini juga berarti secara komulatif ada 23 orang yang telah sembuh,” katanya.
Jumlah kumulatif pasien positif sampai saat ini 98 orang terdiri dari 7 WNA dan 91 orang WNI. Bertambah 6 orang WNI dalam bentuk 2 imported case PMI dan 3 orang transmisi lokal serta 1 orang diinvestigasi.

Dari 91 orang WNI yang positif dapat dirinci 63 orang merupakan imported case, terinfeksi di luar negeri dan 13 orang terinfeksi di daerah lain. Sedangkan 13 orang transmisi lokal atau terinfeksi di Bali atau melakukan kontak dengan orang yang positif di Bali. Sedangkan ada 2 positif yang masih diinvestigasi, karena yang bersangkutan belum bisa dipastikan dimana tepatnya dirinya terinfeksi.

Jumlah pasien yang telah sembuh 23 orang (19 WNI, 4 WNA) bertambah 2 orang. Jumlah pasien yang meninggal sejumlah 2 orang atau tidak bertambah. Jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) 73 orang yang berada di 11 rumah sakit rujukan dan dikarantina di Bapelkesmas.

“Harus digarisbawahi bahwa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bukan berarti kasus positif. Jumlah komulatifnya saat ini 294 orang dan sebagian besar sudah dites dengan hasilnya negatif,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13 sampai 14 April 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,25%. Keputusan mempertahankan suku bunga kebijakan ini adalah yang pertama dalam tiga bulan terakhir, setelah penurunan suku bunga pada Februari dan Maret 2020, masing-masing sebesar 25 bps, itu disampaikan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho,Rabu,(15/4) di Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

“Suku bunga April 2020 dipertahankan dengan pertimbangan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi. Meskipun demkian, stance kebijakan moneter Bank Indonesia masih longgar.Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Bank Indonesia juga mengambil langkah-langkah kebijakan lainnya. Untuk stabilisasi dan penguatan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan triple intervention baik melalui spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.

“Saat ini instrumen Quantitave Easing (QE) diperlukan untuk menjaga stabilitas di pasar dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak covid-19.”, ujarnya.

Beberapa langkah akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (quantitative easing). Pertama, ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term-repo kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi underlying SUN/SBSN dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun. Kedua, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Ketiga, tidak memberlakukan kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai berlaku 1 Mei 2020.

“Guna memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah tersebut, Bank Indonesia akan menaikkan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana,” katanya.

Bank Indonesia juga meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran untuk semakin memperluas penggunaan transaksi pembayaran secara non tunai dalam memitigasi dampak covid-19. Antara lain dengan mendukung akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu Bank Indonesia bersama Perusahaan Jasa Pembayaran (PJSP) juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS.

Dia menambahkan, Bank Indonesia juga melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.

“Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang terkoordinasi sangat erat dengan Pemerintah maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak covid-19,” pungkasnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Melihat kondisi sekarang, dengan adanya peraturan Kemenkumham yang melarang kunjungan ke Indonesia. Jadi praktis dari sisi regulasi wisatawan asing sudah nol dari bulan April. Karena itu sudah pasti pengusaha pariwisata sudah stuck. Ini kondisi saat ini dan mungkin beberapa bulan ke depan.

Konsekuensinya tentu dalam waktu dekat akan dikumpulkan para pemilik hotel untuk meniadakan kebijakan PHK bagi karyawan. Karena,hotel-hotel ini sudah sekian lama mengambil manfaat yang cukup besar di Bali, maka resiko yang ada sekarang semestinya bisa menjadi tanggungan bersama dalam beberapa bulan kedepan,itu disampaikan, Gubernur Bali, Wayan Koster,Senin,(13/4) di Denpasar.

“Perkiraan saya, setelah semua PMI/ABK datang maka akan lebih terkendali dan langkah pemulihannya lebih cepat,” katanya.

Konsekuensi terhadap Pajak Hotel dan restoran, sudah pasti akan berat.Hal tersebut sudah diproyeksikan juga konsekuensi terhadap pertumbuhan perekonomian Bali dalam jangka pendek hingga menengah. Harus diiingat juga bahwa perekonomian Bali banyak dipengaruhi faktor-faktor eksternal.

“Gambaran saya, Triwulan IV ekonomi Bali akan menguat meskipun tidak sesuai target kita 6 persen jika situasi normal. Bisa mencapai 3 persen saja sudah bagus,” ucapnya.

Dia menambahkan, sinkronisasi dan koordinasi dengan kabupaten kota harus terus dilakukan, karena sebagian besar masih sangat tergantung dana alokasi umum.

DENPASAR – Pantaubali.com – Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster,Senin,(13/4) di Denpasar menyampaikan, terkait perkembangan Covid-19 di Bali, sampai kemarin (Minggu,(12/4) yang positif adalah 81 orang, dimana 7 orang adalah WNA dan 72 orang warga negara Indonesia.

Sedangkan 2 orang yang meninggal merupakan WNA dan 4 orang sudah dinyatakan sembuh. Sedangkan seorang lagi masih dirawat. 72 orang WNI, 51 orang adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK) yang datang dari luar negeri yang dipulangkan oleh negera tempatnya bekerja. Untuk itu, Bali tentu berkewajiban untuk menerima.

“Mereka PMI maupu ABK yang datang ini, tentu tetap diwajibkan melakukan rapid test meskipun sudah mengantongi health certificate. Jika hasil tes negatif, maka yang bersangkutan bisa dipulangkan namun wajib melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing yang diawasi oleh desa adat secara ketat.Sedangkan yang hasil tes-nya positif, jika dalam kondisi sehat secara fisik akan dikarantina. Sedangkan mereka yang mengindikasikan gejala gangguan kesehatan atau sakit, langsung diarahkan ke RS PTN Unud atau pun RS Sanglah,” paparnya.

Sampai saat ini di Bali, yang positif 51 orang datang dari PMI atau ABK, 13 orang terinfeksi di daerah lain di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, dan hanya 8 orang yang terjangkit di Bali (transmisi lokal).

“Jadi sebenarnya tingkat penularan secara transmisi lokal di Bali relatif ‘landai’,” cetusnya.

Bahwa pertambahan jumlah yang positif belakangan menurut Dia di Provinsi Bali kecenderungannya merupakan imported case, datang dari luar Bali. Hanya 8 orang yang transmisi lokal, Pasien yang mebingal juga 2 orang.

“Jadi harus clear, harus dipahami, mana yang transmisi lokal, mana yang datang dari daerah lain, mana yang datang dari luar negeri,”ucapnya.

Bersyukur sampai saat ini tidak ada penambahan. Artinya, penanganan Covid-19 di Bali ini baik. Bisa dibandingkan dengan daerah lain. Selaun itu juga Dirinya menambahkan, penanganan pasien yang positif ini, secara umum sudah sangat baik, baik di RSUP Sanglah maupun RS PTN Unud. Bahkan saat ini, RS PTN Unud sudah menjadi pusat penanganan covid-19 di Bali, dengan 97 tempat tidur dan sudah mulai digunakan.

“Nantinya semua jika ada yang positif, akan langsung diarahkan ke RS PTN Unud, tidak ke RS-RS Rujukan di daerah lagi. Hal ini dapat meminimalisir penyebaran, lebih bisa dikendalikan sehingga tidak menyebar ke kabupaten atau kota,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Hingga saat ini kondisi pasar keuangan mulai berangsur membaik. Hal ini karena kekhawatiran pelaku pasar keuangan dan investor terhadap perkembangan covid-19 di berbagai negara menurun, meskipun belum pulih seluruhnya. Hal ini tercermin dari VIX (indikator volatilitas pasar keuangan global di AS).

Sebelum pandemi, VIX berada di angka 18,8 dan saat ini berada pada tingkat 43,3 setelah sempat mencapai angka puncak 82,2 di tengah pandemi covid-19.Perbaikan pasar global tersebut terjadi seiring langkah kebijakan yang dilakukan berbagai negara, baik pelonggaran moneter maupun stimulus fiskal serta tingkat kenaikan kasus covid-19 yang berangsur menurun,itu disampaikan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, melansir pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo,Senin,(13/4) di Renon, Denpasar.

“Di Indonesia, semakin cepat kita dapat mengatasi covid-19, semakin cepat pula dampak ekonomi akan teratasi. Termasuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) oleh pemerintah diharapkan akan menekan penyebaran covid-19,”jelasnya.

Dengan mekanisme pasar yang dinamis, pergerakan nilai Rupiah juga stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 di akhir tahun. Ini menunjukkan keyakinan pasar terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam penanganan covid–19.

“Kami(Bank Indonesia) juga optimis cadangan devisa akan meningkat mendekati USD125 miliar pada akhir April 2020 dari sebelumnya sebesar USD121 miliar di akhir Maret 2020. Hal tersebut dikarenakan penerbitan global bond senilai USD4,3 miliar oleh Pemerintah. Jumlah cadangan devisa lebih dari cukup untuk pembiayaan impor, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah,” paparnya.

Kerja sama repurchase agreement line (repo line) dengan Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) senilai USD60 miliar telah siap untuk sewaktu-waktu digunakan. Kerjasama dimaksud telah siap secara administrasi dan teknis untuk digunakan sewaktu-waktu menambah kebutuhan likuiditas dolar AS, meskipun tidak akan menambah cadangan devisa.

“Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) kepada Indonesia dalam mengelola ekonomi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui media elektronik atau teleconference di Ruang Rapat Jana Kertih Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Denpasar, Senin, (12/4) pagi.

Hal ini mengacu pada Surat Edaran BKN No. 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan melalui media elektronik/Teleconference pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 11 Tahun 2017, disebutkan bahwa Calon PNS sebelum diangkat sebagai PNS wajib diambil sumpah/janji.

“Karena memang sudah waktunya untuk dilantik para PNS karena situasi yang tidak memungkinkan dilakukan secara online,” kata Gubernur seusai acara. Ia berharap para PNS baru ini bisa bekerja dengan serius, tertib, disiplin, penuh tanggung jawab meningkatkan profesionalismenya dan menjalankan tugas dengan baik.

“Saya mengucapkan selamat kepada para pegawai negeri sipil yang baru dan juga yang naik pangkat, satu prestasi yang harus diapresiasi,” kata Gubernur Koster.

Sebanyak 766 orang peserta pelantikan berasal dari CPNS formasi tahun 2018 yang terdiri dari 296 orang tenaga kesehatan dan 470 orang tenaga kependidikan. Selain itu Pengambilan Sumpah/Janji juga diikuti 6 orang lulusan IPDN dan 10 orang PNS lain yang belum diambil sumpah/janjinya sehingga total sebanyak 782 orang peserta.

Selain Gubernur Bali, titik utama pengambilan sumpah hanya dihadiri lima orang perwakilan PNS yang mewakili lima agama, rohaniawan, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, Kepala BPSDM Provinsi Bali I Gede Darmawa dan segelintir panitia.

Sedangkan peserta lainnya terhubung melalui aplikasi video conference di 80 titik yang tersebar di seluruh Bali. Adapun setiap titik sudah ditentukan maksimal 15 orang peserta. Seluruh peserta pengambilan sumpah/janji PNS ini juga diharuskan menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain (physical distancing).

Sekda Dewa Indra mengatakan CPNS yang sudah waktunya harus dilantik maka harus segera dilantik. “Tentu ini tidak bisa ditunda karena kalau lebih dari dua tahun tidak dilantik maka kita menyalahi peraturan perundang-undangan,” kata mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini. Menurutnya, walaupun dalam suasana penanggulangan COVID 19 proses pelantikannya bisa dilakukan dengan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan BKN.

“Pelantikannya simbolis dengan tetap menjaga jarak atau physical distancing kemudian PNS yang lain di tempat masing-masing mengikuti pelantikan secara online. Tadi kita melihat sama-sama di layar mereka mengikuti di masing-masing tempat secara tertib,” kata Sekda Dewa Indra yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2020 untuk 510 PNS lingkup Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya.