DENPASAR – Pantaubali.com – Pemerintah Provinsi Bali rencana akan membuka sector pariwisata untuk wisatawan mancanegara pada bulan September 2020 nanti, terkait hal itu Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham Cucu Koswala, Jumat (24/7) menemui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk meminta beberapa penjelasan terkait hal-hal yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Bali, Ketika rencana tersebut dilaksanakaan.

Menurut Cucu, jika nanti rencana tersebut dilakukan maka ada beberapa hal yang harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk itu pihaknya sengaja turun langsung ke Bali untuk mendapatkan beberapa informasi dan masukkan yang nantinya akan dibawa di pembahasan di tingkat pusat.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah bagaimana kondisi Bali bisa dijaga agar tetap aman. Jika nanti pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara tidak akan terjadi penambahan kasus baru, dan jangan sampai dengan kedatangan wisatawan asing, justru Bali menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

“Karena kalau sampai terjadi peningkatan kasus akibat pariwisata, akan berakibat fatal terhadap kehidupan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari parisiwata,” jelasnya.

Hal penting lainnya dikatakan Cucu adalah masalah visa dan penerbangan. Pemerintah Pusat mungkin akan mempertimbangkan kembali kebijakan bebas visa kunjungan dan akan memberlakukan VOA dengan persyaratan khusus. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan filter terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

“Demi kepentingan kita bersama dan kepentingan wisatawan juga. Tetapi masalah visa ini, masih akan dibicarakan, dan belum ada keputusan, tambahnya. Cucu menyarankan agar wisatawan yang datang ke Bali, harus sudah bebas Covid-19, jangan sampai ada wisatawan carrier masuk ke Bali, karena hal itu akan berakibat sangat buruk terhadap masyarakat local maupun wisatawan itu sendiri,” tambahnya.

Sementara Kadisparda Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan bahwa dalam rangka mempersiapkan pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara di bulan September nanti, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali antara lain, mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3335 tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di 14 sektor kehidupan salah satunya di bidang pariwisata.

“Protokol inilah yang di harapkan mampu untuk menyelaraskan kehidupan pariwisata dengan pandemic Covid-19. Tindak lanjut dari Edaran ini, di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali bersama-sama dengan assosiasi pariwisata serta seluruh kabupaten Kota se-Bali melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan protokol tersebut di seluruh usaha pariwisata,” terangnya.

Ia mengungkapkan, bagi pelaku pariwisata yang seuadh siap akan diberikan sertifikat, yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa tempat usahanya telah aman untuk dikunjungi karena telah menerapkan protoko kesehtatan dengan disiplin. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengeluarkan, syarat-syarat wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Salah satu syarat, bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali diwajibkan menunjukkan sertifikat bebas Covid-19 melaui uji PCR.

“Selain itu, wisatawan juga wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi cek diri, sehingga lebih cepat akan diketahui, data tentang wisatawan yang datang ke Bali, berapa lama dan tinggal di mana,” jelas Astawa menambahkan yang paling penting nantinya adalah pengawasan, terhadap pelaksanaan dilapangan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang juga melibatkan unsur-unsur terkait, seperti kepolisian, Poll PP, PHDI, majelis Desa Adat dan lain-lain. Maksud dan tujuan utama dari semua program akan dilaksanakan itu adalah bagaimana masyarakat Bali yang tergantung dari sector pariwisata bisa bangkit lagi, akan tetapi bisa tetap aman dari wabah Covid-19, tandasnya.

DENPASAR- Pantaubali.com – Guna menghimpun masukan dan saran terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sektor riil di Pulau Dewata, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dengar pendapat dengan para pemegang kebijakan asosiasi sektor-sektor riil di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/7).

Dari berbagai masukan dan saran yang berhasil dihimpun ini, Gubernur Koster nantinya berharap akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mampu menggerakan sektor riil hingga mendorong perekonomian Bali kembali bangkit.

“Bali selama ini hanya bertumpu pada satu sektor utama yakni sektor pariwisata, sedangkan sisi lain kita memiliki peluang untuk menggali ekonomi Bali dari sektor – sektor riil lainnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang terjadi. Sehingga kebijakan dan regulasi bisa diarahkan guna membangun satu ekosistem yang mendukung pergerakan ekonomi Bali yang lebih dinamis,” terang Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Ditegaskan Gubernur Koster, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Karena pihaknya ingin segala kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak guna terhadap masyarakat Bali secara luas termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan perekonomian. Maka itu pihaknya tidak ingin menerbitkan regulasi yang menghambat kemajuan sektor riil sebagai penopang perekonomian Bali.

“Jika awalnya produksi atau hasilnya tinggi, jika dengan adanya satu regulasi hasilnya berkurang, berarti regulasi itu menghambat. Saya tidak mau seperti itu, mengeluarkan kebijakan yang menghambat. Jadi sebelumnya harus dikaji dulu secara mendalam, dan saya akan meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi untuk mencermatinya. Di sanalah saya memerlukan peran masukan – masukannya,” tegasnya.

Didampingi oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, lebih jauh dalam sambutannya Gubernur Koster menyampaikan harapannya agar semua stakeholder bekerja sesuai bidang yang digeluti, dan Pemprov Bali akan mendukung sesuai batasan kewenangan dimiliki serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia.

“Kita kerja, semua bekerja, bapak – bapak bekerja, kami juga bekerja, untuk kebangkitan ekonomi Bali. Apa kewajiban pemerintah, apa kewenangan saya, dan apa kewajiban bapak – bapak, semua bekerja sesuai tugas dan posisi, serta kewenangannya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung kemajuan seluruh sektor riil di Bali, apa yang menghambat sektor yangdigeluti, apa yang bisa saya lakukan selaku gubernur, hal konkrit seperti itu yang kami ingin ketahui,” kata Gubernur Koster.

Dilanjutkan Gubernur Koster, “Nanti kami yang menilai lebih jauh mana yang boleh mana yamg tidak boleh, mana yang menjadi kapasitas saya selaku gubernur, mana batasan kewenangan saya itu yang akan saya jalankan. Kan ada hirarki pemerintahan, ada yang lebih di atas yakni pemerintah pusat dan ada yang di bawah kami yakni pemerintah daerah. Kalau kebutuhannya lintas sektoral maka kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait”.

Sementara Wagub Cok Ace menambahkan bahwa penguatan sektor-sektor riil di Bali untuk mengalihkan penurunan ekonomi Bali yang disebabkan jatuhnya sektor pariwisata oleh dampak Covid 19.

Untuk itulah menurutnya dibutuhkan satu gerakan menyeluruh seperti yang direncanakan Gubernur Bali yang bisa menguatkan sektor-sektor pendukung lainnya, sehingga bisa menjadi sektor yang menjadi tumpuan ekonomi Bali.

“Bapak Gubernur dalam hal ini memikirkan satu tindakan menyeluruh, karena tidak bisa diselesaikan secara kasus per kasus. Saya setuju harus diperkuat seluruh pilar-pilarnya, seperti yang disampaikan tadi tiga pilar terpenting yakni atraksi, accessibility, dan aminity. Saya yakin Pak Gubernur sangat komit dan konsen akan hal ini. Mari bantu pemerintah, jika ada yang melewati batasan-batasan segera beritahu ke pemerintah. Itulah salah satu bagian peran kewajiban asosiasi yang Bapak-bapak pimpin, ” ucap Wagub Cok Ace.

Berbagai stakeholder yang diundang dalam acara tersebut diantaranya Ikatan Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Perak Bali, Asosiasi Logistik dan Forwarding Bali dan asosiasi lain yang jumlahnya berkisar 20 asosiasi.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Kamis (23/7), Jumlah kumulatif pasien positif 2.996 (bertambah 62 orang terdiri dari 61 transmisi lokal dan 1 PPDN).

Adapun Jumlah pasien yang telah sembuh sampai hari ini sebanyak 2.252 (bertambah 74 orang terdiri dari 71 transmisi lokal dan 3 PPDN).

Kembali terjadi penambahan kasus meninggal sebanyak 2 orang sehingga sampai hari ini total pasien Covid-19 yang meninggal sebanyak 48 orang.

Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) yang berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering) sebanyak 696 (terdiri dari 692 WNI dan 4 WNA).

Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara komulatif sebanyak 2.611 (terdiri dari 2599 WNI dan 12 WNA). Meskipun data kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan, kami tetap mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dan kapan saja sehingga antara satu orang dan yang lainnya akan saling menjaga.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Masyarakat Bali yang Produktif dan Bebas Covid-19.
Untuk itu, marilah kita laksanakan Protokol Kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana menghadiri Peluncuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi minus hingga 17 persen. “Saya juga sudah perintahkan cepat berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat,” ujarnya. Ia berharap stimulus yang diberikan pemerintah akan kembali meningkatkan perekonomian di kuartal ketiga tahun 2020 ini.

Presiden mengajak masyarakat untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun. Beberapa indikator menunjukkan konsumsi masyarakat sudah mulai terungkit begitu juga dengan aktivitas ekspor. Presiden berharap peningkatan ini diikuti gerakan Koperasi dengan memberikan pinjaman kepada anggota dan pelaku usaha utamanya UMKM. “Bantuan modal kerja akan memperbaiki likuiditas dari koperasi. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi nilainya dari 2 miliar sampai 50 miliar,” kata Presiden. Bunga dari LPDP kepada Koperasi juga sangat kompetitif yakni tiga persen menurun.

Presiden mengharapkan proses pencairan dana ini berlangsung sederhana dan cepat. “Salurkan cepat, sederhanakan prosesnya,” pintanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana yang mengikuti acara dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar mengatakan pemerintah pusat hari ini memberikan bantuan penyaluran dana bergulir yang secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa segera dilaksanakan dengan memberikan bantuan stimulus berupa modal kerja baik kepada koperasi maupun UMKM,” ujarnya. Ia menambahkan Presiden menekankan agar dana yang sudah ada segera disalurkan jangan sampai koperasi atau UMKM di Bali mengalami kematian mati suri karena dana modal ini sangat diperlukan koperasi dan UMKM.

Mardiana mengatakan dari tiga koperasi di Bali yang mendapatkan bantuan LPDP, satu diantaranya hadir langsung di Jakarta untuk menerima bantuan ini. Ia belum mengetahui secara detail berapa miliar anggaran yang diberikan, namun dana ini akan sangat membantu pemulihan ekonomi di Bali khususnya pada sektor Koperasi dan UMKM. “Dengan dana ini diharapkan ekonomi kerakyatannya bisa bergerak jadi bisa mengungkit lagi akibat keterpurukan daripada pandemi Covid 19 ini,” ujarnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan oleh sektor perbankan kepada para seniman di tengah pandemi Covid-19. Apresiasi itu diutarakan pada acara penyerahan secara simbolis bantuan berupa paket sembako dari PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Bank Mandiri Regional Bali Nusra kepada kalangan seniman yang diwakili oleh Maestro Patung Garuda I Made Ada, Kamis (23/7/2020).

Pada acara yang berlangsung di ruang tamu Wagub itu, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma menyerahkan secara simbolis bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 250 paket sembako, sementara Kepala Wilayah Bank Mandiri Regional Bali Nusra Herinaldi menyalurkan 100 paket sembako. Penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis juga disaksikan oleh Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho.

Wagub Cok Ace dalam arahan singkatnya menyampaikan bahwa sesungguhnya Pemprov Bali telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemetaan dan memenuhi kebutuhan kelompok terdampak Covid-19. Namun mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya, Panglingsir Puri Ubud ini menyebut masih ada kelompok yang tercecer hingga belum tersentuh bantuan, termasuk diantaranya para seniman dan perajin. Oleh sebab itu, ia berkoordinasi dengan BI Perwakilan Bali agar mendorong sektor perbankan agar menyisihkan dana CSR untuk membantu para seniman dan perajin yang menghadapi situasi prihatin. Ke depannya, Guru Besar ISI Denpasar ini beharap lebih banyak lagi sektor perbankan yang menunjukkan kepedulian di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, seniman ukir I Made Ada menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPD Bali dan Bank Mandiri yang telah menunjukkan kepedulian kepada para seniman. Made Ada menuturkan, seniman seperti dirinya sangat merasakan dampak Covid-19. Sebagai seorang seniman, ia mengaku ingin tetap berkarya di tengah pandemi. Namun karena tekendala pemasaran, hasil karyanya hanya ditumpuk di rumah. “Karena barang tak laku, otomatis tak ada pemasukan untuk membeli bahan baku. Itulah situasi yang dihadapi para seniman seperti kami,” ujar pria asal Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar ini.

Seniman yang hasil karyanya telah memperoleh pengakuan dunia ini berharap pemerintah atau lembaga lain memberi perhatian dengan membeli produk yang dihasilkan para seniman.

“Tolong beli hasil karya kami, sehingga kami bisa tetap berkarya,” ujar pria yang punya nama lengkap I Made Ada Astawa ini. Ia berharap, bantuan dari perbankan atau sektor lain bisa diberikan secara bekesinambungan di masa pandemi.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi narasumber Webinar Reaktivasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara daring, Rabu (22/7). Pada kesempatan ini Gubernur Koster menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Bali telah melakukan beberapa langkah persiapan dalam rangka pembukaan kembali sektor pariwisata di Indonesia.

Yang pertama adalah mengendalikan penanganan Covid-19 dengan baik sehingga wisatawan merasa nyaman. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kasus yang rendah, tingkat kesembuhan yang tinggi serta angka kematian yang minim. “Ini sedang kami kerjakan secara progresif dengan tim di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Gubernur Koster yang mengikuti webinar dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar

Selanjutnya, Gubernur menambahkan Bali sudah membuat tiga tahapan untuk kembali menggairahkan perekonomian. Tahapan pertama sudah dimulai dengan membuka aktivitas masyarakat lokal sejak tanggal 9 Juli 2020 lalu. “Tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 31 Juli yang akan datang di dimulai dengan pembukaan dimulainya sektor pariwisata khusus untuk wisatawan nusantara,” ujarnya. Ia menambahkan tahap ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 11 September untuk wisatawan mancanegara.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali mengenai Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dalam rangka pelaksanaan aktivitas ini agar betul-betul sehat, nyaman dan aman bagi masyarakat lokal maupun juga masyarakat yang akan berkunjung ke Pulau Dewata.

“Saat ini tengah gencar dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah bagi pelaku usaha pariwisata. Dan juga sudah dilakukan suatu proses sertifikasi bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang akan membuka aktivitas usahanya, baik itu destinasi wisata, restoran, hotel dan juga daerah tujuan-tujuan wisata lainnya,” jelasnya.

Sertifikat ini diberikan bagi destinasi wisata yang telah siap dan sanggup menjalankan protokol tatanan kehidupan era baru. Ia mengatakan terus memantau kesiapan pelaku pariwisata agar betul-betul tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat membuka webinar mengatakan pandemi Covid 19 sangat berdampak luas terhadap penurunan pariwisata dan perolehan devisa.

Menurutnya BPS pada bulan Mei mencatat pariwisata mengalami penurunan hampir 100 persen. Sebanyak 180 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merasakan dampak, 2 ribu hotel mengalami pemberhentian operasional yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku produksi “Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk memulai ini dwngan mencoba melakukan pada turis domestik. Kita naikkan secara bertahap angka itu sampai ke 70 persen,” ujarnya.

Ia mengaku senang bahwa sudah mulai ada daerah seperti Bali yang mulai membuka secara bertahap pariwisatanya. “Tadi Pak Gubernur Koster mengingatkan saya nanti akan mulai membuka Nusa Dua dan Bali untuk turis domestik. Saya juga berupaya untuk hadir di kesempatan itu,” katanya.

Ia berpesan pemerintah daerah agar menjamin keselamatan pekerja wisata dan masyarakat sekitar serta mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang menjadi keynote speaker mengatakan syarat utama untuk kembali menghidupkan sektor pariwisata adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Ia mengatakan sudah melihat persiapan protokol kesehatan yang dilaksanakan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan sangat baik. “Salah satunya adalah di Provinsi Bali yang saya dan Pak Gubernur sendiri saksikan persiapannya. Dan saya cukup yakin dalam pelaksanaannya mudah-mudahan selalu disiplin ke depan,” ujarnya.

Menparekraf meminta untuk tidak meremehkan wisata domestik. Menurutnya tahun 2018 sebanyak 8 juta wisatawan Indonesia menghabiskan 9 miliar dolar AS di luar negeri. “Bagaimana kita mengupayakan bahwa potensi ini agar bisa berwisata di Indonesia,” ujar mantan pimpinan salah satu stasiun TV swasta ini.

Selain Gubernur Bali, Webinar ini menghadirkan narasumber Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni. Webinar yang sangat menarik ini juga diikuti sekitar 15 kepala daerah dan lebih dari tiga puluh Sekda/Kepala OPD se-Indonesia.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali per Rabu (22/7), Jumlah kumulatif pasien positif 2.934 (bertambah 78 terdiri dari 76 transmisi lokal dan 2 PPDN).

Adapun Jumlah pasien yang telah sembuh sampai hari ini sebanyak 2.178 (bertambah 68 orang terdiri dari 63 transmisi lokal, 4 PPDN dan 1 PPLN).

Tidak ada angka penambahan pasien meninggal untuk hari ini, sehingga jumlah kasus masih tetap 46 orang (terdiri dari 44 WNI dan 2 WNA).

Sedangkan untuk pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) yang berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering) sebanyak 710 (terdiri dari 706 WNI dan 4 WNA).

Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara komulatif sebanyak 2.550 terdiri dari 2.538 WNI dan 12 WNA). Meskipun data kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan, kami tetap mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan dimana saja dan kapan saja sehingga antara satu orang dan yang lainnya akan saling menjaga.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan Protokol Kesehatan sesuai Tatanan Kehidupan Era Baru menuju Masyarakat Bali yang Produktif dan Bebas Covid-19.
Untuk itu, marilah kita laksanakan Protokol Kesehatan dengan disiplin untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari keramaian.

DENPASAR – Pantaubali.com – Guna mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani, nelayan, perajin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, Gubernur Bali meluncurkan Program Pasar Gorong Royong Krama Bali (PGRKB) yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1536 Tahun 2020.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu kepada awak media massa dalam acara jumpa pers di Balai Gajah Gedung Jayasabha Denpasar, Rabu (22/7/2020).

Kepada awak media, Gubernur Koster menyebut sejumlah pertimbangan dilaksanakannya program ini antara lain arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakor Gubernur se-Indonesia, 15 Juli 2020 di Istana Kepresidenan Bogor.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menekankan agar seluruh gubernur mengutamakan penggunaan produk lokal untuk menggairahkan para petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM. Ia menambahkan, arahan presiden tersebut berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang telah memicu dampak ekonomi dan sosial hingga mengakibatkan menurunnya pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal.

Menyikapi kondisi yang demikian, kata Gubernur Koster, pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan pihak swasta harus hadir dan peduli secara bersama-sama dalam melindungi para petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM.

Selain pertimbangan tersebut, program ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali, ucapnya, menjelaskan.

Lebih jauh pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjungan Provinsi Bali itu menambahkan, program PGRKB bertujuan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat dengan memfasilitasi pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal masyarakat Bali. Lebih dari itu, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian pegawai dan karyawan, serta kesadaran masyarakat dalam bergotong-royong membantu petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM.

Pada sisi lain, lanjut Gubernur Koster, program ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kerumunan berbelanja di pasar rakyat atau toko swalayan yang beresiko memicu terjadinya penularan Covid-19. Ia mengklaim, program ini sama-sama menguntungkan baik penjual maupun pembeli. “Pembeli akan mendapat harga yang lebih wajar karena langsung dari tangan pertama. Sementara penjual memperoleh akses untuk memasarkan produk mereka,” ujarnya.

Pada point berikutnya, SE Gubenur Bali ini juga mengatur mekanisme penyelenggaraan PGRKB. Pasar gotong royong diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan pihak swasta. Penyelenggaraan dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama antarpemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, atau pihak swasta dengan mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dan jumlah pegawai/karyawan.

Pasar gotong royong dilaksanakan pada hari kerja, setiap hari Jumat, mulai pukul 07.00 Wita sampai selesai. Khusus pada hari Jumat setiap awal bulan, selain menawarkan produk pangan, PGRKB juga diperbolehkan menjual produk sandang Krama Bali. Untuk keseragaman, pria kelahiran Desa Sembiran ini menginstruksikan PGRKB dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan/atau pihak swasta di Bali.

Tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan difasilitasi oleh penyelenggara tanpa dipungut biaya, sehingga PGRKB dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sarana dan prasarana dapat berupa meja, kursi, tenda sederhana, atau dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, katanya.

Pada bagian lain, SE Gubernur Bali juga mengatur tentang siapa saja yang dimaksud sebagai penjual dan pembeli. Penjual adalah petani/nelayan atau kelompok tani/nelayan yang menghasilkan produk pangan serta perajin atau pelaku UMKM yang menghasilkan produk sandang. Penjual dapat menyiapkan sendiri sarana prasarana yang diperlukan untuk berjualan, mampu menyediakan produk pangan yang segar, sehat, berkualitas dari hasil usaha tani/nelayan sendiri dan tidak boleh menjual produk pangan dari luar.

Penjual diwajibkan menjual produk dengan harga yang wajar dan bersaing terhadap harga di pasar rakyat dan swalayan, kata Gubernur Koster dengan menambahkan, aturan lainnya, penjual tidak dipekenankan menggunakan plastik sekali pakai seperti tas kresek dan pipet. “Mereka wajib menyiapkan tas/kantong dan pipet ramah lingkungan. Kewajiban untuk menggunakan tas ramah lingkungan juga berlaku bagi pembeli,” katanya, menekankan.

Sementara yang masuk kelompok pembeli dalam SE ini adalah pegawai pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, karyawan swasta dan masyarakat umum lainnya. Khusus untuk pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berstatus PNS, diwajibkan berbelanja sekurang-kurangnya 10% dari gaji yang mereka terima setiap bulan, yang dibelanjakan dengan pengaturan secara proporsional setiap pelaksanaan PGRKB. Sedangkan bagi pegawai yang berstatus non PNS dapat berbelanja secara sukarela.

Untuk menyukseskan program ini, para kepala OPD diminta memerintahkan pegawai untuk berbelanja setiap hari Jumat di PGRKB. Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan sektor swasta diminta memberlakukan hal yang sama mengikuti kebijakan Pemprov Bali.

Guna mencegah penyebaran Covid-19, SE ini juga mengatur penerapan protokol tatanan kehidupan era baru yang wajib dipatuhi oleh pihak penyelenggara dan pembeli. Pihak penyelenggara wajib menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer, menyiapkan petugas pengukur suhu tubuh, mengatur jarak tempat penjual, dan mengatur pembeli agar tidak berkerumun.

Di samping itu, petugas penyelenggara wajib menggunakan masker dan melarang penjual dan pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk masuk ke areal pasar. Penjual dan pembeli wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, tidak menunjukkan gejala Covid-19, menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan, membawa hand sanitizer dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dengan mengantre secara disiplin pada saat akan berbelanja.

Jika tidak patuh, kata Gubernur Koster, sanksi akan dijatuhkan bagi penjual atau pembeli. Penjual yang tidak mentaati kewajiban akan diberikan sanksi tidak boleh berjualan di arena PGRKB. Pegawai Pemprov Bali yang tidak mentaati SE ini juga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan swasta dapat memberikan sanksi yang sepenuhnya diserahkan sesuai kebijakan masing-masing.

SE ini berlaku evektif mulai Jumat, 7 Agustus 2020 dan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, ujar Gubernur Koster yang ketika itu didampingi Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir Ida Bagus Wisnuardhana MSi, Kadisperindag Ir I Wayan Jarta MM, Kepala BKD I Ketut Lihadnyana dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana SH.