TABANAN – Pantaubali.com – Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Tabanan menuju Pemerintahan yang good government dan Clean Government, tentunya masih banyak hal yang harus di benahi dan di kerjakan. Untuk itu, Pemkab Tabanan menyambut baik kegiatan Roadshow Bus KPK RI tahun  2019 “ Jelajah Negeri bangun Anti Korupsi” di Kabupaten Tabanan.

Hal itu terungkap saat Bupati Tabanan, Ni Putu  Eka Wiryastut, saat membuka kegiatan Roadshow Bus KPK tahun 2019 “Jelajah Negeri bangun Anti Korupsi”, yang berpusat di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Jumat (23/8) pagi.

Kegiatan yang nantinya akan dilangsungkan selama tiga hari tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Tabanan Sementara, I Nyoman Arnawa, Sekda Tabanan  I Gede Susila, pimpinan OPD, Organisasi Kewanitaan, dan Perbekel Se-Kabupaten Tabanan.

Kegiatan roadshow selama tiga hari, mulai pada tanggal 23 agustus 2019-25 agustus 2019 ini lebih difokuskan menyasar pelajar, guru, mahasiswa, dosen, komunitas aparat pemerintah, UMKM dan masyarakat umum. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini dapat membumikan isu-isu pemberatasan korupsi, mensosiasilisasikan program-program antikorupsi KPK, serta menghadirkan KPK secara riil di tengah-tengah masyarakat.

Bupati Eka sangat menyambut baik kegiatan yang digelar oleh KPK RI. Dalam sambutannya, Orang nomer satu di Tabanan itu mengatakan acara roadshow Bus KPK di Tabanan merupakan kegiatan KPK yang dikolaborasikan dengan Pemerintah Daerah Tabanan dan dimaksudkan untuk mengajak masyarakat dalam gerakan  pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena Bupati Eka menyadari memang banyak hal yang harus dikerjakan dan di benahi di Kabupaten Tabanan.

“Saya mengajak seluruh pihak agar selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam memerangi korupsi untuk membangun Tabanan, menjadikan Tabanan sebagai daerah bebas korupsi,” jelas srikandi cantik asal Tegeh Angseri itu.

Bupati Eka menambahkan, di Bali terkenal dengan  konsep Tri Hita Karana. Bali sangat menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan dengansesama manusia, dan Tuhan, sehingga sangat menjaga hubungan baik dalam mewujudkan keseimbangan alam. “Mudah mudahan dengan datangnya tim KPK dalam acara roadshow ini bisa memberikan kesimbangan skaligus memberikan ilmu pengetahuan yang lebih di dalam mencapai target dalam pencegahan korupsi di Tabanan,” imbuh Bupati perempuan pertama di Bali itu.

Tentunya yang paling penting ditegaskan Bupati Eka adalah keseriusan dan komitmen dan komitmen bersama dari segenap unsure terkait di Kabupaten Tabanan.”Keseriusan dan komitmen kita bersama bisa kita jalin dan bisa kita pelihara dengan baik. Jangan takut berkoordinasi dengan KPK jika kurang paham, lebih baik ditanyakan. Jangan diem,  mumpung KPK lagi di Tabanan. Dengan begitu acara berjalan dengan sukses dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Tabanan,” himbau Bupati Eka.

Sementara Penasehat KPK Tsani  Annafari menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Tabanan telah mendukung penuh kegiatan roadshow bus KPK ini. Melalui kegiatan ini KPK ingin informasikan pada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. “Tujuan kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung, juga monitoring apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah termasuk di Tabanan,” katanya.

Selama berada di Bali khususnya Tabanan, dirinya  mengatakan telah mendapat ilmu baru di Bali, yaitu nilai- nilai luhur Bali yang sangat relevan yang dapat dikaitkan dalam tugas KPK dalam roadshow KPK kali ini.  Mengingat Bali memiliki kearifan lokal yaitu desa adat, awig-awig, dan pararem yang harus berdampingan dengan aturan yang ada. Adanya konsep Tri Hita Karana yaitu keselarasan anatara Tuhan, sesama dan lingkungan dan Tri Kaya Parisuda (berfikir, berbicara, dan berbuat yang baik).

“Ini yang akan kami catat, Kalau semua konsisten menjalankan konsep ini, tidak ada yang namanya korupsi. Mari kita dorong untuk memperkuat nilai-nilai luhur ini, memperkuat jati diri bangsa yang anti korupsi,” tutupnya.@humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Maraknya kasus korupsi yang menimpa Wakil Rakyat di seluruh Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi Negara, menjadi Inspirasi bagi KPK RI untuk memberikan pembekalan anti korupsi kepada para Wakil Rakyat melalui roadshow Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’.

Kali ini, roadshow Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’, memberikan pembekalan anti korupsi kepada Anggota DPRD Tabanan terpilih, bertempat di Gedung DPRD Tabanan, Jumat (23/8). Pihak KPK, sebelumnya juga melakukan sosialisasi di Gedung Kesenian I Ketut Maria, dan Kantor Bupati Tabanan yang menyasar ASN dan Pelajar. Sesuai jadwal, pihak KPK akan melancarkan aksinya di Tabanan mulai dari tanggal 23 agustus – 25 agustus 2019.

Melalui pembekalan tersebut diharapkan seluruh stake holders di Tabanan memahami sikap anti korupsi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur tanpa mempunyai niat curang dan banyak akal, yakni mencurangi dan mengakali keuangan Negara.

Di tengah sedang gencar-gencarnya Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti dan Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya,memerangi KKN di Tabanan. Bak Gayung bersambut, Pemkab sangat mengapresiasi roadshow yang dilakukan KPK di Kabupaten Tabanan. Bahkan, kegiatan roadshow Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’, di Kantor DPRD Tabanan, disaksikan langsung oleh Wabup Sanjaya.

Menyikapi kedatangan rombongan KPK, yang dipimpin Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sementara, I Nyoman Arnawa mengatakan, sebelum dilantik menjadi anggota legislatif, pihaknya telah melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan maksud untuk melaporkan asal muasal harta kekayaan yang dimiliki, juga menunjukan transparansi.

Disamping itu juga, Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban setiap Pejabat Negara. Apalagi dirinya sangat menyadari bahwa korupsi sangat dekat dengan kewenangan atau kekuasaan, sehingga tak sedikit Pejabat Negara terbelit masalah KKN. “Oleh karena itu, integritas merupakan modal utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, disamping transparansi dan adanya pengawasan dari pihak terkait, termasuk KPK,” imbuh Arnawa.

Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari mengungkapkan jika sangat banyak kasus korupsi yang menjerat para wakil rakyat di Indonesia. Diceritakannya yang paling menonjol adalah kasus korupsi berjamaah yang terjadi di DPRD Malang, Jatim, dimana hampir seluruh anggota dewannya ditangkap KPK.

“Tentu kita tidak ingin hal seperti itu terjadi, karena hal itu akhirnya menimbulkan kerugian tidak hanya dari sisi keuangan Negara tapi juga dari sisi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian pihaknya ingin mencegah hal itu terulang kembali dengan menggelar pembekalan sosialisasi anti korupsi, melalui roadshow Bus KPK. “Agenda pembekalan DPR selalu ada disetiap Daerah yang dikunjungi roadshow Bus KPK. Dengan pembekalan itu diharapkan mereka paham anti korupsi dan bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa korupsi,” pungkas Tsani. @humastabanan.-

TABANAN – Pantaubali.com – Maraknya kasus korupsi yang menjerat anggota dewan di seluruh Indonesia yang menimbulkan kerugian Negara. KPK RI memberikan sosialisasi anti korupsi kepada para wakil rakyat melalui roadshow bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”di Gedung DPRD Tabanan, Jumat (23/8/2019).

Melalui pembekalan tersebut diharapkan seluruh anggota dewan di Tabanan memahami sikap anti korupsi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur tanpa mempunyai niat curang dan banyak akal, yakni mencurangi dan mengakali keuangan Negara.

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari mengingatkan agar 40 anggota dewan tidak sampai terjerumus ke dalam tindakan korupsi. Sebab, sudah banyak contoh anggota dewan terlibat korupsi, sehingga harus dipenjara. “KPK hadir di sini untuk mengingatkan jangan sampai pakai rompi oranye,” kata Tsani Annafari.

Menurutnya, dewan sesungguhnya merupakan komponen penting dalam upaya mencegah korupsi di daerah. Karena itu, dia mengajak anggota dewan untuk sama-sama mengampanyekan pencegahan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sepeti halnya yang paling menonjol adalah kasus korupsi berjamaah yang terjadi di DPRD Malang, Jawa Timur, dimana hampir seluruh anggota dewannya ditangkap KPK.

“Tentu kita tidak ingin hal seperti itu terjadi, karena hal itu akhirnya menimbulkan kerugian tidak hanya dari sisi keuangan Negara tapi juga dari sisi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Pihaknya mengingatkan supaya anggota dewan tidak coba-coba korupsi. “Korupsi itu dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri saja tapi juga pada orang terdekat. Jadi, jangan sampai terlibat dalam korupsi,” tegasnya.

Dengan demikian pihaknya ingin mencegah hal itu terulang kembali dengan menggelar pembekalan sosialisasi anti korupsi, melalui roadshow Bus KPK. “Agenda pembekalan DPR selalu ada disetiap Daerah yang dikunjungi roadshow Bus KPK. Dengan pembekalan itu diharapkan mereka paham anti korupsi dan bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa korupsi,” pungkas Tsani.

Ketua sementara DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyambut positif sosialisasi antikorupsi kepada anggota DPRD Tabanan dan parpol. “Korupsi saat ini sudah kita pandang sebagai kegiatan yang luar biasa. Oleh karena itu memang perlu dilakukan penanganan yang serius. Upaya yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa dukungan komponen dan unsur masyarakat,” ujarnya.

Guna mencegah praktik korupsi, politisi asal Desa Mengesta, Kecamatan Penebel itu mengajak anggota Dewan Tabanan untuk memiliki komitmen dan berintegritas. Dengan demikian, tidak terjerumus ke dalam tindakan korupsi,”jelas dia.

TABANAN – Pantaubali.com – Serangkaian Roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti-Korupsi, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kabupaten Tabanan (23 Agustus s/d 25 agustus) 2019, KPK juga menyelenggarakan Sosialisasi Gratifikasi sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi.

Sosialisasi diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), para Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Tabanan, serta unsure terkait. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Tabanan ini dihadiri oleh Sekkab Tabanan, I Gede Susila, Inspektur Kabupaten Tabanan, I Gede Urip Gunawan, Penasehat KPK, Pak Sani,  dan narasumber dari Tim Gratifikasi KPK RI, Anjar dan Nawang.

Menurut  Pak Sani, selaku Penasehat KPK, sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Terdapat dua kategori gratifikasi yakni gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan wajib dilaporkan. Yang tidak wajib lapor itu seperti kompensasi atau honor yang tidak melebihi standar yang sumber anggaran berasal dari internal. Untuk yang wajib lapor itu seperti penerimaan hadiah yang terkait kedinasan atau kompensasi atau honor yang melebihi standar instansi penerima,” katanya.

Selain itu pihaknya menjelaskan, dibolehkannya batasan pemberian  hadiah kepada rekan kerja PNS dan penyelenggara Negara. Seperti contoh, melakukan pemberian untuk rekan kerja batasan maksimal itu Rp.200 ribu. Sementara jika untuk memberi cinderamata pada pisah Sambut Pejabat Daerah atau Kepala Dinas boleh saja, dengan catatan maksimal per orang batasan pemberiaannya Rp. 300 ribu.

Menurutnya, jika menerima hadiah (gratifikasi) maka segera laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Waktu maksimal lapor diri adalah 30 hari sejak menerima gratifikasi. Kalau lebih dari 30 hari tidak melapor, maka si penerima diduga memiliki niat menerima gratifikasi. Ini akan dikenakan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan minimal 4 tahun sesuai Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Sekkab Tabanan menegaskan, sosialisasi gratifikasi ini sangat penting diikuti. Menurutnya, peserta harus mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam menerima gratifikasi. Menurutnya, pemahaman tentang gratifikasi harus satu persepsi agar tidak ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“ Pemahaman tentang gratifikasi itu sangat penting bagi kita sebagai pejabat, baik itu di Desa, Kecamatan maupun Kabupaten agar berhati-hati.  Apalagi ada keterkaitan dengan bidang ekonomi agar dihindari. Sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan kegiatan secara transparan,” tandasnya. @humastabanan.

TABANAN – Panataubali.com – Kunjungan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di Banjar Dinas Singin, Selemadeg, dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Shiny, di 5 Kecamatan di Kabupaten Tabanan, disambut hangat Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Kamis, (22/8) siang.

Kedatangan Menteri Eko, di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional SHINY tersebut juga sekaligus dalam rangka penyerahan 9 item bantuan di Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan. Hal itu dilakukan untuk mendorong produksi ekonomi agar memiliki nilai tambah dengan memadukan sektor hulu dan hilir, memperkuat posisi tawar terhadap pasar, tidak hanya sebagai penerima harga tetapi sebagai penentu harga  serta mencegah kompetisi tidak sehat dengan menguatkan kolaborasi antar Desa.

Tiba sekitar pukul 14.00, Menteri Eko beserta rombongan disambut hangat Bupati Eka yang terlebih dahulu tiba di lokasi. Didampingi Forkompinda Tabanan, salah satunya Dandim 1619 Tabanan, Toni Sri Hartanto, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga, beserta OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Saat itu Bupati Eka mengucapkan selamat datang kepada Menteri Eko, dan mengucapkan terimakasih karena telah mengunjungi Tabanan. Bupati Eka menjelaskan bahwa Tabanan merupakan lumbung pangannnya Bali, sehingga Tabanan sangat getol membangun sektor pertanian di Tabanan. Disertai dengan alam yang mendukung, memungkinkan Tabanan dalam membangun sektor Pertanian berbasis Pariwisata. “Kami bersyukur mempunyai alam yang kaya,” ucap Bupati Eka.

Bupati Eka meyakini, dengan mengembangkan pembangunan dari pinggiran melalui tools kawasan perdesaan, maka akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan serta pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. “Kami punya petani, nelayan juga ada peternak, maka dari itu kami bentuk BUMDes di Kabupaten Tabanan. Dengan tujuan bisa menampung, dan memasarkan prroduk-produk lokal yang merupakan produksi dari masyarakat Tabanan,” ungkapnya.

Bupati Eka menjelaskan sampai saat ini, dari 133 Desa di Kabupaten Tabanan, saat ini telah ada 93 BUMDes yang telah melakukakan produksi. Bumdes tersebut yang mengolah hasil dari Petani. Salah satu contoh beras merah, sekarang ada beberapa varian beras merah. Ada teh, ada untuk spa. Dan kalau diolah harganya bisa jauh lebih mahal dari beras merah  biasa. Begitupun dengan olahan-olahan lainnya. “Kalau Desa sudah makmur, tentunya Kecamatan dan Kabupaten kecipratan majunya,” imbuh Bupati Eka.

Mendengar penjelasan dari Bupati Eka, Menteri Eko mengatakan sangat takjub pada pandangan pertama kepada Bupati Eka. Dikatakannya Bupati Eka memiliki energy yang luar biasa sekali. “Mungkin itu yang membuat Tabanan maju dengan cepat. Saya haturkan puji dan syukur, Saya bisa berkenalan dengan Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Tabanan,” pungkasnya.

Menteri Eko juga mengucapkan terimakasih karena selama 5 tahun ini telah membantu dan mendukung program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Saya ucapkan terimakasih karena dalam 5 tahun ini telah mengelola dana desanya dengan baik. Saya yakin Tabanan dengan alamnya yang sangat bagus,  dibawah kepemimpinan Bupati eka akan mengembangkan Pertanian dan Desa Wisata di Tabanan,” jelas Menteri Eko.

Menteri Eko juga berpesan didalam membangun kawasan Pertanian berbasis Pariwisata harus memiliki sebuah inovasi dan terobosan-terobosan baru. Seperti yang dilakukan oleh desa-desa yang telah sukses memadukan sektor Pertanian dengan Pariwisata. “Saya yakin Tabanan bisa lebih maju, sehingga ada Desa maju baru di Tabanan. Pariwisata memang paling cepet mendapatkan pendapatan bagi Desa,” ungkapnya.

Disinggungnya lagi, dalam mempercepat pertumbuhan pertanian berbasis pariwisata, maka hal terpenting dikatakannya adalah kawasan yang kita bangun bebas dari sampah plastik. “Kalau bisa Ibu buat Perda melarang sampah plestik. Tanpa komitmen dari kita, maka akan sulit pariwisata kita berkembang. Jangan sampai karena sampah plastik, kita diboikot oleh negara negara lain,” imbuh Menteri Eko.

Usai memberikan sambutan, Menteri Eko dan Bupati Eka menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan Petani di Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan. Saat itu, Kecamatan Selemadeg kebagian bantuan berupa sarana prasarana pasca panen pertanian, bantuan pengembangan incubator produk unggullann kawasan perdesaan, dan bantuan gudang pasca panen dan peralatan. Kecamatan Selemadeg Barat kebagian bantuan jalan, bantuan embung dan pasar kawasan perdesaan. Dan Kecamatan Pupuan mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, bantuan usaha ekonomi produktif, dan bantuan pengembangan produk unggulan.@humastabanan.

TABANAN – Pantaubali.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabanan, menggelar Launching dan FGD (Focus Disscusion Group) Rama Dewa Community Plan (Komunitas Rasa Aman di Desa Wisata), Rabu (21/8) pagi, di Kantor Perbekel Desa Nyambu, Kediri.

Diskusi santai yang dihadiri oleh sekitar 50 0rang tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, AA. Dalem Tresna Ngurah, didampingi Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB. Wiratmaja. Nampak hadir pada kesempatan tersebut, Kadis Sosial Kabupaten Tabanan, Nyoman Gede Gunawan, dan Kadis Perikanan Tabanan, Raka Iswara.

Rama Dewa Community Plan adalah sebuah komunitas yang melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat, kependudukan dan kepariwisataan, dan memilih Desa Nyambu sebagai Pilot Project, jelas I Gusti Ayu Ketut Karyani, saat mempresentasikan kegiatan tersebut dihadapan seluruh undangan yang hadir saat itu.

Dirinya menambahkan sudah tentu dengan adanya Komunitas Rasa Aman di Desa Wisata memberikan manfaat bagi masyarakat. Diantaranya menjamin pelayanan bagi PMKS, menjamin rasa aman masyarakat dan wisatawan, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka bencana, membangun infrastruktur yang mantap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lainnya.

IB. Wiratmaja menjelaskan, Rama Dewa Community Plan ini berfungsi untuk mewadahi keluhan masyarakat dan ini merupakan posko pengaduan atau posko pendataan yang nantinya dimohonkan pendanaannya. “Semuanya akan kami rancang di Bapelitbang, tentu nanti leading sektornya kembali kepada Desa. Ada sharing dari kami dan Desa menjadi Percontohan,” tegasnya.

Program ini merupakan program perdana di Desa Wisata Nyambu, dan diharapkan nanti kedepannya bisa diterapkan di 22 Desa Wisata lainnya di Kabupaten Tabanan. “Percontohan dulu, pilot projectnya ada disini. Dan mudah-mudahan kedepan bisa diterapkan di 22 Desa Wisata lainnya.” imbuh Wiratmaja.

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu strategi dalam mewujudkan Tabanan Serasi sesuai Perda nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD 2016-2021 adalah menggerakan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis  usaha pertanian dan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, AA. Dalem Tresna Ngurah mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta FGD, khususnya Bapelitbang Tabanan.

“Model ini harus diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Nyambu, khususnya. Dan semoga dapat berdampak luas bagi kawasan disekitarnya,” ungkap Gung Dalem.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh hadirin yang saat itu hadir agar memberikan masukan-masukan positif dalam rangka pengembangan Desa Wisata Nyambu, serta keseriusan, komitmen dan fokus serta semangat yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Pihaknya juga menghimbau Bapelitbang Kabupaten Tabanan dan seluruh stakeholders terkait, agar merencanakan konsep pengembangan Rama Dewa Community Plan ini dengan secermat-cermatnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Desa Nyambu dan desa-desa lainnya di Kabupaten Tabanan.@humastabanan.