DENPASAR – Pantaubali.com – Terebaknya penyebaran virus Corona di Tiongkok menyebabkan Pemerintah setempat melakukan langkah antisipatif berupa pembatasan penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Hal itu juga berdampak bagi jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali. Sebagai rasa simpati Bali terhadap Tiongkok, Pemprov Bali melalui Wakil Gubernur Bali akhirnya membuat edaran terkait penundaan pelaksanaan Bali Kintamani Festival yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari mendatang. 

“Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tapi kita usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana kondusif,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa kepada awak media setelah rapat dengan asosiasi pariwisata di Gedung Bali Tourism Board (BTB), Denpasar, Senin (27/1).

Mengenai virus ini, Astawa mengaku tentunya akan berdampak bagi perekonomian Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Penurunan jumlah kunjungan wisatawan tentu akan terjadi menyusul kebijakan pemerintah Tiongkok. Akan tetapi, ini saatnya kita untuk instrospeksi diri juga,” jelasnya kepada awak media.

Introspeksi yang dimaksud adalah secara skala dan niskala. “Secara skala mungkin saatnya kita mulai berbenah terutama isu-isu terkait pariwisata, seperti masalah lingkungan, sampah, kemacetan dan air bersih di Bali. Saatnya kita membenahi hal tersebut,” imbuhnya. Dia menambahkan, sudah saatnya Bali melakukan pembenahan juga di segala bidang demi menunjang pariwisata, sehingga Bali siap bersaing ke depannya. Selain itu, ia juga mengaku perlu mengkonter berita-berita miring yang bisa merugikan citra pariwisata Bali. “Seperti berita tentang sampah, perlu kita counter itu, mengingat wisatawan terutam dari Eropa sangat konsen dengan masalah tersebut,” jelasnya.

Secara niskala Astawa mengajak masyarakat Bali untuk terus berdoa agar wabah penyakit ini bisa segera teratasi dan tidak makin parah. “Untuk itu kita juga perlu menjaga kesehatan sehingga bisa terhindar dari penyakit,” tambahnya seraya mengatakan piphaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk beberapa upaya pencegahan.

Seraya menunggu keadaan di Tiongkok kondusif, Asatawa mengaku sudah saatnya juga membidik wisatawan dari negara-negara lain. “Kita tidak bisa melupakan pasar potensial seperti Eropa, serta Australia juga yang berkontribusi besar terhadap jumlag kunjungan tiap tahunnya,” tandasnya.

Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)IB Agung Partha Adnyana, menjelaskan sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Bali, selain penundaan Bali Kintamani Festival, juga dilaksanakan beberapa langkah antisipatif. “Kita minta pihak hotel untuk tidak mengenakan cancelation fee terhadap agen perjalanan para wisatawan Tiongkok, karena bagaimana pun ini adalah force majeure yang memang tidak dinginkan,” bebernya.

Menurutnya, pihak akomodasi wisata bisa memberikan keringanan berupa penundaan kepada para wisatawan yang awalnya akan menginap. “Bagi travel agent wisatawan Tiongkok yang sudah membayar down payment¸dijelaskan dalam edaran bisa menggunakannya untuk kunjungan berikutnya,” imbuhnya.

Ia mengatakan biarkan agar permasalahan ini reda dulu, dan ia mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan pemerintah Tiongkok. “Masalah tingkat kunjungan sudah pasti turun, meskipun belum diketahui secara pasti, tapi kunjungan wisatawan asing lainnya masih tetap bagus,” tutupnya.

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster memuji Gerakan Pramuka sebagai suatu wadah pendidikan non-formal yang mampu menciptakan generasi muda Indonesia yang unggul.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat acara pelantikan Majelis Pembimbing Daerah, Pengurus Kwartir Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019-2024 yang dihadiri langsung Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen. Pol. (Purn.) Budi Waseso, Senin (27/1) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

“Gerakan Pramuka punya peranan besar dalam menciptakan, mendidik generasi muda yang memiliki kepribadian, berbudi luhur dan Pancasilais. Mengembangkan sikap moral serta mental anak-anak kita,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Koster yang dalam kesempatan itu dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Bali mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap geliat Pramuka khususnya di Pulau Bali.

“Pramuka telah menjadi ektra kulikuler wajib di berbagai jenjang pendidikan, dan saya berharap ke depan akan lebih banyak terobosan-terobosan yang dilakukan gerakan Pramuka, sesuai minat dan bakat anggota serta lebih mengikuti perkembangan zaman, ilmu dan teknologi,” harap Gubernur kelahiran Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menyinggung Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dimana di dalamnya memuat inti sari gerakan Pramuka serta struktur organisasi yang punya sejarah panjang sebagai organisasi kepanduan di Tanah Air tersebut.

“Saya sendiri turut membidani lahirnya Undang-Undang Gerakan Pramuka dan kini saya sangat berbahagia diamanatkan untuk menjadi bagian dari gerakan tersebut. Gerakan Pramuka khususnya di Bali, bisa berperan penting dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” urai pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.

Gubernur Koster bersama anggota Mabida lain dilantik Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Mantan Kabareskrim Polri ini terlebih dulu menanyakan kesediaan Gubernur Koster dan jajaran menjadi ketua dan anggota Mabida Gerakan Pramuka Bali dalam seremoni pelantikan dengan pengucapan sumpah‘Tri Satya’ Pramuka.

Selanjutnya, Gubenrur Koster langsung melantik Pengurus Kwartir Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti 2019-2024 dengan pembacaan janji disaksikan Ketua Kwartir Nasional.

Sementara itu, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso dalam sambutannya menyatakan rasa syukurnya dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka yang menurutnya telah memperkuat keberadaan Pramuka dengan produk hukum yang jelas.

“Dalam sepuluh tahun terakhir ada revitalisasi gerakan Pramuka di Indonesia yang saya lihat bisa jadi nilai tambah bagi keberadaan gerakan Pramuka di tengah distorsi nasionalisme generasi muda. Revitalisasi ini diharapkan bisa menumbuhkan lagi rasa cinta dan bela tanah air pemuda kita,” tegasnya.

Ke depan menurut Mantan Kepala BNN ini, Gerakan Pramuka akan terus diperkuat dengan mengedepankan pembinaan menuju pramuka yang unggul, berkarakter dan berkribadian kuat. “Ditambah dengan penguasaan atas keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menagkal penggunaan narkoba, pornografi dan perusak mental kaum muda lain,” ujar pria yang akrab disapa Buwas ini.

“Pramuka juga akan jadi yang terdepan dalam mencegah intoleransi, ujaran kebencian serta hoax yang belakangan kian marak,” tutupnya

DENPASAR – Pantaubali.com – Satu hari jelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana dan instansi terkait memastikan kesiapan pelaksanaan tes di Gedung BPSDM Provinsi Bali yang menjadi lokasi SKD CPNS Provinsi Bali Formasi tahun 2019, Senin (27/1).

Tampak hadir Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana, Kepala Kanreg X Denpasar, Bambang Hari Samasto, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, perwakilan kepolisian, kejaksaan, BPKP dan BKPSDM Kabupaten/Kota di Bali yang membuka formasi tahun 2019, yakni Denpasar, Buleleng, Jembrana dan Klungkung.

Sekda Dewa Indra mengatakan SKD di Provinsi Bali akan berlangsung mulai tanggal 28 Januari sampai 17 Februari 2020. Adapun jumlah peserta yang akan mengikuti ujian SKD sebanyak 36.193 orang dari 36.225 peserta yang lulus administrasi. Sebanyak 32 orang tidak mengikuti ujian karena memilih menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya. “tu dimungkinkan karena mereka sudah mengikuti TKD tahun lalu dan nilainya masih bisa dipakai,” kata Sekda Dewa Indra. Birokrat asal Kabupaten Buleleng ini menambahkan Pemprov Bali menyiapkan dua ruangan tes untuk 400 orang peserta setiap kloter ujian. “Dalam satu hari berlangsung lima kali tes atau dua ribu orang peserta,” ujarnya.

Sekda mengatakan pihaknya berupaya agar pelaksanaan tes benar-benar transparan dan akuntabel. Untuk itu ada tahapan yang ketat sebelum mengikuti ujian melalui pemeriksaan untuk memastikan yang tes bukan joki dan tidak membawa barang yang tidak diijinkan. “Seluruh tes mengikuti prosedur ketat yang ada. Kami berupaya menjamin tidak ada orang yang tidak berhak tiba di ruangan (tes-red) ini,” kata mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

Sekda Dewa Indra mengatakan soal CAT menjadi kewenangan BKN Denpasar. Namun Ia menjamin tidak ada kebocoran dan dengan sistem yang dimiliki BKN membuat soal peserta yang bersebelahan berbeda sehingga meminimalisir kecurangan. “Meski berdekatan soal pasti berbeda,” ujarnya.

Kepala Kanreg X Denpasar, Bambang Hari Samasto mengatakan hasil tes CAT bisa langsung dilihat di layar komputer dan bisa dicatat oleh peserta. Nilai itu juga akan langsung ditempel di papan pengumuman 15-30 menit setelah tes selesai. “Sekitar lima belas menit proses ngeprint dan menempel di papan pengumuman,” kata Bambang.

Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mengatakan pihaknya sudah menjalankan fungsi kontrol untuk mengawal pelaksanaan SKD kali ini. “Sampai saat ini yang kami lihat kami pantau langsung ini sudah bagus maksimal yang bisa dilakukan di Bali,” katanya. Ia berharap peserta mempersiapkan diri dengan baik dan hadir lebih awal. “Kalau terlambat tidak bisa masuk,” kata Adnyana.

DENPASAR – Pantaubali.com – Menyikapi kekhawatiran atas penyebaran virus corona, Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat membahas langkah antisipasi pencegahan penyakit yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok itu. Rapat yang dipimpin Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (27/1/2020) melibatkan unsur kesehatan kabupaten/kota, pariwisata, keamanan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai garda terdepan yang bertugas mendeteksi wisatawan yang masuk ke Bali.

Dalam kesempatan itu, Dewa Indra yang didampingi Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjana menegaskan bahwa hingga saat ini virus corona belum terdeteksi masuk Bali. Ia pun menyayangkan simpang siurnya pemberitaan yang menyebut keberadaan pasien suspect corona. “Inilah yang harus kita pahami bersama, jangan sembarangan nyebut suspect. Sebab secara medis untuk menyebut suspect ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Selain menunjukkan gejala fisik berupa demam, batuk, pilek nyeri tenggorokan dan pneumonia, seorang bisa disebut suspect corona bila punya riwayat ke China atau wilayah/negara yang terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala.

Selain itu, yang bersangkutan sempat kontak dengan kasus terkonfirmasi corona atau mengunjungi fasilitas kesehatan di negara dimana infeksi corona telah dilaporkan.

Meski hingga saat ini virus baru dengan kode 2019-nCoV belum terdeteksi masuk Bali, namun pihaknya tetap menyiapkan langkah pengendalian dan tata laksana penanganan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Saat ini ada sejumlah rumah sakit rujukan untuk penanganan corona yaitu RSUP Sanglah, RS Sanjiwani Gianyar dan Rumah Sakit Tabanan.

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra juga menyampaikan keprihatinan atas kemunculan virus baru yang beberapa pekan terakhir menyita perhatian dunia internasional. Bagi Daerah Bali, kemunculan penyakit ini tak hanya mengkhawatirkan dari sudut pandang kesehatan, namun akan berdampak pula bagi sektor pariwisata. Oleh sebab itu, Dewa Indra menekankan pentingnya optimalisasi upaya pencegahan agar penyakit ini jangan sampai masuk Bali. “Kita perketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan,” ucapnya.

Selain itu, ia sangat mengharapkan kerjasama media agar memberitakan kasus ini secara proporsional. Untuk mengatur lalu lintas informasi agar tidak simpang siur, Sekda Dewa Indra menunjuk Kadis Kesehatan Bali Ketut Suarjaya sebagai juru bicara yang bertugas memberi informasi terkait perkembangan virus corona di Daerah Bali.

Sementara itu, Kadiskes Bali dr. Ketut Suarjaya memaparkan situasi global virus corona hingga 25 Januari 2020 dengan jumlah kasus mencapai 1.320 dan telah tersebar di sejumlah negara yaitu China, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Australia, Nepal, Perancis dan Amerika Serikat. “Seluruh kasus yang terdata pernah ada riwayat perjalanan ke Wuhan. Bahkan perkembangan terakhir yang saya pantau semalam, kasusnya sudah mencapai 2019, tersebar di 14 negara,” imbuhnya.

Suarjaya menyebut, hingga saat ini belum ada vaksin untuk virus corona karena memang baru ditemukan tahun 2019. “Pengobatan yang dilakukan bersifat supportif sesuai dengan gejala yang ada,” tambahnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat penting untuk dioptimalkan saat ini. Terkait dengan upaya pencegahan, KKP Kelas I Denpasar telah menyiagakan thermal scanner di pintu masuk bandara dan pelabuhan.

DENPASAR – Pantaubali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meninjau lokasi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang akan dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk 152 Denpasar. Peninjauan pada Sabtu (25/1/2020) yang bertepatan dengan Tumpek Wariga ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tes CPNS.

Sekda Dewa Indra yang ditemui di sela-sela kegiatan peninjauan mengatakan bahwa ia ingin seluruh proses tes berjalan dengan baik, nyaman, transparan dan akuntabel. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh jajaran yang duduk di kepanitiaan memperhatikan seluruh sarana pendukung berfungsi dengan baik.

“Semuanya harus dicek dan dipastikan berfungsi dengan baik, mulai dari ruangan, komputer, jaringan, tempat duduk hingga pendingin ruangan. Saya ingin tak ada gangguan teknis yang mengganggu konsentrasi para peserta sehingga mereka dalam menunjukkan kemampuan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya kenyamanan para peserta, pihak panitia juga menyiapkan ruang tunggu yang layak bagi orang tua atau kerabat peserta tes CPNS. Di ruang tunggu yang disediakan, mereka bisa melihat langsung hasil tes putra, putri atau kerabat mereka. “Kami juga menyiapkan petugas kesehatan, parkir dan kantin yang memadai,” imbuhnya. Dewa Indra berharap, dukungan sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan sedemikian matang dapat meniadakan komplain dari peserta yang ikut tes.

Pada bagian lain, ia juga menyinggung komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang bersih dan transparan. Terkait dengan upaya mewujudkan transparansi, pihaknya menjamin pelaksanaan tes bebas dari joki karena panitia menerapkan sistem pengecekan identitas secara berlapis dan melibatkan unsur aparat keamanan dan penegak hukum.

“Semua akan dicek, mulai dari tanda pengenal dan wajah para peserta. Kami juga akan mengundang Komisi 1 DPRD Bali, Kejaksaan, Polda Bali, BPKP, Ombudsman dan Inspektorat untuk mengawal proses seleksi,” tandasnya.

Proses seleksi yang telah disiapkan melalui sistem sedemikian rupa diharapkan akan menghasilkan SDM berkualitas yang menggerakkan mesin birokrasi. “Kalau proses rekrutmennya sudah seperti ini, saya yakin ke depannya tak ada PNS yang gaptek,” ucapnya.

Menambahkan penjelasan Sekda Dewa Indra, Kepala BKD Ketut Lihadnyana menerangkan bahwa CAT penerimaan CPNS Pemprov Bali baru pertama kali dilaksanakan di BPSDM. “Sebelumnya sudah menggunakan CAT, tapi pelaksanaannya di Gedung BKN,” ungkapnya.

Lihadnyana menginformasikan, jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS kali ini sebanyak 36.193 yang akan bersaing untuk mengisi kebutuhan PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. “Untuk Provinsi Bali, pelamarnya mencapai 13 ribu lebih, sedangkan formasi yang tersedia sebanyak 676.Kebanyakan tenaga teknis yang kita butuhkan untuk mendukung program prioritas bapak gubernur,” terangnya. 

Dalam pelaksanaan tes kali ini, peserta akan dibagi dalam beberapa ruangan dengan satu sesi diikuti 400 peserta. Dalam sehari akan dilaksanakan lima sesi tes sehingga jumlahnya mencapai 2.000 peserta/hari. TKD CPNS akan dimulai pada Selasa (28/1/2020) yang akan diawali dengan pelamar untuk Pemprov.

“Karena pelamar berjumlah 13 ribu lebih, tes untuk Pemprov Bali akan memakan waktu 7 hari. Berikutnya dilanjutkan untuk peserta yang melamar untuk CPNS Kabupaten/Kota. Sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 21 hari,” ucap Lihadnyana seraya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRDnya ikut mengawal proses seleksi ini.

Senada dengan Sekda Dewa Indra, Lihadnyana menjamin proses seleksi CPNS akan bebas dari kehadiran joki. “Kalau berani, akan langsung ditangkap oleh aparat. Kami sudah siapkan proses berlapis dan masing-masing peserta membawa identitas dengan barcode yang berbeda antara satu dengan yang lain,” tambahnya.Dalamm peninjauan tersebut hadir pula Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Gede Pramana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) I Gede Darmawa, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi serta perwakilan dari OPD terkait.

DENPASAR – Pantaubali.com – Terkait isu penyebaran virus corona dari Tiongkok, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah melakukan beberapa langkah antisipasi secara dini. “Saat ini kita telah berkoordinasi dengam berbagai pihak untuk untuk melakukan deteksi dini guna mengangisipasi penyebaran virus di Bali.” Demikian dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa kepada awak media di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (22/1).

Salah satu langkah antisipatif menurutnya berupa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan otoritas Bandara Ngurah Rai untuk memasang alat pendeteksi suhu tubuh di pintu kedatangan. “Seperti yang kita ketahui bahwa virus tersebut memang berasal dari Tiongkok, jadi kita melakukan pengawasan intensif kepada wisatawan dari Negeri Tirai Bambu tersebut,” jelas Astawa.

Bahkan menurutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit di Bali baik RS Umum maupun swasta untuk selali siap jika ada wisatawan yang dicuriagi suspect menderita virus tersebut. “Jadi Dinas Kesehatan sudah bersurat ke Rumah Sakit, untuk selalu siap jika nanti ada wisatawan yang suspect virus terbut,” imbuhnya.

Untuk menyosialisasikan berbagai langkah antisipasi tersebut, Astawa juga mengaku telah mengirim edaran ke stake holder pariwisata, konjen-konjen yang ada di Bali serta industri pariwisata Bali. “Kami tidak ingin pelaku pariwisata menjadi resah keran isu ini. Bagaimana pun kita harus tenang agar pariwisata Bali tetap kondusif,” tambahnya. Ia juga mengaku langkah ini diambil untuk menghindari kesimpang siuran informasi di kalangan industri pariwisata. Sementara edaran ke konjen diharapkan bisa memberi pemahanan kepada wisatawan asing yang bukan berasal dari Tiongkok untuk tidak takut datang ke Bali.

Menanggapi tentang pembatasan wisatawan Tiongkok seperti yang diambil oleh Pemerintah Thailand, sampai saat ini Astawa mengaku belum mengambil langkah tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih menyambut wisatawan Tiongkok, apalagi nanti akan ada Festival Kintamani yang meceritakan tentang akulturasi budaya Bali dan Tiongkok. Hanya saja, Ia mengaku pihaknya tetap waspada dengan memasang alat pendeteksi dini tersebut, serta menurunkan personel untuk memeriksa wisatawan yang dicurigai. “Kita nanti akan pantau langsung di Bandara, dan akan memeriksa langsung wisatawan yang dicurigai suspect virus tersebut, jika mereka berkenan,” tandasnya.

Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan sudah bertemu dengan Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar. Ia mengaku bahwa pihak konjen sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan pelaku parowisata. Bahkan Partha Adnyana mengatakan, bahwa Konjen Tiongkok tidak masalah jika ada pembatasan wisatawan dari negaranya ke Bali. “Mereka tidak masalah dan mengerti jika kita membatasi wisatawan Tiongkok ke Bali jika masalah virus corona ini semakin besar dan lus seerti virus SARS dulu. Apalagi sebentar lagi adalah libur Imlek, banyak wisatawan Tiongkok yanh akan berkunjung ke Bali. Namun, semoga hal itu tidak sampai terjadi,” jelasnya.

Karema bagaimana pun market wisatawan Bali tidak hanya Tiongkok saja. Industri pariwisata dalam hal ini juga harus berpikir panjang demi kepentingan pariwisata Bali ke depan. “Kami tidak ingin karena masalah ini, banyak wisatawan dari luar Tiongkok yang enggan berkunjung ke Bali,” tandasnya

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata Prov Bali menyiapkan Rapergub tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Rapergub ini ke depannya diharapkan bisa mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak sehat antara pelaku usaha. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa dalam Focus Group Discussion (FGD) Rapergub tersebut di ruang rapat Soka, Dinas Pariwisata Prov Bali, Denpasar, Selasa (21/1).

“Salah satunya perang harga di tempat wisata yang terjadi akhir-akhir ini. Kita ingin menghindari itu karena bisa menghancurkan pariwisata kita,” ujar Astawa kepada awak media setelah pelaksanaan FGD.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya juga setuju dengan masukan beberapa asosiasi pariwisata untuk menetapkan standar harga minimum kepada industri, terutama saat low season. “Jadi ini seperti penetapan UMP atau UMR, kita akan tinjau setiap tahun, apakah standar harga masih layak atau perlu ditinjau lagi,” imbuhnya.

Untuk mempermudah penetapan tarif tersebut, Astawa mengaku setuju dengan usulan dari Kelompok Ahli serta asosiasi untuk tidak memasukkan angka tersebut ke Rapergub, namun ditambahkan di klausul saja. “Karena setiap tahun bisa berubah, jadi tidak usah dimasukkan ke Rapergub,” jelasnya.

Mengenai penambahan jumlah akomodasi di Bali, Astawa mengaku itu adalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan ijin. Naun, ia mengaki saat ini memang sedang terjadi oversuply untuk akomodasi. “Di sini kami memutar otak untuk menaikkan kunjungan wisatawan terlebih dahulu melalui program-program pariwista yang juga sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur, sehingga ketersediaan akomodasi tercukupi, bahkan ke depan tidak menutup kemungkinan perlunya menambah jumlah akomodasi,” bebernya.