DENPASAR – Pantaubali.com – Upaya Gubernur Bali mewujudkan kebijakan Bali Celan Energy mendapatkan respon positif dari Asian Development Bank (ABD). Hal itu disampaikan oleh Mr. Florian Kitt Energy Specialist, Energy Division, Southeast Asia Department, Asian Development Bank (ADB) di saat bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster  rumah dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis 13/02/2020.

Selain memberikan apresiasi positif, ADB juga memberikan bantuan teknis Program Clean & Sustainable Energy yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Gubernur Bali Wayan  Koster menyambut baik bantuan ini karena sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.  Terlebih saat ini telah dikeluarkan beberapa kebijakan terkait energi diantaranya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih serta Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“ Kami saat ini sedang menata pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Dimana pembangunannya harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal,” jelas Koster. Dikatakanya,

berangkat dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali pemerintah provinsi  Bali ingin mewujudkan alam yang bersih dan harmonis tentu lingkungan harus bersih, udara harus bersih.” Untuk itu kita menerapan kebijakan Bali energi bersih dan mandiri energy,” tandas Koster. Dijelaskanya, dalam konteks mandiri energi, Bali harus membangun pembangkit tenaga listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi baik untuk kebutuhan domestik (masyarakat bali) maupun mendukung kebutuhan industri jasa bidang pariwisata.

“Kami sedang sinkronkan kebijakannya dengan pemerintah pusat. Kami mohon dukungan Bappenas. Kami minta pembangkit listrik di Bali tidak lagi boleh menggunakan batubara, harus ramah lingkungan,” tambah Koster.

Menurutnya, kebutuhan energi akan meningkat seiring diberlakukannya kebijakan penggunaan kendaraan listrik dan kedepan penggunaan energi oleh masyarakat akan dikendalikan baik untuk sarana transportasi supaya mulai berubah dari kendaraan menggunakan bahan bakar minyak menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

Sementara itu Florian Kitt menyatakan kesiapanya mendukung implementasi dari kebijakan clean energy yang dimiliki Bali. “Untuk itu kami  meminta restu kepada Gubernur Bali untuk membantu Bali dalam program energi efisiensi yakni mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU) yang konvensional menjadi yang efisien,” tandasnya.

Energi efisiensi adalah pilihan yang paling murah untuk mengurangi emisi. Penggunaan teknologi yang efisien juga dapat mengurangi beban APBD, karena adanya pengurangan konsumsi listrik.

DENPASAR – Pantaubali.com – Wagub Tjok Ace mengajak semua insan yang bergerak di bidang pariwisata turut menjaga keberlangsungan alam sekitar dimana tempat terbangunnya sebuah destinasi yang bertujuan mendatangkan wisatawan.

Hal itu diungkapkan saat membuka FGD Kepariwisataan bersama alumni pasca sajana pariwisata, di Gedung Tirta Empul BI, Rabu 12/02/2020.

“Bali ini tidak bisa terus bertahan dalam pengembangan yang jalan ditempat dimana hanya mementingkan keuntungan pribadi (pemilik destinasi) saja, namun perlu tangan-tangan bijak yang menyiapkan datangnya wisatawan ke Bali dengan memperhatikan kualitas namun mampu menjaga keseimbangan alam, dengan kata lain kita mampu memberikan efek positif bagi masyarakat dan lingkungan setempat”,  tegasnya.

Menurutnya, destinasi pariwisata di dunia harus memperhatikan Sustainability yang ada, tidak hanya berdiri sendiri namun melibatkan semua pihak yang ada. Tidak hanya semata-mata harga tetapi harus memiliki manfaat secara ekonomi untuk semua pihak.

Penggunaan zona diterapkan dinas pariwisata Badung untuk membagi rata tanggung jawab dari fungsi dan oeruntukan, diantaranya jasa akomodasi, centra budaya dan centra pertanian adanya sinergitas yang meningkatkan kualitas layanan dimana terdapat prinsip bisnis yang harus diikuti.

Untuk mendatangkan wisatawan yang berkualitas maka perlu adanya perbaikan mutu dan kualitas destinasi yang disiapkan. Maka antara kesiapan dan yang dibutuhkan akan tercover dengan baik. Untuk tidak membuat wisatawan bingung untuk mengunjungi destinasi maka selain promosi yang harus terus di genjot, maka perlu adanya perhatian terhadap kebersihan toilet (khususnya), selain itu adanya penunjuk arah menuju destinasi atau obyek wisata. Sehingga kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan asing yang ingin di konsumsi dengan mudah dapat ditemui.

Selain itu adanya kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar juga menjadi hal urgent yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

Kode etik pariwisata agar tidak ada satu pelaku pariwisata pun yang  mendiskriminasikan touris atau wisatawan yang datang, baik mereka dari ekonomi atas ataupun ekonomi menengah. Karena wisatawan yang berkunjung memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan yang memuaskan juga.

Tidak ada pertentangan antara kuality dan juga kuantitas. Karena tujuan ke depan adalah “kualitas yang berkwantitas” atau “kwantitas yang berkualitas”, yang nantinya  mampu mencapai quality tourism dengan dukungan keseimbangan budaya, ekonomi, akomodasi dan juga pertanian yang menjaga keasrian lingkungan khususnya. Sehingga pembangunan tidak memberikan beban bagi masyarakat disekitarnya, namun mampu membangkitkan keseimbangan sosial, ekonomi dan budaya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan sustainability tourism adalah pariwisata yang mengandung konsep Tat Twam Asi yang berkaitan dengan sat Kerthi loka bali sehingga pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus berada sejajar dengan program pemerintah yang sedang dikembangkan.

Para peserta dalam FGD tersebut dintaranya berasal dari unsure pemerintah, Akademisi, Stakeholder/ Asosiasi, Komunitas, Tokoh Masyarakat .

DENPASAR – Pantaubali.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan usulan tiga Rancanga Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus untuk dibahas dan disahkan Dewan. Ketiga Raperda usulan itu meliputi Ranperta tentang Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Pengajuan usulan ketiga Raperda itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang dipimpin oleh ketuanya, Nyoman Adi Wiryatama di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar pada Rabu 12/02/2020.

Dalam pidatonya, Gubernur Koster mengatakan bahwa pengajuan usulan ketiga Ranperda ini bertujuan dalam rangka mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Menurut Gubernur Koster, pihaknya pula telah berhasil menyusun sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang yang telah diundangkan maupun dalam proses finalisasi.

“Produk hukum yang dibuat tidaklah berdiri sendiri, bukan regulasi parsial tapi regulasi menyeluruh. Kait-mengkait secara fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ungakpanya.
Dikatakan Gubernur Koster, penyusunan ketiga Ranperda dilakukan serius, oleh satu tim yang betul-betul memahami visi dan misi gubernur.

“Ini soal serius, karena kita ingin membangun suatu peradaban. Karena dalam sejarahnya, Bali adalah peradabannya dunia, suatu pusat peradaban dunia, berdasarkan sejarah dan hasil riset. Bali disebut sebagai Padma Bhuwana,” terangnya.

Pihaknya pun kemudian mengharapkan pimpinan dan anggota dewan agar mempunyai persepsi yang sama dalam konteks implementasi visi pembangunan daerah Bali.

“Kita akan bangkitkan kembali taksu (vibrasi)Bali betul-betul hidup kembali. Punya kekuatan untuk menarik kekaguman orang luar untuk datang ke Bali,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengungkap selama satu setengah tahun terakhir, Pemprov Bali telah berhasil menetapkan 33 kebijakan.
“Ada tiga Perda yang sudah diundangkan dan tujuh Ranperda. Ada enam belas Pergub sudah diundangkan, sedangkan tujuh Ranpergub masih menunggu giliran. Total ada 33 total kebijakan yang akan dicanangkan,” rincinya.

Di lain sisi, ia menilai ketiga Ranperda yang diajukan kali ini telah melalui proses persiapan penyusunan yang sangat matang, hingga siap untuk segera dibahas dan disahkan Dewan.

“Dukung Gubernur, dan yakin untuk ketiga Ranperda tersebut dapat diselesaikan oleh anggota Dewan selama satu setengah bulan,” pungkasnya

DENPASAR – Pantaubali.com – Pemprov Bali berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Untuk itu diperlukan perubahan perilaku, mindset dan waktu untuk mewujudkannya. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov Bali dengan Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu 12/02/2020.

Sekda Dewa Indra mengurai berbagai upaya peningkatan pelayanan publik telah dilakukan Pemprov Bali. Diantaranya dengan memastikan semua OPD di lingkungan Pemprov Bali telah memenuhi standar pelayanan publik.

“Peningkatan pelayanan serta kenyamanan daripada UPT Samsat, penerapan e-perizinan, serta tata kelola keuangan yang mengarah ke sistem digital sehingga tidak hanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat tetapi juga tidak ada temuan keuangan (nihil temuan keuangan),” ungkapnya.

Tak hanya itu, dari segi kepegawaian juga disederhanakan dengan menerapkan digitalisasi. Rekrutmen CPNS tahun ini dijamin bersih dan bebas KKN karena dilakukan secara transparan dan terbuka.

Kedepan, Sekda mengajak seluruh Kepala OPD untuk bersama-sama membangun pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang disegani masyarakat.

“Penandatangan komitmen yang dihadiri seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali ini  untuk meneguhkan apa yang sudah dilakukan dalam upaya perbaikan layanan public,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Perwakilan Bali Ahmad Alamsyah Saragih menyebut, pengawasan adalah upaya mencapai kerja pemerintah yang lebih baik.

“Ombudsman hadir sebagai mitra kerja pemerintah untuk bersama-sama membangun dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik,” terangnya.

Peran aparatur pelaksana pelayanan publik sangat penting untuk terus ditingkatkan, terutama komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Sinergitas terus ditingkatkan  dan bersama sama berkomitmen meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat. Sebaik-baiknya sistem ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam suatu instansi penyelenggara pelayanan, tanpa adanya komitmen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Alamsyah.