Selasa, 21 Juli 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 74

Pansus VII Minta Pemkab Kaji Ulang Sejarah Tabanan Barat

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Paripurna persetujuan 4 Ranperda di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (27/11/2025).
Rapat Paripurna persetujuan 4 Ranperda di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (27/11/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne, dan Mars Kabupaten Tabanan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tabanan dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/11/2025).

Melalui Ranperda tersebut, ditetapkan bahwa Hari Lahir Pemerintahan Kota Singasana jatuh pada 29 November. Kendati demikian, Pansus VII DPRD Tabanan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan segera melakukan kajian atas temuan sejarah baru di wilayah Tabanan Barat yang dinilai belum terakomodasi dalam naskah daerah.

Ketua Pansus VII DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menjelaskan bahwa penetapan 29 November didasarkan pada kajian tim ahli sejarah yang merujuk pada pengangkatan Arya Kenceng sebagai penguasa Tabanan.

“Tanggal 29 November, berdasarkan kajian para ahli sejarah, telah disepakati sebagai hari lahir,” kata Omardani seusai Rapat Paripurna, Kamis (27/11/2025).

Ranperda ini juga menegaskan kembali nama Ibu Kota Tabanan menjadi Singasana, mengacu pada nilai historis dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024. Adapun batas geografis Kota Singasana disepakati berada di wilayah tiga desa adat: Dajan Peken, Delod Peken, dan Dauh Peken.

Dalam laporannya, Pansus VII memberikan beberapa catatan kepada Bupati Tabanan, khususnya terkait adanya temuan sejarah baru yang belum tercantum dalam narasi sejarah resmi daerah.

Catatan tersebut merujuk pada keberadaan Prasasti Munduk Temu I, II, dan III yang berangka tahun 835 Saka, 944 Saka, dan 1000 Saka. Prasasti-prasasti itu menggambarkan kehidupan sosial dan perkembangan peradaban maju di kawasan Tabanan Barat yang selama ini kurang mendapat perhatian.

“Kami mendorong Pemkab Tabanan, melalui Dinas Kebudayaan dan BRIDA, agar segera melakukan kajian serta penelitian mendalam terkait potensi dan nilai sejarah di wilayah Tabanan Barat, sehingga dapat memperkaya khazanah sejarah dan budaya Kabupaten Tabanan,” tegas Omardani.

Omardani menutup dengan harapan bahwa Ranperda ini mampu menguatkan identitas daerah.

“Kami berharap Ranperda ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan kultural, sehingga mampu memperkokoh jati diri Kabupaten Tabanan sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,  Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM),” ujarnya. (ana)

Puluhan IKM/UMKM Hadir di Pameran HUT ke-532 Kota Singasana

Penulis
Pantau Bali
-
Pembukaan pameran IKM/UMKM di HUT ke-532 Kota Singasana di kawasan Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (26/11/2025).
Pembukaan pameran IKM/UMKM di HUT ke-532 Kota Singasana di kawasan Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (26/11/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pameran IKM/UMKM turut memeriahkan HUT ke-532 Kota Singasana. Pameran ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tabanan.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (26/11/2025), dibuka langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

Dalam penyelenggaraan pameran tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dekranasda Kabupaten Tabanan menyediakan ruang bagi 53 peserta pameran IKM/UMKM dari berbagai bidang.

Partisipan diharapkan menampilkan produk unggulan terbaik. Mulai dari kerajinan endek, busana beserta aksesori fashion, hingga beragam kuliner khas Tabanan yang merepresentasikan identitas daerah.

Tidak hanya itu, pameran juga diwarnai dengan partisipasi komunitas peduli lingkungan yang membawa misi edukatif bagi masyarakat. Sehingga, ajang ini bukan hanya ruang promosi tetapi juga sarana membangun kesadaran bersama yang berkelanjutan.

Kehadiran berbagai elemen ini juga menjadikan pameran semakin kaya warna dan makna yang menunjukkan kekuatan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam memajukan produk daerah.

Bupati Sanjaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku usaha dan pengrajin lokal. Menurutnya, kreativitas dan semangat mereka adalah kekuatan besar dalam membangkitkan perekonomian daerah.

“Ajang seperti ini penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan membuka peluang baru bagi masyarakat Tabanan,” ujar politisi asal Dauh Pala itu.

Lebih lanjut, Sanjaya menegaskan keberadaan pameran seperti ini memiliki peran strategis dalam mempertahankan eksistensi produk lokal di tengah persaingan pasar.

Pemerintah, jelasnya akan terus hadir memberi ruang, dukungan, dan fasilitas agar IKM/UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyambut baik dan menyampaikan syukur atas terselenggaranya pameran ini. Bukan hanya sebagai media, namun juga sebagai bentuk apresiasi, sarana berekspresi dan ruang kreatif bagi pelaku usaha lokal.

“Saya berharap ajang ini tidak hanya menjadi tempat promosi, tetapi juga ruang bagi IKM/UMKM Tabanan untuk unjuk gigi, berekspresi, dan menunjukkan karakter produk mereka dengan gaya masing-masing,” ucapnya.

Menurut Bunda Rai, wadah seperti ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan diri pelaku usaha serta membuka kesempatan kolaborasi yang lebih luas, baik dengan pemerintah maupun antarpegiat industri kreatif.

Dengan demikian, produk lokal Tabanan dapat terus naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih besar guna meningkatkan daya saing daerah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan terselenggaranya pameran IKM/UMKM ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan menginginkan geliat ekonomi masyarakat terus meningkat bersamaan dengan perayaan HUT ke-532 Kota Singasana.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi perkembangan industri lokal, agar masyarakat Tabanan semakin maju sebagai daerah yang kreatif dan berdaya saing, tentunya dalam menyempurnakan Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). (rls) 

Menuju Zero Blank Spot, Telkom Siap Pasang CCTV Seluruh Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar, Kamis (28/11/2025).
Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar, Kamis (28/11/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali berkerjasama sama dengan PT Telkom Indonesia dalam memperkuat transformasi digital daerah.

Pada Kamis (27/11/2025), Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong kolaborasi dalam penguatan konektivitas, keamanan informasi, hingga pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, menyampaikan Telkom berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai program digitalisasi.

Ia mengawali penyampaian dengan memperkenalkan diri, sekaligus menyampaikan kebanggaannya dapat bertemu kembali dengan seniornya sesama alumni ITB.

“Telkom terus mengembangkan konektivitas, teknologi, hingga platform digital berbasis AI. Kami investasi besar dalam talenta dan teknologi, dan memerlukan inisiatif dari pemerintah untuk menguatkan ekosistem ini. Kami akan mendukung penuh,” ujar Veranita.

Dalam audiensi tersebut, Telkom menegaskan dukungan untuk berbagai proyek strategis Pemprov Bali, termasuk Turyapada Tower, yang dianggapnya sebagai infrastruktur komunikasi satu-satunya di dunia yang berdiri pada ketinggian dengan panorama alam yang luar biasa.

“Kami mendukung sepenuhnya Turyapada Tower, termasuk aspek transmisi bersama Kominfos Bali. Untuk rencana pengembangan planetarium di kawasan tersebut, kami juga siap berkolaborasi,” jelas Veranita.

Telkom juga tengah menyiapkan rencana pemasangan CCTV di seluruh Bali sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu daerah.

Pilot project telah berjalan, memanfaatkan teknologi AI yang mampu melakukan deteksi kebencanaan secara real time, termasuk ketinggian air, potensi longsor, dan data lingkungan lain yang dapat dikirim langsung ke command center.

“Langkah-langkah ini akan kami follow up bersama Telkom pusat,” tambahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif komitmen Telkom dan meminta sinergi diperkuat secara terstruktur bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali.

“Kita arahkan Telkom untuk memperkuat kolaborasi dengan Kominfos Bali. Apa yang perlu didukung Telkom agar digitalisasi dan sistem informasi Bali semakin baik, silakan dirancang dengan matang dan dilanjutkan melalui koordinasi teknis,” tegas Gubernur.

Gubernur Koster juga menekankan ambisi besar Bali untuk mencapai zero blank spot, yakni cakupan sinyal 100 persen di seluruh wilayah Bali, termasuk siaran televisi yang dapat menjangkau seluruh pulau tanpa terkecuali.

“Target harus jelas. Kita upayakan bersama agar Bali zero blank spot dan sinyal menjangkau seluruh wilayah. Siaran TV juga harus bisa diterima masyarakat di seluruh Bali,” ujarnya

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfos Bali, Gede Pramana, yang akan menjadi penghubung teknis dalam tindak lanjut kerja sama digital antara Pemprov Bali dan PT Telkom Indonesia. (rls)

Tiga Tersangka Korupsi Beras Perumda Tabanan Jalani Sidang Pembacaan Surat Dakwaan

Penulis
Pantau Bali
-
Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan beras Perumda Dharma Santhika Kabupaten Tabanan tahun 2020–2021 menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Denpasar Kamis (27/11/2026).
Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan beras Perumda Dharma Santhika Kabupaten Tabanan tahun 2020–2021 menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Denpasar Kamis (27/11/2026).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan beras Perumda Dharma Santhika Kabupaten Tabanan tahun 2020–2021 menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (27/11/2026).

Ketiganya yakni I Putu Sugi Darmawan, S.T., M.M., sebagai Direktur Utama Perumda Dharma Santhika Periode 2017 – 2021; I Ketut Sukarta sebagai Ketua DPC Perpadi 2017 – 2022; dan I Wayan Nonok Aryasa, S.H. sebagai Manager Unit Bisnis Ritel Periode 2020 s.d 2021 sekaligus Plt. Direktur Utama Perumda Dharma Santhika Periode Januari 2021 – April 2021.

Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memaparkan para terdakwa diduga bersama-sama memperkaya pihak lain, yaitu anggota penggilingan padi yang tergabung dalam DPC Perpadi Tabanan periode 2017–2022, dengan total keuntungan mencapai Rp1.851.519.957,40.

Jumlah tersebut merupakan selisih dari harga beras yang dibayarkan ke penyosoh sebesar Rp18.218.635.690,00 dibandingkan dengan harga beras pada tingkat penggilingan sebesar Rp16.367.115.732,60.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga telah diperkuat melalui Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali pada 24 Juli 2025, dengan nilai kerugian yang sama, yakni Rp1.851.519.957,40.

Dalam dakwaan primair, Jaksa menjerat ketiganya dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Secara subsidair, mereka didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor jo ketentuan yang sama.

Majelis hakim yang memimpin persidangan diketuai Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., dengan hakim anggota Nelson, S.H., dan Imam Santoso, S.H., M.Si. Para terdakwa didampingi penasihat hukum Hari Wantono, S.H., M.H. Dalam persidangan, mereka tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa.

Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum. Sidang pun ditunda dan dilanjutkan kembali pada Kamis (4/12/2025) mendatang dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Penuntut Umum. (ana)

Ketua DPRD Tabanan Minta Pembahasan Skema Pengelolaan Tanah Lot Wajib Libatkan Semua Pihak

Penulis
Pantau Bali
-
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa.

PANTAUBALI.COM, TABANAN — Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, menyebut usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mengenai skema pengelolaan baru Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot oleh Perumda Sanjayaning Singasana masih dalam tahap usulan dan pembahasan awal melalui rapat.

Meskipun demikian, ia menegaskan anggota DPRD Tabanan, terutama Panitia Khusus (Pansus VIII) akan melakukan kajian mendalam dengan melibatkan semua pihak terkait, baik itu pengempon pura, pengelola DTW, hingga masyarakat sekitar.

Untuk itu, DPRD meminta waktu untuk melakukan pengkajian lebih mendalam sebelum memutuskan sikap.

“Dari konsep yang ditawarkan eksekutif, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun ini baru rapat awal dan usulan. Kami belum sempat berkoordinasi dengan para pihak,” ujar Arnawa usai memimpin Rapat Paripurna persetujuan empat Ranperda, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, sinkronisasi dengan seluruh unsur terkait, antara pemerintah kabupaten, masyarakat serta pengempon atau pengelola pura di kawasan Tanah Lot menjadi hal penting sebelum rancangan dilanjutkan.

“Kami masih mengkaji. Nanti akan kami sampaikan perkembangan ketika sudah melakukan pendekatan dan rapat lanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pansus VIII, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menilai pembahasan harus dipercepat agar tidak menimbulkan persoalan besar ketika masa PKS berakhir pada 17 November 2026 mendatang.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait status pengelola DTW Tanah Lot yang hingga kini belum berbadan hukum, sehingga berpotensi memunculkan masalah baru. “Jika ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan persoalan baru justru muncul,” ujarnya.

Eka menegaskan, DPRD akan memastikan tidak terjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) serta menjaga kesepakatan dalam PKS sebelumnya tetap menjadi acuan.

Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyiapkan peta jalan (road map) dan kajian lengkap, mengingat Tanah Lot merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.

“Harus ada kajian lengkap. Jangan sampai pendapatan justru turun ketika skema baru diterapkan,” pungkasnya. (ana)

Eksekutif – Legislatif Tabanan Sepakati Empat Ranperda

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Paripurna persetujuan 4 Ranperda di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (27/11/2025).
Rapat Paripurna persetujuan 4 Ranperda di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (27/11/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan (eksekutif) dan DPRD Tabanan (legislatif) menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Kamis (27/11/2025). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota bersama antara eksekutif dan legislatif.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan turut dihadiri Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya serta Wakil Bupati I Made Dirga.

Empat Ranperda yang disetujui tersebut meliputi Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026; Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2055; Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; serta Ranperda tentang Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne, dan Mars Kabupaten Tabanan.

Sebelum disahkan, keempat rancangan peraturan daerah itu telah melalui serangkaian kajian serta pembahasan antara anggota DPRD Tabanan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan organisasi perangkat daerah terkait.

Plt. Sekretaris DPRD Tabanan I Made Agus Hartawiguna dalam laporannya menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam Ranperda APBD 2026 dirancang sebesar Rp 2,078 triliun lebih. Jumlah ini turun Rp 158,634 miliar atau 7,09 persen dibandingkan APBD Induk 2025.

Belanja daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp 2,151 triliun lebih, turun Rp 161,575 miliar atau 6,98 persen dari APBD Induk 2025.

Ia menegaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tabanan.

“Badan Anggaran berharap pemenuhan anggaran mandatori seperti belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dialokasikan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan,” ujarnya.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan bahwa dengan pendapatan sebesar Rp 2,078 triliun lebih dan belanja Rp 2,151 triliun lebih, RAPBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp 73,827 miliar lebih. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.

Meski menghadapi tantangan fiskal, Pemkab Tabanan menegaskan komitmennya tetap menjalankan agenda pembangunan daerah.

“Keempat Ranperda tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan visi pembangunan Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan: Tabanan Era Baru Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” tegas Sanjaya. (ana)

Ratusan Petani Milenial Tabanan Ikuti Bimtek Penguatan Sektor Pertanian

Penulis
Pantau Bali
-
Bimtek dan sarasehan Petani Muda Milenial di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Kamis (27/11/2025).
Bimtek dan sarasehan Petani Muda Milenial di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Kamis (27/11/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ratusan petani muda milenial di Kabupaten Tabanan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan sarasehan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Kamis (27/11/2025).

Bimtek diikuti oleh sekitar 150 orang petani muda yang telah berkarya di sektor pertanian serta 77 peserta dari kalangan pelajar, sehingga total peserta mencapai 222 orang.

Sarasehan menghadirkan narasumber dari sektor pertanian komoditas padi, kopi, dan kakao, serta perbankan dari BPD Tabanan.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengatakan, petani muda milenial adalah harapan baru bagi masa depan pertanian di Tabanan, yang dikenal sebagai lumbung pangan Bali.

“Petani Tabanan adalah penjaga keseimbangan, bukan hanya penyedia pangan, tetapi juga pelestari budaya dan alam. Namun tantangan sektor pertanian hari ini sangat besar, mulai dari alih fungsi lahan, biaya produksi, hingga perubahan iklim,” ujarnya di sela-sela acara.

Menurutnya, partisipasi generasi muda yang menguasai teknologi merupakan kunci keberlanjutan sektor pertanian.

Ia mendorong para peserta untuk memanfaatkan berbagai inovasi seperti pertanian presisi, digital farming, pengolahan hasil, hingga pemasaran berbasis platform digital.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Tabanan I Made Subagia mengungkapkan, kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian serta mendorong semangat kewirausahaan di sektor tersebut.

“Tantangan terbesar saat ini adalah minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian, sementara sebagian besar petani kita sudah lanjut usia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mendorong penguatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DPPA Dinas Pertanian Tabanan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp66.512.300, yang mencakup perlengkapan bimtek, makan minum, belanja natura, honor narasumber, serta sewa peralatan. (ana)

Gubernur Bali Minta Bupati/Walikota Tak Terbitkan Izin Pembangunan Hotel-Restoran dan Toko Modern Berjejaring

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala BPN Bali, yang disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, bertepatan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria, Rabu (26/11/2025).
Penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala BPN Bali, yang disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, bertepatan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria, Rabu (26/11/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta para bupati dan wali kota se-Bali untuk tidak lagi menerbitkan izin pembangunan hotel, restoran, dan toko modern berjejaring, terutama yang memanfaatkan lahan produktif.

Langkah ini diambil untuk menekan laju alih fungsi lahan serta mencegah pelanggaran tata ruang yang selama ini masih terjadi di Pulau Dewata.

Koster mengatakan, sebagai daerah tujuan pariwisata, Bali menjadi magnet bagi investor di sektor jasa. Namun, perkembangan itu diiringi berbagai penyimpangan tata ruang, termasuk pelanggaran sempadan pantai, sungai, tebing, hingga alih fungsi lahan produktif yang mencapai 600–700 hektare per tahun.

“Mengingat pada zaman dahulu tata ruang belum tertata, maka jika dinilai dengan aturan sekarang, banyak sekali yang masuk pelanggaran. Untuk itu kami sudah merancang peraturan daerah pengaturan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial, selaras dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan di Bali,” kata Koster.

Ia menegaskan, pemerintah kabupaten/kota tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan izin baru pembangunan hotel dan restoran yang memanfaatkan lahan produktif. Hal yang sama juga berlaku bagi toko modern berjejaring.

“Ke depan tidak boleh lagi terjadi pelanggaran tata ruang. Yang sudah terbangun akan dicarikan solusi terbaik agar tidak menimbulkan keresahan. Karena itu sosialisasi sangat penting,” ujar Koster.

Instruksi tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala BPN Bali, yang disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Acara berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, bertepatan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Nusron Wahid menegaskan, reforma agraria berdasarkan Perpres 62 Tahun 2023 bertujuan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan.

Implementasinya mencakup legalisasi aset dan redistribusi tanah untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan negara atas sumber daya agraria.

Kebijakan ini, kata Nusron, sejalan dengan Asta Cita Presiden yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, hingga pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Semua itu diarahkan untuk pembangunan berbasis desa, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan per kapita hingga level negara maju, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, serta penurunan emisi menuju energi bersih.

Nusron mengingatkan bahwa penyusutan lahan sawah nasional mencapai 60.000–80.000 hektare per tahun, atau 165–220 hektare per hari. “Hilangnya lahan sawah dapat mengancam ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah menetapkan peta lahan sawah dilindungi (LSD) berdasarkan lahan baku sawah (LBS) yang telah diverifikasi dan dikurangi HGB, PSN, serta perizinan seperti KKPR dan PBG.

Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, I Made Daging, juga menyampaikan bahwa pihaknya dan jajaran sedang melakukan penataan atau legalisasi aset, yakni melakukan pendampingan aset rakyat agar dapat di manfaatkan yang berkepentingan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Bali memiliki estimasi jumlah tanah sekitar 2,3 Ha tanah yang sudah terdaftar, dan yang sudah bersertifikat baru sekitar 84 persen dan ini menjadi konsen Gubernur Bali dan jajaran untuk segera ditindak lanjuti, sehingga 16 persen lagi mampu tuntas bersertifikat”.

Pada kesempatan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid didamping Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, I Made Daging melaksanakan launching Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB-NIK-NOP, serta penyerahan sertifikat Hak Guna Pakai kepada Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah 1 sertifikat. (rls) 

 

Rai Wahyuni Sanjaya Tekankan Peran Posyandu 6 SPM

Penulis
Pantau Bali
-
Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di American Cruise College, Sangulan, Kediri, Tabanan, Rabu (26/11/2025).
Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di American Cruise College, Sangulan, Kediri, Tabanan, Rabu (26/11/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Upaya memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat terus dilakukan Kabupaten Tabanan, salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang digelar di American Cruise College, Sangulan, Kediri, Tabanan, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sebagai narasumber utama.

Kegiatan turut diikuti oleh Sekretaris PKK Kabupaten Tabanan, jajaran Perangkat Daerah terkait, serta para perwakilan kader posyandu dari Kecamatan Penebel dan Kecamatan Tabanan.

Seluruh peserta hadir untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kini menjadi arah transformasi pelayanan di tingkat desa.

Dalam arahannya, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya menekankan pentingnya memahami konsep Posyandu 6 SPM sebagai pondasi baru dalam pelayanan masyarakat. “Posyandu 6 SPM ini harus kita pahami bersama. Saya terus mensosialisasikan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih mengenal program ini dan para kader semakin paham tugas-tugasnya,” ucapnya.

Ny. Rai Wahyuni juga menjelaskan, Posyandu 6 SPM merupakan program baru yang telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

Transformasi ini dikatakan memperluas cakupan pelayanan posyandu, yang sebelumnya berbasis kesehatan, menjadi mencakup enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

Lebih lanjut, Ia juga memaparkan bahwa para kader memiliki peran penting sebagai pencatat dan pengumpul informasi terkait permasalahan masyarakat.

“Nanti masyarakat bisa menyampaikan masalah dan aspirasinya. Tugas kader hanya mencatat, dan selanjutnya OPD terkait akan membantu menyelesaikan sesuai bidangnya. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka tahu bahwa posyandu sudah bertransformasi,” tegas Bunda Rai.

Ia juga menyebut bahwa pola kerja Posyandu 6 SPM sangat sejalan dengan program milik Bupati Tabanan yakni Bupati Ngantor di Desa atau akrab dikenal dengan Bungan Desa yang menerapkan sistem jemput bola.

Pelayanan ini diharapkan memberikan dampak nyata karena mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam kesempatan itu, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, juga menegaskan kembali komitmen Kabupaten Tabanan yang kini memiliki 832 posyandu.

“Semua sudah memiliki SK Posyandu 6 SPM. Yang penting sekarang adalah implementasinya. Jangan hanya berhenti pada SK, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan. Saya akan turun langsung memastikan pelaksanaannya, karena program ini luar biasa membantu masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang di PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Luh Gede Parwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus posyandu dalam memberikan pelayanan sesuai standar baru.

“Peserta berasal dari total 832 posyandu dengan jumlah kader 4.160 orang. Pada peningkatan kapasitas kali ini, setiap posyandu diwakili satu orang kader,” jelasnya.

Pelatihan kali ini dibagi menjadi lima tahap, yakni tahap pertama telah dilaksanakan pada 10 November 2025 melibatkan pengurus posyandu se-Kecamatan Kediri dan Baturiti dengan jumlah 178 peserta. Hari ini merupakan tahap kedua dengan peserta dari Kecamatan Tabanan dan Penebel sebanyak 216 orang.

“Kami berharap para kader dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, sehingga pelayanan di Posyandu semakin optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.  (rls)

Tingkatkan Pemahaman Genarasi Muda Soal Ogoh-Ogoh, Disbud Badung Gelar Workshop

Penulis
Pantau Bali
-
Workshop pembuatan ogoh-ogoh di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (26/11/2025).
Workshop pembuatan ogoh-ogoh di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (26/11/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung menggelar workshop pembuatan ogoh-ogoh di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (26/11/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh Sekaa Teruna dan Yowana se-Badung ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda, bahwa ogoh-ogoh tidak hanya sebagai karya seni, namun juga sarat filosofi.

Kepala Dinas Kebudayaan Badung, I Gde Eka Sudarwitha menjelaskan, workshop kali ini menghadirkan sejumlah narasumber antaranya AA Gede Agung Rahma Putra yang pendiri Pancer Langit, Marmar Herayukti, maestro ogoh-ogoh asal Denpasar, Nyoman Sungada, seorang pematung es yang karyanya telah mendunia, serta Arif Suciawan, kreator ogoh-ogoh asal Badung yang sudah dikenal luas. Kehadiran para narasumber ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas karya peserta.

“Workshop kali ini membahas empat materi utama. Pertama, teknik pembuatan ogoh-ogoh dari sisi konstruksi. Kedua, dari sisi karakter ogoh-ogoh. Kemudian ketiga, desain seninya. Serta terakhir, garapan keseluruhan karyanya nanti. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan para peserta,” ujarnya, di sela workshop.

Mantan Camat Petang itu menyatakan, pelaksanaan Lomba Ogoh-Ogoh Kabupaten Badung tahun 2026 akan tetap mengikuti kriteria tahun 2025, namun dengan sejumlah penyempurnaan. Penyempurnaan itu, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, termasuk penggunaan undagi atau kreator lokal asal Badung, dan sejumlah hal lainnya.

“Utamanya juga terkait dengan kedisiplinan peserta, agar betul-betul pembuatan ogoh ogoh dibuat oleh Sekaa Teruna dan Yowana, kemudian arsitek atau undaginya adalah dari Kabupaten Badung. Dengan demikian, dapat bermakna dan menjadi ruang kreatif bagi generasi muda, utamanya sekaa teruna dan yowana yang ada di kabupaten badung,” kata Sudarwitha.

Terkait lomba ogoh-ogoh tahun 2026, lanjutnya, tema lomba tetap menggunakan “Bhandana Bhuhkala”, yang bermakna pemurnian sifat-sifat keraksaan atau kala menjadi energi positif. “Tema ini bermakna agar energi negatif disomia untuk dimanfaatkan sebagai energi positif yang digunakan dalam melaksanakan atau mangarungi kehidupan,” ucap Sudarwitha. (jas)

1...737475...1,134Halaman 74 dari 1,134
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.