Rabu, 22 Juli 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 72

Wapub Dirga Apresiasi Semangat Gotong Royong Upacara Ngenteg Linggih di Desa Tista

Penulis
Pantau Bali
-
Upacara Mamungkah dan Ngenteg Linggih Ring Kayangan Ulu, Banjar Adat Dauh Pangkung, Desa Adat Tista, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Selasa (2/12/2025).
Upacara Mamungkah dan Ngenteg Linggih Ring Kayangan Ulu, Banjar Adat Dauh Pangkung, Desa Adat Tista, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Selasa (2/12/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Wakil Bupati I Made Dirga menghadiri undangan upacara Mamungkah dan Ngenteg Linggih Ring Kayangan Ulu, Banjar Adat Dauh Pangkung, Desa Adat Tista, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Selasa (2/12/2025).

Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan upacara adat yang puncaknya akan berlangsung pada 4 Desember mendatang, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian adat dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Tabanan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Dirga hadir bersama perwakilan Gubernur Bali, Ketua DPRD Tabanan beserta anggota, serta Forkopimcam Kerambitan dan Perbekel setempat.

“Saya mengapresiasi semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat dalam mempersiapkan rangkaian karya, yang dinilainya sebagai wujud nyata masyarakat Tabanan menuju visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” ujar Dirga.

Menurutnya, kekompakan masyarakat dalam menjaga tradisi bukan hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga memperkuat karakter dan jati diri daerah.

“Saya harap nilai-nilai kebersamaan ini terus terjaga, sehingga mampu menjadi landasan kuat bagi kemajuan Tabanan di masa mendatang,” ucap Dirga. (rls)

Sekda Badung Terima Kunker BKSAP DPR RI Penguatan Diplomasi Parlemen dalam Isu Ekonomi Biru

Penulis
Pantau Bali
-
Sekda Surya Suamba menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Puspem Badung, Selasa (2/12).
Sekda Surya Suamba menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Puspem Badung, Selasa (2/12).

PANTAUBALI.COM, – BADUNG  Bupati Badung diwakili Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba menerima kunjungan kerja (kunker) Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Puspem Badung, Selasa (2/12).

Kunker yang dipimpin Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat ini dalam rangka diskusi berkaitan dengan tema “Penguatan Diplomasi Parlemen Dalam Isu Ekonomi Biru Melalui Sinergi Dengan Pemerintah Daerah”.

Selain Sekda Badung dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait, kegiatan tersebut juga dihadiri pihak Badan Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa dan dari Desa Adat Kelan. Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan Sekda IB. Surya Suamba menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada delegasi BKSAP DPR RI yang telah memilih Kabupaten Badung sebagai objek kunjungan kerja.

Dijelaskan, ekonomi biru di Badung diterjemahkan sebagai pendekatan pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dengan kelestarian ekosistem dan penguatan budaya bahari. Hal ini merupakan transformasi dari eksploitasi menuju pemanfaatan lestari. Dari diskusi ini diharapkan adanya dukungan diplomasi BKSAP untuk menjadikan Badung sebagai percontohan integrasi pariwisata dan perikanan tradisional dalam forum parlemen dunia.

BKSAP diharapkan pula dapat menjembatani Pemkab Badung untuk mengakses hibah internasional guna proyek rehabilitasi mangrove, terumbu karang dan adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat pesisir. Selain itu mendapat dukungan legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengatakan, BKSAP adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang berperan melaksanakan diplomasi.

Tugas dari BKSAP yaitu membangun persahabatan antar parlemen, meningkatkan kerjasama multilateral melalui organisasi internasional dan memastikan keterlibatan DPR RI dalam berbagai forum global yang relevan bagi kepentingan nasional.

Dipilihnya badung sebagai kegiatan diplomasi ini, karena badung adalah salah satu contoh terbaik dari bagaimana isu ekonomi biru bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Di Badung juga terdapat wisata bahari sebagai penggerak ekonomi, hadirnya inovasi energi bersih serta perahu listrik di desa Kelan. “Badung menghadirkan pelajaran berharga bagi diplomasi parlemen.

Melalui forum ini kami juga ingin mendengarkan kontribusi dari akademisi dari kampus-kampus dalam riset kelautan,” tambahnya. Melalui pertemuan tersebut BKSAP berharap terjadinya dialog dua arah yang substantif, masukan dari daerah dapat memperkaya rekomendasi Panitia Kerja (Panja) yang sedang berjalan.

Juga sinergi jangka panjang antar parlemen, kampus dan masyarakat serta kembalinya pemahaman bersama bahwa agenda global akan berhasil bila terhubung dengan praktek dan kebutuhan lokal. (rls)

Masuki Puncak Musim Hujan, Bali Siaga Bencana Hidrometeorologi

Penulis
Pantau Bali
-
Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025-2026 di Provinsi Bali.
Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025-2026 di Provinsi Bali.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025-2026 untuk memperkuat kolaborasi kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan.

Apel ini merupakan tindak lanjut mandat Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan bencana akibat cuaca ekstrem.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Indra, menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah tugas negara yang harus dijalankan secara disiplin, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Sekda Dewa Indra menekankan, mandat nasional tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali. Ia menjelaskan bahwa mitigasi bencana telah lama menjadi kebijakan fundamental daerah melalui visi Nangun Sad Kerthi Loka Bali yang dirumuskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Visi tersebut bersumber dari nilai-nilai mulia Sad Kerthi (Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi) yang memuliakan jiwa manusia; laut dan pesisir; air; hutan dan lingkungan hidup; permukiman; serta alam semesta sebagai satu kesatuan ekosistem. Dalam konteks kebencanaan, nilai-nilai ini bermakna perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan dan ruang hidup masyarakat Bali.

Apel siaga ini sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kejadian bencana di Bali. Berdasarkan data BPBD kabupaten/kota yang dihimpun melalui Sistem Informasi Kebencanaan, sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2025 tercatat sedikitnya 50 kejadian bencana, didominasi cuaca ekstrem dan banjir, yang mengakibatkan 41 korban meninggal, 18 luka-luka, 812 warga mengungsi atau terdampak, kerusakan 1.463 bangunan, 129 jaringan jalan dan jembatan, serta luas lahan terbakar sekitar 76 hektare, dengan estimasi kerugian kurang lebih mencapai Rp145,4 miliar.

Dibandingkan dengan periode 2024, sepanjang Januari hingga akhir Desember 2024 tercatat 41 kejadian bencana yang menyebabkan 33 korban meninggal, 21 luka-luka, kerusakan 391 bangunan dan 1 jaringan jalan serta jembatan, pendistribusian air bersih sebanyak 1.604 ribu liter, serta luas lahan terbakar 295,33 hektare dengan estimasi kerugian sekitar Rp11,8 miliar. Data komparatif ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi di Bali tidak hanya meningkat frekuensinya dari tahun ke tahun, tetapi juga semakin besar dampaknya terhadap keselamatan, sosial ekonomi, dan infrastruktur masyarakat.

Memasuki Desember 2025 hingga Februari 2026, curah hujan diprediksi terus meningkat dengan puncak musim hujan pada Januari-Februari. Karena itu, kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor perlu diperkuat di seluruh wilayah Bali. Sejumlah daerah dataran rendah dan bantaran sungai di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana berpotensi terdampak banjir, sementara kawasan perbukitan seperti Bangli, Karangasem, Buleleng, Tabanan, dan sebagian Gianyar perlu mewaspadai risiko longsor saat hujan berintensitas tinggi.

Sekda menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait kesiapan personel dan peralatan, jalur komunikasi, tempat evakuasi, serta respons cepat ketika muncul tanda-tanda awal bencana. Dalam kesempatan tersebut, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Gede Teja, menyampaikan, seluruh unsur penanggulangan bencana telah berada dalam status siap operasi.

Seluruh armada, personel TRC, instansi teknis terkait, relawan, dan pecalang disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila cuaca ekstrem memicu insiden di lapangan. Kalaksa menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan untuk menimbulkan kekhawatiran publik, tetapi agar masyarakat merasa aman karena pemerintah hadir sebelum bencana, bukan hanya setelah bencana terjadi.

Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota mempercepat normalisasi drainase dan pembersihan sungai, memastikan kesiapan jalur evakuasi, serta memperkuat saluran komunikasi risiko kepada masyarakat terutama di wilayah rawan.

Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di sungai, tebing, dan kawasan pesisir perlu dihindari selama hujan deras. Warga di daerah rawan diminta segera mengungsi jika situasi memburuk, serta melapor ke layanan darurat bila menemukan potensi bahaya.

Sekda menutup apel dengan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas tertinggi, dan hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, media, dan masyarakat, Bali dapat melewati puncak musim hujan secara aman dan terkendali. (rls)

 

Kader PKK Desa Petandakan Didorong Ciptakan Kuliner Lokal Khas Desa

Penulis
Pantau Bali
-
Aksi Sosial TP PKK “Menyapa dan Berbagi” di Gedung Serbaguna Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Selasa (2/12/2025).
Aksi Sosial TP PKK “Menyapa dan Berbagi” di Gedung Serbaguna Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Selasa (2/12/2025).

PANTAUBALI.COM, BULELENG – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Putri Swastini Koster, mendorong kader PKK Desa Petandakan untuk meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan kuliner lokal khas desa. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Aksi Sosial TP PKK “Menyapa dan Berbagi” di Gedung Serbaguna Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Selasa (2/12/2025).

Dalam arahannya, Ibu Putri Koster menekankan pentingnya desa memiliki identitas kuliner yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik sekaligus memperkuat potensi ekonomi lokal. Ia pun mengusulkan agar warga mengolah dodol durian Petandakan sebagai kuliner khas setempat.

“Desa Petandakan belum memiliki kuliner khas. Saya meminta warga untuk mulai mengembangkan dodol durian sebagai makanan lokal yang dapat terus dipertahankan dan dikembangkan ke depannya,” ujarnya.

Selain mengangkat kuliner lokal, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik. Menurutnya, perilaku hidup bersih mencerminkan karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

“Kita tidak bisa membiarkan sampah menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Mulailah mengelola sampah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar,” tegasnya. Melalui tagline “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain”, PKK Provinsi Bali terus mengkampanyekan pengelolaan sampah sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 dan berbagai regulasi turunannya, termasuk Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Dalam kesempatan yang sama, Ibu Putri Koster yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali memaparkan transformasi posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Kini posyandu ditetapkan sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, dan sosial. Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Wardhany Sutjidra, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan TP PKK Provinsi Bali.

Bantuan dinilai sangat membantu masyarakat, terutama warga yang memiliki masalah kesehatan. Dalam aksi sosial tersebut, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan 50 paket bantuan berisi 3 kilogram beras, dua krat telur, serta susu sesuai usia dan kebutuhan penerima. Kegiatan turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah Provinsi Bali dan sejumlah OPD Kabupaten Buleleng, termasuk perwakilan RS Mata Indera dan RS Bali Mandara. (rls)

Transaksi HUT Kota Singasana Capai Rp4 Miliar

Penulis
Pantau Bali
-
Stand UMKM di perayaan HUT ke-532 Kota Singasana.
Stand UMKM di perayaan HUT ke-532 Kota Singasana.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Serangkaian perayaan HUT ke-532 Kota Singasana yang berlangsung selama November 2025 memberikan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan.

Sekitar 200 UMKM yang tergabung dalam Organisasi UMKM Jayaning Singasana mendapatkan fasilitas untuk berjualan secara bergilir di setiap agenda kegiatan.

Nilai transaksi dari UMKM dan IKM yang terdaftar pun diperkirakan sangat fantastis yakni mencapai Rp4 miliar selama satu bulan penuh pelaksanaan kegiatan.

“Itu baru dari UMKM dan IKM yang terdata. Belum termasuk penjualan dari sektor otomotif, baju distro, sparepart, burung perkutut, dan lainnya,” kata Ketua Panitia HUT ke-532 Kota Singasana, I Gusti Made Darma Ariantha, Selasa (2/12/2025).

Ia menyebut, tujuan utama dari dilibatkannya UMKM dalam rangkaian perayaan bukan sekadar meningkatkan omzet, melainkan mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Yang diharapkan adalah keberlanjutan UMKM dan IKM ke depannya sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Kita ingin menciptakan dampak kompleks dari kegiatan UMKM dan IKM. Pemkab menyediakan ruang untuk memperkenalkan UMKM dan IKM Tabanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak panitia bersama tim akademisi saat ini masih menyusun laporan detail transaksi beserta analisis dampaknya.

Kajian tersebut akan menjadi rujukan penyelenggaraan HUT Kota Singasana tahun berikutnya, agar kehadiran UMKM benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi lokal. (ana) 

Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 Pemkab Badung Raih Penghargaan Layanan Pendidikan

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bekerja sama dengan Tempo Media Group, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12). Pada kesempatan ini, Pemkab Badung meraih Penghargaan Kategori Pelayanan Publik – Perbaikan Akses Layanan Pendidikan pada Aspek Fiskal Tinggi Tingkat Kabupaten.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti kepada Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta.

Wabup Bagus Alit Sucipta yang ditemui seusai acara mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Mendagri Tito Karnavian beserta jajaran serta Tempo Media Group atas penilaian yang objektif kepada pemerintah daerah se-Indonesia. Ia juga berterima kasih karena Badung telah diberikan penghargaan dalam upaya menguatkan layanan akses pendidikan.

  1. “Penghargaan ini bukan hanya dalam bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami di Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Kami akan terus memperkuat alokasi fiskal, memperluas akses, serta memastikan seluruh peserta didik di Badung mendapatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang terbaik. Ini adalah bagian dari komitmen kami mewujudkan Badung sebagai daerah yang mandiri, unggul, maju dan sejahtera” ujarnya. (rls)

Pansus TRAP DPRD Bali Tutup 13 Bangunan Melanggar di Jatiluwih

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP Bali melakukan sidak ke kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Selasa (2/12/2025).

Sidak ini bertujuan untuk meninjau 13 bangunan restoran yang melanggar tata ruang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di subak sawah Jatiluwih.

Hasil dari sidak ini, anggota Pansus TRAP, Satpol PP Bali serta Kabupaten Tabanan sepakat untuk menutup sementara 13 bangunan yang melanggar itu.

Nantinya bangunan tersebut akan dibongkar untuk dikembalikan fungsi lahannya seperti semula sebagai lahan pertanian. Bahkan per tanggal 1 Desember 2025 kemarin, Pemda Tabanan telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke 3 untuk ke-13 bangunan melanggar ini.

Adapun 13 bangunan itu yakni  Villa Yeh Baat, The Rustic/Sunari Bali, Warung Manalagi, CataVaca Jatiluwih, Warung Wayan, Giri e-Bikes Jatiluwih, Warung Manik Luwih, Gong Jatiluwih, Warung Mentig Sari, Anantaloka, Warung Krisna D’Uma Jatiluwih, Warung Nyoman Tengox, dan Agrowisata Anggur.

Tiga diantaranya yakni Sunari Bali yang sebelumnya bernama The Rustic Bali, Warung Mentig Sari dan Gong Jatiluwih Resto dilakukan sementara secara simbolis dengan dipasangi garis polisi di sekitar bangunan.

Penutupan sementara juga dilakukan di bangunan restoran yang baru berdiri di sisi timur kantor DTW, yang mencaplok sepadan jalan. Selain itu, tiga bangunan pendukung restoran yang berdiri di pinggir lahan sawah sepanjang jalan menuju kantor DTW juga ditutup dan dipasangi garis polisi.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Suparta mengatakan, tujuan dilakukan kegiatan sidak adalah untuk menegakkan aturan tata ruang serta mempertahakan kawasan Subak Sawah Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

“Kami sepakat bangunan yang beridiri di LSD dan LP2B harus disterilkan. Sebagai langkah awal, kami lakukan penutupan sementata karena SP 3 sudah dikelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan per 1 Desember kemarin dan selanjutnya dilakukan pembongkaran. Selanjutnya akan dikembalikan fungsinya seperti semula,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali itu menyebut, selain ke-13 bangunan yang ditutup itu, anggota pansus TRAP juga menerima aduan masyarakat (dumas) adanya lima pelanggaran tata ruang lain di kawasan Jatiluwih.

Aduan itu salah satunya aktifitas melukat di tempat suci milik subak desa adat, namum sekarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Kami akan panggil pengelolanya agar hak pemanfaatan diberikan kepada yang berwenang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi mengatakan, sebagai tindak lanjut, pemilik dari 13 bangunan yang melanggar ini akan dipanggil ke untuk memastikan agar SP 1,2, dan 3 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan benar-benar ditindaklanjuti secara tuntas sesuai aturan yang berlaku.

“Tindak lanjutnya agar benar-benar lahan yang dilanggar ini fungsinya kembali seperti awal,” tegasnya.

Ia berharap, pembongkaran serta pembersihan bangunan-bangunan yang melanggar ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan agar fungsi lahan bisa kembali seperti semula. “Diluar 13 bangunan tersebut kemungkinan masih ada bangunan lain yang tercecer dan melakukan pelanggaran namun belum terdata,” tambahnya.

Terkait target pembongkaran ke 13 bangunan ini, Darmadi belum bisa memastikan waktu eksekusi sebab pihaknya harus melakukan koordinasi lagi dengan pemerintah kabupaten serta pemilik bangunan.

“Kami juga minta bantuan dari pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan dulu sebelum dilakukan pembongkaran,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila mengatakan, temuan 13 bangunan melanggar ini sejak berlangsung event World Water Forum di Kawasan Subak Jatiluwih sekitar Mei 2024. Temuan ini menjadi catatan karena akan berdampak pada pencabutan status subak jatiluwih sebawai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Untuk menyikapi temuan itu, pihaknya dalam hal ini tim informasi tata ruang (ITR) bersama jajaran terkait di Pemda Tabanan melakukan langkah penegakan regulasi jika adanya temuan pelanggaran.

“Kami telah lakukan pertemuan untuk membahas temuan itu dan memang benar ditemukan adanya beberapa pelanggaran tata ruang. Atas hal itu kami lakukan langkah pendekatan dengan masyarkat pemilik bangunan, administrasi serta peringatan hingga sampai keluar surat peringatan (SP) 3 ini,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pansus TRAP akan memanggil ke-13 pemilik bangunan serta pemilik bangunan lainnya yanh ditemukan melanggar saat sidak untuk koordinasi lebih lanjut terkait hasil temuan dan langkah pembongkaran. (ana)

Jalur Denpasar-Gilimanuk Berlubang, Arus Lalu Lintas Dilakukan Buka Tutup

Penulis
Pantau Bali
-
Jalan berlubang di jalur denpasar-gilimanuk tepatnya di Jembatan Payan Br. Dinas Payan, Desa Adat Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
Jalan berlubang di jalur denpasar-gilimanuk tepatnya di Jembatan Payan Br. Dinas Payan, Desa Adat Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.

PANTAUBALI.COM.M, TABANAN – Jalur nasional Jurusan Denpasar-Gilimanuk tepatnya di dekat Jembatan Payan, Banjar Dinas Payan, Desa Adat Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan berlubang.

Lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman 2 meter itu terlihat menganga sejak Selasa (2/12/2025) pagi.

Salah seorang warga bernama Nyoman Agus Suriawan mengatakan, jalan sudah mulai cekung, atau tanda-tanda ambles sedikit demi sedikit sudah terlihat sejak sebulan lalu.

“Selasa pagi tadi jebol. Penyebab jebol karena tergerus air hujan sehungga lapisan tanah ambles,” jelasnya.

Ia nenyebut, akibatnya jalan tidak bisa dilalaui dan arus lalu lintas dilakukan buka tutup oleh pihak kepolisian untuk menghindari kemacetan panjang.

“Dari Dinas PUPR dan kepolisian sudah ke lokasi. Saya belum dapat info pengerjaan perbaikan mulai kapan,” jelas Agus Suriawan yang juga Perbekel Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Selemadeg I Wayan Budiarsana mengatakan, jalan jebol sudah mendapat penanganan perbaikan. Lubang itu timbul akibat tanah dibawahnya tergerus air dan sebelumnya sudah terlihat sisa lubang kemarin.

“Saat ini tinggal diurug saja dan segera selesai. Syukurnya beton jalan masih bagus. Namun karena ada truk mogok karena as panjang patah sehingga memperparah macet,” jelasnya. (ana)

Mulai 2026, TPA Mandung Hanya Terima Sampah Terpilah

Penulis
Pantau Bali
-
Pengurugan TPA Mandung, Tabanan.
Pengurugan TPA Mandung, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – TPA Mandung, di Kecamatan Kerambitan, Tabanan, dipastikan tidak lagi menerima pembuangan sampah secara open dumping atau pembuangan terbuka tanpa proses pemilahan dan pengolahan.

Mulai akhir Desember 2025, sistem tersebut dihentikan dan diganti dengan pola controlled landfill, yakni pembuangan sampah yang telah melalui proses pemilahan.

Perubahan sistem ini diterapkan sebagai tindak lanjut aturan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan aturan ini, Pemkab Tabanan wajib memastikan sampah yang masuk ke TPA sudah dipilah dari sumbernya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Ekayana, mengatakan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi sebelum TPA Mandung resmi hanya menerima sampah terpilah pada 2026. Uji coba penanganan sampah terpilah sendiri sudah dimulai sejak 2025 ini.

“Mulai 2026, TPA Mandung hanya menerima sampah yang sudah dipilah. Semua desa sebenarnya sudah mulai memilah, tetapi baru sekitar 30 sampai 50 persen. Proses ini bertahap dan tidak bisa langsung,” kata Ekayana, Senin (1/12/2025).

Pemkab Tabanan telah melibatkan desa, tokoh masyarakat, dan LSM dalam pendampingan. Kami mendorong percepatan pembangunan teba modern di desa-desa untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.

Ekayana menjelaskan, saat ini proses pengurugan TPA Mandung dengan tanah sudah berlangsung. Dari total luas lahan sekitar 2,7 hektar, sekitar 1,8 hektar akan digunakan sebagai area pembuangan sampah.

Sementara sisanya diperuntukkan bagi pembangunan IPAL, perkantoran, dan area parkir. Pemkab Tabanan juga merencanakan revitalisasi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan rumah kompos.

“Pengurugan sudah kami lakukan sejak 2024 secara bertahap,” tegasnya.

Sementara itu, volume sampah yang masuk ke TPA Mandung saat ini kembali normal, yakni sekitar 110 ton per hari. Sebelumnya, saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, volume sampah meningkat hampir 30 persen. (ana)

Wesnawa Punia Dilantik Jadi Kadisdikpora Bali, Gubernur Koster Beri Sejumlah PR

Penulis
Pantau Bali
-
Pelantikan Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bal, Senin (1/12/2025).
Pelantikan Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bal, Senin (1/12/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Ruang Pertemuan Gedung Kerthasabha, Senin (1/12/2025).

Wesnawa Punia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dipromosikan menggantikan KN. Boy Jayawibawa yang memasuki masa purna tugas.

Gubernur Koster mengingatkan pengampu bidang pendidikan merupakan tugas hal yang sangat serius karena berkaitan dengan pengembangan SDM Bali Unggul.

“Segera tuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul, sehingga bisa dijalankan mulai tahun 2026,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memberi penekanan pada akses, mutu serta daya saing pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas baru.

“Ini harus betul-betul dipetakan. Tak boleh lagi ada cerita, anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan, bisa kita tampung,” ujar Gubernur Koster seraya menginstruksikan Kadisdikpora yang baru untuk menginventarisir berbagai persoalan di bidang pendidikan supaya dapat ditangani dengan baik.

Berikutnya, Gubernur Bali dua periode ini juga memberi penekanan pada program 1 Keluarga 1 Sarjana yang mulai dilaksanakan tahun 2025.

“Karena baru berjalan, pesertanya belum banyak. Karena ini menjelang akhir tahun, segera tuntaskan kewajibannya seperti pembayaran uang kost,” tambah dia.

Jika datanya sudah valid, ia berencana meresmikan program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan ini.

Agar pelaksanaannya lebih optimal, Disdikpora diminta untuk lebih mengintensifkan sosialisasi agar keluarga di desa-desa yang membutuhkan mengetahui cara mengikuti program ini.

“Buatkan panduan yang simpel, agar masyarakat paham bagaimana cara mengikuti program ini, karena ini program bagus.Tolong itu dipersiapkan betul agar tahun 2026 berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Masih dalam arahannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyinggung program insentif Nyoman dan Ketut yang menjadi tanggung jawab tiga OPD yaitu Disdikpora, Dinas Kesehatan dan Dinsos P3A.

“Dinas Kesehatan bertugas memberi layanan pada ibu hamil hingga bayinya lahir, kemudian sekolahnya diurusin dinas pendidikan, yang tidak mampu dibantu dinsos. Ini merupakan program terintegrasi dan terpadu, harus berjalan dengan baik mulai tahun 2026,” urainya.

Menurutnya, program ini mendapat respon positif dan Pemkab Badung berencana membuat program serupa dengan skema tersendiri. “Ini bagus, karena Badung uangnya banyak,” cetusnya.

Menutup arahannya, Gubernur Koster mengingatkan Kadisdikpora yang baru agar mengintensifkan konsolidasi dan koordinasi dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK.

 “Fokus kerja menbangun pendidikan di Bali, bangun koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan/janji jabatan Kadisdikpora Provinsi Bali dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Bali. (ana)

1...717273...1,134Halaman 72 dari 1,134
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.