PANTAUBALI.COM, Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut baik terselenggaranya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang mengambil tema “Penguatan Ekosistem UMKM dan Koperasi melalui Inkubator Bisnis sebagai Implementasi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali, dalam Bali Era Baru”. Untuk itu, ia pun mengingatkan para Pemangku Kepentingan untuk memahami betul peranan Koperasi dan UMKM dalam rangka mendongkrak perekonomian Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut, di Hotel Prama Denpasar, pada Selasa (27/6/2023).

Hal itu menurutnya terbukti saat pandemi Covid-19 menghantam sektor pariwisata yang menjadi sektor ekonomi utama di Bali. Pada saat itu sektor UMKM masih kuat di tengah gempuran. “Bahkan sektor UMKM lah yang menyelamatkan perekonomian Bali. Untuk itu Dinas Koperasi Provinsi serta Kabupaten/Kota harus benar-benar mengambil posisi yang tepat dalam membangun ekosistem Koperasi dan UMKM tersebut,” jelasnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya, SE.

Selain itu, ia menambahkan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali mengimplementasikan konsep Ekonomi Kerthi Bali pada program prioritas sektor Koperasi dan UMKM dengan 4 (empat) strategi transformasi yaitu modernisasi koperasi, transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi usaha, serta transformasi ke dalam rantai pemasaran global.

“Modernisasi koperasi merupakan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi/kelembagaan, tata kelola dan penerapan tekhnologi informasi serta mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan guna mewujudkan UMKM naik kelas terdapat beberapa program dan progres yang harus dilaksanakan oleh UMKM yaitu peningkatan kualitas produksi, peningkatan kualitas layanan, efesiensi operasional, peningkatan akses permodalan dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik dan pangsa pasar yang lebih luas,” imbuhnya.

Selanjutnya ia pun mengajak peserta rakorda ini untuk bersama saling bersinergi terutama dalam menyusun program prioritas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan sehingga berdikari secara ekonomi dan berkeperibadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam upaya membangun dan mengembangkan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan untuk memperkuat perekonomian Bali untuk menuju Bali Era Baru.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah I Wayan Ekadina melaporkan bahwa tujuan Rakorda Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah untuk koordinasi kebijakan dan program dalam rangka menyamakan persepsi pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta terwujudnya ekosistem UMKM dan Koperasi yang kuat dan Tangguh se sesuai dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.

Adapun peserta pada acara yang berlangsung dari tanggal 27-28 Juni 2023 tersebut dikatakannya sebanyak 49 orang yang terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.

Ia pun berharap melalui kegiatan ini bisa mensinkronkan berbagai program dan kegiatan antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota demi mewujudkan Ekonomi Kerthi Bali yang dicanangkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Desa Adat dari aspek perekonomian, sehingga memungkinankan penguatan Desa Adat pada aspek-aspek lainnya dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga sistem perekonomian adat Bali sebagai bagian dari sistem (tata) Pemerintahan Adat Bali diharapkan mampu menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas adat Bali (Collective Communal Economy) sebagai perwujudan nyata dari Tri Sakti Bung Karno di bidang ekonomi (berdaulat, mandiri dan berkepribadian). Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam Dialog Interaktif dengan tema ‘44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru’ dengan sub tema ‘’Perekonomian Adat Bali” dalam acara “Perempuan Bali Bicara”, di Studio Bali TV, Selasa (27/6).

Lebih lanjut, Ny. Putri Koster yang kental memperjuangkan kesejahteraan perekonomian keluarga menyampaikan bahwa Sistem Perekonomian Adat Bali juga merupakan bagian dari Ekonomi Kerthi Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Sehingga keberhasilan Sistem Perekonomian Adat Bali dalam mewujudkan Visi dan Misinya membutuhkan dukungan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama Prajuru Desa Adat, Krama Desa Adat secara keseluruhan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daeran Kabupaten/Kota di seluruh Bali, dimana Sistem Perekonomian Adat Bali
diharapkan mampu berkedudukan sebagai solusi yang terstruktur, sistematis dan komprehensif.

SPAB melalui misinya menciptakan manfaat kolektif untuk memenuhi kebutuhan lahir-bathin (sekala-niskala), individual dan kolektif, diharapkan mampu menjadi potensi dan peluang yang bagus melalui pengelolaan usaha secara kolektif atas potensi dan peluang ekonomi di desa adat (pancakreta dan panca yadnya).

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Ny. Putri Koster juga menegaskan agar masyarakat Bali turut aktif berperan serta dalam mengambil bagian untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang sudah disiapkan, dimana aturan yang sudah dibuat oleh Gubernur Bali agar di mobil bagian juga.

Tidak lupa pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster juga meminta agar orang tua melakukan pengawasan terhadap putra putrinya, terutama mereka yang sedang memiliki anak di bawah umur 10 tahun, sebisa mungkin untuk tidak membiarkan anak anaknya aktif bermain gadget, terutama game yang disajikan secara online di dunia digital. Selain tidak baik untuk kesehatan mata, juga secara tidak langsung bisa membunuh sumberdaya manusianya, bukan hanya sebatas perekonomiannya. Marilah bijak dalam bermedia sosial.

Sistem Perekonomian Adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali.

Prof. I Made Damriyasa Koordinatoe Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa dengan visi melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang di capai melalui 44 Tonggak terdapat tiga aspek, yakni aspek manusia, aspek alam dan aspek budaya yang saling berintegrasi untuk kearifan lokal.

Perekonomian desa adat dalam mewujudkan perekonomian dapat dilakukan melalui dua konsep dan peta ekonomi Bali, yakni melalui sektor pertanian, industri, UMKM, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.

Selain itu dapat juga dilakukan solusi level micro-governance → tatakelola entitas usaha di masing-masing desa adat (Desa Mawacara) – LPD di sektor Keuangan dan BUPDA di sektor riil.

Solusi level meso-governance → tatakelola industri – LPD Induk, Bali Distribution Center (BDC), Lembaga Penyangga Likuiditas Darurat (LPDP-LPD), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS-LPD), Lembaga Penjaminan Pinjaman (LPP-LPD), BKS-LPD. Serta solusi level macro-governance → Tatakelola Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) secara keseluruhan (Bali Mawacara) – Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali (SAKA Bali).
“Membangun perekonomian adat Bali, “kita harus punya konsep yang orisinil di berbagai sektor”, tegasnya.

Sementara salah satu anggota Kelompok Ahli Pembanguan Provinsi Bali Bidang Perekonomian, Kerjasama dan Investasi, DR. I Gede Made Sadguna mengatakan bahwa Sistem Perekonomian Adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali, “Sehingga desa adat memiliki potensi dan peluang ekonomi
yang saat ini dimanfaatkan oleh wisatawan dan krama tamiu, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa krama kita sendiri kurang jeli menangkap peluang dan potensi yang sudah disiapkan tersebut, misalnya saat ini desa adat dengan LPD-nya berdiri dan ada untuk memperkuat desa adat di segala bidang. Karena desa adat memiliki wilayah, krama dan tata pemerintahan yang didasari oleh nilai adat, agama dan budaya. Sehingga untuk mensukseskan agenda tersebut, diperlukan dukungan dan partisipasi prajuru serta krama desa adat”, ungkapnya.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi melepas 397 Kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Bali menuju Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VII Bandung, Jawa Barat pada, Senin (Soma Pon, Gumbreg) 26 Juni 2023 di halaman Jaya Sabha, Denpasar.

Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet/pegiat yang telah terpilih mewakili Provinsi Bali untuk berjuang dalam FORNAS VII Bandung, Jawa Barat Tahun 2023. Saya yakin Kontingen KORMI Bali yang berjumlah 397 orang dan terdiri dari 299 orang atlet/pegiat, 68 orang pelatih/official, dan 30 orang pendukung sudah mempersiapkan diri dengan baik.

Semoga sinar suci alam Bali merestui serta senantiasa menuntun, memberikan kecerahan, dan keselamatan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan FORNAS VII Bandung, Jawa Barat terselenggara dengan baik. Selamat berjuang, siapkan diri dengan baik, serius, serta penuh tanggungjawab, sehingga bisa meraih prestasi terbaik dan semoga sukses.

Seperti Kita ketahui bersama bahwa pada penyelenggaraan FORNAS ke VI Tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan yang lalu, KORMI Bali berhasil menempati peringkat ke 15 dari 34 Provinsi dengan perolehan 56 medali (16 medali emas, 22 medali perak dan 18 medali perunggu). ”Saya berharap prestasi ini paling tidak dapat dipertahankan, kalau bisa naik lebih bagus dari peringkat 15 naik ke peringkat 10,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini yang disambut semangat tepuk tangan.

Gubernur Bali, Wayan Koster memantik semangat para atlet/pegiat KORMI Bali yang akan berlaga di FORNAS VII Bandung, Jawa Barat Tahun 2023 dengan menyiapkan bonus kepada atlet/pegiat KORMI Bali yang berhasil meraih medali emas sebanyak Rp. 25 juta, peraih medali perak disiapkan bonus Rp. 15 juta, dan peraih medali perunggu disiapkan bonus sebanyak Rp. 10 juta.

Untuk itu, Saya mohon kepada semua atlet/pegiat, pelatih, dan pendukung agar serius, menjaga kekompakan, jaga kesehatan baik – baik, dan selalu saling bergotong royong satu sama lain. Saya berharap Festival Olahraga Rekreasi Nasional ini menjadi wahana untuk terus memacu aktivitas keolahragaan masyarakat agar semakin maju di Provinsi Bali dan ikut mengharumkan nama Provinsi Bali di kancah nasional bahkan internasional.

Gubernur Bali, Wayan Koster yang tercatat dalam sejarah DPR RI telah mengeluarkan Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini, dinilai adalah sosok pemimpin yang sangat peduli dengan olahraga. Olahraga telah dijadikan sebagai salah satu unsur kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, menurut Gubernur Bali bahwa di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Ir Soekarno, olahraga mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat didukung oleh Pemerintah. ”Hal yang sama pula dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan Undang – Undang Keolahragaan wajib memberikan perhatian kepada semua Cabang Olahraga (Cabor) yang menjadi aktivitas kehidupan masyarakat,” tutup Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Ketua Kontingen KORMI Bali, Teguh Hery Susantho menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus mengapresiasi atas dukungan yang selalu diberikan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster kepada KORMI Bali. “Kami melaporkan pegiat, official dan pelatih yang berangkat ke Jawa Barat mengikuti FORNAS VII berjumlah 397 orang yang terdiri dari 299 orang pegiat, 18 orang pelatih, 50 orang official dan 30 orang sebagai pendukung atau meningkat dari Tahun 2022 saat ajang FORNAS ke VI Palembang, Sumatera Selatan yang hanya mengirim 196 orang kontingen,” lapor Teguh Hery Susantho.

Dalam FORNAS VII Bandung, Jawa Barat Tahun 2023, Kami mengikuti 21 induk olahraga yang terdiri dari 8 induk olahraga tradisi kreasi budaya, 7 induk olahraga kesehatan dan kebugaran, serta 6 induk olahraga petualangan tantangan dengan venue pertandingan tersebar di 4 Kecamatan daerah Bandung, Jawa Barat. “Target Kami di FORNAS VII Bandung, Jawa Barat berhasil meraih 30 keping medali secara keseluruhan dan dapat meningkatkan rangking KORMI Bali secara nasional, untuk itu Kami mohon doa restu, semoga ini bisa tercapai,” pungkasnya.