PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Desa Adat dari aspek perekonomian, sehingga memungkinankan penguatan Desa Adat pada aspek-aspek lainnya dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga sistem perekonomian adat Bali sebagai bagian dari sistem (tata) Pemerintahan Adat Bali diharapkan mampu menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas adat Bali (Collective Communal Economy) sebagai perwujudan nyata dari Tri Sakti Bung Karno di bidang ekonomi (berdaulat, mandiri dan berkepribadian). Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam Dialog Interaktif dengan tema ‘44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru’ dengan sub tema ‘’Perekonomian Adat Bali” dalam acara “Perempuan Bali Bicara”, di Studio Bali TV, Selasa (27/6).

Lebih lanjut, Ny. Putri Koster yang kental memperjuangkan kesejahteraan perekonomian keluarga menyampaikan bahwa Sistem Perekonomian Adat Bali juga merupakan bagian dari Ekonomi Kerthi Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Sehingga keberhasilan Sistem Perekonomian Adat Bali dalam mewujudkan Visi dan Misinya membutuhkan dukungan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama Prajuru Desa Adat, Krama Desa Adat secara keseluruhan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daeran Kabupaten/Kota di seluruh Bali, dimana Sistem Perekonomian Adat Bali
diharapkan mampu berkedudukan sebagai solusi yang terstruktur, sistematis dan komprehensif.

SPAB melalui misinya menciptakan manfaat kolektif untuk memenuhi kebutuhan lahir-bathin (sekala-niskala), individual dan kolektif, diharapkan mampu menjadi potensi dan peluang yang bagus melalui pengelolaan usaha secara kolektif atas potensi dan peluang ekonomi di desa adat (pancakreta dan panca yadnya).

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang. Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Ny. Putri Koster juga menegaskan agar masyarakat Bali turut aktif berperan serta dalam mengambil bagian untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang sudah disiapkan, dimana aturan yang sudah dibuat oleh Gubernur Bali agar di mobil bagian juga.

Tidak lupa pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster juga meminta agar orang tua melakukan pengawasan terhadap putra putrinya, terutama mereka yang sedang memiliki anak di bawah umur 10 tahun, sebisa mungkin untuk tidak membiarkan anak anaknya aktif bermain gadget, terutama game yang disajikan secara online di dunia digital. Selain tidak baik untuk kesehatan mata, juga secara tidak langsung bisa membunuh sumberdaya manusianya, bukan hanya sebatas perekonomiannya. Marilah bijak dalam bermedia sosial.

Sistem Perekonomian Adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali.

Prof. I Made Damriyasa Koordinatoe Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa dengan visi melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang di capai melalui 44 Tonggak terdapat tiga aspek, yakni aspek manusia, aspek alam dan aspek budaya yang saling berintegrasi untuk kearifan lokal.

Perekonomian desa adat dalam mewujudkan perekonomian dapat dilakukan melalui dua konsep dan peta ekonomi Bali, yakni melalui sektor pertanian, industri, UMKM, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.

Selain itu dapat juga dilakukan solusi level micro-governance → tatakelola entitas usaha di masing-masing desa adat (Desa Mawacara) – LPD di sektor Keuangan dan BUPDA di sektor riil.

Solusi level meso-governance → tatakelola industri – LPD Induk, Bali Distribution Center (BDC), Lembaga Penyangga Likuiditas Darurat (LPDP-LPD), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS-LPD), Lembaga Penjaminan Pinjaman (LPP-LPD), BKS-LPD. Serta solusi level macro-governance → Tatakelola Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) secara keseluruhan (Bali Mawacara) – Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali (SAKA Bali).
“Membangun perekonomian adat Bali, “kita harus punya konsep yang orisinil di berbagai sektor”, tegasnya.

Sementara salah satu anggota Kelompok Ahli Pembanguan Provinsi Bali Bidang Perekonomian, Kerjasama dan Investasi, DR. I Gede Made Sadguna mengatakan bahwa Sistem Perekonomian Adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali, “Sehingga desa adat memiliki potensi dan peluang ekonomi
yang saat ini dimanfaatkan oleh wisatawan dan krama tamiu, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa krama kita sendiri kurang jeli menangkap peluang dan potensi yang sudah disiapkan tersebut, misalnya saat ini desa adat dengan LPD-nya berdiri dan ada untuk memperkuat desa adat di segala bidang. Karena desa adat memiliki wilayah, krama dan tata pemerintahan yang didasari oleh nilai adat, agama dan budaya. Sehingga untuk mensukseskan agenda tersebut, diperlukan dukungan dan partisipasi prajuru serta krama desa adat”, ungkapnya.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi melepas 397 Kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Bali menuju Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VII Bandung, Jawa Barat pada, Senin (Soma Pon, Gumbreg) 26 Juni 2023 di halaman Jaya Sabha, Denpasar.

Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet/pegiat yang telah terpilih mewakili Provinsi Bali untuk berjuang dalam FORNAS VII Bandung, Jawa Barat Tahun 2023. Saya yakin Kontingen KORMI Bali yang berjumlah 397 orang dan terdiri dari 299 orang atlet/pegiat, 68 orang pelatih/official, dan 30 orang pendukung sudah mempersiapkan diri dengan baik.

Semoga sinar suci alam Bali merestui serta senantiasa menuntun, memberikan kecerahan, dan keselamatan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan FORNAS VII Bandung, Jawa Barat terselenggara dengan baik. Selamat berjuang, siapkan diri dengan baik, serius, serta penuh tanggungjawab, sehingga bisa meraih prestasi terbaik dan semoga sukses.

Seperti Kita ketahui bersama bahwa pada penyelenggaraan FORNAS ke VI Tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan yang lalu, KORMI Bali berhasil menempati peringkat ke 15 dari 34 Provinsi dengan perolehan 56 medali (16 medali emas, 22 medali perak dan 18 medali perunggu). ”Saya berharap prestasi ini paling tidak dapat dipertahankan, kalau bisa naik lebih bagus dari peringkat 15 naik ke peringkat 10,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini yang disambut semangat tepuk tangan.

Gubernur Bali, Wayan Koster memantik semangat para atlet/pegiat KORMI Bali yang akan berlaga di FORNAS VII Bandung, Jawa Barat Tahun 2023 dengan menyiapkan bonus kepada atlet/pegiat KORMI Bali yang berhasil meraih medali emas sebanyak Rp. 25 juta, peraih medali perak disiapkan bonus Rp. 15 juta, dan peraih medali perunggu disiapkan bonus sebanyak Rp. 10 juta.

Untuk itu, Saya mohon kepada semua atlet/pegiat, pelatih, dan pendukung agar serius, menjaga kekompakan, jaga kesehatan baik – baik, dan selalu saling bergotong royong satu sama lain. Saya berharap Festival Olahraga Rekreasi Nasional ini menjadi wahana untuk terus memacu aktivitas keolahragaan masyarakat agar semakin maju di Provinsi Bali dan ikut mengharumkan nama Provinsi Bali di kancah nasional bahkan internasional.

Gubernur Bali, Wayan Koster yang tercatat dalam sejarah DPR RI telah mengeluarkan Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini, dinilai adalah sosok pemimpin yang sangat peduli dengan olahraga. Olahraga telah dijadikan sebagai salah satu unsur kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, menurut Gubernur Bali bahwa di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Ir Soekarno, olahraga mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat didukung oleh Pemerintah. ”Hal yang sama pula dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan Undang – Undang Keolahragaan wajib memberikan perhatian kepada semua Cabang Olahraga (Cabor) yang menjadi aktivitas kehidupan masyarakat,” tutup Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Ketua Kontingen KORMI Bali, Teguh Hery Susantho menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus mengapresiasi atas dukungan yang selalu diberikan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster kepada KORMI Bali. “Kami melaporkan pegiat, official dan pelatih yang berangkat ke Jawa Barat mengikuti FORNAS VII berjumlah 397 orang yang terdiri dari 299 orang pegiat, 18 orang pelatih, 50 orang official dan 30 orang sebagai pendukung atau meningkat dari Tahun 2022 saat ajang FORNAS ke VI Palembang, Sumatera Selatan yang hanya mengirim 196 orang kontingen,” lapor Teguh Hery Susantho.

Dalam FORNAS VII Bandung, Jawa Barat Tahun 2023, Kami mengikuti 21 induk olahraga yang terdiri dari 8 induk olahraga tradisi kreasi budaya, 7 induk olahraga kesehatan dan kebugaran, serta 6 induk olahraga petualangan tantangan dengan venue pertandingan tersebar di 4 Kecamatan daerah Bandung, Jawa Barat. “Target Kami di FORNAS VII Bandung, Jawa Barat berhasil meraih 30 keping medali secara keseluruhan dan dapat meningkatkan rangking KORMI Bali secara nasional, untuk itu Kami mohon doa restu, semoga ini bisa tercapai,” pungkasnya.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali Prof Tjok. Oka Sukawati memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi kondisi perekonomian global. Salah satunya yakni melakukan monitoring dan menganalisis situasi ekonomi global, dengan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi global dan mengumpulkan informasi terkait perubahan trend, kondisi pasar, dan kebijakan ekonomi global. Hal ini disampaikan Wagub Bali dalam sambutannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (26/6).

Ditambahkan Wagub Cok Ace, langkah berikutnya dalam menghadapi kondisi perekonomian global yakni mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang berpotensi tumbuh dan berkembang dalam kondisi perekonomian global yang sulit, menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di daerah. Selanjutnya mengarahkan perhatian dan sumber daya ke sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk bertahan atau tumbuh dalam situasi perekonomian global yang sulit melalui program-program pembangunan ekonomi lokal, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lalu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal baik alam maupun manusia, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan lokal, serta mempromosikan produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Selebihnya, dijelaskan juga strategi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti salah satunya yakni melaksanakan pembangunan infrastruktur baik dari pembiayaan APBD maupun APBN (pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja, Pembangunan Pelabuhan segitiga emas, waduk dan sebagainya) untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi sektor pertanian, perdagangan serta investasi.

Dalam rangka mendorong investasi dilakukan melalui kebijakan yang mendukung investasi, termasuk insentif fiskal dan perizinan yang mudah serta melakukan promosi aktif untuk menarik investor.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program bantuan modal, pelatihan, akses ke pasar, dan fasilitas teknis lainnya. Pengembangan Sektor Unggulan, pengembangan pariwisata yang berkualitas dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB II dan Selanjutnya yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023.

Dengan begitu, dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komite IV DPD RI membidangi APBN, pajak dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, koperasi, UMKM, statistik, BUMN, investasi, dan penanaman modal.

Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI selaku tuan rumah, Made Mangku Pastika mengatakan diperlukan pengelolaan uang yang baik dan tepat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang seimbang. Sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan anggaran, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang harus menjadi prioritas, “dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Made Mangku Pastika.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya mulai dari melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorda) se-Provinsi Bali Tahun 2023 pada April 2023 yang bertujuan untuk mengakselerasi penyaluran TKD, dan juga memberikan penghargaan kepada pemda yang berkinerja baik. Melaporkan progress TKD kepada setiap pemda melalui Flash Report yang disusun setiap bulan, sebagai bahan evaluasi pemda atas capaian setiap bulannya dan menentukan strategi kedepannya. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN dan Kanwil DJPb agar dapat memitigasi risiko dana yang tidak tersalurkan, seperti mengadakan FGD secara rutin dengan pemda, serta melakukan monitoring aplikasi OM SPAN setiap hari untuk mengetahui pengajuan persyaratan dokumen penyaluran dari pemda yang sudah lengkap terkait penyaluran TKD yang disampaikan kepada KPPN.