PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sambut Kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M tuntut ASN sebagai SDM yang mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas, serta berfokus pada dampak kinerja, Jumat (7/7/2023).
Berlangsung secara hybrid di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan dan ditayangkan melalui siaran virtual zoom, Pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si Selaku Menpan RB, dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RI beserta jajaran, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, selaku Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Sekda Tabanan beserta Para Asisten, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan seluruh ASN Tabanan.
Dengan Tagline “Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Terdampak”, Menpan RB Anas paparkan terkait pentingnya Reformasi Birokrasi yang menjadi engines of development dan sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sesuai dengan penjabaran arahan dari Presiden RI Joko Widodo, yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat.
Diumpamakan dengan kendaraan, birokrasi merupakan mesin dari pemerintahan. Mesin yang baik maka jalannya pemerintah juga akan baik.
“Engines of Development sangat penting untuk kita perbaiki, dengan orientasi program yang lebih berdampak, birokrasi yang hebat, maka layanan di Tabanan juga akan hebat,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepala daerah untuk memangkas langkah panjang yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan guna meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu juga menjelaskan, fokus reformasi birokrasi ditetapkan pada aspek hilir, dengan cara penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak kinerja bukan administrasi laporan.
Sebelumnya, proses evaluasi RB harus menempuh proses yang panjang, dan harus menjawab 259 pertanyaan, mengunggah ribuan dokumen yang perlu disampaikan. Namun kini hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai.
“Ukurannya saat ini langsung ke dampak, inilah kita sebut dengan double track RB yang baru. Yang diukur di antaranya soal kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi dan sebagainya,” sebutnya.
Anas menjelaskan, kehadirannya saat ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak.
“Kita ini kadang sibuk tetapi dampak ke rakyatnya kurang, mudah-mudahan hari ini ada Pak Bupati, kita mendorong birokrasi kita berdampak, kenapa menjadi penting? Karena birokrasi menjadi engine perubahan di seluruh dunia, di Inggris, di Estonia dan beberapa negera, pertama yang di-reform adalah di birokrasi karna dia akan memberikan layanan baik yang bersifat langsung maupun administratif. Mudah-mudahan hari ini kehadiran Menpan RB mengajar ASN kedepannya akan berdampak,” tandasnya. (rls)



































