Minggu, 11 Oktober 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 606

Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan

Penulis
Pantau Bali
-
Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023).
Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN –  Sebagai upaya optimalisasi pembangunan di daerah, Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (13/9/2023).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Sekda I Gede Susila mewakili Bupati Tabanan dan diikuti para Asisten, Inspektur dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Narasumber serta undangan terkait lainnya.

Untuk diketahui bersama, korupsi mampu menimbulkan berbagai bahaya yang meliputi, kerugian keuangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, gangguan pembangunan, termasuk kerusakan lingkungan.

Sekda I Gede Susila mengatakan, korupsi sesungguhnya tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan.

Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaaan, ancaman terhadap hak publik dan ancaman terhadap keberlangsungan Bangsa dan Negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan.

“Sebagai Bangsa yang religius dan berbudaya luhur, seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Semua Agama yamg dianut Bangsa Indonesia pada hakekatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan,” ungkap Susila.

Untuk menutup celah korupsi, Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntable.

Dalam pemberian perizinan misalnya, pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM Aparatur dan transformasi sistem kerja.

Disamping itu, tata kelola manajemen ASN juga disampaikan Susila harus konsisten agar menjadi lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat penting dilakukan melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-payment, dan lainnya.

Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Disamping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat.

Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, Susila minta kepada seluruh hadirin agar memanfaatkan kecanggihan teknologi, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas serta bangun mindshet aparatur birokrasi yang berakhlak, juga gencarkan dan pupuk nilai-nilai antikorupsi agar menjadi karakter Bangsa.  (rls)

Jalur Denpasar-Gilimanuk Macet Akibat Pohon Tumbang dan Truk Mogok

Penulis
Pantau Bali
-
Pohon tumbang di sebelah Barat Patung Adi Pura tepatnya di Hutan Lindung, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan.
Pohon tumbang di sebelah Barat Patung Adi Pura tepatnya di Hutan Lindung, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kemacetan panjang terjadi di jalur Denpasar – Gilimanuk akibat pohon tumbang dan truk mogok, Rabu (13/9/2023).

Pohon jenis sengon tumbang di sebelah Barat Patung Adi Pura tepatnya di Hutan Lindung, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan, sekitar pukul 07.30 WITA.

Berselang beberapa jam saat petugas BPBD, PLN, dan Kepolisian menangani pohon tumbang tiba-tiba ranting pohon mahoni patah.

Akibatnya, pohon menimpa pengendara yang sedang melintas, petugas BPBD serta mobil milik BPBD dan DKLH Tabanan.

Selain itu, peristiwa tersebut juga mengakibatkan lima orang terluka. Mereka diantaranya I Ketut Sukarata mengalami patah tulang lengan kanan, istrinya atas nama Ni Wayan Suparniawati dan anaknya mengalami luka memar di kepala dan dirujuk ke RSUD Tabanan. Mereka adalah satu keluarga yang sedang melintas menggunakan sepeda motor.

Sedangkan, korban yang merupakan petugas BPBD atas nama I Made Kurniarta (49) mengalami memar pada paha kanandan dan pihak PLN yakni I Wayan Artawan (49) dirujuk ke RS Darma kerti.

Kapolsek Tabanan Kompol I Nyoman Wiranata mengatakan, akibat pohon tumbang yang melintang dijalan arus lalu lintas tersendat selama beberapa jam hingga menyebabkan kemacetan panjang.

“Untuk mengurangi kemacetan, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatf dan kami juga dibantu dari Koramil Tabanan dan Dishub Tabanan,” jelasnya.

Kompol Wiranata menambahkan, pohon tumbang juga mengakibatkan tiang listrik dan PLN patah, papan reklame roboh dan kabel listrik roboh hingga menimpa sebuah truk yang sedang melintas.

“Jaringan listrik dan internet sementara putus di wilayah Kecamatan Kerambitan dan Tabanan,” ucapnya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Tabanan Gusti Made Berata mengatakan, truk mogok terjadi di tanjakan Samsam termasuk Banjar Dinas Lumajang, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan.

Truk hino dengan Nomor Polisi L 9025 UL yang dikendarai Suradji (52) mengangkut 25 ton pakan ternak tersebut datang dari arah Utara jurusan Gilimanuk menuju Selatan jurusan Denpasar.

Saat memasuki jalan tanjakan landai lurus tiba-tiba mesin mati. Diperkirakan truk mengalami kerusakan pada bagian mesin sehingga tidak bisa bergerak dan berhenti di tanjakan.

“Arus lalu lintas untuk kendaraan kecil bisa melalui sebelah kiri truk yg mogok namun kendaraan besar dilakukan buka tutup,” terangnya. (ana)

Soal Penunjukan Plh. Ka BKPSDM, Sekda Dewa Indra: Niatnya Positif

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan penjelasan terkait arahan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang saat ini tugas-tugasnya masih dilaksanakan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Penjelasan ini disampaikan dalam siaran persnya di Denpasar, Selasa (12/9).

“Duduk persoalannya adalah bahwa Penjabat Gubernur adalah pejabat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, tentu saja beliau sering mendengar arahan dari bapak Menteri Dalam Negeri yang selalu meminta kepada Kepala Daerah termasuk juga Penjabat Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota agar benar-benar fokus memberikan perhatian penuh terhadap tugas-tugas sebagai Kepala Daerah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus bisa nol, pengendalian inflasi dan penurunan stunting,” ujar Sekda Dewa Indra membuka penjelasan.

“Semua Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah diminta untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing sehingga inflasi tetap terkendali dengan baik, memimpin penurunan stunting terutama di daerah-daerah tertentu yang angka stuntingnya masih cukup tinggi, serta memimpin peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah masing-masing baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya lagi

“Itu beberapa arahan dari Bapak Presiden dilanjutkan lagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah dan juga Penjabat Kepala Daerah yang diingat betul oleh Pj. Gubernur kita, Bapak Sang Made Mahendra. Oleh karena itu beliau memberikan arahan supaya Pj. Bupati Buleleng fokus memberikan perhatian penuh, mencurahkan seluruh energi, pikiran dan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden dan Mendagri, di Kabupaten Buleleng,” kata birokrat asal Singaraja.

Ia menambahkan, tugas itu hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila tugas-tugas yang lainnya dibebaskan, maka dari itu Pj. Gubernur memberikan arahan agar Pj. Bupati fokus di Buleleng, sedangkan tugas-tugas sebagai Kepala BKPSDM ditunjuk Pelaksana Harian. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

Dimana di dalam Permendagri ini sudah diatur bahwa Pejabat Tinggi Pratama atau Madya yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota, jabatannya agar diisi dengan Pelaksana Harian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu maka arahan Pj. Gubernur untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali harus dimaknai secara baik dan positif yakni untuk memberikan waktu, energi, pikiran kepada Ketut Lihadnyana agar fokus melaksanakan tugas-tugas Penjabat Bupati di Buleleng, sedangkan tugas-tugas administratif di BKPSDM nanti dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.

“Jadi sekali lagi jangan dikembangkan kemana-mana karena ini adalah satu kebijakan yang positif, satu arahan yang positif supaya sekali lagi para Penjabat Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya, mencurahkan segala pikiran, energi dan waktunya sebagai kepala daerah memimpin pelaksanaan program-program prioritas di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Terkait penunjukan Plh. Kepala BKPSDM, Sekda Dewa Indra mengatakan telah ditunjuk Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha. Hal ini mengingat Asisten Administrasi dan Umum, job deskripsinya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas beberapa perangkat daerah termasuk tugas-tugas BKPSDM,

“Jadi sehari-hari memang koordinasi untuk Badan Kepegawaian dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum,” pungkasnya.

Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem, PJ. Gubernur Bali Minta Bantuan Sosial Tidak Salah Sasaran

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meminta OPD terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Pembahasan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/9).

“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj. Gubernur yang terus melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan kepala daerah.

Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj. Gubernur Bali yang memimpin rapat didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Disebutkan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Pj. Gubernur S.M Mahendra berharap bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengutip data tahun 2022 yang menyebut dua (2) Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%). Menindaklanjuti hal itu Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diharapkan dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran.

Beberapa Kepala OPD terkait yang hadir seperti Kadis Sosial P3A Provinsi Bali, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan menyampaikan Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin. Hanya saja belum secara khusus menyasar warga miskin yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Penjabat Gubernur Bali meminta kepada OPD untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.

“Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tegasnya lagi.

Untuk mempercepat penanganan Pj. Gubernur Mahendra akan membentuk Tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Walikota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.

“Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali yang diawasi oleh Ketua Pelaksana Harian di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya lagi.

Bahas Program Kerja Tahun 2024, Pj. Ketua Dekranasda Bali Ikuti Rakernas di Istana Wapres

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. drg. Ida Setiawati menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas yang berlangsung di Auditorium Istana Wakil Presiden RI, Selasa (12/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Ida Setiawati didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dekranasda Bali. Pembukaan Rakernas Tahun 2023 ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Umum Dekranas Ny. Hj. Wury Ma’ruf Amin didampingi Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian serta tiga Wakil Ketua Harian Dekranas yaitu Ny.Loemongga Agus Gumiwang, Ny. Franka Makarim dan Ny. Yantie Airlangga. Rakernas Dekranas Tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid, dimana Ketua Dekranasda Provinsi hadir secara luring di Istana Wapres, sementara Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring dari kedudukan masing-masing. Rakernas mengagendakan evaluasi program kerja tahun 2023 dan membahas rancangan kegiatan tahun 2024.

Ny. Wury Ma’ruf Amin dalam sambutannya berharap forum ini dapat menyatukan pemahaman, langkah dan tindakan jajaran pengurus Dekranas serta Dekranasda Provinsi, Kabupaten/Kota, agar mampu melaksanakan program kerja yang lebih baik lagi di tahun ini dan tahun berikutnya. “Semoga kita juga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus membangun negeri ini dengan melestarikan serta mengembangkan produk kerajinan berbasis sumber daya alam, tradisi dan warisan budaya indonesia yang sama-sama kita banggakan,” ujarnya. Ia menyambut gembira penyelenggaraan Rakernas Dekranas Tahun 2023 yang mengusung tema ‘Kriya Unggul Indonesia Maju’. Menurutnya, tema ini menggambarkan aspirasi dan tujuan dalam mengembangkan sektor industri kerajinan yang lebih unggul sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia maju.
Masih dalam sambutannya, Wury Ma’ruf Amin juga menyinggung derasnya arus perubahan yang menjadi tantangan bagi industri kerajinan di tanah air. Oleh sebab itu, ia mengingatkan pelaku industri kerajinan mampu beradaptasi dan berinovasi agar bisa menjaga keberlanjutan usaha mereka. Lebih dari itu, ia mendorong penguatan kerjasama lintas stakeholder yaitu pemerintah, pelaku industri kerajinan, akademisi, praktisi, komunitas media dan seluruh elemen masyarakat.
Lebih jauh ia berharap, melalui forum Rakernas, seluruh jajaran pengurus dewan kerajinan nasional memiliki kesempatan untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan industri kerajinan di daerah masing-masing. “Kita akan menjelajahi peluang baru, mendiskusikan solusi terhadap tantangan yang ada, serta merumuskan langkah konkrit untuk mendorong pertumbuhan industri kerajinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Khusus terkait agenda tahun 2024, Wury Ma’ruf Amin memberi penekanan agar kegiatan yang dirancang sejalan dengan program yang saat ini tengah digalakkan pemerintah yaitu Digitalisasi UMKM atau IKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia. “Saya minta seluruh peserta berpartisipasi secara aktif. Mari berbagi pengalaman, wawasan, dan gagasan demi mencapai visi bersama untuk mewujudkan industri kerajinan yang menjadi kebanggaan bangsa, berdaya saing global, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian melaporkan bahwa Rakernas fokus pada pemaparan program kerja Dekranas tahun 2023 yang telah dan akan dilaksanakan, serta rencana program Dekranas tahun 2024. “Rakernas ini diharapkan menjadi sarana dalam melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, serta forum untuk menghasilkan program kerja yang akan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Dekranas 2024,” ulasnya.

Bupati Tabanan Raih Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik 2023

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima penghargaan Daerah Peduli Pelayanan Publik berskala Nasional dalam puncak acara Ulang Tahun Kompas TV ke 12 Tahun, di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Residence Jakarta, Senin (11/9/2023).
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima penghargaan Daerah Peduli Pelayanan Publik berskala Nasional dalam puncak acara Ulang Tahun Kompas TV ke 12 Tahun, di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Residence Jakarta, Senin (11/9/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tak hentinya menorehkan prestasi, Kabupaten Tabanan kali ini berhasil dinobatkan sebagai Daerah Peduli Pelayanan Publik berskala Nasional oleh Kompas TV.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M dalam puncak acara Ulang Tahun Kompas TV ke 12 Tahun, di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Residence Jakarta, Senin (11/9/2023).

Tema yang diusung oleh Televisi Berita Nasional Berjaringan, KompasTV dalam ulang tahunnya yang ke 12 yakni ‘Indonesia 12aya’ melalui rangkaian program spesial dan ragam penghargaan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada daerah-daerah unggul di Indonesia, yang bekerja keras dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik diterima oleh Bupati Sanjaya, dan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, bersama dengan 6 kepala daerah lainnya yang dinobatkan, termasuk dari Kab. Bangka Selatan, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Morowali utara, Kab. Puncak Papua Tengah, Kab. Situbondo dan Kota Tangerang Selatan.

Kategori Apresiasi Daerah Pelayanan Publik diberikan kepada 6 daerah karena dinilai telah memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan publik di wilayahnya, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman demi kepuasan masyarakat.

Dengan harapan, mampu menjadi motivasi bagi daerah lain di Indonesia, sebab peran daerah sangatlah penting dalam menghimpun kekuatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan kedepannya, terutama dalam era transformasi digital.

Seperti halnya yang dikatakan Wakil Presiden Ma’ruf, yakni keterbukaan dalam mendapatkan informasi mencirikan proses demokrasi dan kemajuan pembangunan.

“Negara ini telah membuka saluran informasi yang sangat luas, bahkan kini kita memasuki era transformasi digital, layanan informasi publik dan kebijakan semua sektor seperti pemerintah pusat, daerah dan badan publik lainnya semakin bisa diakses oleh siapa saja melalui platform mana saja. menandakan kemajuan, namun menjadi tantangan bagi negara demokrasi,” paparnya dalam sambutan.

Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik, tentunya saling berkesinambungan dengan program unggulan Bupati Tabanan yakni Bupati Ngantor di Desa, atau yang dikenal dengan ‘Bungan Desa’.

Melaluiprogram tersebut, Bupati Sanjaya secara rutin membawa serta pelayanan publk melalui para OPD di lingkungan Pemkab, menjawab dan mengatasi langsung permasalahan masyarakat di Desa yang dikunjungi.

Manfaatnya selain selain dapat mendekatkan diri dengan masyarakat melalui diskusi langsung, melihat dan mengembangkan potensi unggulan masing-masing desa, serta memantau pelayanan publik langsung dan memberikan solusi bagi kendala-kendala yang dialami desa dalam pembangunan di Tabanan.

Melalui penghargaan yang diberikan, diharapkan Bupati Sanjaya sebagai pemacu untuk lebih meningkatkan pelayanan publik Tabanan semakin baik ke depan. Capaian tersebut, baginya merupakan penanda bahwa pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, demi mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

“Hari ini saya merasa berbahagia, khususnya buat Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Masyarakat Tabanan, karena hari ini kita mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dari KompasTV tepat di hari ulang tahunnya yang ke-12. Di mana penghargaan tentang pelayanan publik menandakan Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama-sama masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi penyemangat buat kita, untuk melayani publik, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik. Selamat hari ulang tahun KompasTV ke-12 semoga selalu menjadi media terpercaya, independen dan dicintai Indonesia, selamat dan sukses. Jaya, jaya, jaya” papar Sanjaya usai acara.

Acara bergengsi ini turut dihadiri Wakil Presiden Prof. KH. Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI, Presiden ke-5 RI, Prof. Megawati Sukarnoputri, Wakil Presiden ke 10 dan 12, Dr. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono, Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, DKPP, beberapa perwakilan Duta Besar Negara-negara sahabat, Panglima TNI dan Kapolri, Para Pejabat, Gubernur serta Kepala Daerah di seluruh Indonesia. (rls)

Ketua TP PKK  Tabanan Hadiri Rakornas TP PKK 2023 di Jakarta

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Koordinasi Nasional TP PKK Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (11/9/2023). 
Rapat Koordinasi Nasional TP PKK Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (11/9/2023). 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, S.H.,M.M menghadiri Rapat Koordinasi Nasional TP PKK Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Rapat tahunan yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian dan juga seluruh ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia serta Bappeda dan DPMD Provinsi Se-Indonesia berlangsung solid. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Rai Wahyuni juga didampingi oleh Sekretaris TP PKK Kabupaten Tabanan.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito mengukuhkan Ketua TP PKK Pusat dan para Ketua TP PKK Provinsi sebagai Ketua Pembina Posyandu.

Rakornas juga turut membahas strategi penurunan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045, serta optimalisasi peran Kader PKK dalam mewujudkan kaluarga Indonesia Tanpa Narkoba, Literasi Digital untuk Indonesia terus maju, termasuk strategi bersama membangun negeri memantapkan ketahanan pangan dan gizi serta akselerasi program PKK mencapai Rencana Induk Gerakan PKK 2020-2024.

Adapun Tema yang diusung dalam rapat tahunan ini adalah Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK Melaju Menuju Indonesia Maju, yang mana harapannya, Rakornas ini akan mampu menyamakan persepsi tentang program-program pokok PKK. Dilantiknya Ketua Umum TP PKK sebagai Ketua Pembina Posyandu, seperti disampaikan Ny, Tri Tito Karnavian, karena PKK dan Posyandu sejatinya berbeda baik secara peran dan fungsinya.

Namun, tak terlepas dari pelaksanaan di lapangan, dimana para kader posyandu adalah merupakan kader PKK. Meskipun kedua hal itu tidak sama, baik orang yang berperan maupun anggarannya. Tetapi di lapangan, yang dikenal masyarakat, posyandu adalah milik PKK.

“Seringnya di lapangan dikatakan bahwa kader posyandu adalah kader PKK, padahal keduanya berbeda. Kegiatan Rakornas ini diharapkan mampu menyamakan persepsi guna mendukung optimalisasi implementasi program pokok PKK secara Nasional,”sebut Ny. Tri Tito.

Tak hanya berfokus pada pengukuhan Ketua Pembina Posyandu, selain Pemaparan Materi, dalam Rakornas tersebut juga diumumkan bahwa Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan program-program pokok PKK, berhasil meraih juara harapan kategori umum dalam lomba vlog yang diselenggarakan oleh TP PKK Pusat dan yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dengan judul ‘Stop Boros Pangan’ oleh Kadek Ayu Ratna Fanisa, dari Desa Mundeh Kangin Selemadeg Barat.

Tentunya di kesempatan itu, Bunda Rai menyampaikan rasa bangganya dan apresiasi yang luar biasa atas pencapaian yang telah diraih Kabupaten Tabanan. Serta berharap, dengan adanya rakornas dan diraihnya juara, dapat mengoptimalisasikan keberhasilan program-program pokok PKK, terutama dalam perwujudan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

“Kami sangat bangga, Kabupaten Tabanan dapat meraih juara, ini membuktikan sinergitas dan kolaborasi yang sangat baik antara Pusat, Kabupaten, Kecamatan hingga Desa. Jadi implementasi programnya tepat dan diharapkan semakin diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Kami juga berharap, Rakornas ini tidak hanya dapat mempererat hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, tetapi juga sebagai langkah optimal peran serta PKK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di masyarakat,” jelas Bunda Rai.

Untuk diketahui, dalam kegiatan rakornas kali ini juga di isi dengan pembekalan kepada peserta dengan berbagai materi yang diberikan oleh Kementrian Kesehatan, Kementrian Kominfo, BNN dan Badan Pangan Nasional RI. (ana)

15 Subak di Selemadeg Timur Panen Jagung, Hasilkan 9,5 Ton Per Hektare.

Penulis
Pantau Bali
-
Panen jagung di Selemadeg Timur, Tabanan.
Panen jagung di Selemadeg Timur, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Musim kemarau panjang yang saat ini terjadi ternyata memberi berkah untuk sejumlah petani di Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan.

Hal itu dikarenakan, mereka tengah memasuki musim panen jagung. Disamping itu, harga jagung kering dengan kadar air 15 persen juga tinggi yakni mencapai Rp6 ribu per kilogram.

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Selemadeg Timur I Ketut Sarjawa mengatakan, luas sawah di Kecamatan Selemadeg mencapai 2.123 hektare  dengan total 26 subak.

Sekitar 15 subak dengan luasan 1.500 hektare merupakan sawah tadah hujan yang berlokasi di sebelah Selatan Kecamatan Selemadeg Timur sedang memanen jagung dengan produksi jagung mencapai 9,5 ton biji kering per hektare.

“Ada sekitar seratus hektare yang masih belum panen dan tanamannya sedang berbunga. Sebagian besar petani di bagian Selatan daerah Selemadeg Timur ini sedang panen,” jelasnya, Selasa (12/9/2023).

Dia menjelaskan, untuk 15 subak yang masuk sawah tadah hujan ini memiliki pola tanam padi – jagung – padi. Sehingga, pada Oktober 2023 ini jika hujan akan segera ditanam padi.

“Apabila belum turun juga bisa mundur November 2023 maksimal Januari 2024, dan diperkirakan akan panen pada bulan April mendatang atau terlambat satu bulan dari jadwal panen raya pada umumnya,” sambungnya.

Menurut Sarjawa, harga jagung kering saat ini lebih baik dibandingkan panen tahun sebelumnya yang mencapai harga Rp5.200-Rp5.400 per kg. Dengan serapan pasar tradisional ataupun untuk memenuhi permintaan pasar modern seperti supermarket berjaringan.

Sementara itu, selama musim kemarau yang panjang di tahun 2023, belum ada laporan lahan pertanian di Kawasan Selemadeg dan Kabupaten Tabanan pada umumnya mengalami kerusakan.

Selain itu, pada musim kemarau ini, petani di Tabanan, terutama di daerah sawah tadah hujan selalu menanam tanaman hortikultura, seperti jagung, setiap musim kemarau.

“Hingga saat ini belum ada laporan mengenai lahan sawah di Selemadeg Timur ataupun di Kabupaten Tabanan secara umum yang rusak akibat kekeringan. Hal ini karena petani mengatasinya dengan penananam jagung setiap musim kemarau,” imbuhnya. (ana)

DPRD Tabanan Tunggu Surat Permohonan PAW Anggota Fraksi PDIP Nyoman Suadiana

Penulis
Pantau Bali
-
Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga.
Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan masih menunggu surat permohonan pemberhentian atau pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Suadiana.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan pemberhentian atau PAW dari Partai PDI Perjuangan.

“Untuk proses pemberhentian dan pergantian anggota DPRD itu yakni, partai terkait menganjukan ke DPRD. Sampai hari ini belum masuk surat dari partainya,” ujarnya, Selasa (12/9/2023)

Dirga menjelaskan, setelah mendapat surat pemberhentian dan PAW anggotanya itu, pihaknya akan mengajukan ke KPU untuk dilakukan verifikasi untuk calon pengganti. Kemudian, dari KPU diusulkan ke provinsi melalui bupati.

“Tahapannya begitu. Pengajuan surat dari partai untuk pemberhentian dan pengajuan calon pengganti PAW-nya,” katanya.

Sementara itu, Liasion Officer (LO) PDI Perjuangan Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengonfirmasi penerimaan SK pemecatan tersebut oleh DPC PDI Perjuangan Tabanan.

Dalam SK, I Nyoman Suadiana dipecat dari PDI Perjuangan, sementara I Gusti Ngurah Mahardika diangkat sebagai penggantinya dalam jabatan anggota DPRD Tabanan. I Gusti Ngurah Mahardika juga diharapkan untuk mewakili Daerah Pemilihan Tabanan III (Kecamatan Penebel-Baruriti).

Omardani menjelaskan bahwa DPRD Tabanan telah mengirim surat ke KPU Tabanan untuk mendapatkan hasil perolehan suara I Gusti Ngurah Mahardika pada Pemilu 2019. Proses PAW ini akan segera berlanjut dengan pengiriman surat pengantar usulan penetapan PAW ke Gubernur Bali melalui Bupati Tabanan.

Adapun SK penetapan PAW dari Gubernur Bali diharapkan dapat diterima paling lambat 14 hari setelah pengajuan surat pengantar. Oleh karena itu, diharapkan bahwa SK penetapan PAW akan diterbitkan paling lambat pada tanggal 20 September 2023.

Pemilihan I Gusti Ngurah Mahardika sebagai pengganti I Nyoman Suadiana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hasil perolehan suara pada Pemilu 2019 yang menempatkannya sebagai peringkat keenam dengan 3.248 suara sah. Selain itu, I Gusti Ngurah Mahardika saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua PAC Baturiti.

Omardani menekankan bahwa pemilihan kader yang diajukan sebagai pengganti harus sesuai dengan peraturan partai dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan partai. Dengan demikian, proses PAW ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PDI Perjuangan. (ana)

Bupati Giri Prasta Hadiri Upacara Tawur Balik Sumpah di Pura Kahyangan Dalem Desa Adat Petang

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara Tawur Balik Sumpah, Rsi Gana, Melaspas dan Mendem Pedagingan serangkaian Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih lan Tawur Agung, Ngusaba Dalem di Pura Kahyangan Dalem Desa Adat Petang, Senin (11/9/2023).
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara Tawur Balik Sumpah, Rsi Gana, Melaspas dan Mendem Pedagingan serangkaian Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih lan Tawur Agung, Ngusaba Dalem di Pura Kahyangan Dalem Desa Adat Petang, Senin (11/9/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri upacara Tawur Balik Sumpah, Rsi Gana, Melaspas dan Mendem Pedagingan serangkaian Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih lan Tawur Agung, Ngusaba Dalem di Pura Kahyangan Dalem, Desa Adat Petang, Senin (11/9/2023).

Upacara ini dipuput oleh Ida Peranda Gede Griya Kemenuh Gianyar, Ida Peranda Griya Budha Saraswati Taman Sari Batuan Sukawati Gianyar dan Ida Rsi Bujangga Griya Anyar Sari Sembung Badung.

Sebagai bentuk Ngastiti Bhakti Ring Ida Betara, Bupati Badung membantu dana upacara sebesar Rp2 miliar serta secara pribadi mepunia sebesar Rp25 Juta.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengucapkan rasa syukur kepada Ida Hyang Widhi Wasa dan Ida Betara Betari yang berstana di Pura Kahyangan Dalem semoga semuanya diberi keselamatan dan kerahayuan dalam melaksanakan upacara ini.

“Upacara ini dapat dikatakan utamaning utama untuk mengingatkan kepada generasi penerus upacara ngusaba dalem ini, wenang bendesa adat/prawartaka karya untuk membuatkan Prasasti karana upacara utamaning utama ini kalaksanayang nyabran 30 tahun sekali,” jelasnya.

Giri Prasta mengatakan, pelaksanaan Pujawali ini dapat dikatakan puja itu dilaksanakan oleh Sulinggih bersama Pemangku sedangkan Walinya dilaksanakan oleh welaka, ada Sekaa Gong, Pesantian, Topeng Sidakarya, tari Rejang lan renteng itu yang dimaksud puja wali.

“Diharapakan agar dudonan ini benar dan mautama dan sudah benar dan mautama ini yang dimaksud upacara, upakara lan uparengga itu sarana dan taksu jagat Bali yang mautama. Setelah itu diharapkan juga masyarakat semua untuk bersatu dalam melaksanakan upacara seperti ini karena dengan bersatu setengah perjuangan akan berhasil serta dengan bersatu kita bisa membuatkan jembatan emas untuk generasi kedepan,” ungkapnya.

Sementara itu, Manggala Karya I Made Sukawana menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Murdaning Jagat Badung bersama undangan lainnya atas kehadiran ikut ngrastiti bakti.

Dilaporkan upacara Utamaning Utama Tawur Balik Sumpah, Rsi Gana, Melaspas lan Mendem Pedagingan serangkaian Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih lan Tawur Agung, Ngusaba Dalem, Pura Kahyangan Dalem, Nemuning Rahina Buda Wage Merakih Pinanggal 20 September 2023 yang akan datang.

Karya ini dipuput oleh 30 sulinggih dan upacara ini medasar 3 Kerbau, Wewalungan Suku 4, Kuku 2 semua berisi dan memakai Bebangkit 108 soroh.

“Upacara ini dimulai pada Tanggal 8 Februari diawali dengan nyukat genah, pada 4 Mei nancep sanggar tawang, mari suda bumi, surya candra naga, pengrasa karya, pada Tanggal 8 Mei nyengker setra, dan hari ini (11/9) kalaksanayang upacara Tawur Balik Sumpah, Rsi Gana, Melaspas lan Mendem Pedagingan, dan Puncak Piodalan pada 20 September, Penyineban pada 1 Oktober 2023,” jelasnya. (rls)

1...605606607...1,144Halaman 606 dari 1,144
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.