Sabtu, 25 April 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 54

Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 Pemkab Badung Raih Penghargaan Layanan Pendidikan

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri acara Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bekerja sama dengan Tempo Media Group, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12). Pada kesempatan ini, Pemkab Badung meraih Penghargaan Kategori Pelayanan Publik – Perbaikan Akses Layanan Pendidikan pada Aspek Fiskal Tinggi Tingkat Kabupaten.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti kepada Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta.

Wabup Bagus Alit Sucipta yang ditemui seusai acara mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Mendagri Tito Karnavian beserta jajaran serta Tempo Media Group atas penilaian yang objektif kepada pemerintah daerah se-Indonesia. Ia juga berterima kasih karena Badung telah diberikan penghargaan dalam upaya menguatkan layanan akses pendidikan.

  1. “Penghargaan ini bukan hanya dalam bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami di Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Kami akan terus memperkuat alokasi fiskal, memperluas akses, serta memastikan seluruh peserta didik di Badung mendapatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang terbaik. Ini adalah bagian dari komitmen kami mewujudkan Badung sebagai daerah yang mandiri, unggul, maju dan sejahtera” ujarnya. (rls)

Pansus TRAP DPRD Bali Tutup 13 Bangunan Melanggar di Jatiluwih

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP Bali melakukan sidak ke kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Selasa (2/12/2025).

Sidak ini bertujuan untuk meninjau 13 bangunan restoran yang melanggar tata ruang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di subak sawah Jatiluwih.

Hasil dari sidak ini, anggota Pansus TRAP, Satpol PP Bali serta Kabupaten Tabanan sepakat untuk menutup sementara 13 bangunan yang melanggar itu.

Nantinya bangunan tersebut akan dibongkar untuk dikembalikan fungsi lahannya seperti semula sebagai lahan pertanian. Bahkan per tanggal 1 Desember 2025 kemarin, Pemda Tabanan telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke 3 untuk ke-13 bangunan melanggar ini.

Adapun 13 bangunan itu yakni  Villa Yeh Baat, The Rustic/Sunari Bali, Warung Manalagi, CataVaca Jatiluwih, Warung Wayan, Giri e-Bikes Jatiluwih, Warung Manik Luwih, Gong Jatiluwih, Warung Mentig Sari, Anantaloka, Warung Krisna D’Uma Jatiluwih, Warung Nyoman Tengox, dan Agrowisata Anggur.

Tiga diantaranya yakni Sunari Bali yang sebelumnya bernama The Rustic Bali, Warung Mentig Sari dan Gong Jatiluwih Resto dilakukan sementara secara simbolis dengan dipasangi garis polisi di sekitar bangunan.

Penutupan sementara juga dilakukan di bangunan restoran yang baru berdiri di sisi timur kantor DTW, yang mencaplok sepadan jalan. Selain itu, tiga bangunan pendukung restoran yang berdiri di pinggir lahan sawah sepanjang jalan menuju kantor DTW juga ditutup dan dipasangi garis polisi.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Suparta mengatakan, tujuan dilakukan kegiatan sidak adalah untuk menegakkan aturan tata ruang serta mempertahakan kawasan Subak Sawah Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

“Kami sepakat bangunan yang beridiri di LSD dan LP2B harus disterilkan. Sebagai langkah awal, kami lakukan penutupan sementata karena SP 3 sudah dikelurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan per 1 Desember kemarin dan selanjutnya dilakukan pembongkaran. Selanjutnya akan dikembalikan fungsinya seperti semula,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali itu menyebut, selain ke-13 bangunan yang ditutup itu, anggota pansus TRAP juga menerima aduan masyarakat (dumas) adanya lima pelanggaran tata ruang lain di kawasan Jatiluwih.

Aduan itu salah satunya aktifitas melukat di tempat suci milik subak desa adat, namum sekarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Kami akan panggil pengelolanya agar hak pemanfaatan diberikan kepada yang berwenang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi mengatakan, sebagai tindak lanjut, pemilik dari 13 bangunan yang melanggar ini akan dipanggil ke untuk memastikan agar SP 1,2, dan 3 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan benar-benar ditindaklanjuti secara tuntas sesuai aturan yang berlaku.

“Tindak lanjutnya agar benar-benar lahan yang dilanggar ini fungsinya kembali seperti awal,” tegasnya.

Ia berharap, pembongkaran serta pembersihan bangunan-bangunan yang melanggar ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan agar fungsi lahan bisa kembali seperti semula. “Diluar 13 bangunan tersebut kemungkinan masih ada bangunan lain yang tercecer dan melakukan pelanggaran namun belum terdata,” tambahnya.

Terkait target pembongkaran ke 13 bangunan ini, Darmadi belum bisa memastikan waktu eksekusi sebab pihaknya harus melakukan koordinasi lagi dengan pemerintah kabupaten serta pemilik bangunan.

“Kami juga minta bantuan dari pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan dulu sebelum dilakukan pembongkaran,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila mengatakan, temuan 13 bangunan melanggar ini sejak berlangsung event World Water Forum di Kawasan Subak Jatiluwih sekitar Mei 2024. Temuan ini menjadi catatan karena akan berdampak pada pencabutan status subak jatiluwih sebawai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Untuk menyikapi temuan itu, pihaknya dalam hal ini tim informasi tata ruang (ITR) bersama jajaran terkait di Pemda Tabanan melakukan langkah penegakan regulasi jika adanya temuan pelanggaran.

“Kami telah lakukan pertemuan untuk membahas temuan itu dan memang benar ditemukan adanya beberapa pelanggaran tata ruang. Atas hal itu kami lakukan langkah pendekatan dengan masyarkat pemilik bangunan, administrasi serta peringatan hingga sampai keluar surat peringatan (SP) 3 ini,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pansus TRAP akan memanggil ke-13 pemilik bangunan serta pemilik bangunan lainnya yanh ditemukan melanggar saat sidak untuk koordinasi lebih lanjut terkait hasil temuan dan langkah pembongkaran. (ana)

Jalur Denpasar-Gilimanuk Berlubang, Arus Lalu Lintas Dilakukan Buka Tutup

Penulis
Pantau Bali
-
Jalan berlubang di jalur denpasar-gilimanuk tepatnya di Jembatan Payan Br. Dinas Payan, Desa Adat Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
Jalan berlubang di jalur denpasar-gilimanuk tepatnya di Jembatan Payan Br. Dinas Payan, Desa Adat Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.

PANTAUBALI.COM.M, TABANAN – Jalur nasional Jurusan Denpasar-Gilimanuk tepatnya di dekat Jembatan Payan, Banjar Dinas Payan, Desa Adat Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan berlubang.

Lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman 2 meter itu terlihat menganga sejak Selasa (2/12/2025) pagi.

Salah seorang warga bernama Nyoman Agus Suriawan mengatakan, jalan sudah mulai cekung, atau tanda-tanda ambles sedikit demi sedikit sudah terlihat sejak sebulan lalu.

“Selasa pagi tadi jebol. Penyebab jebol karena tergerus air hujan sehungga lapisan tanah ambles,” jelasnya.

Ia nenyebut, akibatnya jalan tidak bisa dilalaui dan arus lalu lintas dilakukan buka tutup oleh pihak kepolisian untuk menghindari kemacetan panjang.

“Dari Dinas PUPR dan kepolisian sudah ke lokasi. Saya belum dapat info pengerjaan perbaikan mulai kapan,” jelas Agus Suriawan yang juga Perbekel Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Selemadeg I Wayan Budiarsana mengatakan, jalan jebol sudah mendapat penanganan perbaikan. Lubang itu timbul akibat tanah dibawahnya tergerus air dan sebelumnya sudah terlihat sisa lubang kemarin.

“Saat ini tinggal diurug saja dan segera selesai. Syukurnya beton jalan masih bagus. Namun karena ada truk mogok karena as panjang patah sehingga memperparah macet,” jelasnya. (ana)

Mulai 2026, TPA Mandung Hanya Terima Sampah Terpilah

Penulis
Pantau Bali
-
Pengurugan TPA Mandung, Tabanan.
Pengurugan TPA Mandung, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – TPA Mandung, di Kecamatan Kerambitan, Tabanan, dipastikan tidak lagi menerima pembuangan sampah secara open dumping atau pembuangan terbuka tanpa proses pemilahan dan pengolahan.

Mulai akhir Desember 2025, sistem tersebut dihentikan dan diganti dengan pola controlled landfill, yakni pembuangan sampah yang telah melalui proses pemilahan.

Perubahan sistem ini diterapkan sebagai tindak lanjut aturan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan aturan ini, Pemkab Tabanan wajib memastikan sampah yang masuk ke TPA sudah dipilah dari sumbernya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Ekayana, mengatakan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi sebelum TPA Mandung resmi hanya menerima sampah terpilah pada 2026. Uji coba penanganan sampah terpilah sendiri sudah dimulai sejak 2025 ini.

“Mulai 2026, TPA Mandung hanya menerima sampah yang sudah dipilah. Semua desa sebenarnya sudah mulai memilah, tetapi baru sekitar 30 sampai 50 persen. Proses ini bertahap dan tidak bisa langsung,” kata Ekayana, Senin (1/12/2025).

Pemkab Tabanan telah melibatkan desa, tokoh masyarakat, dan LSM dalam pendampingan. Kami mendorong percepatan pembangunan teba modern di desa-desa untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.

Ekayana menjelaskan, saat ini proses pengurugan TPA Mandung dengan tanah sudah berlangsung. Dari total luas lahan sekitar 2,7 hektar, sekitar 1,8 hektar akan digunakan sebagai area pembuangan sampah.

Sementara sisanya diperuntukkan bagi pembangunan IPAL, perkantoran, dan area parkir. Pemkab Tabanan juga merencanakan revitalisasi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan rumah kompos.

“Pengurugan sudah kami lakukan sejak 2024 secara bertahap,” tegasnya.

Sementara itu, volume sampah yang masuk ke TPA Mandung saat ini kembali normal, yakni sekitar 110 ton per hari. Sebelumnya, saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, volume sampah meningkat hampir 30 persen. (ana)

Wesnawa Punia Dilantik Jadi Kadisdikpora Bali, Gubernur Koster Beri Sejumlah PR

Penulis
Pantau Bali
-
Pelantikan Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bal, Senin (1/12/2025).
Pelantikan Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bal, Senin (1/12/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Ruang Pertemuan Gedung Kerthasabha, Senin (1/12/2025).

Wesnawa Punia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dipromosikan menggantikan KN. Boy Jayawibawa yang memasuki masa purna tugas.

Gubernur Koster mengingatkan pengampu bidang pendidikan merupakan tugas hal yang sangat serius karena berkaitan dengan pengembangan SDM Bali Unggul.

“Segera tuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul, sehingga bisa dijalankan mulai tahun 2026,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memberi penekanan pada akses, mutu serta daya saing pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas baru.

“Ini harus betul-betul dipetakan. Tak boleh lagi ada cerita, anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan, bisa kita tampung,” ujar Gubernur Koster seraya menginstruksikan Kadisdikpora yang baru untuk menginventarisir berbagai persoalan di bidang pendidikan supaya dapat ditangani dengan baik.

Berikutnya, Gubernur Bali dua periode ini juga memberi penekanan pada program 1 Keluarga 1 Sarjana yang mulai dilaksanakan tahun 2025.

“Karena baru berjalan, pesertanya belum banyak. Karena ini menjelang akhir tahun, segera tuntaskan kewajibannya seperti pembayaran uang kost,” tambah dia.

Jika datanya sudah valid, ia berencana meresmikan program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan ini.

Agar pelaksanaannya lebih optimal, Disdikpora diminta untuk lebih mengintensifkan sosialisasi agar keluarga di desa-desa yang membutuhkan mengetahui cara mengikuti program ini.

“Buatkan panduan yang simpel, agar masyarakat paham bagaimana cara mengikuti program ini, karena ini program bagus.Tolong itu dipersiapkan betul agar tahun 2026 berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Masih dalam arahannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyinggung program insentif Nyoman dan Ketut yang menjadi tanggung jawab tiga OPD yaitu Disdikpora, Dinas Kesehatan dan Dinsos P3A.

“Dinas Kesehatan bertugas memberi layanan pada ibu hamil hingga bayinya lahir, kemudian sekolahnya diurusin dinas pendidikan, yang tidak mampu dibantu dinsos. Ini merupakan program terintegrasi dan terpadu, harus berjalan dengan baik mulai tahun 2026,” urainya.

Menurutnya, program ini mendapat respon positif dan Pemkab Badung berencana membuat program serupa dengan skema tersendiri. “Ini bagus, karena Badung uangnya banyak,” cetusnya.

Menutup arahannya, Gubernur Koster mengingatkan Kadisdikpora yang baru agar mengintensifkan konsolidasi dan koordinasi dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK.

 “Fokus kerja menbangun pendidikan di Bali, bangun koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan/janji jabatan Kadisdikpora Provinsi Bali dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Bali. (ana)

Catat Perkiraan Pasang Surut Air Laut Selama Karya Wraspati Kalpa di Pura Luhur Tanah Lot

Penulis
Pantau Bali
-
Karya Wraspati Kalpa di Pura Luhur Tanah Lot, Kabupaten Tabanan.
Karya Wraspati Kalpa di Pura Luhur Tanah Lot, Kabupaten Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dalam pelaksanaan Karya Wraspati Kalpa di Pura Luhur Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, yang berlangsung Rabu, 3 Desember 2025 hingga Sabtu, 6 Desember 2025, panitia mengingatkan para pemedek untuk memperhatikan jadwal pasang surut air laut.

Karya Wraspati Kalpa digelar sebagai upacara besar pertama setelah rampungnya pemugaran Pelinggih Utama. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi pengempon pura dan masyarakat, karena bangunan suci kembali dapat difungsikan secara penuh untuk menopang rangkaian upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi alam, panitia pengempon menyampaikan perkiraan pasang–surut air laut sebagai panduan bagi pemedek yang akan tangkil ke Pura Luhur Tanah Lot.

Perkiraan waktu pasang – surut:

Rabu, 03/12/2025 (Buda Wage Langkir):

• Surut: 00.00–05.00 Wita

• Pasang: 06.00–11.00 Wita

• Surut: 12.00–18.00 Wita

• Pasang: 19.00–24.00 Wita

 

Kamis, 04/12/2025 (Wraspati Kliwon Langkir):

• Surut: 01.00–07.00 Wita

• Pasang: 08.00–13.00 Wita

• Surut: 14.00–19.00 Wita

• Pasang: 20.00–02.00 Wita

 

Jumat, 05/12/2025 (Sukra Umanis Langkir):

• Surut: 03.00–08.00 Wita

• Pasang: 09.00–14.00 Wita

• Surut: 15.00–21.00 Wita

• Pasang: 22.00–03.00 Wita

 

Sabtu, 06/12/2025 (Saniscara Paing Langkir):

• Surut: 04.00–10.00 Wita

• Pasang: 11.00–15.00 Wita

• Surut: 17.00–22.00 Wita

• Pasang: 23.00–04.00 Wita

“Data yang kami sampaikan merupakan perkiraan yang mendekati kondisi pasang–surut di lapangan. Situasi aktual tetap dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi alam,” ujar Ketua Pengempon Pura Luhur Tanah Lot, Komang Dedy Sanjaya.

Mengingat akses menuju Pura Luhur Tanah Lot sangat dipengaruhi oleh kondisi laut, pemedek diimbau untuk selalu waspada, berhati-hati, dan menyesuaikan waktu tangkil dengan jadwal pasang surut demi keamanan dan kelancaran prosesi.

Untuk mendukung pelaksanaan karya, Manajemen DTW Tanah Lot telah menyiapkan dukungan operasional secara maksimal, meliputi personel pengamanan, petugas kebersihan, petugas layanan informasi, personel Balawista (penjaga keselamatan laut), pengaturan arus pengunjung, serta penempatan pos pantau di titik-titik strategis.

Sementara itu, Manajer Operasional DTW Tanah Lot, I Wayan Sudiana, mengatakan, “Kami telah menyiapkan dukungan teknis dan sumber daya secara optimal agar pelaksanaan pujawali berjalan lancar, aman, dan tertib. Fokus kami adalah pengamanan, kebersihan, serta keselamatan pemedek dan pengunjung, mengingat akses menuju pura sangat dipengaruhi kondisi pasang–surut air laut. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan nyaman.”

Di tengah pelaksanaan karya, DTW Tanah Lot tetap beroperasi secara terbatas dan teratur sehingga wisatawan tetap dapat mengenal kekayaan budaya dan spiritualitas Bali.

Selama rangkaian upacara, para pemedek turut melaksanakan ngaturan ayahan, termasuk persembahan tarian sakral yang menjadi atraksi budaya bernilai tinggi sekaligus menambah pengalaman spiritual dan edukatif bagi wisatawan. (ana)

Hungaria Tawarkan 100 Beasiswa untuk Generasi Muda Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Kunjungan kehormatan Delegasi Majelis Nasional Hungaria di Jayasabha, Denpasar, Minggu, (30/11/2025).  
Kunjungan kehormatan Delegasi Majelis Nasional Hungaria di Jayasabha, Denpasar, Minggu, (30/11/2025).  

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Delegasi Majelis Nasional Hungaria di Jayasabha, Denpasar, Minggu, (30/11/2025).

Pertemuan ini menjadi momen penting bagi masa depan pendidikan Bali, setelah Hungaria secara resmi menawarkan 100 beasiswa penuh setiap tahun bagi putra-putri Bali.

Delegasi dipimpin oleh Yang Mulia Márta Mátrai, Wakil Ketua Pertama Majelis Nasional Hungaria, didampingi Dr. István Hiller, Beatrix Kese, perwakilan kedutaan Hungaria di Jakarta, serta Agung Rai Suryawijaya selaku Konsul Kehormatan Hungaria di Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Hungaria menyampaikan kesiapan memberikan 100 beasiswa tahunan untuk studi di bidang prioritas, yaitu: Agrikultur dan peternakan; Kesehatan dan profesi medis; serta Teknologi dan inovasi.

Delegasi juga menyerahkan dua dossier resmi berisi profil universitas terkemuka di Hungaria yang membuka peluang kerja sama akademik dengan institusi pendidikan di Bali.

Gubernur Koster menyambut antusias tawaran tersebut. Ia menilai kesempatan ini dapat membuka ruang bagi anak muda Bali untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas di Eropa.

“Ini adalah peluang besar yang akan memperkaya kapasitas generasi muda Bali,” ujar Koster.

Selain pendidikan, Pemerintah Hungaria juga membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya sektor hospitality yang tengah mengalami permintaan tinggi.

Mereka memberi apresiasi terhadap reputasi pekerja migran Bali yang disiplin, terampil, dan mudah beradaptasi.

Delegasi Hungaria juga menilai hubungan masyarakat Hungaria–Bali sangat sehat, terlihat dari minimnya kasus hukum yang melibatkan warga Hungaria di Bali.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Bali mengusulkan pembentukan forum khusus untuk membahas peluang kolaborasi yang lebih terstruktur, termasuk ide kerja sama sister province antara Bali dan salah satu provinsi di Hungaria.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas ruang kolaborasi di bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, teknologi, hingga pertanian.

Delegasi juga menyampaikan apresiasi atas tingkat kunjungan wisatawan Hungaria ke Bali, yang relatif stabil dan kemungkinan terus meningkat. Dimana tahun 2024 kunjungan mencapai 17.000 wisatawan, serta tahun 2025 hingga Oktober telah mencapai 16.500 wisatawan

Tren positif ini dinilai sebagai bukti kuat bahwa hubungan kedua wilayah terus berkembang, tidak hanya di tingkat pemerintahan, tetapi juga antarmasyarakat.

Márta Mátrai menegaskan bahwa kunjungan ini sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Hungaria. Ia berharap momen ini dapat memperkuat kerja sama multisektoral yang sebelumnya telah didorong melalui Economic Focus Forum, termasuk bidang energi, agrikultur, budaya, dan teknologi.

Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi pertukaran pandangan politik dan tata kelola pemerintahan antara delegasi Hungaria dan Gubernur Koster, sebuah percakapan hangat yang mempererat pemahaman kedua negara.

Dengan tawaran 100 beasiswa per tahun dan peluang kerja sama sister province, kunjungan ini dipandang sebagai titik penting dimulainya babak baru hubungan Bali dan Hungaria lebih dalam, lebih konkret, dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat Bali. (ana)

Puncak HUT ke-532 Kota Singasana Tegaskan Kejayaan Budaya dan Semangat Kebersamaan

Penulis
Pantau Bali
-
perayaan HUT ke-532 Kota Singasana Tahun 2025 berlangsung meriah di Taman Bung Karno, Sabtu (29/11/2025).
perayaan HUT ke-532 Kota Singasana Tahun 2025 berlangsung meriah di Taman Bung Karno, Sabtu (29/11/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Puncak perayaan HUT ke-532 Kota Singasana Tahun 2025 berlangsung meriah di Taman Bung Karno, Sabtu (29/11/2025), bersamaan dengan Hari Raya Kuningan.

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dan Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, mengajak masyarakat merayakan perjalanan panjang Kota Singasana sebagai kota penuh budaya, perjuangan, dan keberagaman.

Masyarakat berdatangan memadati area perayaan sejak sore hari. Suasana yang hangat dan penuh suka cita mengiringi penampilan kesenian khas Tabanan serta persiapan menuju penampilan penutup dari Band Nasional Padi Reborn yang menjadi magnet utama rangkaian malam itu.

Hadir Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi Bali, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga beserta istri Ny. Budiasih Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan, Sekda beserta para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, para pimpinan instansi Vertikal dan BUMD di Tabanan, para sponsor, serta tokoh masyarakat.

Penampilan seni dari para seniman Tabanan menjadi pembuka yang memukau. Tari Kebesaran Kabupaten Tabanan, Tari Jayaning Singasana AUM, Tari Oleg Tamulilingan, serta “Tarian Sekaa Tani” dari Juara 2 FLS3N Tingkat Nasional, seluruhnya mendapat sambutan meriah.

Pertunjukan Naluri Manca bertajuk “Mula Pratipada Jayaning Singasana” juga nampak melengkapi kemegahan panggung budaya. Bupati Sanjaya sekaligus menyerahkan penghargaan kepada seniman-seniman Tabanan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelestarian budaya.

Bupati Sanjaya dalam sambutannya menyampaikan ucapan khusus kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait lainnya sebagai salam pembuka acara.

“Sebelumnya, izinkan saya selaku pribadi, dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan bagi semeton umat Hindu semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua,” pungkasnya.

Kemudian, Sanjaya menegaskan makna puncak perayaan dengan pernyataan inti. “Perayaan malam ini bukan sekedar seremonial, tetapi momentum untuk merayakan perjalanan panjang Kota Singasana. Hal ini sejalan dengan tema ‘Mula Jayaning Singasana’ menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM).”

Orang nomor satu di Tabanan itu kemudian mengajak masyarakat menjaga persatuan melalui pernyataan ringkasnya, “Di malam penuh cahaya ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan persaudaraan, karena kota Singasana hanya akan maju bila kita saling menggenggam dan menguatkan.

Kota ini tumbuh dari budaya dan jati diri yang kita warisi, maka jangan biarkan modernisasi menjauhkan kita dari akar tradisi yang menjadi karakter kita. Kepada generasi muda, masa depan ada di tangan kalia. Marilah kita melangkah ke masa depan dengan penuh optimisme,” pintanya.

Tak hanya diramaikan dengan beragam hiburan, puluhan stan IKM/UMKM juga turut meramaikan puncak acara sebagai salah satu penanda perputaran ekonomi masyarakat di Tabanan. Perayaan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng dan penampilan penyanyi lokal Gus Veron, yang kemudian dilanjutkan dengan performa paripurna dari Band Nasional Padi Reborn.

Selain membawa nostalgia melalui lagu-lagu hitsnya, kehadiran Padi Reborn juga merepresentasikan identitas Tabanan sebagai lumbung padi atau lumbung pangannya Bali.

Kemeriahan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian HUT Kota Singasana ke-532, mengukuhkan semangat kebersamaan, kejayaan budaya, dan optimisme masyarakat menuju masa depan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). (Rls)

Pemprov Bali Perkuat Perlindungan Pekerja Nonformal, Termasuk Rohaniawan

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk rohaniawan yang kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku.

“Pekerjaan rohaniawan sangat mulia karena mendoakan agar alam dan manusia tetap dalam keadaan baik. Perlindungan ini sangat penting,” ujar Koster dalam acara pembukaam Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11/2025).

Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat lainnya telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain: petani dan nelayan,pekerja seni,perangkat desa,paiketan serati atau pembuat banten, pecalang, dan lembaga adat lainnya.

Menurut Koster, elemen tersebut memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.

Disisi lain, Koster juga menyampaikan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali berbeda-beda di tiap kabupaten/kota. Pemprov Bali, katanya, terus mendorong percepatan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran dari APBD.

“Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat dibutuhkan pekerja rentan. Kami berharap kepesertaan terus meningkat sehingga universal coverage dapat tercapai,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi lima program utama BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali.

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial. Negara telah mengembangkan dua badan, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan negara kepada seluruh warga,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan, penyelenggaraan jaminan sosial di Bali selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu konsep pembangunan dari kelahiran, tumbuh kembang, hingga kematian, bagi seluruh Krama Bali di dalam maupun luar daerah.

Provinsi Bali juga telah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengimplementasikan jaminan sosial secara universal. Di antaranya: Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mengatur distribusi tenaga kerja, pelatihan, serta perlindungan pekerja lokal berlandaskan nilai-nilai Jana Kerthi.

Lalu, Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Bali. “Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” tegas Gubernur.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suandar, menyampaikan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun depan diperkirakan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga penguatan tata kelola dan keberlanjutan menjadi tanggung jawab besar lembaga publik ini.

Sementara itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Evan Kurniawan mengaku terkesan dengan Kebijakan di Bali yang menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza dalam setiap acara resmi.

“Sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini meneguhkan nasionalisme,” ujarnya.

Evan menjelaskan, penyelenggaraan diseminasi ini merupakan bentuk apresiasi terhadap tim internal BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 dalam upaya menyempurnakan sistem pelaporan terintegrasi yang membangun karakter organisasi. (rls)

DPRD Tabanan Minta Pemkab Pastikan Bantuan Rumah Layak Huni Tepat Penerima

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Rumah tak layak huni di Kabupaten Tabanan yang mencapai 4.575 unit, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, ternyata ribuan keluarga kurang mampu masih berlindung di bawah atap rumah yang tidak layak.

Hal itu mendapat respon dari Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pengecekan langsung agar data tersebut benar-benar valid serta memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami minta kepada Bapak Bupati untuk menurunkan timnya dan melihat apa fakta di lapangan. Dan kita akan perjuangkan masyarakat yang memang memiliki rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUPRPKP I Made Dedy Darmasaputra menjelaskan, data 4.575 rumah tidak layak huni di Kabupaten Tabanan itu terbagi dalam berbagai kategori sesuai tingkat kerusakan.

Dari data itu, terdapat 916 rumah membutuhkan pembangunan baru, yang menjadi prioritas penanganan pada tahun-tahun mendatang.

Sedangkan, 3.659 rumah memerlukan peningkatan kualitas karena kondisi kerusakannya beragam dan harus ditangani sesuai kriteria teknis di lapangan.

“Kondisi rumah tidak layak huni sangat bervariasi. Sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada banyak kriteria teknis yang menjadi dasar penentuan kategori, sehingga data ini harus dibaca secara komprehensif,” jelasnya.

Ia menyebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan perbaikan kualitas RTLH sebanyak 1.116 unit, baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan kualitas (PK).

Program ini memanfaatkan beragam sumber pendanaan, mulai dari APBD Kabupaten, BSPS, APBD Provinsi, hingga dukungan CSR perbankan.

Menurutnya, penyelesaian masalah RTLH tidak bisa hanya dilihat dari pembangunan fisik rumah. Melainkan, inti dari persoalan ini adalah kemampuan ekonomi keluarga pemilik rumah, yang pada umumnya berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

“Pemberdayaan ekonomi jauh lebih penting untuk memberikan solusi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mendorong penguatan UMKM, mempercepat perputaran ekonomi desa, dan memastikan masyarakat kecil terlibat dalam aktivitas produktif. Dengan ekonomi yang bergerak, masyarakat akan memiliki kemampuan mandiri untuk memperbaiki rumahnya,” ucapnya.

1...535455...1,115Halaman 54 dari 1,115
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.