TP PKK Tabanan dan Provinsi Bali Berkolaborasi Atasi Stunting

Penulis

-

23 Maret 2024

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sambut kehadiran Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Ida Mahendra Jaya dalam kolaborasinya melalui aksi sosial program ‘Berkunjung dan Berbagi’, yang berlangsung di Wantilan Desa Adat Bedha, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Jumat (22/3/2024).

Aksi sosial yang berlangsung berfokus pada pemberian bantuan yang menyasar 100 penerima bantuan yakni balita dengan gejala gangguan tumbuh kembang beresiko stunting dan terdiagnosa stunting yang berasal dari desa-desa di kecamatan Tabanan yakni Desa Bongan, Desa Subamia, Desa Dauh Peken, Desa Gubug, Desa Tunjuk, Desa Sudimara dan Desa Denbatas.

Dengan total 96 penerima bantuan yang hadir di wantilan dan 4 balita yang dikunjungi langsung, sebanyak 50 paket bantuan dari Provinsi Bali dan 50 bantuan dari bantuan CSR Bank BPD Bali disalurkan pagi itu.

Bantuan yang diberikan berupa paket berupa beras 10 kg, susu 6 kotak, 1 krat telur serta sikat dan pata gigi 1 set kepada masing-masing penerima bantuan secara simbolis.

Selanjutnya kunjungan langsung dilakukan rombongan kepada 2 Balita beresiko stunting dan 2 Balita terdiagnosa stunting dari Banjar Kalanganyar Kangin, Banjar Dinas Kalanganyar Kawan, Banjar Dinas Wanasara Kelod dan Banjar Dinas Bongan.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan peninjauan Posyandu Wijaya Kusuma yang bertempat di Banjar Bedha, Desa Bongan.

Di kesempatan itu, Ny. Ida Mahendra Jaya selaku Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali menyampaikan, perlunya TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah untuk mengambil peran dan inisiatif mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting melalui kegiatan Berkunjung dan Berbagi.

“Kegiatan ini pada intinya merupakan gerakan stimulan dalam rangka mengakselerasi upaya pencegahan stunting dan juga bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan posyandu” sebutnya.

Oleh sebab itu pihaknya menggandeng seluruh OPD terkait untuk turut serta bersinergi dalam menyukseskan program.

Tak hanya itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan dari dinas-dinas terkait provinsi kepada Ny. Rai Wahyuni Sanjaya selaku ketua TP PKK dan Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, untuk diteruskan langsung kepada penerima bantuan.

Bantuan tersebut berupa 50 paket olahan ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 500 butir telur dan 500 bibit cabai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 10 paket bantuan balita (diapers, susu, snack dan minyak urut bayi) secara simbolis oleh Kepala Dinas P3K Provinsi Bali, serta penyerahan simbolis 50 paket bantuan dari CSR serangkaian HUT PT Bank BPD Bali.

Menyambut baik kolaborasi yang berlangsung, Srikandi Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya sampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran, dan rasa bangga sebab Kabupaten Tabanan dipilih menjadi Kabupaten pertama yang dikunjungi dalam kegiatan “Berkunjung dan Berbagi” TP PKK Provinsi Bali tahun 2024, seraya berharap kegiatan ini dapat terus berkelanjutan.

Selaku Mitra Pemerintah, Bunda Rai memaparkan bahwa TP PKK Kabupaten Tabanan turut mengambil peran dalam penanganan stunting melalui program Aksi Sosial Menyapa dan Berbagi Pemberian PMT Kepada Balita seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahun.

“Kami juga rutin melaksanakan Lomba Posyandu dengan tujuan dapat memotivasi para kader dan petugas posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, utamanya pemantauan tumbuh kembang balita sebagai upaya pencegahan stunting dan senantiasa berkreatifitas menciptakan program-program inovasi” jelasnya.

Pentingnya pencegahan stunting di Kabupaten Tabanan tentunya menjadi prioritas utama yang terus digencarkan, mengingat angka stunting di kabupaten tabanan sendiri akhir tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2024 adalah 3,23 persen bedasarkan data ski (survey kesehatan indonesia) Kementerian Kesehatan turun dari tahun 2022 yakni berada diangka 8,2 persen.

Pihaknya juga menyatakan, TP PKK terlibat secara aktif dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting Daerah. Bersama perangkat daerah terkait berkolaborasi melaksanakan intervensi stunting.

Upaya ini telah membawa hasil yang positif dimana Kabupaten Tabanan memperoleh juara 1 tingkat nasional kategori Kabupaten/Kota terbaik dalam melaksanakan praktik baik audit kasus stunting indonesia (PETIK AKSI ) 1 dan 2 tahun 2023 serta pengukuhan Bupati Tabanan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan sebagai Duta Orang Tua Hebat Tingkat Nasional tahun 2023 dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di mana hanya 2 Kabupaten se-Indonesia yakni Kabupaten Tabanan dan Solok. (rls)

Pj. Gubernur Bali Serahkan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 dan Kick-Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/ kabupaten/kota se- Bali, di Kantor BPK Provinsi Bali, Jumat (22/3).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas bimbingan dari Tim BPK Provinsi Bali dalam mengawal penyusunan laporan keuangan sehingga laporan dapat terselesaikan tepat waktu. Pj. Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas sinergitas serta kerja sama seluruh perangkat daerah dalam penyelesaian laporan sehingga LKPD dari Provinsi dan kabupaten/kota se Bali dapat diserahkan secara serentak pada pagi hari ini.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali berkomitmen tinggi dalam mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta berupaya terus meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan opini WTP yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Kami tidak henti hentinya meminta pendampingan serta bimbingan dari jajaran BPK Provinsi Bali sehingga pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun terus membaik, berkualitas serta manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, “ imbuhnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan bahwasannya dalam LKPD Unaudited terdapat tujuh (7) laporan keuangan yang disusun yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Lapran Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kepala BPK Bali menambahkan bahwa LKPD yang disusun bukanlah hanya tanggung jawab dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) semata tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sehingga diperlukan sinergitas yang kuat dalam penyusunannya. Pihaknya juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun semakin membaik sehingga tidak ada kesalahan yang berulang ulang baik itu terkait penganggaran maupun pengelolaan asset daerah.
“Kami harap opini WTP yang diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Dari tahun ke tahun LKPD tidak hanya meraih opini WTP tetapi yang terpenting adalah peningkatan kualitas daripada WTP itu sendiri. Opini WTP dari masa ke masa, kami harapkan dapat memberikan manfaat dan kualitas sesuai program kegiatan, “ tuturnya.

Penyerahan LKPD pada pagi hari ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se Bali, Pj. Bupati, Bupati/ Walikota se Bali, Sekretaris Daerah kabupaten/ kota serta Kepala Perangkat Daerah terkait se- Bali serta jajaran BPK Provinsi Bali.

Bupati Jembrana Serahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (laporan yang belum diaudit) Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.

PANTAUBALI.COM, JEMRANA – Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited (laporan yang belum diaudit) Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Penyerahan itu dilakukan dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited tahun 2023 oleh seluruh Pemerintah di Provinsi Bali dan Kick- Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se- Bali, di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Jumat (22/3/2024).

Pada kesempatan tersebut Bupati Nengah Tamba melakukan penandatangan berita acara serah terima dan menerima surat tugas pemeriksaan atas LKPD 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali.

Acara tersebut dihadiri Pj. Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, Bupati, Pj. Bupati dan Walikota se-Bali, Sekda se-Provinsi Bali serta pejabat terkait.

Bupati Tamba menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali yang terus memberikan bimbingan serta tuntunan kepada Pemkab Jembrana dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pendampingan BPK, diharapkan pemkab Jembrana dapat memberikan laporan keuangan yang betul-betul transparan, akuntabel dan taat azas.

“Melalui laporan keuangan yang baik, sudah tentu BPK akan memberikan penilaian yang baik pula dengan harapan Jembrana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD 2023 ini,“ ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, namun dilaksanakan secara serentak baru dalam 2-3 tahun terakhir.

Dijelaskan, sesuai pasal 31 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana menyebutkan Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD diantaranya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran.

Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dimana BPK diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Memenuhi amanat undang-undang tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disampaikan secara resmi kepada BPK. Hasil pemeriksaan terhadap LKPD disampaikan oleh BPK selambat- lambatnya 2 bulan setelah laporan diterima.

“Pemeriksaan terhadap LKPD ini untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan,“ terangnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih, dalam penyerahan LKPD ini pertama kali didampingi para pimpinan DPRD. Dalam mekanisme perundang-undangan kelembagaan DPRD bukan merupakan lembaga terpisah dalam kaitan dengan transparansi, kualitas penatausahaan keuangan pemerintah yang lebih baik dan akuntabel.

Ditambahkan, sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur bahwa dalam penyajian LKPD terdiri dari 7 laporan yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan pemeriksaan LKPD ini, nanti BPK akan kembali menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemerintah disertai opini. Diharapkan opini yang diraih yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas, memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP berkualitas dalam artian tidak lagi terdapat permasalahan yang sering muncul atau berulang, seperti permasalahan penganggaran maupun pengelolaan aset,“ tandasnya (rls)

Setelah 7 Hari, Tim Gabungan Hentikan Pencarian Nenek 83 Tahun yang Hilang di Desa Tangguntiti

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

Tim Sar gabungan menghentikan pencarian orang hilang di Desa Tangguntiti, Selemadeg Timur, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tim SAR Gabungan menghentikan pencarian terhadap Ni Nyoman Mendri (83), warga Banjar Banyanbuah, Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan yang dilaporkan hilang sejak Rabu (13/3/2024) lalu.

Kapolsek Selemadeg Timur AKP Putu Budiawan mengatakan, pencarian terhadap korban hilang dihentikan setelah dilakukan operasi SAR selama tujuh hari. Hal ini mengacu pada SOP. Pihak keluarga bersama tim gabungan juga sudah menyepakati penghentian pencarian korban.

“Namun, bila masyarakat atau keluarga menemukan korban atau ada tanda-tanda keberadaan korban, agar segera menghubungi kami melalui Bhabinkamtibmas Desa Tangguntiti,” ucapnya, Jumat (22/3/2024).

AKP Budiawan menjelaskan, berbagai upaya pencarian sudah dilakukan tim, termasuk pencarian menggunakan anjing pelacak dari SAR Dog dan menggunakan drone yang mencangkup luas pencarian kurang lebih 5 km.

Adapun tim gabungan yang terlibat selama proses pencarian yakni Basarnas Bali, BPBD Tabanan, SAR Polda Bali, Polairud Polres Tabanan, SAR Polres Tabanan, TNI, SAR Dog, dan warga setempat.

“Dalam pencarian ada beberapa kendala yaitu keterlambatan informasi di lapangan, tidak ada saksi yg melihat korban, serta tidak ada tanda tanda barang korban di sekitar pencarian,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ni Nyoman Mendri (83) warga Banjar Batanbuah, Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan dikabarkan hilang sejak Rabu (13/3/2024).

Korban meninggalkan rumah sejak pagi. Saat itu ia mengenakan kebaya putih, kamen (kain) kehijauan kotak-kotak. Ciri-ciri fisiknya kurus, tinggi sekitar 165 cm, rambut lurus dan kulit sawo matang. Korban juga mengalami hilang ingatan.

Pihak keluarga lantas melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada Jumat (15/3/2024) untuk melakukan pencarian. (ana)

DPRD Tabanan Perjuangkan Bantuan Sarana Prasarana untuk Nelayan

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

Anggota Komisi I DPRD Tabanan I Ketut Arsana Yasa yang juga selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – DPRD Tabanan kini tengah memperjuangkan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk seluruh nelayan di Kabupaten Tabanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Tabanan I Ketut Arsana Yasa yang juga mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan.

“Saat ini kami sedang memperjuangkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) pusat untuk nelayan. Sebab sejak dua tahun kita tidak kebagian. Saya sudah beberapa kali bolak balik ke Kementerian untuk mengawal proposal dari Bupati. Namun hingga saat ini belum terealisasi,” ungkapnya, Jumat (22/3/2024).

Adapun proposal tersebut pada intinya berisi semua usulan sarana dan prasarana alat tangkap untuk nelayan tradisional yang notabane ada di Tabanan. Adapun usulan bantuan alat tangkap ini disesuaikan dengan kebutuhan nelayanan, yakni jukung (perahu), jaring ikan dan lainnya.

“Nelayan tradisional ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, tidak seperti nelayan besar atau maju. Sehingga perlu mendapat bantuan pusat,” tegasnya.

Ketut Arsana mengaku, sebelumnya pemerintah sempat memberi bantuan kepada nelayan berupa jaring purse sein dan perahu besar yang sesungguhnya diperuntukkan untuk tangkapan dengan kapasitas 30 Gt.

Namun bantuan tersebut tidak diterima sebab nelayan di Tabanan adalah nelayan tradisional dan juga kondisi pantai yang tidak memungkinkan dijadikan tempat pendaratan kapal besar.

“Karena rugi juga. Yang cocok itu adalah alat alat utama yang diperlukan nelayan yakni perahu, mesin tempel, alat pancing, alat penangkap lobster, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nelayan,” tambahnya. (ana)

Bupati Badung Serahkan LKPD Unaudited 2023 kepada BPK RI

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan LKPD Unaudited tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Jumat (22/3/2024).

PANTAUBALI,COM, BADUNG – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Jumat (22/3/2024).

Laporan diserahkan dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited tahun 2023 oleh seluruh Pemerintah di Provinsi Bali dan Kick-Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali, di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Renon,

Pada kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta melakukan penandatangan berita acara serah terima dan menerima surat tugas pemeriksaan atas LKPD 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali yang terus memberikan bimbingan serta tuntunan kepada Pemkab Badung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan pendampingan BPK, diharapkan Pemkab Badung dapat memberikan laporan keuangan yang betul-betul transparan, akuntabel dan taat azas.

“Melalui laporan keuangan yang baik, sudah tentu BPK akan memberikan penilaian yang baik pula dengan harapan Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD 2023 ini,” harapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, namun dilaksanakan secara serentak baru dalam 2-3 tahun terakhir.

Dijelaskan, sesuai pasal 31 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana menyebutkan Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD diantaranya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran.

Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dimana BPK diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Memenuhi amanat undang-undang tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disampaikan secara resmi kepada BPK. Hasil pemeriksaan terhadap LKPD disampaikan oleh BPK selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan diterima.

“Pemeriksaan terhadap LKPD ini untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan,” terangnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih, dalam penyerahan LKPD ini pertama kali didampingi para pimpinan DPRD. Dalam mekanisme perundang-undangan kelembagaan DPRD bukan merupakan lembaga terpisah dalam kaitan dengan transparansi, kualitas dan penatausahaan keuangan pemerintah yang lebih baik dan akuntabel.

Ditambahkan, sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur bahwa dalam penyajian LKPD terdiri dari 7 laporan yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan pemeriksaan LKPD ini, nanti BPK akan kembali menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemerintah disertai opini. Diharapkan opini yang diraih yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas, memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP berkualitas dalam artian tidak lagi terdapat permasalahan yang sering muncul atau berulang, seperti permasalahan penganggaran maupun pengelolaan aset,” pintanya.

Acara tersebut dihadiri Pj. Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, Bupati, Pj. Bupati dan Walikota se-Bali, Sekda se-Provinsi Bali serta pejabat terkait. Sementara hadir mendampingi Bupati, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Luh Suryaniti, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini. (ana)

Gelombang Mulai Normal, Nelayan di Tabanan Kembali Melaut

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

Perahu nelayan di Pantai Yeh Gangga Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Nelayan di pesisir pantai Tabanan mulai melakukan aktifitas menangkap ikan setelah cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Ini sejalan dengan, kondisi cuaca yang mulai membaik dan ketinggian gelombang yang sudah mulai normal.

Anggota DPRD Tabanan I Ketut Arsana Yasa mengungkapkan, para nelayan sudah mulai melaut sejak Rabu (20/3/2024) lalu dan diperkirakan akan berlangsung hingga tujuh hari kedepan.

“Musim melaut diperkirakan hari ini hingga tujuh hari kedepan. Namun nelayan sudah mulai melaut dari Rabu kemarin karena angin mulai bagus,” ungkapnya, Jumat (22/3/2023).

Ia menyebut, untuk hasil tangkapan ikan saat ini bermacam-macam, seperti tuna, barakuda dan tenggiri. Semua hasil tangkapan ini merupakan sasarannya ekspor.

“Tidak terkecuali lobster yang merupakan tangkapan sepanjang tahun,” ujarnya.

Terkait harga lobster, diakui Ketut Arsana mengalami penurunan di angka Rp110 ribu untuk ukuran 150 gram. Ini dikarenakan keranda budidaya penuh akibat ukuran tangkapan lobster tidak mencapai berat ideal untuk konsumen yakni hanya 100 gram.

“Mungkin tinggal menunggu lagi 2 bulan sudah ada panen sehingga keranda sudah mulai kosong dan harga mulai naik lagi. Kalau kemarin untuk berat 150 gram untuk budidaya harganya Rp200 – Rp250 ribu,” jelas pria yang akrab dipanggil Sadam ini.

Atas kondisi ini, pihaknya saat ini tengah perjuangkan agar lobster dengan berat 100 gram diijinkan untuk konsumsi.

“Kalau itu diizinkan maka kita bisa melenglang hingga sama dengan harga ekspor,” papar Arsana yang juga anggota DPRD Tabanan. (ana)

Waspadai Dampak Negatif Depresi bagi Kesehatan Tubuh

Penulis

Pantau Bali

-

22 Maret 2024

PANTAUBALI.COM – Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi emosi dan perilaku penderita.

Orang yang mengalami depresi cenderung tidak semangat dalam menjalani hidup, sedih, putus asa, hingga berpikir mengakhiri hidup.

Selain berdampak negatif bagi kondisi mental, depresi juga berpengaruh pada kesehatan fisik penderitanya. Seperti masalah pencernaan hingga penyakit jantung.

Berikut adalah kondisi kejiwaan ini juga bisa menyebabkan keluhan fisik, diantaranya:

1. Masalah sistem pencernaan

Penderita depresi biasanya mengalami peningkatan atau penurunan nafsu makan. Takaran dan nutrisi makanan yang dikonsumsi pun juga tidak diperhatikan.

Akibatnya, penderita depresi rentan mengalami berbagai masalah pencernaan, seperti sakit atau kram perut, sembelit dan masalah pencernaan lainnya. Mereka juga akan berisiko mengalami obesitas, malnutrisi dan pada kondisi yang parah dapat mengalami anoreksia geriatrik.

2. Gairah seksual menurun

Orang yang depresi rentan mengalami penurunan libido, sehingga merasa enggan untuk melakukan aktivitas seksual atau tidak merasakan kesenangan saat berhubungan seks.
Tidak hanya itu, depresi juga dapat menyebabkan anorgasmia atau kesulitan mencapai orgasme serta disfungsi ereksi.

3. Gangguan fungsi otak

Depresi dapat menyebabkan bagian otak bernama amigdala bekerja berlebihan. Hal itu akan berdampak pada pola tidur dan aktivitas penderita depresi. Gangguan tidur ini dapat berujung pula pada masalah kesehatan lainnya.

Selain itu, beberapa bagian otak tertentu seperti hipokampus dan korteks prefrontal dapat menyusut ketika seseorang mengalami depresi. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kemampuan mengingat, menyimpan memori, membuat keputusan, dan mengolah emosi.

4. Gangguan jantung

Hormon stres yang dilepaskan ketika seseorang mengalami depresi dapat membuat jantung berdegup lebih cepat dan kencang.

Jika hal itu tersebut dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yang bisa berakibat fatal.

5. Imun tubuh menurun

Depresi bisa menurunkan motivasi seseorang untuk menjalani gaya hidup sehat. Hal ini akan membuat tubuh kekurangan energi serta mengalami penurunan daya tahan tubuh (imun).

Ketika imunitas tubuh melemah, tubuh tidak akan mampu melawan virus dan bakteri sehingga lebih rentan terserang penyakit.

Dari penjelasan di atas, depresi bukan masalah kesehatan yang bisa dianggap sepele dan perlu penanganan cepat. Jika diabaikan, kualitas hidup penderita depresi akan semakin memburuk, baik secara mental maupun fisik.

Jika mengalami gejala depresi, sebaiknya segeralah berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater agar perlahan- lahan kamu bisa menjalani hidup dengan lebih sehat dan bahagia. (ana)

DPRD Tabanan Mengelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar LKPJ Bupati

Penulis

Pantau Bali

-

21 Maret 2024

Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2023, Kamis (21/3/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menggelar Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (21/3/2024).

Dengan agenda penyampaian Pidato Pengantar/Penjelasan Bupati Tabanan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2023.

Dalam pengantarnya, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas peran dan kemitraan yang sangat baik terjalin selama ini, sehingga berbagai agenda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini merupakan wujud kolaborasi yang kuat dalam mengawal kepemimpinan pemerintahan Jaya-Wira.

Pihaknya saat itu menyampaikan, berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023, diarahkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan dengan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

“Langkah-langkah tersebut antara lain, mengoptimalkan potensi yang ada dan menggali potensi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan, melakukan evaluasi dan pengawasan, mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan mengacu pada rencana strategis, meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta investasi yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan,” jelas politisi asal Dauh Pala itu.

Sanjaya juga memaparkan pokok-pokok mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yakni realisasi APBD tahun 2023 dan merupakan gambaran realisasi anggaran yang disusun sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana gambarannya ialah sebagai berikut.

Pertama, yakni Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan daerah kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.008.956.147.271. atau 91,62 persen, dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.192.714.769.889.

Komponen pendapatan daerah kabupaten tabanan tahun anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya sebesar Rp. 508.529.139.058,93, dana pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp1.500.403.008.213,00, atau 95,06 persen dari anggaran sebesar Rp. 1.578.345.722.688,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.000.000.000

“Sementara Belanja Daerah, realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp2.017.346.770.915,11 atau sekitar 90,86 persen dari total belanja sebesar Rp2.220.238.098.026,00,” jelas Sanjaya.

Selanjutnya yakni Pembiayaan Daerah; realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp30.042.858.404,51 dari total pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.523.328.137,00.

Sanjaya juga menyebutkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam kegiatan pada APBD Tahun 2023 telah menunjukkan hal yang positif dan tercermin dari berbagai penghargaan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya, seperti yang telah diraih yakni; piagam penghargaan dari Badan Pangan Nasional sebagai Kabupaten Dengan Ketahanan Pangan Terbaik I (satu) dengan indeks ketahanan pangan 92,20.

“Selanjutnya yaitu piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peraih Peringkat Terbaik Pertama Pengelolaan Dana Desa di Bali, dilanjutkan dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang ke-9 kalinya secara beruntun, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022,” tegas orang nomor satu di Tabanan siang itu.

Rapat juga dihadiri Wakil Bupati Tabanan, Pimpinan DPRD Tabanan beserta Anggota, jajaran Forkopimda, Danrindam IX Udayana, Sekda Tabanan beserta Para Asisten Sekda, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan Para Kepala Bagian di lingkungan Setda, Para Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tabanan, dan undangan terkait lainnya. (ana)

Bupati Sanjaya Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan

Penulis

Pantau Bali

-

21 Maret 2024

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya sampaikan Pidato Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (21/3/2024).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya sampaikan Pidato Pengantar/Penjelasan Bupati Tabanan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Ke-1 (Kesatu) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (21/3/2024).

Paripurna perdana Tahun 2024 tersebut, nampak dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan, Pimpinan DPRD Tabanan beserta Anggota, jajaran Forkopimda, Danrindam IX Udayana, Sekda Tabanan beserta Para Asisten Sekda, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan Para Kepala Bagian di lingkungan Setda, Para Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tabanan, dan undangan terkait lainnya.

Dalam pengantarnya, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas peran dan kemitraan yang sangat baik terjalin selama ini, sehingga berbagai agenda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini merupakan wujud kolaborasi yang kuat dalam mengawal kepemimpinan pemerintahan Jaya-Wira.

Pihaknya saat itu menyampaikan, berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023, diarahkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan dengan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.