Selasa, 29 April 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 361

Kantor Bupati Tabanan Direnovasi Serangkaian Karya Ngenteg Linggih, Anggaran Capai Rp10,4 Miliar

Penulis
Pantau Bali
-
Renovasi di depan Kantor Bupati Tabanan.
Renovasi di depan Kantor Bupati Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan tengah melakukan renovasi di Kantor Bupati Tabanan. Proyek renovasi yang telah dilakukan sejak Rabu (4/10/2023) lalu tersebut dilakukan untuk menyambut karya ngenteg linggih di Kantor Bupati Tabanan pada Desember 2023 mendatang.

Perbaikan dilakukan pada pelinggih padmasana, pagar, gapura pintu masuk dan keluar halaman kantor Bupati Tabanan. Hingga pemasangan drainase untuk mengatasi masalah banjir yang selama ini terjadi di halaman kantor Bupati Tabanan saat musim hujan.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengatakan, rencana renovasi ini telah dirancang sejak setahun lalu sebab selama 75 tahun Kantor Bupati belum pernah mendapat perbaikan. Disamping itu, untuk menyambut karya ngenteg linggih yang akan dilaksakan pada 27 Desember bertepatan dengan Purnama Kapitu.

“Renovasi ini dilakukan serangkaian karya ngenteg linggih sehingga dilaksanakan perbaikan khususnya di Padmasana yang parasnya sudah keropos,” jelasnya, Rabu (11/10/2023).

Dia menambahkan, renovasi ini juga didasari atas piteket (petunjuk) dari tokoh-tokoh agama atau sulinggih untuk melakukan beberapa perbaikan bangunan agar menyeimbangkan unsur sekala dan niskala.

“Karena dulu ada beberapa orang yang meninggal dunia seperti tukang yang dulu berkerja. Jadi dari sisi naskah perlu dilakukan penyucian untuk membangun sebuah keseimbangan sesuai visi misi Nangun Sat Kerti Loka Bali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Tabanan I Made Dedy Darmasaputra mengatakan, proyek renovasi kantor Bupati Tabanan ini menelan anggaran sekitar Rp10,4 miliar yang bersumber dari APBD Tabanan 2023.

Rinciannya, sekitar Rp7,7 miliar digunakan untuk renovasi Padmasana, pagar hingga gerbang masuk dan keluar Kantor Bupati Tabanan. Selain itu, akan dibuat ruang pertemuan untuk tempat diskusi hingga kawasan rokok bagi para pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan. “Nantinya di depan Kantor Bupati juga akan dilengkapi 20 patung patih sebagai simbol penjaga,” tambahnya.

Kemudian, sekitar Rp2,7 miliar digunakan untuk pembuatan drainase dan paving di halaman Kantor Bupati Tabanan. “Targetnya proyek ini akan rampung sebelum karya ngenteg linggih atau sampai akhir bulan Desember ini,” imbuh Dedy. (ana)

Jadi Korban Tabrak Lari di Jalur Denpasar-Gilimanuk, Pemuda Asal Gadung Sari Tewas

Penulis
Pantau Bali
-
Kondisi motor korban tabrak lari di Jalur Denpasar - Gilimanuk termasuk Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan, Selasa (10/10/2023).
Kondisi motor korban tabrak lari di Jalur Denpasar - Gilimanuk termasuk Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan, Selasa (10/10/2023).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – I Made Rista Restiawan (24), pemuda asal Banjar Dinas Cepaka, Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, menjadi korban tabrak lari di jalur jurusan Denpasar – Gilimanuk termasuk Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan, Selasa (10/10/2023) sekitar pukul 02.20 WITA.

Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 4230 GV tewas di tempat akibat mengalami luka lecet pada kaki dan tangan kanan serta pendarahan dari hidung.

Kasi Humas Polres Tabanan Iptu Gusti Made Berata mengatakan, berdasarkan keterangan saksi di sekitar lokasi korban ditabrak oleh kendaraan mini bus yang tidak diketahui identitasnya.

“Kami masih melakukan penyelidikan pelaku tabrak lari,” jelasnya, Selasa (10/10/2023).

Berata menjelaskan, sebelum kecelakaan terjadi datang dari arah Timur jurusan Denpasar menuju arah Barat jurusan Gilimauk.

Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di sebelah Barat Patung Adipura, korban ditabrak dari arah depan oleh kendaraan sejenis Mini Bus yang tidak diketahui identitasnya.

“Saat kejadian, korban berkendara pada jalurnya. Namun, pengemudi mini bus yang tidak diketahui identitasnya kurang hati-hati menyalip kendaraan yang ada di depannya dan tidak melihat ada pengendara motor melintas dari arah depan sehingga terjadinya kecelakaan,” ungkapnya.

Akibat kecelakaan ini juga, sepeda motor milik korban mengalami kerusakan dibagian depan hancur, deck kiri dan kanan motor hancur dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp2 juta. (ana)

Kemiskinan Ekstrem di Tabanan Tercatat 44 KK, Komisi IV DPRD Tabanan Akan Adakan Rapat

Penulis
Pantau Bali
-
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan sebelumnya sempat dikejutkan dengan data kemiskinan ekstrem yang diterima dari Kementerian Koordinator Pembanguan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebanyak 5.541 jiwa. Namun, dari hasil verifikasi dan validasi di lapangan jumlahnya ternyata hanya 166 jiwa atau 44 kepala keluarga (KK).

Meskipun terjadi pengurangan, hal tersebut tetap menjadi atensi Komisi IV DPRD Tabanan dan berencana akan menggalar rapat kerja dengan OPD terkait.

Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan mengungkapkan, pihaknya telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data yang diterima dari Kemenko PMK soal jumlah warga yang tergolong miskin ekstrem (sangat miskin) sebanyak 5.541 jiwa ditahun 2022.

“Dari hasil verifikasi dan validasi keluarag yang tergolong miskin ekstrem sesuai 14 indikator yang dipakai hanya sebanyak 44 KK atau 166 Jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan,” ungkap Urip Gunawan, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya angka tersebut tentunya menjadi atensi penuh pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dapat segera diatasi. Penuntaska persoalan ini melibatkan berbagai stkaeholder seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan PUPRPKPK serta yang lainnya.

“Ini harus ditangani beberapa OPD terkait, karena faktornya banyak seperti masalah sosial, pendidikan maupun pemukimannya,” tandasnya.

Adanya data tentang 166 warga di Tabanan masuk dalam miskim ekstrem menjadi atensi Komisi IV DPRD Tabanan. Ketua Komisi IV , I Gusti Komang Wastana mengatakan, untuk menjawab persolan tersebut termasuk mencari solusi penyelesaiannya, pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan OPD termasuk seperti Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya.

“Ini persoalan serius, kami segera akan menggelar rapat kerja dengan OPD terkait,” ungkapnya dikonfirmasi terpisah.

Dikatakan, data tersebut harus benar-benar divalidasi di lapangan dan menghecek dari mana asal data kemiskinan ekstrem tersebut. Sehingga pihaknya memang harus membahs hal tersebut secara mendalam.

“Kami juga harus tahu dari mana sumber datanya, apakah berdasarakan data DTKS di Dinas Sosial yang diambil atau dari mana, itu harus juga,” sergah Dewan asal Dauh Peken Tabanan ini.

Seperti diketahui, Kabupaten Tabanan menerima data kemiskinan ekstrem dari Kemenko PMK pada pertengahan bulan Oktober 2022 sebanyak 5.541 KK jiwa, sehingag Pemkab langsung melakukan verifikasi dna validasi.

Urip Gunawan mengatakan, tujuan dari verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem ini untuk menentukan layak atau tidak layak kemiskinan ekstrem. Karena data awal yang diterima dari Kemenko PMK sebanyak 5.541 KK jiwa tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu Desil 1 yang mengindikasikan Sangat Miskin (Ekstrem), Desil 2 yang mengindikasikan Miskin, dan Desil 3 yang mengindikasikan Hampir Miskin. (ana)

Polres Tabanan Lakukan Patroli Wilayah Pesisir Amankan KTT AIS 

Penulis
Pantau Bali
-
Patroli di wilayah pesisir yang dilakukan oleh Polres Tabanan dalam rangka pengamanan KTT AIS di Nusa Dua. 
Patroli di wilayah pesisir yang dilakukan oleh Polres Tabanan dalam rangka pengamanan KTT AIS di Nusa Dua. 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Personil Satuan Polairud Polres Tabanan bersama dengan Life Guard DTW Tanah Lot Kediri Tabanan melaksanakan latihan peningkatan kemampuan dan pengecekan Almatsus di Pantai Tanah Lot Kediri Tabanan.

Untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island State) di Nusa Dua, 10 hingga 11 Oktober 2023.

Kasat Pol Airud Polree Tabanan AKP I Nyoman Artadana menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pengamanan wilayah Perairan untuk mendukung KTT AIS di Nusa Dua yang dihadiri oleh 51 Negara.

“Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk meningkatkan kemampuan dari Personil Satuan Polairud Polres Tabanan dan Life Guard DTW Tanah Lot, sekaligus untuk melaksanakan pengecekan kondisi Rubber Boat beserta mesin dan perlengkapannya,” ujarnya, Selasa (10/10/2023).

Selai itu, pelaksanaan patroli di wilayah perairan di Kabupaten Tabanan tidak saja dilakukan di kawasan DTW Tanah Lot saja, tetapi juga di kawasan pesisir lainnya, termasuk di kawasan DTW Ulun Danu. Patroli ini dilakukan juga untuk memantau aktivitas pariwisata di kawasan perairan di Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, terkait kegiatan KRYD untuk pengamanan KTT AIS di Nusa Dua, Wakil Kepala Pengendalian Polres Tabanan, AKP I Gusti Ngurah Supartha, menyebutkan selama pelaksanan KTT di Nusa Dua, pihaknyanrutin melaksanakan patroli melalui Operasi Tri Brata 2023.

“Untuk pengamanan ini, kami di Polres Tabanan melibatkan sebanyak 24 orang personil yang tersprint, Adapun lokasi kegiatan KRYD yaitu di Pos Lantas Adipura, sejumlah pasar dan terminal di Tabanan,” jelasnya.

Salah satunya kegiatan yang dilakukan dalam patroli, disebutkan adalah melakukan pemeriksaan pada beberapa kendaraan yang lewat, khususnya kendaraan tertutup. Seperti pemeriksaan mobil box dan lain sebagainya.

Patroli ini, dilanjutkan Supartha dilakukan karena Kabupaten Tabanan sebagai daerah penyangga dari pelaksanaan KTT AIS yang diselenggarakan di Kabupaten Badung. Sehingga pengamanan di kabupaten Tabanan wajib ditinglatkan.

“Untuk proses pengamanan in, khususnya untuk kawasan perairan dan perbatasan, kami juga berkoordinasi dengan masing-masing Polsek di wilayah Hukum Polres Tabanan,” tambahnya. (ana) 

Sempat Molor, Vaksinasi Rabies di Tabanan Sudah Capai 72 Persen

Penulis
Pantau Bali
-
Kegiatan vaksinasi rabies di Wantilan Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan.
Kegiatan vaksinasi rabies di Wantilan Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan telah menuntaskan target 70 persen vaksinasi rabies per Sabtu (7/10/2023) lalu. Meskipun, target vaksinasi tersebut harusnya tuntas pada akhir Agustus 2023.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, hingga Selasa (10/10/2023) cakupan vaksinasi hewan penular rabies (HPR) di sepuluh Kecamatan telah mencapai 72,86 persen atau sekitar 45.623 dari total estimasi populasi HPR sekitar 62.477 ekor. HPR tersebut mencakup anjing, kucing dan kera.

Adapun rinciannya, di Kecamatan Baturiti sebesar 80,07 persen atau sekitar 4.404 ekor yang tervaksin dari populasi 5.500 ekor HPR. Kecamatan Kediri sebesar 79,81 persen dari estimasi populasi 7.980 ekor 6.381 HPR tervaksin baik kucing atau anjing.

Kemudian, Kecamatan Kerambitan sebesar 86,96 persen dari estimasi populasi sebesar 6.782 ekor, yang sudah tervaksin 5.900 ekor HPR. Kecamatan Marga sebesar 89,62 persen dari estimasi populasi 4.952 ekor, yang tervaksin 4.440 ekor. Kecamatan Penebel sebesar 79,51 persen dari estimasi populasi 6.975 ekor dan tervaksin sebanyak 5.546 ekor.

Kecamatan Pupuan sebesar 49,74 persen dari estimasi populasi 7.077 ekor atau tervaksin 3.607 ekor. Kecamatan Selemadeg 56,16 persen dari estimasi populasi 4.376 ekor yang tervaksin 2.465 ekor. Kecamatan Selemadeg Barat sebesar 64,44 persen dari estimasi populasi 6.139 ekor yang tervaksin 3.961 ekor.

Selanjutnya, Kecamatan Selemadeg Timur sebesar 82,19 persen dari estimasi populasi 4.357 ekor yang sudah tervaksin sebanyak 3.587 ekor dan Kecamatan Tabanan sebesar 63,77 persen dari estimasi populasi 8.340 ekor dan yang tervaksin 25.332 ekor.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan I Gede Eka Parta Ariana mengatakan, capaian target 70 persen mengalami kemunduran dari target sebelumnya yakni akhir Agustus lalu karena pihaknya tengah fokus mengatasi vaksinasi PMK pada sapi dan babi.

Meskipun demikian, hingga saat ini pihaknya pun masih gencar mengejar target vaksinasi rabies sebesar 80 persen dari pemerintah pemerintah pusat.

“Kami terus berusaha agar targer 80 persen tercapai hingga akhir 2023 ini. Mudah-mudahan bisa tercapai,” ujarnya.

Eka menambahkan, untuk bisa mencapai target maka kegiatan vaksinasi rabies dilakukan dengan menyasar desa-desa setelah sebelumnya hanya dilakukan di Puskeswan.. “Kami sudah kembali melakukan vaksinasi ke desa-desa. Disamping kami juga masih melakukan vaksinasi PMK,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kasus gigitan positif rabies tahun 2023 ini, Eka menyebut jumlah kasus mengalami penurunan jika dibandungkan dengan tahun 2022 lalu. Adapun jumlah kasus positif tahun 2023 tercatat 16 kasus. Rinciannya, di Kecamatan Pupuan 6 kasus, Selemadeg Raya 4 kasus, dan Tabanan, Marga, Kediri masing-masing 2 kasus.

“Menurun drastis di tahun 2023 karena di tahun 2022 lalu tercatat 39 kasus,” ungkapnya. (ana)

STOP Kekerasan Pada Perempuan dan Anak!! Layanan SAPA 129 launching di Provinsi Bali

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBBALI.COM,DENPASAR – Dalam upaya menghentikan (Stop) Kekerasan Pada Perempuan dan Anak serta menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berkeadilan maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial P3A Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI membangun Hotline Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) yang merupakan contact center untuk mengakomodir pengaduan masyarakat khususnya terkait kasus perempuan dan anak, dan juga dapat diakses melalui telepon ke nomor 129. Demikian sambutan PJ. Gubernur Bali yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang PMK Made Sudarsana, pada acara Aktivasi Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi, bertempat di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/10).

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang harus segera mendapatkan penanganan.

“Berdasarkan data dari Simfoni PPA, selama tahun 2022 telah terjadi 516 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di Provinsi Bali. Baik kekerasan fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual. ,” ujarnya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terlapor seperti fenomena gunung es, yang semakin hari semakin banyak. Stigma, budaya patriarki yang kuat, rasa takut, malu, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan sistem perlindungan merupakan beberapa penyebab tidak dilaporkannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

“Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak terlapor membuat kita sebagai pelayan publik, harus menyediakan kanal pengaduan, berupa call center guna mempercepat penanganan kasus kekerasan. Layanan SAPA 129 yang diluncurkan hari ini adalah alat yang penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui kanal ini, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat dengan aman, rahasia, dan tanpa takut melaporkan kejadian yang mereka alami,” ia menambahkan./

Layanan SAPA 129 ini bukanlah solusi akhir. Ini adalah langkah awal yang perlu diikuti dengan upaya lebih lanjut antara lain yang pertama dengan Meningkatkan Kesadaran, dimana Pemprov akan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta pentingnya melaporkannya. Kedua Upaya Pencegahan, yang dilakukan dengan cara meluncurkan program-program pencegahan yang bertujuan mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan kekerasan, seperti pendidikan tentang hubungan yang sehat dan peningkatan kesadaran gender, dan yang terakhir. Ketiga yaitu Kerja Sama Lintas-Sektor, dengan cara melakukan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan, aparat kepolisian, dan sistem peradilan untuk memastikan setiap kasus ditangani dengan profesional dan adil.

Untuk itu, diharapkan semua pihak untuk bersatu dalam upaya ini. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat.

Sementara itu, Plt. Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA Lanny Ritonga menyampaikan bahwa Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menunjukkan masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya.

“Terkait kasus yang terlaporkan, data yang dapat dicatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2022, sebanyak 11.538 perempuan dan 17.641 anak telah menjadi korban kekerasan. Angka kekerasan adalah fenomena gunung es, yang artinya kasus yang terjadi di lapangan sebenarnya jauh lebih banyak/tinggi dari kasus yang terlaporkan,” ujarnya.

Untuk itu dalam upaya mendekatkan layanan perempuan dan anak kepada masyarakat, maka KemenPPPA bekerjasama dengan berbagai pihak terkait menyelenggarakan pengembangan dan integrasi layanan SAPA 129 dalam aspek sistem, teknologi, SDM, dan sarana prasarana baik di tingkat pusat maupun daerah. SAPA 129 merupakan contact center pengaduan khusus perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Masyarakat dapat melaporkan peristiwa kekerasan yang dilihat atau dialami melalui telepon hotline 129 maupun WhatsApp ke nomor 08111-129-129. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi SAPA 129 apabila memerlukan informasi terkait permasalahan perempuan dan anak. Dengan demikian, SAPA 129 ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat ketika mengalami, melihat, atau ingin mengakses informasi seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Adanya SAPA 129 di setiap provinsi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perempuan dan anak dan mempercepat penanganan, karena pelapor akan terhubung dengan petugas di wilayah masing-masing,” kata Lanny.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan/atau Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Talkshow dengan tema ‘Praktik Baik Layanan Pengaduan Melalui SAPA 129 Terintegrasi’ dengan narasumber Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali dan Perwakilan PT Telekomunikasi Indonesia.

Hari Terakhir Pendaftaran PPPK di Tabanan, Pelamar Capai 2.104 Orang

Penulis
Pantau Bali
-
Calon pelamar PPPK melakukan konsultasi di posko informasi (helpdesk) Kantor BPKSDM Tabanan.
Calon pelamar PPPK melakukan konsultasi di posko informasi (helpdesk) Kantor BPKSDM Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabanan mencatat hingga hari terakhir pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan dan guru, Senin (9/10/2023) ini tercatat 2.104 pelamar.

Proses pendaftaran yang telah berlangsung sejak 20 September 2023 ini akan ditutup pukul 23.59 WITA.

“Sampai pukul 15.30 WITA, jumlah pelamar mencapai 2.104 orang,” jelas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Tabanan I Gusti Kade Dwipayana.

Dia merinci, dari 2.104 orang pelamar sebanyak 874 orang mendaftar sebagai PPPK guru dan 1.230 orang sebagai PPPK tenaga kesehatan. Adapun jumlah formasi yang dibutuhkan yakni sebanyak 1.876 formasi. Rinciannya 806 formasi guru dan 1.070 formasi PPPK tenaga kesehatan.

“Jadi target kebutuhan formasi sudah terpenuhi,” jelasnya.

Dwipayana menambahkan, pihaknya menyediakan posko informasi (helpdesk) untuk calon pelamar agar tidak mengalami kendala berarti selama proses pendaftaran berlangsung.

Sementara itu, tahapan rekrutmen PPPK ini akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi hingga 12 Oktober 2023 nanti. Pengumuman hasil seleksi administrasi ini akan diumumkan pada 13-16 Oktober 2023.

Tahapan berikutnya yakni seleksi dengan metode Computer Asissted Test (CAT) pada 8 November – 2 Desember 2023. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi teknis tambahan pada 13 November – 4 Desember.

Sementara, pengumuman kelulusan akan dilaksanakan 4 November 2023 hingga 13 Desember 2023. (ana)

Kawal Balita Bebas Stunting, Penjabat Ketua TP PKK Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya Sambangi Kabupaten Jembrana

Penulis
Pantau Bali
-

 

PANTAUBALI.COM,JEMBRANA – Tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat stunting yang tinggi di Bali pada tahun 2021 dengan prevalensi stunting di atas rata-rata, Kabupaten Jembrana mencatat 14,3% kasus stunting, terus mendapat pengawalan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana dan instansi terkait hingga turun di angka 8,35% di tahun 2022.

Sesuai laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan, Bali merupakan provinsi dengan angka balita stunting terendah secara nasional pada 2021, dengan tingkat prevalensi hanya sebesar 10,9%.

Untuk mengawal program pemerintah yakni pengentasan angka stunting, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny. Candrawati Tamba dan instansi terkait menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada 50 balita yang berpotensi stunting, di Banjar Katulampa, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana, Senin (9/10).

Lima puluh (50) balita penerima bantuan ini terinci 16 orang dari Banjar Katulampa, 10 orang dari Banjar Pendem, 11 orang dari Banjar Ketiman dan 13 orang dari Banjar Bendel.

Bantuan berupa telur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, makanan olahan ikan diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan bantuan berupa beras (5 Kg), telur 1 krat, susu 6 kotak, sikat gigi beserta pasta giginya disiapkan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Pemberian bantuan ini disiapkan dalam rangka mengentaskan kasus stunting di Bali.

“Dengan memberikan asupan makanan yang bergizi dan sehat, tentu akan membantu balita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Stunting ini harus segera ditangani, karena ciri-ciri yang diperlihatkan oleh bayi di masa tumbuh kembangnya sudah terlihat dari berat badan, tinggi dan mentalnya atau tingkat kecerdasannya, dan khususnya akan nampak dari pertumbuhan gigi pada bayi,” ungkap Ny. drg. Ida Mahendra Jaya.

Di hadapan warga setempat yang khususnya adalah ibu-ibu dari balita dan para Kader PKK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes memberikan tambahan wawasan terkait betapa pentingnya perhatian bagi tubuh khususnya para remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu, agar memperbanyak pengetahuan tentang tata cara menjaga asupan makanan yang sehat.

“Makanan yang sehat itu tidak harus mahal, apalagi yang siap saji. Karena cenderung makanan siap saji itu banyak mengandung pengawet dan berbahaya bagi tubuh. Jangan lupa bagi orangtua untuk tidak lelah memberi edukasi bagi remaja putrinya terkait bahayanya menikah muda. Penting pula mengingatkan remaja putri untuk menambah asupan tablet penambah darah,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bagi bayi yang baru lahir juga harus mendapat pantauan tumbuh kembang sedari 1000 hari pertama kehidupannya, yang dimulai dari masa dalam kandungan, agar tidak mengalami gangguan tumbuh kembang bayi pada fisik dan mentalnya.

Sesaat setelah menyerahkan bantuan di Wantilan, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana Ny. Candrawati Tamba dan sejumlah instansi terkait termasuk bidan, melaksanakan kunjungan ke rumah tiga (3) warga yang anaknya memiliki potensi stunting. Mereka adalah Komang Aditya Astika, I Putu Ayu Septa Dewi dan Gede Mei Eka Darmawan. Pada kesempatan ini, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya secara langsung melihat dan memeriksa pertumbuhan balita, terkhusus pertumbuhan fisik terutama gigi balita, dan setelahnya beliau menyerahkan bantuan paket berupa beras, telur, susu, sikat gigi dan pasta gigi.

Rapat Paripurna DPRD Badung, Bupati Giri Prasta Sampaikan Penjelasan 3 Ranperda

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Giri Prasta saat menghadiri Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (9/10/2023).
Bupati Giri Prasta saat menghadiri Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (9/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin (9/10/2023).

Tiga Ranperda tersebut yakni tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bupati Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik bersama Pemerintah Kabupaten Badung, dalam melaksanakan berbagai program kerja pembangunan  daerah di Kabupaten Badung.

“Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen distribusi keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat melalui upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Giri Prasta.

Kemudian, terkait rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 seluruh substansi dari  rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD sampai dengan penetapan APBD terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh kementerian dalam negeri serta terkoneksi pula dengan kementerian keuangan.

Konsistensi dalam setiap tahapan pembahasan menjadi syarat mutlak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

“Pendapatan dan belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp8.326.262.761.978 meningkat sebesar Rp2.265.794.650.654 atau 37 persen dari APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.060.468.111.324,” pungkasnya.

Dia menambahkan, amanat undang-undang melalui desentralisasi fiskal diharapkan akan memungkinkan daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Disisi lain menyikapi meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten Badung, Bupati menyebut perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang selaras antara pengaturan administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

“Perlu diaturnya tentang penerapan arsitektur Bali terutama gaya arsitektur tradisional di Kabupaten Badung sehingga penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan gedung yang ada nantinya dapat menunjukkan jati diri lokal dan tidak terlepas dari nilai-nilai kedaerahan yang ada,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (rls)

Sekda Adi Arnawa Buka Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan

Penulis
Pantau Bali
-
Sekda I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Badung Tahun 2023 di Hotel Made Bali, Senin (9/10/2023).
Sekda I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Badung Tahun 2023 di Hotel Made Bali, Senin (9/10/2023).

PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Mewakili Bupati Badung, Sekda I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus membuka secara resmi Bimtek Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Badung tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Hotel Made Bali, Senin (9/10/2023).

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perkebunan.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian diantaranya melindungi lahan pertanian dengan ditetapkannya Perda Perlindungan LP2B, Pembangunan JUT dan Jaringan irigasi, Bantuan alat dan mesin pertanian, Subsidi benih, Perlindungan asuransi serta program beras Badung yang baru dirintis.

“Pemerintah sangat menyambut baik kegiatan Bimtek ini yang dilaksanakan dan diharapkan para Pekaseh dan Kelihan Subak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang tehnik-tehnik untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian serta bisa melihat kemajuan sektor pertanian di daerah lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pertanian I Wayan Wijana melaporkan, kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari dari 9 – 10 Oktober 2023 dengan peserta terdiri dari 120 petani lahan basah dan 90 orang petani lahan kering.

Bimtek dilanjutkan dengan orientasi lapangan ke Kota Malang bagi peserta bimtek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan ke pusat penelitian kopi serta kakao Jember bagi peserta bimtek Intensifikasi Perkebunan.

“Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan wawasan para petani terkait arah dan kebijakan pembangunan pertanian, teknik budidaya, varietas, teknologi, pengendalian hama dan pasca panen,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi, Kadis Pertanian Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Badung A.A. Sagung Rosyawati.

Kemudian, Ketua Majelis Madya Subak Kabupaten Badung, Ketua Majelis Alit Subak Kecamatan se-Kabupaten Badung, Para Narasumber, Para Pekaseh, Kelihan Subak Abian dan Para Peserta Bimtek. (rls)

1...360361362...912Halaman 361 dari 912
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.