- Advertisement -
Beranda blog Halaman 220

Niat Ganjal Roda Kendaraan, Sopir Truk Tangki Terjepit AS Roda Hingga Tewas

Tim SAR evakuasi sopir truk terjepit di Jalan Pantai Balangan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Rabu (9/4/2025).
Tim SAR evakuasi sopir truk terjepit di Jalan Pantai Balangan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Rabu (9/4/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Nasib tragis dialami Antonius Nani (34), supir truk tangki air asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia meregang nyawa akibat terjepit AS roda depan truk yang dikemudikannya di Jalan Pantai Balangan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Rabu (9/4/2025) sekitar pukul 09.10 WITA.

Informasi yang dihimpun, kejadian tragis tersebut bermula saat truk tangki bermuatan air itu melintas di Jalan Pantai Balangan dengan kondisi menurun. Namun, kondisi jalan yang saat licin membuat truk keluar jalur.

Lalu, Antonius bersama kernetnya berusaha mengganjal roda bagian kanan dan kiri agar truk tidak meluncur lebih jauh. Sayangnya, truk tiba-tiba melesat ke depan dan menjepit Antonius hingga tewas di tempat.

Kejadian itu lantas dilaporkan ke pihak berwajib. Proses evakuasi tubuh Antonius yang terjepit pun dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.

Kasi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Wayan Juni Antara mengatakan, pihaknya menerima laporan insiden tersebut pada pukul 09.35 WITA. Tim SAR gabungan yang terdiri dari sembilan personel langsung dikerahkan ke lokasi.

“Evakuasi sempat terkendala kondisi tanah yang labil dan jalan sangat licin. Kami harus mengamankan truk terlebih dahulu dengan mengikat badan kendaraan ke ancor,” kata Wayan Juni.

Untuk mengangkat badan truk, tim SAR menggunakan peralatan khusus seperti hydraulic motor pump, Rescue RAMS, dan combi tool. Proses evakuasi berlangsung dari pukul 10.20 WITA hingga 11.45 WITA.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Antonius Nani langsung dibawa ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar menggunakan Ambulans Abimandiri Nusa Dua. (ana)

Bali Terdepan dalam Statistik Sektoral, Gubernur Koster Dapat Apresiasi dari BPS

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan bersilaturahmi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025).
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan bersilaturahmi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Bali dinobatkan sebagai provinsi terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan rasa bangganya atas kepemimpinan Gubernur Koster yang dinilai sangat akurat dalam memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan pembangunan di Bali.

“Kami merasa bangga memiliki Gubernur seperti Bapak Wayan Koster yang sangat teliti menggunakan data statistik dalam menyusun program pembangunan. Ini contoh kepemimpinan berbasis data yang patut diteladani,” ungkap Agus.
Agus Gede Hendrayana yang baru saja menjabat sebagai Kepala BPS Bali menggantikan Endang Retno Sri Subiyandani, juga memperkenalkan diri dan meminta arahan kepada Gubernur Koster. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dan siap menjalankan program prioritas seperti Sensus Ekonomi.

Pria asal Desa Gobleg, Buleleng itu juga memohon restu kepada Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas barunya. Ia mengakui bahwa latar belakang akademik Gubernur Koster sebagai dosen matematika, statistik, dan riset di berbagai universitas ternama menjadi inspirasi dan referensi penting bagi pelaksanaan statistik di Bali.

Menanggapi hal itu, Gubernur Koster mengucapkan selamat bertugas kepada Agus. Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali selama ini selalu merujuk pada data BPS sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Namun, Koster memberi catatan penting terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi. Ia meminta agar BPS lebih teliti dan kontekstual dalam memasukkan variabel-variabel khas Bali.

“Misalnya, jangan masukkan sarana upakara seperti canang dan daksina sebagai komponen inflasi, karena itu bagian dari unsur niskala. Tapi kalau bahan-bahan fisiknya seperti janur, bunga, dan pisang bisa saja dihitung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster juga mengungkapkan rencana besar Pemerintah Provinsi Bali untuk menggelar Sensus Kebudayaan Bali yang akan difokuskan di wilayah-wilayah Desa Adat. Menurutnya, sensus ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan dan penguatan budaya Bali yang dikenal unik dan kaya.

“Semua kekayaan budaya kita ada di Desa Adat. Kita perlu data yang detail, agar bisa jadi aset dalam menjaga jati diri Bali,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sensus kebudayaan tersebut akan dilakukan pendataan jumlah penduduk Bali berdasarkan sistem penamaan tradisional – dari anak pertama (Wayan, Putu, Gede), anak kedua (Made, Nengah, Kadek), hingga anak keempat (Ketut) – termasuk pendidikan mereka.

Gubernur Koster membuka peluang agar pelaksanaan Sensus Kebudayaan ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan BPS Provinsi Bali. Mekanismenya akan dibahas lebih lanjut.

Dengan semangat transformasi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang mengedepankan sektor pertanian organik, kelautan, IKM, dan UMKM, Gubernur berharap data statistik yang valid dan spesifik dapat menjadi pondasi kuat dalam pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. (*)

Mahasiswi Asal NTT Bobol ATM Teman Sendiri, Rp20 Juta Raib untuk Kebutuhan Pribadi

RH, mahasiswi asal NTT, saat diamankan polisi usai mencuri dan menguras isi ATM milik temannya hingga puluhan juta rupiah
RH, mahasiswi asal NTT, saat diamankan polisi usai mencuri dan menguras isi ATM milik temannya hingga puluhan juta rupiah

PANTAUBALI.COM, DENPASAR  – Seorang mahasiswi asal Larantuka, Flores Timur, NTT berinisial RH (20) harus mendekam di balik jeruji besi setelah nekat mencuri kartu ATM milik temannya dan menguras saldo rekening hingga Rp20 juta. Aksi nekatnya terungkap setelah korban, TDA (27), melapor ke polisi karena mendapati tabungannya raib secara misterius.

Kapolsek Denpasar Selatan melalui Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi mengatakan, peristiwa ini bermula saat korban yang berasal dari Tangerang sedang berada di tempat kosnya di Jalan Rama, Desa Pedungan, Denpasar Selatan, pada Senin dini hari, 31 Maret 2025. Tanpa curiga, korban ternyata telah kehilangan kartu ATM.

“Korban baru sadar saat sedang liburan ke Kintamani dan hendak membayar makanan menggunakan QRIS dari M-Banking. Ternyata saldonya tidak cukup, lalu ia mengecek kartu ATM dan kartu itu pun tidak ada,” jelas AKP Sukadi, Rabu (9/4/2025).

Setelah menghubungi pihak bank dan memblokir kartu, korban mengetahui bahwa rekeningnya telah dibobol hingga Rp20 juta. Polisi segera melakukan penyelidikan hingga mengarah pada RH, teman lama korban yang belakangan diketahui bekerja di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Ia pun langsung diamankan pada Kamis, 3 April 2025.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan sisa uang tunai sebesar Rp15,8 juta yang disembunyikan pelaku di dalam bantal. RH mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia juga mengakui telah dua kali menarik uang dari ATM korban sebelum akhirnya membuang kartu itu ke bantaran sungai.

Kini, RH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (*)

Bebas dari Penjara, Residivis Asal Semarang Kini Curi Motor di Denpasar

Gareng dan rekannya Moh Sutomo dibekuk polisi.
Gareng dan rekannya Moh Sutomo dibekuk polisi.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Baru beberapa tahun menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman atas kasus pembunuhan, Agus Candra Kurnia alias Gareng (36) kembali berurusan dengan hukum. Residivis asal Semarang itu kali ini ditangkap polisi karena terlibat pencurian sepeda motor di Denpasar Utara.

Tak sendiri, Agus beraksi bersama rekannya, Moh Sutomo (45), yang juga berasal dari Jawa Tengah. Kedua buruh serabutan ini mencuri motor milik seorang warga yang diparkir di halaman rumah di kawasan Jalan Cokroaminoto Gang Gelatik No. 43A, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara.

Kasus ini mencuat setelah korban, I Gede Astika (40), melaporkan kehilangan satu unit Honda Vario 110 dengan nomor polisi DK 5260 EW pada Senin pagi, 24 Maret 2025, sekitar pukul 06.00 Wita. Motor tersebut ditaksir senilai Rp 9 juta.

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi mengatakan, penyelidikan mengarah pada keberadaan dua pelaku yang terpantau berada di sekitar Terminal Mengwi, Badung.

“Tim mengamankan kedua tersangka saat sedang duduk di pinggir jalan dengan sepeda motor hasil curian,” ungkap Sukadi, Kamis (3/4).

Dalam pemeriksaan, keduanya mengakui telah mencuri motor tersebut secara bersama-sama. Agus diketahui berperan masuk ke halaman rumah korban dan menuntun motor keluar, sementara Moh Sutomo membantu mendorong dari belakang. Setelah berhasil membawa motor ke jalan, Agus menghidupkan mesin dan menyembunyikan kendaraan curian itu di belakang Terminal Ubung.

Tak hanya itu, mereka sempat menyimpan motor selama tiga hari sebelum membawanya ke Bangli untuk dipakai kerja. Untuk menghindari kecurigaan, pelat nomor asli diganti dengan pelat palsu bernomor H 3299 ADW.

“Motor rencananya akan dijual karena keduanya mengaku butuh uang,” tambah AKP Sukadi.

Namun rencana itu gagal total setelah polisi lebih dulu menciduk mereka. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit Honda Vario 110, satu buah kunci kontak, STNK milik korban, dan sepasang pelat nomor palsu.

Polisi menegaskan bahwa Agus merupakan residivis berbahaya yang pernah menjalani hukuman sembilan tahun penjara atas kasus pengeroyokan yang menewaskan korban di Semarang pada 2013. Ia dibebaskan secara bersyarat pada 2018 dari Lapas Nusa Kambangan.

Kini, Agus dan Moh Sutomo resmi mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan. (*)

Bupati Sanjaya Hadiri Upacara Dewa Yadnya Desa Adat Kerta dan Mengesta

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komitmen pelestarian adat, agama, tradisi dan budaya untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman Unggul dan Madani (AUM) terus dikuatkan oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati dan jajaran melalui kehadirannya dalam rangkaian Karya yang dilaksanakan masyarakat.

Karya Agung Tawur Balik Sumpah, Padudusan Agung, Menawa Ratna, Mupuk Pedagingan, Melaspas, Ngenteg Linggih, Pujawali Jelih, Ngusaba Desa, dan Ngusaba Nini yang digelar di Pura Puseh dan Pura Desa, Desa Adat Kerta, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, dihadirinya, Selasa (8/4/2025).

Didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah dan Pimpinan perangkat daerah terkait, usai menghaturkan sembah bhakti, Bupati Sanjaya sampaikan apresiasinya atas semangat krama dalam membangun yadnya yang sudah berjalan sejak Bulan Januari dengan proses yang begitu panjang.

“Titiang bersama jajaran terkait di pemerintah mendoakan semoga Yadnya ini memargi antar, labda karya, sida sidaning don, serta karya ini sudah berjalan dengan baik, satwika, utamaning utama. Luar biasa sekali,” ucap Sanjaya.

Karya Dewa Yadnya yang dilaksanakan oleh krama Desa Adat Kerta, juga dinilai Sanjaya merupakan salah satu wujud nyata dari pelestarian adat dan budaya yang ada, serta bagian dari kewajiban umat Hindu dalam menyucikan bangunan suci dan menjaga keharmonisan alam dan kehidupan.

Sanjaya berharap agar kedepan adat istiadat, seni dan budaya yang ada agar tetap terjaga dan dipegang teguh oleh generasi-generasi selanjutnya. “Maka dari itu, Pemerintah Daerah dalam rangka Nangun Sat Kertih Loka Bali, selalu dalam visi misi titiang, ada pelestarian adat, agama dan seni budaya. Jadi pemerintah wajib memberikan pendampingan, mengayomi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, I Gusti Made Budierawan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Sanjaya serta dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan yadnya tersebut. Ia menjelaskan, bahwa rangkaian upacara sakral yang puncaknya jatuh pada Sabtu, 12 April 2025, bertepatan dengan Purnama Kadasa, dipuput oleh tujuh sulinggih. Seluruh rangkaian upacara ini terlaksana berkat semangat gotong-royong dari krama Desa Adat Kerta yang terdiri dari 83 Kepala Keluarga (KK).

Usai kunjungannya di Desa Adat Kerta, Wanagiri Kauh, Selemadeg, Sanjaya hadir dalam rangkaian puncak Upacara Pujawali Ida Bhatara di Pura Dang Kahyangan Luhur Siwa Pakusari, Banjar Dinas Kedampal, Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Tabanan.

Dengan suasana yang penuh khidmat, pihaknya bersama rombongan mengikuti persembahyangan bersama yang dipuput oleh Jero Mangku setempat.

Rangkaian Pujawali di Pura yang diempon oleh sekitar 700 Kepala Keluarga ini juga dirangkai dengan pelaksanaan upacara metatah massal dan tiga bulanan, yang menjadi wujud nyata pelestarian budaya dan spirit gotong-royong masyarakat di Tabanan. (rls) 

Sekda Dewa Indra Instruksikan Setiap OPD Buat Teba Modern 

Sekda Dewa Indra saat bertemu dengan Kepala PD Pemprov Bali di Halaman Kantor BPBD Provinsi Bali, Selasa (8/4/2025) sore.
Sekda Dewa Indra saat bertemu dengan Kepala PD Pemprov Bali di Halaman Kantor BPBD Provinsi Bali, Selasa (8/4/2025) sore.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengintruksikan setiap Kepala Perangkat Daerah (PD) agar menjadi contoh bagi masyarakat melalui pembuatan teba modern di seluruh kantor PD Pemprov Bali. Intruksi itu juga sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Kepala PD Pemprov Bali sepakat, paling lambat pada akhir April 2025 ini, teba modern sudah ada di lingkungan kantor masing-masing. Kesepakatan itu tercetus dalam pertemuan Sekda Dewa Indra dengan Kepala PD Pemprov Bali yang berlangsung dalam suasana santai di Halaman Kantor BPBD Provinsi Bali, Selasa (8/4/2025) sore.

Kesepakatan membuat teba modern pada kantor PD merupakan bentuk gerakan masif untuk mewujudkan Bali bersih dari sampah sesuai amanat SE Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025.

Sekda Dewa Indra dalam arahannya menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk retret kecil-kecilan di ruang terbuka yang bertujuan menindaklanjuti SE Gubernur tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang baru dikeluarkan pada Minggu (6/4). Ia sengaja mengajak Kepala PD berkumpul di Kantor BPBD yang sudah sukses membuat teba modern di areal kantor.

Lebih jauh ia memaparkan, ada dua hal prinsip yang diamanatkan dalam SE Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 yaitu mengajak seluruh masyarakat bertanggung jawab atau menyelesaikan sendiri sampah yang dihasilkan.

“Istilah kerennya, pengolahan sampah berbasis sumber. Masing-masing harus bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan, termasuk kita,” ucapnya. Prinsip kedua yang diamanatkan SE tersebut adalah pengurangan sampah plastik.

Menindaklanjuti SE tersebut, Sekda Dewa Indra bertanggung jawab untuk mengawal agar kebijakan pimpinan tidak mandeg. “Sekda bertanggung jawab menjadi dirigen dalam implementasi kebijakan ini,” imbuhnya.

Sebelum mengorkestrasi kebijakan itu ke lingkungan eksternal, ia memandang perlu untuk melakukan konsolidasi di internal birokrasi. “Sama seperti kebijakan penggunaan tumbler, saya pastikan dulu seluruh PD sudah melaksanakannya. Baru kemudian melanjutkan dengan menyurati Bupati/Walikota dan Forkopimda,” cetusnya.

Selain penggunaan tumbler, ia juga memastikan tidak ada lagi penggunaan air dalam kemasan plastik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemprov Bali. “Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan satu substansi pada SE Gubernur Nomor 9 Tahun 2025,” ujarnya.

Langkah berikutnya, ia ingin mendorong gerakan masif pengolahan sampah berbasis sumber melalui pembuatan teba modern di seluruh PD yang kantornya masih memiliki halaman atau lahan kosong.

“Saya tahu beberapa PD sudah punya, tapi tidak tahu kondisinya, apakah masih berfungsi dengan baik,” tambahnya sembari mengatakan bahwa teba modern adalah cara perangkat daerah untuk menyelesaikan sampah di kantor masing-masing.

Terkait dengan teba modern, birokrat kelahiran Buleleng ini mengingatkan agar perangkat daerah jangan sekadar membuat secara fisik.

“Fisiknya tumpukan buis beton, tapi softwarenya juga sangat penting untuk mendapat perhatian. Softwarenya adalah kesadaran dan perilaku pegawai di lingkungan perangkat daerah. Dimulai dari kesadaran memilah sampah,” ungkapnya.

Kesadaran dan perilaku itu sangat penting agar teba modern benar-benar berfungsi dengan baik. “Dalam banyak kasus, bentuknya teba modern tapi pemanfaatannya sebagai teba tradisional. Dalam artian, semua jenis sampah dibuang dalam satu lubang. Padahal kalau teba modern,hanya untuk sampah organik yang pada saatnya bisa menjadi pupuk. Sedangkan anorganik, pengolahannya dikoordinasikan dengan TPS3R terdekat atau usaha daur ulang. Residu lain seperti sisa makanan, bisa diolah menjadi pupuk organik cair,” paparnya.

Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti seluruh kepala PD untuk melakukan literasi kepada pegawai di lingkungan masing-masing agar teba modern berfungsi dengan baik. Selain di seluruh PD Pemprov Bali, Sekda Dewa Indra juga menginstruksikan pembuatan teba modern di lingkungan sekolah.

Sekretaris BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dalam paparannya menyampaikan bahwa pembuatan teba modern sangat simple dan tidak membutuhkan waktu lama.

“Untuk membuat dua teba modern, hanya butuh waktu tiga hari. Kalau komitmen lebih tinggi, bisa jadi PD lain bisa menyelesaikan lebih cepat,” ucapnya.

Teba modern dibuat dengan tumpukan tiga buis beton, dua ditanam dan satu di atas permukaan. “Kita bikin satu buis di permukaan agar bisa dimanfaatkan sebagai meja. Dari kalkulasi kami, pembuatan dua teba modern menghabiskan anggaran Rp3 juta,” sebutnya.

Menurut Teja, saat ini BPBD Bali sudah punya 5 teba modern yang sudah berfungsi dengan baik sehingga sampah organik tidak ada keluar. Selain itu, BPBD Bali juga mengolah residu makanan menjadi pupuk organik cair. Selanjutnya, Sekda Dewa Indra mengajak seluruh pimpinan PD untuk meninjau teba modern di lingkungan Kantor BPBD Bali. (ana) 

Giri Prasta Apresiasi Dukungan Fraksi DPRD Bali atas Raperda Perubahan PWA

Wagub Bali Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (8/4/2025).
Wagub Bali Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (8/4/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan apresiasi atas pandangan umum serta dukungan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, serta Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2055.

Hal tersebut disampaikan Wagub Bali dalam wawancaranya dengan awak media usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (8/4/2025).

Giri Prasta menyampaikan bahwa jika dilihat dari jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 sebanyak 6.333.360 orang, baru 2.121.388 wisatawan atau sekitar 33,5 persen yang membayar pungutan.

Artinya, pelaksanaan pungutan bagi wisatawan asing belum optimal. Untuk itu, penambahan substansi kerja sama pungutan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi dan efektivitas teknis pelaksanaan pungutan dipandang perlu.

Selain itu, perubahan perda ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

“Kami berharap, dengan menggandeng pihak ketiga, pungutan wisatawan asing dapat lebih optimal dalam menambah pendapatan daerah, sehingga nantinya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Ke-12 DPRD Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, disampaikan pandangan dari empat fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra-PSI, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-NasDem terhadap Raperda Perubahan Perda No. 6 Tahun 2023 tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum fraksinya menyatakan sepakat terhadap perubahan Raperda Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, sepanjang aspek formulasi perubahan tersebut mampu memperkuat kepastian hukum, menjaga harmonisasi dan kesesuaian, serta menjamin keberlanjutan tujuan pembentukan Raperda.

Demikian pula halnya dengan Fraksi Demokrat-NasDem, yang dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 agar pelaksanaan pungutan terhadap wisatawan asing tidak menemui kendala, sehingga hasil yang diperoleh bisa optimal dan sesuai harapan.

Hal senada diungkapkan oleh Fraksi Gerindra-PSI, yang pada prinsipnya turut mendorong perubahan dimaksud, dengan catatan bahwa perubahan Raperda harus bersifat menyeluruh atau setidaknya lebih luas dari usulan perubahan yang diajukan.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menambahkan agar terdapat penambahan substansi atau materi muatan Raperda Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA), terutama mengenai kerja sama.

Pemerintah Provinsi, dalam menyelenggarakan pungutan bagi wisatawan asing, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, serta mendorong prioritas kerja sama dengan pengusaha lokal Bali, dengan harapan agar pengusaha lokal bisa lebih maju, kuat, dan berkembang.

Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, juga disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2055. (rls) 

DPRD Tabanan Soroti Masalah Pendidikan, dari Kekurangan Sapras Hingga Pendidikan Karakter Siswa

Rapat Paripurna Internal mengenai Penyampaian Laporan Komisi I, II, III, dan IV bersama OPD Pemkab Tabanan untuk pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (8/4/2025).
Rapat Paripurna Internal mengenai Penyampaian Laporan Komisi I, II, III, dan IV bersama OPD Pemkab Tabanan untuk pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (8/4/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi di sektor pendidikan, khususnya di Gumi Lumbung Beras Bali.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, dalam Rapat Paripurna Internal mengenai Penyampaian Laporan Komisi I, II, III, dan IV bersama OPD Pemkab Tabanan untuk pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (8/4/2025).

Dalam rapat tersebut, Wastana menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Tabanan. Ia menyoroti sejumlah permasalahan, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga karakter siswa.

“Di Tabanan terdapat 322 sekolah dasar dan 39 SMP. Saat melakukan kunjungan lapangan, kami menemukan sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat,” ujar Wastana.

Ia menambahkan, permasalahan infrastruktur ini memerlukan perhatian dan pendanaan yang lebih efektif dari Dinas Pendidikan, karena kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kualitas proses belajar-mengajar.

Sebagai contoh, ia menyoroti kejadian ketika hujan deras membuat ruang kelas bocor hingga atap jebol, yang akhirnya memaksa sekolah untuk meliburkan siswa. “Hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius dan tidak cukup hanya dijadikan rekomendasi saja, tetapi harus benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.

Wastana juga menyoroti rendahnya tunjangan kepala sekolah yang hingga saat ini hanya sebesar Rp150 ribu per bulan. Ia menilai angka tersebut sangat tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawab yang diemban para kepala sekolah. “Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab penuh jika tunjangan hanya sebesar itu?” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung soal kebijakan pendidikan gratis, terutama sejak kewenangan SMA dialihkan ke pemerintah provinsi. Menurutnya, jika pemerintah bisa menyediakan layanan kesehatan gratis, maka pendidikan gratis juga seharusnya bisa diwujudkan secara menyeluruh.

Selain itu, terkait pelanggaran perlindungan perempuan dan anak, masih terjadi pelecehan seksual terhadap anak sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Tabanan. “Itu artinya pendidikan karakter sejak dini, moral, mental penting untuk diperhatikan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama mengatakan, infrastruktur pendidikan saat ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya Komisi II dan IV DPRD Tabanan yang beberapa waktu lalu sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kondisi sapras khususnya gedung untuk ruang kelas di tingkat SD yang belum memadai.

“Tercatat ada 13 SD dan 4 SMP yang belum memiliki ruang kelas yang cukup. Sebagai langkah antisipatif, kami mengajukan pemanfaatan ruang tersedia seperti ruang guru, satu ruang kelas dijadikan dua dan mess untuk dijadikan ruang kelas sementara,” jelasnya.

Sebagai solusi terkait permasalahan tersebut, pihaknya pihaknya telah mengajukan hampir 26 proposal bantuan keuangan khusus tingkat provinsi untuk tahun 2026 mendatang.

Lantas, terkait pendidikan karakter siswa. Darma Utama menyebut memang pendidikan karakter perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi untuk membentuk SDM yang lebih baik.

“Hal ini menjadi atensi besar bagi kami untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kami juga telah menerapkan program “Bijak Digital” yang diintegrasikan dengan pembentukan karakter, agar sumber daya manusia dapat terbentuk dengan baik, terutama dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045,” jelasnya.

Lebih lanjut mengenai kecilnya tunjangan kepala sekolah baik di tingkat SD hingga SMP saat ini menjadi kendala serius. Namun, kondisi ini tidak hanya terjadi di Tabanan saja melainkan di seluruh Indonesia. Hal itu berdampak pada rendahnya minat guru untuk diangkat menjadi kepala sekolah.

“Dua tahun lalu, kami telah mengajukan peningkatan tunjangan pendapatan kepala sekolah SD dari Rp150 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan, dan begitu juga dengan SMP menjadi Rp750 ribu. Meskipun nominalnya tidak terlalu signifikan, hal ini menjadi perhatian kami, karena banyak calon kepala sekolah yang enggan menerima jabatan tersebut akibat rendahnya tunjangan,” pungkasnya. (ana)

Gara-gara Abu Dupa, Bale Warga di Desa Tengkudak Ludes Terbakar

Bale milik warga di Banjar Puluk-Puluk, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, terbakar pada Selasa (8/4/2025).
Bale milik warga di Banjar Puluk-Puluk, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, terbakar pada Selasa (8/4/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebuah bangunan bale milik warga di Banjar Puluk-Puluk, Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, terbakar pada Selasa (8/4/2025) pagi.

Dari penyelidikan pihak kepolisian serta keterangan pemilik bale, api diduga berasal dari abu dupa yang jatuh ke kasur yang berada di bale.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, akan tetapi pemilik bangunan bale Singosari bernama I Nyoman Witra (56) menderita kerugian material mencapai Rp 150 juta.

Kapolsek Penebel AKP Gusti Kade Alit Murdiasa menjelaskan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 09.30 WITA saat pemilik bale bernama I Nyoman Witra (56) sedang menghadiri acara kundangan bersama istrinya, Ni Wayan Rumisaih, di Banjar Kesambi, Desa Jatiluwih.

Saat itu, korban mendapat telepon dari warga yang mengabarkan bahwa balenya terbakar. Korban bersama istrinya langsung bergegas pulang. Setibanya di rumah, api sudah membakar hampir seluruh bangunan.

“Dari keterangan korban pemilik bale, sekitar pukul 06.00 Wita istrinya sempat mebanten di bale tersebut dan meletakkan dupa di atas dulang. Di bawah dulang itu terdapat kasur kapuk yang mudah terbakar. Setelah itu, sekitar pukul 07.30 WITA, mereka meninggalkan rumah,” jelas AKP Alit Murdiasa.

Dua saksi mata di lokasi kejadian mengungkapkan api dengan cepat membesar sebelum akhirnya dipadamkan secara gotong royong oleh warga sekitar.

Bangunan yang terbakar merupakan bale Singosari yang terbuat dari tembok beton, dengan atap kayu dan genteng.

“Nihil korban jiwa akibat kebakaran, hanya kerugian material kurang lebih sekitar Rp150 juta,” tambah AKP Alit Murdiasa. (ana) 

Bhabinkamtibmas Pancasari Ditemukan Tak Bernyawa di Kandang Babi

Ilustrasi garis polisi.
Ilustrasi garis polisi.

PANTAUBALI.COM, BULELENG –  Duka menyelimuti Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sosok Bhabinkamtibmas yang dikenal dekat dengan warga, Aiptu Made Suwenten (48), ditemukan meninggal dunia di kandang babi miliknya, Senin (7/4/2025).

Penemuan jasad Suwenten pertama kali dilaporkan oleh kakaknya. Peristiwa ini sontak mengejutkan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat yang mengenalnya dengan baik. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kematiannya.

Ucapan belasungkawa pun mengalir deras, baik dari warga, kerabat, hingga jajaran perangkat desa. Salah satunya datang dari akun resmi Pemerintah Desa Pancasari.

“Perbekel Desa Pancasari beserta staf dan seluruh Lembaga Desa mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Made Suwenten. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dumogi Amor Ing Acintya,” tulis akun tersebut.

Kehilangan Suwenten menjadi luka mendalam bagi warga Pancasari. Selama bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, ia dikenal aktif menyambangi warga, memberikan edukasi, hingga turut serta dalam kegiatan adat dan keagamaan.

Dalam sejumlah dokumentasi di akun media sosial Polsek Sukasada, Suwenten tampak kerap terlibat langsung dalam berbagai aktivitas sosial. Mulai dari membantu petani di kebun, turun ngayah di pura, mengatur lalu lintas saat upacara bersama pecalang, hingga memberikan imbauan kamtibmas menjelang hari raya.

Kiprah dan dedikasinya semasa hidup menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi masyarakat Pancasari. Mereka kehilangan sosok yang tidak hanya menjalankan tugas sebagai polisi, tetapi juga sebagai sahabat dan pelayan masyarakat sejati.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Buleleng maupun Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, juga belum memberikan pernyataan terkait kejadian tersebut. (*)