- Advertisement -
Beranda blog Halaman 192

Demi Dukung Program MBG, Pemda di Bali Siapkan Anggaran di Pos Belanja Tak Terduga

Sekda Dewa Made Indra, saat menerima Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Bobby Kusuma, di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (15/5/2025).
Sekda Dewa Made Indra, saat menerima Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Bobby Kusuma, di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (15/5/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali mendukung penuh terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dukungan ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menerima Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Bobby Kusuma, di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (15/5/2025).

Pertemuan ini dihadiri pula oleh jajaran OPD terkait dari seluruh kabupaten/kota di Bali, dan difokuskan pada sosialisasi program MBG serta penyampaian kesiapan dan dukungan pemerintah daerah.

Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa setelah keluarnya SE Mendagri Nomor: 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemda dalam penyediaan tanah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), banyak pertanyaan bermunculan dari daerah, terutama menyangkut penganggaran program MBG.

“Banyak pertanyaan, bagaimana penganggaran, besaran dan pedoman umumnya. Sementara di SIPD, kode rekeningnya belum tercantum,” ujarnya.

Sebagai jalan tengah, sementara ini pemerintah daerah menyiapkan dukungan penganggaran di pos belanja tak terduga. Oleh sebab itu, kedatangan Staf Ahli BGN diharapkan memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan dari pemerintah kabupaten/kota.

Di luar soal anggaran, Pemprov Bali juga serius dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG. Tim dari BPKAD Provinsi Bali telah diturunkan ke lapangan guna mengecek lokasi yang diusulkan oleh kabupaten/kota.

“Ini adalah bentuk dukungan konkret kami dalam mengoptimalkan pelaksanaan program MBG,” tegas Sekda Dewa Indra.

Sementara itu, Bobby Kusuma menyampaikan bahwa kunjungannya ke Bali merupakan bagian dari tindak lanjut atas SE Mendagri. Bali menjadi provinsi keempat yang ia kunjungi untuk mengecek kesiapan daerah.

“Jawa dan Bali menjadi prioritas pelaksanaan program MBG. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, kami targetkan membangun 1.524 SPPG secara nasional,” ujarnya. Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki minimal 3 hingga 4 unit SPPG, dengan prioritas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bobby mengapresiasi komitmen dan kesiapan Pemprov serta pemkab/pemkot se-Bali, yang dinilai akan memperlancar pelaksanaan program untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting ini.

Dalam sesi diskusi, para sekda atau perwakilan dari kabupaten/kota menyampaikan progres penyiapan lahan masing-masing. Bahkan, terungkap bahwa sejumlah kabupaten/kota di Bali telah memiliki SPPG mandiri.

Menutup pertemuan, Sekda Dewa Indra meminta seluruh kabupaten/kota segera mengirimkan data usulan lahan agar bisa dikompilasi dan diverifikasi oleh BGN. (ana)

Parade Busana Adat akan Meriahkan PKB 2025, Setiap Kabupaten Diminta Tampilkan Warisan Lokal

Raoat persiapan PKB 2025
Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Arya Sugiartha, melangsungkan rapat teknis persiapan kegiatan bertajuk Utsawa Busana Adat Khas Kabupaten/Kota se-Bali, yang digelar Kamis (15/5/2025)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Parade busana adat khas daerah akan menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025. Pada tahun ini, pesta kesenian yang rutin digelar setiap tahun ini akan diagendakan berlangsung pada 21 Juni hingga 19 Juli 2025

Sebagai rangkaian persiapan, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Arya Sugiartha, melangsungkan rapat teknis persiapan kegiatan bertajuk Utsawa Busana Adat Khas Kabupaten/Kota se-Bali, yang digelar Kamis (15/5/2025) di Ruang Padma, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Kegiatan ini dirancang sebagai wadah memperkenalkan kembali kekayaan busana adat khas yang dimiliki masing-masing daerah di Bali. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan menampilkan busana yang benar-benar mencerminkan identitas lokal, termasuk jenis busana adat yang mulai langka dan jarang muncul di ruang publik.

“Kegiatan ini bukan semata-mata menonjolkan estetika, tetapi juga bertujuan membangkitkan kebanggaan terhadap produk lokal dan menghidupkan kembali potensi ekonomi perajin tekstil tradisional Bali,” ujar Arya Sugiartha.

Ia menambahkan, setiap peserta parade diwajibkan menyertakan sinopsis singkat terkait busana yang ditampilkan. Sinopsis tersebut harus memuat nama busana, fungsi, waktu penggunaannya, serta identitas dari peraga dan penatanya.

Sementara itu, Ny. Putri Koster menekankan, pelestarian busana adat merupakan bagian penting dari menjaga jati diri budaya daerah. “Setiap daerah memiliki kekhasan dalam berbusana. Inilah yang harus ditampilkan, disampaikan, dan dijaga. Kita tidak boleh membiarkan warisan ini hilang,” tegasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar busana adat yang bersifat sakral tidak ditampilkan dalam parade, demi menjaga kesuciannya. Sementara itu, busana adat pengantin tetap diperbolehkan ikut serta selama sesuai dengan konteks budaya masing-masing daerah.

Putri Koster berharap dalam waktu satu setengah bulan ke depan, seluruh Kabupaten/Kota sudah dapat menyiapkan dan mengkurasi koleksi busana adat terbaik yang akan ditampilkan. Ia menegaskan, PKB bukan hanya sebuah pesta seni, tetapi juga ruang edukasi budaya dan ajang memperkuat identitas lokal.

“Pesta Kesenian Bali harus menjadi ruang edukasi sekaligus panggung kebanggaan budaya lokal yang hidup dan lestari,” pungkasnya. (ana) 

Jadi Kurir Narkoba, Perempuan Muda Asal Kediri Dicokok Polisi di Kuta

SF diamankan polisi beserta barang bukti pada Selasa malam, 13 Mei 2025.
SF diamankan polisi beserta barang bukti pada Selasa malam, 13 Mei 2025.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Masa muda yang seharusnya diisi dengan semangat meraih cita-cita justru disia-siakan oleh perempuan berusia 25 tahun asal Kediri, Jawa Timur, berinisial SF. Hidup di tanah rantau, SF justru terjebak dalam dunia gelap narkoba. Ia ditangkap aparat kepolisian setelah ditemukan menyimpan puluhan paket sabu dan ganja di kamar kosnya di kawasan Kuta, Badung.

Penangkapan SF dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Denpasar pada Selasa malam, 13 Mei 2025, sekitar pukul 19.25 Wita. Informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah kamar kos di Jalan Raya Kuta, Banjar Buni, menjadi titik awal pengungkapan kasus ini.

“Anggota kami segera bergerak setelah menerima laporan. Setelah dilakukan pengintaian dan dipastikan kebenarannya, langsung dilakukan penggerebekan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, Kamis (16/5).

Dalam penggerebekan tersebut, SF ditemukan tengah berada di dalam kamar. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti yang cukup mengejutkan. Dari lokasi, petugas menemukan 31 paket sabu dengan berat total 26,87 gram, dua paket ganja seberat 20,38 gram, serta sejumlah alat bantu konsumsi narkoba seperti timbangan elektrik, bong, sendok pipet, dan plastik klip kosong.

Selain itu, polisi juga menyita barang-barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, seperti handphone, dompet, korek gas, serta alat-alat bantu lainnya.

Kepada polisi, SF mengaku hanya berperan sebagai kurir. Ia menerima perintah dari seseorang yang dikenal dengan nama “Bento”, yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tugas SF adalah membagi sabu menjadi paket-paket kecil dan menempelkan ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Ia mengaku mendapatkan bayaran Rp50 ribu untuk setiap transaksi pengantaran.

“Modus yang digunakan tersangka adalah menyimpan, menguasai, dan mengedarkan narkoba. Semua dilakukan atas perintah seorang bandar yang identitasnya sedang kami kejar,” tegas AKP Sukadi.

Meski belum memiliki catatan kriminal sebelumnya, SF kini harus menghadapi ancaman hukuman berat. Ia dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Denpasar.

AKP Sukadi menambahkan, kasus ini masih terus dikembangkan. Pihaknya mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Kami akan telusuri semua jejaknya,” pungkasnya. (mah)

2 Pemuda Dibekuk BNN Saat Transaksi Ganja 2 Kg di Pasar Sangsit

AAM (23) dan NRM (24) dibekuk petugas BNN saat transaksi ganja.
AAM (23) dan NRM (24) dibekuk petugas BNN saat transaksi ganja.

BULELENG, PANTAUBALI.COM – Suasana Pasar Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng, mendadak heboh saat dua pemuda ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Rabu (14/5) lalu. Kedua pelaku yang masing-masing berinisial AAM (23) dan NRM (24) ternyata merupakan bagian dari jaringan pengedar ganja lintas provinsi.

Penangkapan ini bukan operasi biasa. Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Rudy Ahmad Sudrajat, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama lintas wilayah dengan BNNP Sumatera Utara. Dari sana, petugas memperoleh informasi mengenai pengiriman mencurigakan yang ditujukan ke wilayah Buleleng.

“Kami menerima informasi dari rekan di BNNP Sumut tentang adanya paket ganja yang dikirim dari Sumatera Utara ke Bali. Tim kami langsung bergerak melakukan controlled delivery,” terang Brigjen Rudy dalam keterangan persnya, Jumat (16/5).

Operasi tersebut kemudian mengarah pada AAM, seorang karyawan swasta, yang ditugasi oleh NRM, yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, untuk mengambil paket haram itu. Yang mencengangkan, lokasi penjemputan ganja justru dilakukan di area publik, yakni Pasar Sangsit yang selalu ramai aktivitas warga.

Keduanya tak menyadari bahwa pergerakan mereka telah dipantau. Petugas kemudian menyergap saat transaksi hendak dilakukan di tengah kerumunan pasar.

“Ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba sudah masuk hingga ke desa-desa. Tidak hanya menyasar kawasan perkotaan,” tegas Rudy.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan sebuah kardus besar berwarna cokelat. Di dalamnya terdapat dua bungkus plastik hitam yang dilapisi lakban. Setelah ditimbang, isinya mencapai 1.923,11 gram ganja kering, nyaris dua kilogram.

Kini kedua pelaku diamankan di kantor BNNP Bali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat juga masih menelusuri jaringan lebih besar yang diduga terlibat dalam distribusi barang haram ini.

“Dari keterangan awal, mereka mengaku nekat terlibat karena alasan ekonomi,” tutup Brigjen Rudy. (mah)

Cegah Stunting, Dinas Perikanan Badung Sasar Desa Gulingan untuk Program Gemarikan

Program Gemarikan di Wantilan Sabha Utama, Kantor Desa Gulingan, Mengwi, Kamis (15/5/2025).
Program Gemarikan di Wantilan Sabha Utama, Kantor Desa Gulingan, Mengwi, Kamis (15/5/2025).

PANTAU BALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perikanan kembali melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai langkah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat dan mencegah stunting.

Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (15/5/2025), di Wantilan Sabha Utama, Kantor Desa Gulingan, Mengwi. Program ini menjadi pembuka dari serangkaian kegiatan yang direncanakan menyasar 10 desa di Kabupaten Badung sepanjang tahun 2025.

Mengusung tema “Melalui Pemberian Paket Olahan Ikan Kepada Masyarakat Potensi Stunting, Kita Tingkatkan Tingkat Konsumsi Ikan dan Cegah Peningkatan Angka Stunting di Kabupaten Badung Untuk Menciptakan Generasi Penerus Bangsa yang Sehat, Kuat dan Cerdas,” kegiatan ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas sejak usia dini.

Sebanyak 162 paket olahan ikan disalurkan kepada masyarakat yang berisiko stunting, termasuk ibu hamil dan balita di Desa Gulingan. Paket tersebut berisi produk olahan ikan lele, ikan nila, dan abon ikan yang siap dikonsumsi.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Nyoman Suardana, menyampaikan bahwa Program Gemarikan telah berjalan sejak tahun 2023 dan memberikan dampak positif terhadap angka stunting di wilayah tersebut.

“Selama dua tahun program ini berjalan, kami melihat adanya penurunan angka stunting serta meningkatnya minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan. Tahun ini, kami menargetkan 162 paket olahan ikan disalurkan di setiap desa yang menjadi sasaran,” ungkap Suardana.

Program ini juga melibatkan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) binaan Dinas Perikanan, yang bekerja sama dengan kelompok pembudidaya ikan lokal. Menurut Suardana, pihaknya mewajibkan Poklahsar untuk menggunakan bahan baku dari kelompok pembudidaya lokal agar ekosistem perikanan di daerah tersebut dapat berkembang bersama.

Dari sisi kualitas, Suardana menegaskan bahwa produk olahan ikan yang dibagikan telah melalui pengawasan ketat oleh tim teknis Dinas Perikanan, baik di bidang pengolahan maupun budidaya. Hal ini untuk memastikan produk yang dibagikan aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Sementara itu, Perbekel Desa Gulingan, I Ketut Winarya, turut mengapresiasi langkah Dinas Perikanan dalam melaksanakan program tersebut. “Kami sangat berterima kasih atas pelaksanaan Gemarikan di desa kami. Ke depan, kami akan terus mengedukasi masyarakat agar rutin mengonsumsi ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat,” tuturnya.

Program Gemarikan di Desa Gulingan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menurunkan angka stunting di Kabupaten Badung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, diharapkan generasi penerus di wilayah tersebut tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. (ana)

PLTS Atap Solusi Bali Mandiri Energi Bebas Bahan Fosil

Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa kemandirian energi berbasis energi bersih bagi Pulau Bali merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.

Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Bali Mandiri Energi melalui Percepatan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Ramah Lingkungan di Provinsi Bali, yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Kamis (15/5).

Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang berorientasi pada pembangunan hijau, bersih, dan berkelanjutan.

“Bali mandiri energi tidak bisa ditawar lagi. Ini soal kedaulatan dan masa depan pulau kita yang notabene tidak memiliki sumber daya alam batubara ataupun migas lainnya. Salah satu solusi nyata yang bisa segera dilakukan adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap secara masif,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari luar pulau yang masih tinggi, padahal kebutuhan listrik di Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia terus meningkat sekitar 14% hingga 16% setiap tahun. Di sisi lain, potensi energi surya di Bali sangat melimpah.

Karena itu, Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat luas agar aktif memasang PLTS atap, mulai dari gedung pemerintahan, perkantoran, hotel, villa, universitas, rumah sakit, mall, rumah tangga hingga fasilitas umum.

Upaya ini diperkuat melalui Peraturan Gubernur Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali No. 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Energi Surya Atap. Pemprov Bali bahkan telah mewajibkan pemanfaatan PLTS atap di gedung-gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya.

“Di periode saya yang kedua ini saya tidak bisa santai lagi, saya harus bergerak cepat dan segera bertindak. Saya ingin Bali menjadi contoh dalam transisi energi di Indonesia. Dan PLTS atap adalah salah satu cara paling realistis dan cepat, karena Bali benar-benar perlu mandiri energi agar tidak terjadi blackout lagi seperti sebelumnya,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini kebutuhan energi harian Bali sebesar 1.200 kWh, sementara ketersediaan hanya 1.400 kWh. “Berarti sisa 200 kWh saja untuk cadangan. Inilah ancamannya karena kebutuhan energi terus bertumbuh. Jadi PLTS atap harus segera saya galakkan,” tambahnya.

Untuk mempercepat implementasi PLTS atap, Pemprov Bali menggandeng PLN Icon Plus sebagai mitra strategis. PLN Icon Plus akan menyediakan solusi menyeluruh mulai dari penyediaan panel, pemasangan, perencanaan teknis, instalasi hingga pemeliharaan.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan penuh mendukung transisi energi Bali. “Kami siap menjadi mitra strategis Pemprov Bali dalam memperluas akses dan penggunaan PLTS atap demi masa depan energi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain menghadapi krisis iklim dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, program PLTS atap ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja hijau dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi bersih.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali, Direktur PLN Bali, serta perwakilan dari hotel, mall, villa, dan rumah sakit se-Bali. Dalam kegiatan tersebut, pemaparan materi juga diberikan oleh Tim Percepatan PLTS Atap yang diketuai Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari. (rls)

Kejari Tabanan Musnahkan Barang Bukti Narkoba dari 39 Perkara, Ada 4,7 Kg Ganja

Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejari Tabanan pada Kamis (15/5/2026).
Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejari Tabanan pada Kamis (15/5/2026).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada Kamis (15/5/2026).

Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 39 perkara, didominasi kasus narkotika. Kegiatan ini juga melibatkan para siswa SMA sebagai bagian dari edukasi bahaya narkoba sejak dini.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejari Tabanan, Lenny Marta Baringbing, menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu-sabu seberat 866,41 gram, ganja 4,7 kilogram, tembakau sintetis (gorila) 1,2 gram, serta pil ekstasi seberat 214,9 gram.

Tak hanya narkotika, sejumlah barang pendukung juga ikut dimusnahkan, seperti 12 unit handphone, alat hisap (bong), sedotan, timbangan digital, serta barang pribadi milik pelaku seperti pakaian.

“Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar dan diblender dengan cairan pembersih. Sementara handphone dan timbangan dihancurkan menggunakan palu,” jelas Lenny.

Pemusnahan ini merupakan agenda rutin Kejari Tabanan. Namun, kegiatan kali ini dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkotika yang melibatkan 20 siswa SMA dari wilayah Kabupaten Tabanan. Langkah ini sebagai upaya pencegahan dan edukasi sejak dini terhadap generasi muda.

Kejaksaan juga menggandeng Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tabanan dalam kegiatan ini. Harapannya, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, termasuk pelajar, mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di daerah.

“Melibatkan siswa merupakan langkah nyata kami untuk menyampaikan pesan langsung tentang bahaya narkotika. Edukasi seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya. (ana)

RPJMD Tabanan 2025–2029 Prioritaskan Infrastruktur dan PAD

Rapat Kerja Pansus I DPRD Tabanan bersama eksekutif, Rabu (14/5/2025).
Rapat Kerja Pansus I DPRD Tabanan bersama eksekutif, Rabu (14/5/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 dibahas DPRD dan jajaran OPD pada Rabu (14/5/2025).

Dalam pembahasan rancangan awal yang dilakukan Pansus I DPRD Tabanan dan jajaran eksekutif (Sekda, Asisten II, serta perangkat daerah terkait) tersebut, fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur fisik dan digital serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lima tahun ke depan.

Ketua Pansus I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani menegaskan, isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD menjadi dasar bagi seluruh OPD dalam menyusun program dan kegiatan.

“Jika OPD tidak merujuk pada RPJMD ini, maka akan terjadi penyimpangan dalam arah pembangunan. Karena itu, RPJMD ini harus menjadi acuan utama,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyusunan RPJMD selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih serta merujuk pada dokumen perencanaan jangka panjang, yakni RPJPD Kabupaten Tabanan dan RPJPN secara nasional.

Dalam dokumen tersebut, pola pembangunan dibagi ke dalam empat periode, dengan fokus awal pada proses transformasi, khususnya di bidang infrastruktur fisik dan digital.

Infrastruktur digital mencakup tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), yang mampu memberikan akses layanan publik secara lebih luas dan efisien. Di sisi lain, infrastruktur fisik juga menjadi prioritas, mulai dari peningkatan kualitas jalan hingga penguatan sarana pertanian dan kawasan strategis.

“Di bidang infrastruktur, kita berbicara soal konektivitas, pertanian, hingga penguatan kawasan penyangga pariwisata. Sementara dari sisi PAD, Tabanan memiliki potensi besar dari sektor pariwisata, khususnya retribusi dan pajak hotel serta restoran,” terang Omardani.

Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tabanan, agar pengembangan kawasan tetap terarah dan berkelanjutan. Salah satu yang disoroti adalah kawasan selatan Tabanan yang masuk dalam wilayah strategis pengembangan pariwisata.

“Dengan mengacu pada RDTR dan RTRW, kita bisa memastikan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan strategis pariwisata. Dari sana, PAD kita bisa meningkat signifikan jika potensi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD terkait,” katanya.

Melalui pembahasan awal ini, diharapkan seluruh OPD dapat menyelaraskan rencana kerjanya dengan arah kebijakan RPJMD agar pembangunan lima tahun ke depan lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Tabanan. (ana)

Pemkab Badung Salurkan Rp232 Juta untuk Korban Kebakaran di Mengwi

Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan sosial kepada dua warga korban kebakaran di Br. Delod Peken dan warga Br. Peken Baleran, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kamis (15/5).
Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan sosial kepada dua warga korban kebakaran di Br. Delod Peken dan warga Br. Peken Baleran, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kamis (15/5).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah dengan menyalurkan bantuan sosial tidak terduga sebesar Rp 232.525.000 kepada dua warga terdampak kebakaran di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, didampingi sejumlah pejabat terkait, pada Kamis (15/5/2025).

Dua warga yang menerima bantuan tersebut adalah I Gusti Putu Dana, warga Banjar Delod Peken, yang mendapatkan bantuan sebesar Rp227.525.000 untuk membangun kembali rumah, gudang, dan dapur yang terbakar. Sedangkan I Wayan Kartawan, warga Banjar Peken Baleran, menerima bantuan sebesar Rp5 juta untuk perbaikan atap pelinggih taksu yang turut terdampak kebakaran.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dalam bentuk buku tabungan yang sudah berisi dana bantuan. Kehadiran pemerintah daerah, menurut Wabup Badung Bagus Alit Sucipta, merupakan wujud nyata komitmen untuk hadir dan membantu masyarakat yang mengalami musibah.

“Atas nama pemerintah dan Bupati Badung, kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban para korban dalam proses pemulihan,” ujar Wabup Badung.

Ia juga mengingatkan warga agar lebih waspada ke depannya dan memastikan keselamatan lingkungan tempat tinggal agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati antara lain anggota DPRD Badung I Made Suwardana, Inspektur Luh Suryaniti, Kalaksa BPBD I Wayan Darma, Kabag Prokompim Setda Badung Made Suardita, jajaran Tripika Kecamatan Mengwi, serta Lurah Kapal I Nyoman Adi Setiawan.

Sementara itu, I Gusti Putu Dana menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Ia juga mengapresiasi respon cepat pemerintah sejak terjadinya kebakaran pada 6 April lalu.

“Suksma ping banget ring pemerintah Badung. Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk memulai kembali kehidupan setelah musibah. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati yang langsung meninjau lokasi dan memberikan bantuan awal sebesar Rp 10 juta,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, warga terdampak diharapkan dapat segera melakukan pemulihan dan bangkit kembali dari bencana yang dialami. (rls)

Pemutakhiran Data Tahap II Perumda TAB Tabanan Capai 2.700 Pelanggan, Target 40 Ribu di 2025

Pemutahiran data pelanggan Perumda TAB Tabanan.
Pemutahiran data pelanggan Perumda TAB Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Perumda Tirta Amertha Buana (TAB) Kabupaten Tabanan tengah melaksanakan pemutahiran data pelanggan tahap kedua sejak awal Mei 2025 ini.

Hingga Kamis (15/5/2025) terdapat sekitar 2.700 orang pelanggan yang dilakukan pemutahiran data. Pemutahiran dilakukan hingga akhir tahun ini dengan target menyasar 40 ribu lebih pelanggan di seluruh kabupaten Tabanan, yang terdiri dari rumah tangga maupun industri.

Kabag Langganan Perumda TAB, I Wayan Agus Suanjaya didampingi Humas TAB, Putu Wahyu Untung menjelaskan, kegiatan pemutakhiran data pelanggan ini merupakan strategi peningkatan kualitas layanan serta penguatan sistem informasi pelanggan berbasis geografis (GIS). Pemutakhiran akan menjangkau semua kategori pelanggan, baik itu rumah tangga maupun industri.

“Saat ini program pemutakhiran data masih berlangsung. Petugas masih melakukan pengumpulan data ke lokasi pelanggan,” ujar Wahyu Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut, pelayanan distribusi air bersih bagi pelangggan juga terus dioptimalkan dengan rutin melakukan pengecekan kebocoran pipa, hingga melakukan step test untuk mencari kebocoran. Pompa-pompa yang ada di masing-masing IPA juga rutin dilakukan pengurasan.

“Jika terjadi gangguan, pelanggan dapat segera melapor melalui layanan pengaduan di nomor WhatsApp 087816143624 atau melalui aplikasi resmi Perumda Tirta Amertha Buana SIMPELTAB yang dapat diunduh di Google Playstore. Termasuk media sosial resmi,” tambahnya.

Pihaknya juga mengimbau mengimbau dan mengajak masyarakat di seluruh Kabupaten Tabanan yang belum memiliki akses atau layanan air bersih Perumda TAB untuk segera mengajukan permohonan sambungan baru.

Untuk mengajukan pendaftaran sangatlah mudah, cukup membawa fotocopi KTP 1 lembar, denah menuju lokasi pemasangan sambungan baru dan materai 10.000 sebanyak 1 lembar.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pusat Perumda TAB di Jalan Wagimin Nomor 27, Kediri, Tabanan atau Kantor-kantor Unit Pelayanan Perumda TAB (Unit Kerambitan, Unit Selemadeg, Unit Penebel dan Unit Baturiti).

“Adapun biaya sambungan baru saat ini Rp1.950.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku,” tegasnya. (ANA)