Senin, 28 September 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 140

Bunda PAUD Tabanan Dorong Kompetensi Pendidik Lewat Workshop Cara Belajar Usia Dini

Penulis
Pantau Bali
-
Workshop Peningkatan Kapasitas Cara Belajar Anak Usia Dini, yang dilaksanakan di Wantilan Pura Luhur Batukau dan Story Telling PAUD di Rumah Ramah Anak Pura Luhur Batukau, Penebel, Tabanan, Selasa (26/8/2025).
Workshop Peningkatan Kapasitas Cara Belajar Anak Usia Dini, yang dilaksanakan di Wantilan Pura Luhur Batukau dan Story Telling PAUD di Rumah Ramah Anak Pura Luhur Batukau, Penebel, Tabanan, Selasa (26/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Rai Wahyuni Sanjaya, memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan kompetensi pendidik dan masyarakat dalam memahami metode serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak usia dini.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Cara Belajar Anak Usia Dini, yang dilaksanakan di Wantilan Pura Luhur Batukau dan Story Telling PAUD di Rumah Ramah Anak Pura Luhur Batukau, Penebel, Tabanan, Selasa (26/8/2025).

Workshop ini terselenggara atas kerja sama antara Bunda PAUD Kabupaten Tabanan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dan jajaran terkait, para narasumber, Jro Bendesa Adat setempat, Pokja Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Bunda PAUD Kecamatan Penebel, serta para pendidik dan Anak-anak PAUD khususnya di Kecamatan Penebel.

Pada kesempatan itu, Bunda Rai menegaskan bahwa anak usia dini adalah aset bangsa dan generasi penerus yang harus dijaga bersama.

Ia juga menekankan, bahwa masa emas pertumbuhan anak merupakan periode penting, di mana otak, karakter, dan kepribadian berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, cara mengasuh dan mendampingi anak akan sangat menentukan masa depan mereka.

“Melalui workshop ini, saya berharap petugas jaga ruang ramah anak, Bunda PAUD, pendidik PAUD, maupun Pokja Bunda PAUD semakin memahami bahwa anak belajar dengan caranya sendiri, yaitu melalui bermain,” ujar Bunda Rai.

Ia juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kompetensi pendidik dan penjaga ruang ramah anak agar peran mereka tidak hanya sekadar menjaga, melainkan juga mendidik.

Tujuan pemerintah mengadakan workshop ini, dikatakannya adalah bagaimana agar kita bisa meningkatkan kemampuan pendidik dan penjaga ruang ramah anak. Karena itu penting sekali, bukan sekadar menjaga, tapi juga mendidik, agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai program, salah satunya untuk memastikan anak-anak Tabanan bisa mendapatkan manfaat secara langsung melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan bersama oleh masyarakat.

Pihaknya mengajak seluruh peserta untuk terus mensosialisasikan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Selain itu, ia menyinggung program pemerintah terkait pendidikan pra-sekolah.

“Pemerintah saat ini gencar mendukung program belajar 1 tahun pra-sekolah, serta wajib belajar 13 tahun. Pendidikan 1 tahun PAUD sebelum masuk SD diharapkan dapat membentuk kesiapan belajar anak secara utuh, bukan hanya calistung. Dengan begitu, anak-anak kita akan terbimbing menuju generasi yang sehat, mandiri, tertib, dan cinta tanah air,” terang Bunda Rai.

Ia pun berharap workshop ini menjadi wadah berbagi ilmu dan praktik baik, serta memperkuat kerja sama antara petugas jaga ruang ramah anak, pendidik PAUD, dan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Jro Bendesa Adat Wangaya, menyampaikan harapannya agar masyarakat terutama peserta yang hadir tetap menjaga kebersihan dan kesucian pura. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada program-program yang diinisiasi langsung oleh pemerintah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama Bunda PAUD Kabupaten Tabanan berharap kualitas pendidikan anak usia dini di Tabanan semakin meningkat. Adapun materi yang disampaikan dalam workshop tersebut meliputi pemahaman SOP di Ruang Ramah Anak Bunda PAUD, penyusunan RTL, pengenalan cara belajar anak usia dini, hingga pemahaman karakteristik anak.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sesi story telling dari Bunda Rai yang membacakan cerita kepada anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan berinteraksi melalui games dan tanya jawab lalu ditutup dengan pembagian balon serta pemberian makanan tambahan (PMT) kepada 30 anak yang hadir. (rls)

Tabanan Jadi Lokasi Visitasi Kepemimpinan Nasional, Bahas Potensi Pertanian dan Ekonomi Kreatif

Penulis
Pantau Bali
-
Kunjungan rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Provinsi Bali, di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan, Selasa (26/8/2025).
Kunjungan rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Provinsi Bali, di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan, Selasa (26/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menerima kunjungan dari rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Provinsi Bali.

Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan, Selasa (26/8/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran peserta PKN dalam menggali inovasi dan solusi terhadap isu strategis di daerah.

Visitasi ini mengusung tema ‘Pengembangan Sektor Pertanian dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas’.

Wabup Dirga menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Tabanan sebagai lokus kegiatan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan posisi Tabanan sebagai lumbung pangan Bali, sekaligus giat ini adalah momentum dalam memperkenalkan potensi unggulan Tabanan di bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif serta kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengetahuan, memperluas jejaring.

“Saya berharap rekan-rekan peserta visitasi kepemimpinan nasional mampu memberikan masukan atas beberapa inovasi yang akan dijadikan lokus visitasi, yang nantinya dapat memberikan dampak sangat berarti dalam rangka untuk mengevaluasi implementasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan dalam berinovasi,” ujar Wabup Dirga.

Sementara itu, Ketua Rombongan VKN PKN Tk. II Angkatan XVII dari BKPSDM Provinsi Bali, Mahadi Sanatana, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Ia menjelaskan, tema PKN Tk. II tahun ini adalah “Transformasi Ekonomi melalui Pengembangan Kepariwisataan Berkelanjutan”, dengan sub-tema yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif.

Tujuan utama visitasi adalah memberikan bekal bagi peserta untuk menganalisis tantangan, merumuskan solusi, hingga melahirkan inovasi yang bisa diimplementasikan dalam proyek perubahan masing-masing instansi.

“Output dari kegiatan ini ada dua, yaitu policy brief berupa rekomendasi kebijakan dan lesson learn yang bisa direplikasi di tempat kerja peserta. Untuk itu, kami berharap para narasumber dapat membuka permasalahan secara komprehensif, agar peserta bisa menyumbangkan solusi yang aplikatif,” ungkap Mahadi.

Ia juga berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi para peserta dalam menyiapkan proyek perubahan, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperoleh rekomendasi inovatif untuk pembangunan daerah.

Acara visitasi dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan.

Para narasumber memaparkan program, inovasi, serta strategi pengembangan sektor masing-masing dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pun melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap sinergi antar daerah semakin kuat, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi dan terobosan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan sektor pertanian dan ekonomi kreatif.

Turut hadir dalam acara Para Asisten Setda dan Kepala Perangkat Daerah terkait di Pemkab Tabanan, serta peserta dari berbagai instansi, di antaranya Pemprov Bali, Pemkab Badung, BMKG, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Asmat, Kabupaten Rote Ndao dan Pemkab Gianyar. (ana)

Kementerian LH Apresiasi PSBS Bali, Sekda: Ini Cambuk bagi Daerah

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat koordinasi pembinaan percepatan pengelolaan sampah dan Adipura untuk wilayah Bali di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (26/8/2025).
Rapat koordinasi pembinaan percepatan pengelolaan sampah dan Adipura untuk wilayah Bali di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (26/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyebut Menteri Lingkungan Hidup semakin tegas dalam hal pengelolaan sampah.

Menurutnya, ketegasan tersebut menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih berpacu dalam menangani permasalahan sampah di wilayahnya.

“Persoalan sampah di Provinsi Bali bukan hanya program prioritas. Namun, kalau kata Gubernur Bali, sudah menjadi program prioritas super mendesak,” ungkap Sekda Dewa Indra saat membuka rapat koordinasi pembinaan percepatan pengelolaan sampah dan Adipura untuk wilayah Bali di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (26/8/2025).

Dewa Made Indra menegaskan bahwa permasalahan sampah di Bali merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan. Penanganan tidak cukup dilakukan hanya di akhir, melainkan harus dibangun strategi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Hulunya ada di rumah tangga, aktivitas industri, aktivitas produksi, termasuk juga pariwisata,” jelasnya.

Strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir inilah yang menjadi cikal bakal penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Provinsi Bali. Sampah harus dipilah berdasarkan jenisnya: organik, anorganik, dan residu.

Sampah organik ditangani di rumah tangga dengan memanfaatkan teba modern atau metode lain. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dijual melalui bank sampah, sementara sampah residu dibawa ke TPS3R dan TPST di masing-masing desa adat.

“Siapa yang menghasilkan sampah, dia harus ikut bertanggung jawab mengelola sampah tersebut. Kalau perilaku ini terbangun dengan baik, maka beban TPA akan jauh berkurang, tinggal menampung sampah residu saja,” tegasnya.

Sistem PSBS ini pun mendapat apresiasi positif dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Hanifah Dwi Nirwana, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLH RI, menyampaikan bahwa secanggih dan sehebat apa pun teknologi tidak akan berfungsi maksimal tanpa dibarengi pemilahan sampah oleh masyarakat.

“Nama Gubernur Bali sering sekali disebut oleh Bapak Menteri. Saya salut karena beliau sangat berani membuat kebijakan-kebijakan terkait sampah. Walaupun kebijakan sampah sangat tidak populis, beliau tetap tegas,” puji Dwi Nirwana.

Berdasarkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di Provinsi Bali, timbulan sampah harian pada tahun 2025 mencapai 3,4 ribu ton/hari.

Dari jumlah tersebut, sampah terkelola baru mencapai 29 persen atau 916 ton/hari, sementara yang tidak terkelola mencapai lebih dari 71 persen atau sekitar 2,5 ribu ton/hari. Capaian ini masih jauh dibawah target tahunan persentase sampah terkelola,  yakni sebesar 51,21 persen.  (rls)

Tabanan Sandang Predikat Kabupaten Layak Anak Pratama

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kabupaten Tabanan meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dalam penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2024.

Predikat ini menempatkan Tabanan sejajar dengan Kabupaten Bangli dan Buleleng di Bali, dan menjadi sinyal penting untuk memperkuat upaya nyata pemenuhan hak anak.

Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan, I Made Urip Gunawan mengatakan, capaian ini akan menjadi instrumen pengawasan dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Predikat KLA Pratama menunjukkan adanya kemajuan, namun pengawasan harus terus diperketat agar program benar-benar sampai pada sasaran, yaitu anak-anak kita. Inspektorat akan memastikan setiap program terkait KLA berjalan akuntabel,” ungkapnya Selasa (26/8/2025).

Adapun, penghargaan KLA bukan hanya sekadar simbol, melainkan hasil evaluasi berbasis indikator terukur yang mencakup lima klaster utama. Diantaranya  hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Evaluasi administrasi tahun 2023–2024 mencatat capaian yang bervariasi di tiap klaster.

Dari lima klaster utama, perlindungan khusus anak dan inisiatif Desa/Kecamatan Layak Anak menjadi kekuatan utama Tabanan dengan capaian di atas 75 persen. Artinya, sistem perlindungan anak rentan dan kelompok khusus sudah mulai berjalan dengan baik, sekaligus menunjukkan komitmen desa-desa di Tabanan membangun lingkungan ramah anak.

Namun, data juga mengungkap tantangan serius di sektor pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dengan capaian hanya 12,91 persen, serta hak sipil dan kebebasan di angka 25,87 persen. Rendahnya angka ini mencerminkan masih terbatasnya ruang partisipasi anak, akses pendidikan berkualitas, dan wadah pengembangan kreativitas yang aman.

Beberapa indikator yang mendapat perhatian adalah persentase PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI): Sudah ada desa-desa yang memiliki PAUD-HI, tetapi masih perlu pemerataan dan penguatan kemitraan.

Program Wajib Belajar 12 Tahun: Sudah memiliki kebijakan dan pelatihan terkait KHA (Konvensi Hak Anak), namun belum sepenuhnya merata. Serta sekolah ramah anak: Baru ada beberapa sekolah yang resmi berstatus ramah anak, seperti Santa Maria Imakulata, Saraswati, Starkids, dan Abdi Kumara.

Predikat Pratama menunjukkan Tabanan telah memenuhi dasar-dasar pemenuhan hak anak, namun masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, memperkuat layanan pendidikan inklusif, serta memperluas fasilitas publik yang ramah anak.

Menurut Urip, penghargaan ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan. “KLA bukan hanya label, tetapi harus diintegrasikan dalam perencanaan jangka menengah daerah. Artinya, setiap program pembangunan wajib mengakomodasi hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ruang kreatif yang ramah anak,” ujarnya.

Dengan predikat Pratama, Kabupaten Tabanan kini berpeluang menyiapkan langkah konkret menuju tingkat Madya dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat.

Nantinya, KLA diharapkan menjadi gerakan kolektif agar setiap anak di Tabanan mendapat hak perlindungan dan kesempatan berkembang secara maksimal. (ana)

Anggota DPR Tak Lagi Terima Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Per Bulan Setelah Oktober

Penulis
Pantau Bali
-
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad. (Istimewa)
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad. (Istimewa)

NASIONAL, PANTAUBALI.COM – Polemik terkait tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan akhirnya diluruskan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, tunjangan tersebut tidak diberikan setiap tahun, melainkan hanya berlaku selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

Dasco menjelaskan, skema itu dipakai sebagai solusi untuk pembayaran kontrak rumah anggota DPR selama masa jabatan 2024–2029. Total dana kontrak lima tahun dicairkan secara bertahap, dengan angsuran Rp 50 juta per bulan selama setahun, karena anggaran tidak memungkinkan dibayarkan sekaligus.

“Setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak lagi menerima Rp 50 juta per bulan. Dana itu hanya untuk kontrak rumah lima tahun, tetapi dibayarkan bertahap dalam satu tahun,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Selasa (26/8/2025).

Dengan adanya penjelasan ini, daftar tunjangan DPR mulai November 2025 dipastikan tidak lagi mencantumkan angka Rp 50 juta per bulan. Dasco pun mengakui bahwa penjelasan sebelumnya yang kurang detail sempat memicu kesalahpahaman di tengah publik. (*)

Ramai Soal Keluhan Kontribusi DTW Jatiluwih ke Petani, Begini Penjelasan Pemkab dan Manajemen

Penulis
Pantau Bali
-
DTW Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali.
DTW Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sempat ramai di media sosial terkait petani di kawasan subak jatiluwih yang mengeluh kecilnya nilai kontribusi pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.

Mereka mengeluh kontribusi pengelola DTW Jatiluwih ke subak tidak sebanding dengan pengorbanan mereka yang ikut mendorong geliat pariwisata di objek wisata ayng terkenal dengan keindahan sawah terasering.

Menggapi pemberitaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila menyebut, ketentuan soal pembangian distribusi pendapatan Jatiluwih sebelumnya sudah diatur.

“Aturan soal itu (distribusi pendapatan Jatiluwih) sudah ada. Serta sudah berjalan,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Pendapatan Daya Tari Wisata (DTW) Jatiluwih di Kecamatan Penebel pembagiannya telah dilakukan secara merata dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya oleh beberapa pihak.

Data yang dihimpun dari pihak manajemen menyebutkan, distribusi pendapatannya lebih dari Rp 7,7 miliar pada 2024. Hal ini telah dilakukan sejak 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau disebut PKS.

Ada beberapa pihak yang tercatat pada PKS ini dan menikmati pendapatan dari DTW Jatiluwih, yakni Desa Dinas Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, Desa Adat Gunungsari, Subak Jatiluwih, Subak Abian Gunungsari, Subak Abian Jatiluwih serta distribusi yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan.

Distribusi pendapatan dari DTW Jatiluwih berbeda-beda. Hal ini tertuang pada PKS yang awalnya ditandatangani oleh beberapa pihak, yakni Pemkab Tabanan atas nama bupati yang menjabat saat itu, Perbekel Desa Jatiluwih atas nama I Nengah Kartika, Bendesa Pakraman Jatiluwih atas nama I Ketut Suparka, Bendesa Pakraman Gunung Sari atas nama I Ketut Widadi dan Pekaseh Subak Jatiluwih atas nama I Wayan Mustra.

Pada PKS itu, juga mengatur nilai pembagian distribusi pendapatan DTW Jatiluwih. Pihak pertama, yakni Pemkab Tabanan mendapatkan pembagian 45 persen dari pendapatan bruto setelah dikurangi untuk biaya asuransi, biaya manajemen operasional, biaya promosi serta biaya lainnya.

Sementara pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat dan pihak kelima mendapatkan pembagian 55 persen pendapatan bruto setelah dikurangi beberapa pembiayaan seperti sebelumnya.

Pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat dan pihak kelima dari PKS ini, yakni Desa Dinas Jatiluwih yang mendapatkan bagian 15 persen, Desa Adat Jatiluwih mendapatkan 33 persen, Desa Adat Gunungsari mendapatkan 22 persen, Subak Jatiluwih mendapatkan 26 persen, Subak Abian Gunungsari mendapatkan 2 persen dan Subak Abian Jatiluwih mendapatkan 2 persen.

Sementara, untuk distribusi pendapatan DTW Jatiluwih pada 2025 hingga bulan Juli telah dilakukan pembagian pendapatan dengan nilai mencapai Rp 4,4 miliar lebih.

Secara rinci, Pemkab Tabanan mendapatkan Rp 2 miliar lebih, Desa Dinas Jatiluwih mendapatkan Rp 368 juta lebih, Desa Adat Jatiluwih mendapatkan Rp 809 juta lebih, Desa Adat Gunungsari mendapatkan Rp 539 juta lebih, Subak Jatiluwih mendapatkan Rp 637 juta lebih, Subak Abian Gunungsari mendapatkan 49 juta lebih dan Subak Abian Jatiluwih mendapatkan Rp 49 juta lebih.

Sementara itu, Manajer DTW Jatiluwih Jhon Ketut Purna saat dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya menjalankan mekanisme yang telah diatur sebelumnya. “Terkait dengan nilai dan aturan mainnya telah ada, kami hanya menjalankan hal itu,” ujarnya. (ana)

PSBS PADAS Pola Baru Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan

Penulis
Pantau Bali
-
Sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Bangli, pada Senin (25/8/2025).
Sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Bangli, pada Senin (25/8/2025).

PANTAUBALI.COM, BANGLI – Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS), Putri Suastini Koster, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk menyelesaikan urusan sampah domestik secara mandiri dan tidak bergantung pada sistem open dumping maupun pembakaran sampah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di dua kecamatan di Kabupaten Bangli, yaitu Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku, pada Senin (25/8/2025).

“Sistem dan tata pola pengelolaan selama ini keliru karena menimbulkan masalah yang lebih besar, serta menghasilkan uap dan cairan beracun yang dikenal dengan nama zat dioksin, yang tentu sangat berbahaya bagi masyarakat,” ungkap Putri Koster.

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dinilai sebagai solusi yang lebih efektif dan ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah di Bali. Sampah sejak awal harus dipilah menjadi sampah organik, anorganik, dan residu.

Untuk sampah organik, Putri Koster berharap dapat diselesaikan di masing-masing rumah tangga atau sumbernya, sedangkan sampah anorganik dan residu akan dikelola melalui TPS3R dan TPST yang ada di masing-masing desa adat.

“Kepala Desa, Bendesa, dan Lurah adalah ujung tombaknya. Mereka adalah andalan kita untuk memastikan wilayahnya bersih dari sampah. Gunakan kreativitas masing-masing,” imbuh Ibu Putri Koster. Selain itu, ia juga berpesan agar PKK dan PAKIS di desa ikut berperan dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Sejalan dengan hal tersebut, program PSBS PADAS mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Bangli.

Diketahui, jauh sebelum dicetuskan program PSBS PADAS, masyarakat Kabupaten Bangli telah secara mandiri mengelola sampah organik yang mereka hasilkan melalui teba yang ada di masing-masing rumah tangga.

“Selain itu, untuk sampah plastik setiap bulan dikumpulkan melalui bank sampah, sedangkan sampah residu setiap minggu diangkut ke TPS3R dan TPST,” ungkap Camat Tembuku, I Putu Sumardiana.

Sementara itu, anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali, Prof. Dr. Ni Luh Kartini, menyampaikan, pemilahan sampah harus dilakukan sejak awal. Sampah yang sudah terlanjur tercampur akan sangat sulit untuk dipilah dan dikelola.

Ia berharap melalui PSBS PADAS masyarakat dapat mulai bijak dalam mengelola sampahnya, tidak lagi berpaku pada metode open dumping, tetapi mulai bertanggung jawab dengan memilah dan mengelola sampah secara mandiri. (ana)

25 Pelaku Usaha Ikuti Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Kgiatan Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025.
Kgiatan Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop UKMP) Kabupaten Badung kembali mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha.

Kali ini, melalui program Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025 dengan tema “Kreativitas UMKM dalam Pembuatan Kebaya Wanita dan Kemeja Pria Berbahan Endek”.

Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, mulai 25 hingga 29 Agustus 2025, dan dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Diskop UKMP Badung, I Made Wirya Santosa, di Ruang Rapat Cempaka, Puspem Badung, Senin (25/8/2025).

Dalam sambutannya, Wirya Santosa menekankan,tren fashion terus berkembang cepat, sehingga para pelaku UMKM dituntut untuk berinovasi agar produk mereka tetap relevan dan diminati pasar.

“Busana sekarang bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga identitas gaya hidup. Karena itu, para pengusaha kecil perlu terus meningkatkan kreativitas desain agar mampu bersaing,” jelasnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 25 pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang fashion. Diskop UKMP Badung juga bekerja sama dengan Program Studi Desain Mode Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang akan memberikan materi serta pendampingan teknis.

Wirya menambahkan, lewat kegiatan ini para peserta diharapkan tidak hanya mendapat wawasan baru, tetapi juga keterampilan praktis untuk memperkaya ide rancangan, khususnya berbahan endek.

Harapannya, produk fashion UMKM Badung mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

“Usai pelatihan, para peserta diharapkan bisa mengembangkan desain yang lebih kreatif dan diminati konsumen, sehingga usaha mereka semakin maju,” tutupnya. (ana)

Awal September 133 Desa di Tabanan Mulai Pendataan Lima Bidang Prioritas Data Desa Presisi

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Menjelang pelaksanaan Pendataan lima Bidang Prioritas dalam program Data Desa Presisi, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh perbekel dari 133 desa di Tabanan.

Rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (25/8/2025) ini menjadi langkah awal dalam menyamakan persepsi terkait mekanisme pendataan yang akan segera dilaksanakan.

Program Data Desa Presisi Kabupaten Tabanan merupakan salah satu implementasi Visi Tabanan Era Baru “Aman, Unggul, dan Madani” yang digagas Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Melalui program ini, data berbasis desa akan disajikan secara akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rakor tersebut, dibahas mengenai mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa untuk pelaksanaan pendataan dan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Desa.

Selain itu, turut disampaikan rencana tindak lanjut kegiatan pendataan, termasuk penetapan Tim Pendata di masing-masing desa, serta penyamaan persepsi mengenai lima Bidang Prioritas yang akan dicakup.

Adapun bidang prioritas tersebut meliputi Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan dan Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Agama, Adat, Tradisi dan Budaya, serta Pariwisata, dengan basis pendataan yang mengacu pada Kepala Keluarga dan anggota keluarga.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan, I Gusti Ayu Nyoman Supartiwi menegaskan bahwa pendataan ini merupakan lanjutan dari pemutakhiran data demografi yang telah tuntas pada semester pertama 2025.

“Mulai 1 September 2025, seluruh desa di Tabanan sudah akan memulai Pendataan 5 Bidang Prioritas. Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus APBD Perubahan Tahun 2025 yang dialokasikan dalam bentuk honorarium bagi Tim Pendata dan penginput data ke Sistem Informasi Desa,” jelasnya.

“Selain itu, satu orang ASN dari Pemkab Tabanan juga akan ditugaskan untuk memantau langsung pelaksanaan pendataan di lapangan. Kami harap pihak kecamatan dapat memfasilitasi percepatan kegiatan ini,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Gusti Bagus Ariyanto, menekankan pentingnya kualitas data yang akan dihimpun.

Ia menegaskan, pendataan 5 Bidang Prioritas ini sangat penting karena data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan daerah. Oleh sebab itu, petugas pendata diminta benar-benar teliti dan akurat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam rapat juga disampaikan draf petunjuk teknis pemberian BKK kepada desa untuk kegiatan pendataan melalui metode sensus partisipatoris. Kegiatan ini ditargetkan selesai pada 30 November 2025.

Untuk itu, para perbekel diminta segera menetapkan Tim Pendataan melalui Surat Keputusan Perbekel paling lambat 28 Agustus 2025. Selanjutnya, desa juga diinstruksikan untuk menyiapkan perubahan anggaran pada APBDes Perubahan Tahun 2025 guna mendukung kelancaran program ini.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan melalui Kabid E-government, I Gede Wayan Siswantara, turut memberikan sosialisasi terkait penyajian data pada Sistem Informasi Desa.

Sistem ini nantinya akan digunakan sebagai interface utama dalam penginputan Data Desa Presisi oleh 133 desa di Tabanan.

Dengan langkah terstruktur ini, Pemkab Tabanan menegaskan komitmennya menghadirkan data yang akurat, valid, dan presisi untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat desa. (ana)

Mengenal Japanese Walking, Jalan Kaki Ala Jepang yang Sehat dan Praktis

Penulis
Pantau Bali
-
Jalan kaki untuk mengecilkan perut buncit. (Foto:freepik)
Jalan kaki untuk mengecilkan perut buncit. (Foto:freepik)

PANTAUBALI.COM – Olahraga ringan kini kembali diminati banyak orang, terutama yang praktis dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Salah satu yang sedang populer adalah Japanese Walking.

Pelaksaan olahraga ini hanya butuh waktu 30 menit, tetapi manfaatnya bisa berkali lipat dibanding jalan biasa, bahkan setara dengan 10.000 langkah per hari.

Lantas, apa sebenarnya Japanese Walking dan bagaimana cara melakukannya? Jika mencari olahraga sederhana namun efektif, metode ini bisa jadi pilihan.

Dilansir dari berbagai sumber, Japanese Walking, yang juga dikenal dengan nama Interval Walking Training (IWT), dikembangkan oleh peneliti di Jepang sejak awal 2000-an.

Tujuannya sederhana: mengubah jalan kaki biasa menjadi olahraga yang lebih bermanfaat tanpa kehilangan kemudahannya.

Metode ini dilakukan dengan pola bergantian, yakni berjalan santai selama 3 menit, lalu berjalan cepat dengan intensitas tinggi selama 3 menit, diulang sekitar lima kali atau lebih hingga total 30 menit.

Teknik ini mirip dengan versi ringan dari High Intensity Interval Training (HIIT), sehingga lebih ramah untuk semua usia dan tingkat kebugaran.

Penelitian pada 2007 yang melibatkan 246 peserta menunjukkan bahwa mereka yang rutin melakukan interval walking mengalami peningkatan kekuatan tubuh, daya tahan, serta penurunan tekanan darah. Bahkan hasilnya lebih baik dibanding kelompok yang hanya berjalan dengan kecepatan sedang.

Cara melakukannya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan alat khusus, hanya sepatu yang nyaman dan stopwatch (atau aplikasi di ponsel). Intinya, kamu hanya perlu bergantian antara jalan cepat dan jalan santai sesuai interval waktu.

Berikut langkah-langkahnya:

  •  Mulai dengan jalan santai beberapa menit sebagai pemanasan untuk mengurangi risiko cedera.
  • Lanjutkan dengan jalan cepat sekitar 3 menit, hingga terasa ngos-ngosan ringan tapi masih bisa berbicara singkat (sekitar 70 persen kapasitas aerobik).
  • Turunkan kecepatan dengan jalan santai selama 3 menit (sekitar 40 persen kapasitas aerobik).
  • Ulangi pola 3 menit cepat – 3 menit santai selama total 30 menit.
  • Akhiri dengan berjalan pelan untuk pendinginan agar detak jantung kembali normal.

Untuk hasil maksimal, latihan ini disarankan dilakukan 4–5 kali dalam seminggu. Dengan konsistensi, kamu bisa merasakan manfaat nyata seperti peningkatan daya tahan tubuh hingga tekanan darah lebih stabil.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa Japanese Walking memberikan banyak keuntungan. Misalnya, studi 2007 menemukan peserta mengalami penurunan berat badan dan tekanan darah lebih baik dibanding yang hanya berjalan santai.

Latihan ini juga terbukti meningkatkan kekuatan otot paha, kebugaran, serta melindungi tubuh dari penurunan fisik akibat penuaan dalam jangka panjang.

Selain itu, latihan interval ini dapat menurunkan risiko hipertensi dan stroke dengan cara memperkuat fungsi jantung dan pembuluh darah. Manfaat lainnya adalah membantu mengontrol kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes.

Karena mengombinasikan jalan santai dan cepat, Japanese Walking secara otomatis tergolong aktivitas intensitas sedang hingga tinggi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menganjurkan 150 menit aktivitas intensitas sedang atau 75 menit aktivitas berat setiap minggu untuk menjaga kesehatan tubuh. (ana)

1...139140141...1,143Halaman 140 dari 1,143
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.