- Advertisement -
Beranda blog Halaman 138

Ketua Dekranasda Tabanan Dukung Bali Fashion Parade 2025, Bangkitkan Kreativitas dan Ekonomi Kreatif 

Bali Fashion Parade 2025 yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Sabtu (30/8/2025).
Bali Fashion Parade 2025 yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Sabtu (30/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Rai Wahyuni Sanjaya, menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian seni dan budaya Bali melalui bidang fashion dan desain lokal.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Bali Fashion Parade 2025 yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Sabtu (30/8/2025). Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Bali Fashion Parade bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Bali dan menjadi wadah unjuk karya bagi para desainer muda Bali yang mengangkat kearifan lokal.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Suastini Koster. Turut hadir pula Seniasih Giri Prasta beserta Ketua Dekranasda se-Bali, yang menunjukkan soliditas dan dukungan penuh antar daerah dalam mendorong kemajuan industri kreatif berbasis budaya.

Kegiatan ini menjadi salah satu sorotan penting dalam rangkaian program strategis pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya acara ini. “Ada enam desainer lokal yang menampilkan karyanya, dan para model yang digunakan juga dari Bali. Ini menunjukkan bahwa kita punya SDM yang unggul di bidang ini. Event ini harus terus didukung karena turut mendorong lahirnya pelaku ekonomi kreatif baru berbasis budaya lokal,” ujarnya.

Penampilan enam fashion show dari brand ternama lokal seperti Taksu Design, Basudewa, Ipong Design, Kwace Bali, Lusi Damai, dan Body & Mind menjadi magnet utama dalam gelaran ini.

Dengan menampilkan 21 model lokal Bali, masing-masing desainer menonjolkan kreativitas mereka dalam merangkai budaya ke dalam bentuk busana modern yang elegan, namun tetap berakar kuat pada identitas Bali.

Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, dalam pernyataannya, menyampaikan dukungan konkret dari Tabanan dalam pengembangan fashion berbasis budaya lokal.

“Ini bukan hanya tentang fashion, tapi juga soal bagaimana kita memperkuat jati diri melalui karya. Tabanan siap mendukung penuh upaya ini, karena kami percaya ekonomi kreatif adalah salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan daerah,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Koster, ajang seperti ini dikatakan Bunda Rai memberikan ruang tumbuh yang luas bagi UMKM dan pelaku kreatif daerah untuk dikenal lebih luas.

“Melalui desain, kita tak hanya bicara soal estetika, tapi juga menyampaikan nilai-nilai budaya yang harus terus hidup. Saya harap ajang seperti ini rutin digelar dan terus berkembang hingga ke level nasional dan internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Yongki Perdana, selaku founder dari Bali Fashion Parade 2025, menyampaikan harapan besarnya terhadap masa depan Bali dalam industri fashion global.

“Bali seharusnya tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai pulau fashion. Dengan adanya Bali Fashion Parade ini, saya ingin membuka ruang bagi para desainer lokal dan UMKM agar bisa unjuk gigi di pasar global. Ini adalah platform untuk menginspirasi, mendidik, dan menaikkan kualitas serta daya jual produk lokal Indonesia, khususnya Bali,” ungkapnya. (ana)

Perkuat Sinergi Hukum, Pemkab Tabanan dan Kemenkum Bali Perpanjang Nota Kesepakatan

Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Tabanan dengan Kemenkumham Bali yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8/2025).
Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Tabanan dengan Kemenkumham Bali yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan memperpanjang kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8/2025).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bersama Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekda Tabanan, Inspektur, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait. Dari pihak Kanwil Kemenkum Bali, hadir pula sejumlah pejabat terkait yang mendampingi Kakanwil dalam agenda penting ini.

Penandatanganan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas nota kesepakatan sebelumnya yang telah berakhir, sehingga perlu diperpanjang demi kesinambungan kerja sama.

Saat itu, Bupati Sanjaya menegaskan pentingnya dukungan dan arahan dari Kemenkum Bali dalam berbagai program pembangunan daerah.

“Apa yang kita lakukan hari ini sangat penting, karena tugas kami di Tabanan tentu tidak terlepas dari kekurangan dan butuh arahan serta bimbingan dalam bidang hukum,” ujarnya.

Sanjaya juga menekankan, Pemkab Tabanan telah berkomitmen membawa program pemerintah hingga ke tingkat desa.

“Kami di Tabanan sudah lama mengabdikan diri, dan semua proses sudah saya lihat. Sekarang program nasional sangat luar biasa, dan kami juga punya program ‘Bungan Desa’ atau ‘Bupati Ngantor di Desa’, di mana semua sosialisasi program kami bawa langsung ke masyarakat. Sinergi ini sangat penting untuk kita tingkatkan,” tambahnya.

Pihaknya juga menerangkan bahwa sistem hukum di Tabanan telah berjalan dengan baik, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat setempat maupun para pendatang yang berkunjung ke kabupaten lumbung beras Bali tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tabanan yang terus menjaga kerja sama erat dengan kementerian.

“Kami datang bersama tim dengan sepenuh hati, tentu untuk mendukung Bapak Bupati. Penandatanganan ini adalah perpanjangan nota kesepakatan, agar sinergi yang selama ini terjalin baik bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eem Nurmanah menjelaskan ruang lingkup kerja sama yang diperbarui dalam nota kesepakatan kali ini.

Termasuk cakupan produk hukum daerah, konsultasi serta evaluasi bantuan hukum, penempatan jaringan interpretasi hukum, hingga pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum.

Penguatan juga dilakukan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi Kemenkum sepanjang tahun.

“Tabanan sejauh ini sudah dinilai baik dalam capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan,” ujarnya.

Dengan perpanjangan nota kesepakatan ini, Pemkab Tabanan dan Kemenkum Bali bertekad memperkuat sinergi di bidang hukum, sekaligus memastikan masyarakat Tabanan semakin mudah mengakses informasi serta layanan hukum yang dibutuhkan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih tertib hukum, transparan, dan berkelanjutan. (rls)

2 Mayat di Pantai Nyanyi Dipastikan Korban Terseret Arus di Pantai Mengening

Ilustrasi tenggelam di pantai (Foto: Kompas.com)
Ilustrasi tenggelam di pantai (Foto: Kompas.com)

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dua mayat pria yang ditemukan di Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan, pada Jumat (29/8/2025) dipastikan merupakan korban terseret arus di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Kabupaten Badung, sehari sebelumnya.

Kapolsek Kediri, Kompol I Nyoman Sukadana membenarkan jika keduanya adalah korban yang terseret arus di Pantai Cemagi pada Kamis kemarin. “Ya betul,” ujarnya Jumat sore.

Adapun identitas kedua mayat yang ditemukan yakni Akhmad Romli (34) dan Muhamad Rohmat (36), keduanya asal Jember, Jawa Timur. Sementara satu korban lainnya, Riko Sugeng Irawan (24), hingga kini masih dalam pencarian.

“Mereka bertiga adalah buruh proyek di Desa Sibang, Mengwi, Badung,” ungkap Kompol Sukadana.

Korban pertama yang ditemukan bernama Akhmad Romli (34). Ia ditemukan sekitar pukul 08.00 WITA oleh warga yang sedang berolahraga di pantai. Korban ditemukan dalam kondisi telungkup di bibir pantai dan sudah tidak bernyawa.

“Korban sempat ditarik ke tepi oleh warga agar tidak kembali terseret ombak, lalu dilaporkan ke Polsek Kediri untuk penanganan lebih lanjut,” jelas Sukadana.

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.00 WITA, korban kedua bernama Muhamad Rohmat (36) ditemukan mengapung oleh saksi lain di lokasi yang sama. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke mandor proyek dan diteruskan ke tim Polair yang sedang melakukan pencarian.

Tim gabungan Polairud dan Basarnas segera mengevakuasi jenazah ke daratan. Keduanya kemudian dibawa ke RSU Singasana Nyitdah, Kediri, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan medis, kedua korban mengalami luka lecet dan robekan di beberapa bagian tubuh yang diduga akibat benturan karang.

Saat ini dua jenazah masih dititipkan di RSU Singasana, sedangkan pencarian terhadap satu korban lagi masih berlangsung oleh Tim SAR Gabungan.

“Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Polsek Mengwi sekaligus menghubungi keluarga korban,” tambah Kompol Sukadana. (ana)

DPRD-Pemda Tabanan Sepakati KUA-PPAS Rp2,223 Triliun

Penandatanganan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tabanan, Jumat (29/8/2025).
Penandatanganan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tabanan, Jumat (29/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (29/8/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa tersebut menyepakati pendapatan daerah dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 sebesar Rp2,223 triliun lebih, atau turun sekitar Rp12,7 miliar dari APBD Induk 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,236 triliun lebih.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan, perubahan KUA-PPAS merupakan pedoman penting dalam penyusunan perubahan APBD 2025.

“Pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Penyusunan KUA-PPAS ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. DPRD menjalankan fungsi budgeting melalui pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang diajukan kepala daerah. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan kemudian ditugaskan melakukan kajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berdasarkan hasil pembahasan, Banggar menyepakati beberapa poin penting dalam KUA-PPAS Perubahan 2025, yaitu Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,223 triliun lebih, turun Rp12,7 miliar dari APBD Induk 2025. Sedangkan Belanja daerah dirancang sebesar Rp1,757 triliun lebih, turun Rp23,9 miliar dari APBD Induk 2025 yang sebelumnya Rp1,781 triliun lebih.

Fokus pelaksanaan diarahkan pada program dan kegiatan prioritas, termasuk penanganan sampah yang menjadi amanat Pemerintah Provinsi Bali melalui SE Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, yang mewajibkan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pelarangan plastik sekali pakai.

Sanjaya menegaskan, setelah perubahan KUA-PPAS disetujui bersama, tahap selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025. “Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari para anggota dewan dalam upaya kita bersama mewujudkan pembangunan daerah,” tambahnya. (ana)

Pengurus GOW Tabanan Masa Bakti 2025–2030 Dikukuhkan

Pengukuhan Pengurus GOW Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2025–2030 di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8/2025).
Pengukuhan Pengurus GOW Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2025–2030 di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengukuhkan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2025–2030, digelar di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8/2025).

Turut hadir, Ketua Umum BKOW Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta beserta jajaran pengurus, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Penasehat GOW Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, Ketua GOW Kabupaten Tabanan, Ny. Budiasih Dirga beserta pengurus, Jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Sekda dan Jajaran terkait.

Ketua Umum BKOW Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta memberikan arahan sekaligus motivasi bagi para pengurus GOW yang baru dikukuhkan.

Ia menekankan, keberadaan organisasi wanita harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar hadir sebagai formalitas.

Sekaligus juga mengingatkan, agar GOW dan organisasi wanita lainnya di Tabanan terus mengedepankan sinergi dengan berbagai lintas sektor.

“Kita sebagai perempuan memiliki banyak peran, namun semua itu bukan penghalang untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Kuncinya adalah pandai mengatur waktu, jangan sampai organisasi justru mengganggu keharmonisan rumah tangga,” tegas Ny. Seniasih Giri Prasta.

Ia juga menegaskan agar jangan sampai ada kelompok-kelompok yang saling membeda-bedakan, sebab pada dasarnya semua mengabdi untuk daerah masing-masing.

“Mari kita bergandengan tangan, bergotong royong, agar organisasi wanita benar-benar menjadi kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, usai melakukan pengukuhan, Bupati Tabanan, Komang Sanjaya  menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas semangat serta komitmen para pengurus GOW.

Menurutnya, GOW memiliki peran strategis dalam membangun sinergi dan kolaborasi antar organisasi wanita, serta mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tabanan akan menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). GOW juga diharapkan menjadi faktor pendorong utama, terutama bagi pertumbuhan karakter generasi muda kita ke depannya,” pinta Sanjaya.

Ny. Budiasih Dirga selaku Ketua GOW Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2025–2030, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Pihaknya berkomitmen menjadikan GOW sebagai wadah yang mampu mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional sesuai arahan Bapak Bupati.

Perempuan dikatakannya adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang lebih baik, adil, dan berkeadilan, serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang.

“Kehadiran kita hari ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar organisasi wanita, serta mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Kami berharap, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan,” ujar Ny. Budiasih Dirga.

Sebagai diketahui bersama, pentingnya kiprah perempuan dalam berbagai bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun pendidikan, diharapkan mampu mendorong keberhasilan pembangunan di Tabanan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran aktif kaum perempuan sebagai penggerak sekaligus teladan di tengah keluarga dan masyarakat.

Oleh sebab itu, Pengukuhan Pengurus GOW Kabupaten Tabanan Masa Bakti 2025–2030 ini pun diharapkan menjadi momentum awal bagi seluruh organisasi wanita di Tabanan untuk semakin solid, produktif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ana)

Diduga Terseret Arus, 2 Buruh Proyek Ditemukan Tewas di Pantai Nyanyi, 1 Orang Belum Ditemukan

Penemuan dua buruh proyek diduga terseret arus di Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada Jumat (29/8/2025).
Penemuan dua buruh proyek diduga terseret arus di Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada Jumat (29/8/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga di sekitar Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan digegerkan dengan penemuan dua mayat pria di pinggir pantai pada Jumat (29/8/2025).

Kedua mayat itu diketahui adalah buruh proyek asal Jember yang terseret arus. Sementara satu rekan lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Kapolsek Kediri, Kompol I Nyoman Sukadana membenarkan adanya kejadian tersebut, Ia mengatakan, ketiga korban yang terseret arus tersebut merupakan buruh proyek di kawasan Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung.

Adapun korban pertama yang ditemukan bernama Akhmad Romli (34). Ia ditemukan sekitar pukul 08.00 WITA oleh warga yang sedang berolahraga di pantai. Korban ditemukan dalam kondisi telungkup di bibir pantai dan sudah tidak bernyawa.

“Korban sempat ditarik ke tepi oleh warga agar tidak kembali terseret ombak, lalu dilaporkan ke Polsek Kediri untuk penanganan lebih lanjut,” jelas Sukadana.

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.00 WITA, korban kedua bernama Muhamad Rohmat (36) ditemukan mengapung oleh saksi lain di lokasi yang sama. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke mandor proyek dan diteruskan ke tim Polair yang sedang melakukan pencarian.

Tim gabungan Polairud dan Basarnas segera mengevakuasi jenazah ke daratan. Keduanya kemudian dibawa ke RSU Singasana Nyitdah, Kediri, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan medis, kedua korban mengalami luka lecet dan robekan di beberapa bagian tubuh yang diduga akibat benturan karang.

Sementara itu, satu korban lainnya bernama Riko Sugeng Irawan (24) masih belum ditemukan. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

“Dugaan sementara, korban meninggal akibat terseret arus laut. Saat ini dua jenazah masih dititipkan di RSU Singasana, sedangkan pencarian terhadap satu korban lagi masih berlangsung,” ujar Sukadana. (ana)

Terkenal Sebagai Kawasan Kumuh dan Lokasi Prostitusi, Terminal Pesiapan Segera Ditata Ulang

Terminal Pesiapan di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan bakal direvitalisasi.
Terminal Pesiapan di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan bakal direvitalisasi.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berencana menata kawasan Terminal Pesiapan di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan. Saat ini, pemerintah tengah menyusun detail rencana revitalisasi, mulai dari penataan pedagang hingga kebutuhan anggaran.

“(Revitalisasi) masih tahap perencanaan,” ujar Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tabanan, Jumat (29/8/2025).

Terminal Pesiapan sudah lama tidak tersentuh perbaikan. Sanjaya menjelaskan, rencana penataan sebenarnya sudah muncul sejak 10 tahun lalu.

Sesuai arahan Gubernur Bali, Terminal Pesiapan seharusnya difungsikan sebagai terminal keberangkatan Sarbagita. Namun, realisasi terhambat karena status aset masih milik Pemprov Bali.

“Tahun ini terminal sudah dihibahkan ke Pemkab Tabanan. Dengan legalitas itu, kami bisa merancang Terminal Pesiapan menjadi kawasan multifungsi,” tegasnya.

Ia menekankan, pemerintah ingin menghapus stigma negatif kawasan tersebut. Sebab, seperti diketahui sejak lama, kawasan terminal dikenal kumuh dan menjadi lokasi prostitusi. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir berubah menjadi pasar dadakan.

“Kami ingin mengubah citra terminal yang selama ini terkesan kumuh, menjadi tempat yang representatif, berfungsi sebagai terminal sekaligus pasar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain memperbaiki fasilitas, revitalisasi juga ditargetkan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar. “Perencanaan sudah kami susun. Harapannya, pedagang dan komunitas bisa tertata dengan baik,” pungkasnya. (ana)

Forum Investasi Iklim Perkuat Kepemimpinan Daerah dan Skema Pembiayaan Menuju Emisi Nol Bersih

Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025, pada Kamis (28/8/2025).
Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025, pada Kamis (28/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025, pada Kamis (28/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Prime Plaza Sanur ini mengusung topik utama mengenai peran kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen aksi iklim untuk mencapai target penurunan emisi nasional maupun global.

Forum tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk pejabat kementerian, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menegaskan peran pemimpin daerah sangat penting dalam mendorong percepatan aksi iklim. Sebab, merasakan langsung dampak krisis iklim dan harus terjun ke dalam permasalahan serta konteks lokal.

“Pekan Iklim Bali akan menjadi langkah awal sekaligus pemantik inspirasi bagi pemimpin iklim daerah untuk saling berbagi wawasan dan dukungan, demi mencapai ambisi iklim daerah yang sejalan dengan target penurunan emisi nasional,” ujar Dewa Indra.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun peta jalan menuju 2045. Namun, percepatan target iklim membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, skema pembiayaan iklim yang inovatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya memperluas solusi berbasis riset dan praktik terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

“Aksi dan solusi iklim membutuhkan skema pendanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk menjawab tantangan ini, Forum Investasi Iklim akan menelusuri skema pendanaan iklim berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan komunitas,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan inisiatif Bali Climate Finance Platform (BCFP). Menurutnya, BCFP dirancang sebagai mekanisme kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor, sehingga proyek-proyek berbasis iklim di Bali dapat dipersiapkan lebih matang dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi.

“Melalui BCFP, proyek-proyek akan diidentifikasi, dikategorisasi, dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform ini memungkinkan kombinasi pembiayaan dari berbagai instrumen, baik dana konsesional, pembiayaan komersial, hibah, maupun blended finance. Dengan begitu, peluang investasi bisa dimaksimalkan, sementara risiko diminimalkan,” jelas Syamsi Gunarta.

Ia menambahkan, skema ini tidak hanya mendukung agenda mitigasi seperti transportasi rendah karbon dan energi terbarukan, tetapi juga adaptasi, misalnya early warning system dan solusi berbasis alam.

Dengan berbagai gagasan dan skema yang ditawarkan, Forum Investasi Iklim diharapkan dapat menghasilkan rumusan bersama sebagai pijakan menuju pembiayaan iklim berkelanjutan di Bali.

“Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” tambah Deputi Rachmat.

Forum Investasi Iklim menjadi momentum penting bagi Bali untuk meneguhkan peran sebagai pionir daerah yang mampu memadukan kepemimpinan iklim dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, menuju transformasi ekonomi hijau dan berdaya tahan. (ana) 

Enam Tuntutan Utama dalam Demo Buruh 28 Agustus 

Ilustrasi Foto - Demo Buruh 28 Agustus 2025.
Ilustrasi Foto - Demo Buruh 28 Agustus 2025. (foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahma)

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Ribuan buruh kembali turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025, untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka.

Aksi berlangsung di berbagai daerah, dengan pusat demonstrasi dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Senayan, serta di depan Istana Negara.

Sementara itu, di wilayah lain, massa buruh menggelar aksi di kantor Gubernur, Bupati/Wali Kota, maupun di kantor DPRD setempat.

Dalam aksi kali ini, buruh menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap krusial bagi peningkatan taraf hidup pekerja di Indonesia. Tuntutan tersebut meliputi:

  1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Massa buruh menegaskan penolakan terhadap sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja. Mereka juga menolak kebijakan upah minimum rendah yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi saat ini.

2. Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK

Buruh mendesak pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi serta menindak praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak maupun massal yang tidak sesuai ketentuan.

3. Reformasi Pajak Buruh

Tuntutan berikutnya terkait kebijakan perpajakan. Buruh meminta:
Penetapan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp7,5 juta per bulan.
Pembebasan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Jaminan Hari Tua (JHT).

4. Penghapusan aturan diskriminatif terkait pajak bagi pekerja perempuan yang telah menikah.

Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibus Law
Massa buruh menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Mereka menuntut agar RUU Ketenagakerjaan dibahas dan disahkan secara terpisah.

5. Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Buruh mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Aturan ini dinilai penting guna menyita aset hasil korupsi sekaligus memberikan efek jera kepada para koruptor.

6. Revisi RUU Pemilu Menuju 2029

Tuntutan terakhir berkaitan dengan demokrasi. Buruh mendesak adanya revisi menyeluruh terhadap RUU Pemilu guna menyiapkan sistem pemilihan umum yang lebih transparan, adil, dan demokratis pada 2029. (ana)

Viral, Bar Didatangi Polisi Malam-Malam, Ternyata Karena Ini

Petugas Polsek Denpasar Barat saat mendatangi The Lazy Monkey Caffe and Bar menindaklanjuti laporan warga terkait suara musik bising.
Petugas Polsek Denpasar Barat saat mendatangi The Lazy Monkey Caffe and Bar menindaklanjuti laporan warga terkait suara musik bising.

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan aparat kepolisian mendatangi The Lazy Monkey Caffe and Bar di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat, Minggu (24/8/2025) malam.

Video yang beredar sejak Senin (25/8) pukul 21.00 Wita itu sempat menuai beragam komentar warganet yang penasaran dengan alasan polisi datang ke lokasi hiburan malam tersebut.

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, menjelaskan bahwa kedatangan petugas Polsek Denpasar Barat sebenarnya berawal dari laporan masyarakat melalui call center 110.

Warga berinisial AL mengaku terganggu dengan suara musik keras dari bar tersebut pada Minggu (24/8) sekitar pukul 23.10 Wita.

“Menindaklanjuti laporan itu, personel kami mendatangi lokasi dan memberikan imbauan agar pihak bar mengecilkan volume musik,” jelas Sukadi, Kamis (28/8/2025).

Namun saat proses imbauan berlangsung, seorang pria di lokasi justru merekam aksi polisi dan melontarkan perkataan kurang pantas. Rekaman inilah yang kemudian beredar di media sosial tanpa konteks jelas.

“Padahal tujuan polisi datang murni untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Bukan untuk hal lain seperti yang disalahartikan di medsos,” tegas Sukadi.

Untuk memperjelas duduk perkara, Polsek Denpasar Barat telah memanggil pelapor AL pada Rabu (27/8) malam. Dalam klarifikasinya, AL membenarkan bahwa dialah yang melapor ke polisi karena merasa terganggu.

Selanjutnya, polisi juga akan mempertemukan pihak pelapor dengan pengelola The Lazy Monkey Caffe and Bar guna dilakukan mediasi.

“Kasus ini akan diselesaikan dengan mediasi antara pelapor dan pengelola bar, agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahpahaman maupun gangguan serupa,” pungkas AKP Sukadi. RA