Senin, 28 September 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 136

Bupati Badung Gandeng Tokoh Lintas Agama Jaga Kondusifitas

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Wayan Adi Arnawa bersama dengan Wabup Bagus Alit Sucipta dan FKUB Kabupaten Badung serta FPK Kabupaten Badung menghimbau masyarakat untuk bersama menjaga kedamaian di Kabupaten Badung, Senin (1/9).
Bupati Wayan Adi Arnawa bersama dengan Wabup Bagus Alit Sucipta dan FKUB Kabupaten Badung serta FPK Kabupaten Badung menghimbau masyarakat untuk bersama menjaga kedamaian di Kabupaten Badung, Senin (1/9).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama dengan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengajak tokoh masyarakat lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Badung untuk bersama menjaga kedamaian di Kabupaten Badung.

Hal itu ditegaskan dalam pertemuana pada Senin (1/9/2025) di Kantor Bupati, Puspem Badung yang turut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Sekda Badung IB Surya Suamba dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badung I Nyoman Suendi.

Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan, menyikapi aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada Kantor DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dirinya terbuka untuk menerima aspirasi dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa namun tetap mengedepankan kedamaian dan ketentraman.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk menjaga Bali dari hal-hal bersifat anarkis. Bali adalah daerah yang menjadi impian dunia dan Bali adalah daerah yang menjadi destinasi pariwisata dunia internasional,” tegas Bupati.

Adi Arnawa juga menegaskan, pihaknya selaku pemerintah memberikan ruang dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keinginan yang akan disampaikan.

“Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dalam menyampaikan aspirasi tentu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, agar murni menyampaikan aspirasi tanpa ditunggangi hal-hal yang berbau anarkis,” jelas Adi Arnawa yang Ketua FKUB Badung. (rls)

Profil Ahmad Sahroni, Politikus NasDem yang Dinonaktifkan Sebagai DPR Akibat Pernyataan Kontroversial

Penulis
Pantau Bali
-
Ahmad Sahroni.
Ahmad Sahroni. (foto:partai NasDem)

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Nama Ahmad Sahroni kini menjadi sorotan tajam publik setelah Partai NasDem resmi menonaktifkan dirinya sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025. Keputusan ini diambil usai pernyataannya yang dinilai kontroversial dan menyinggung masyarakat luas.

Lalu, siapa sebenarnya sosok Ahmad Sahroni? Seperti dilansir dari situs website Partai Nasdem, Ahmad Sahroni atau yang akrab disapa Roni lahir pada 8 Agustus 1977 di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia berasal dari keluarga sederhana, ibunya, Hernawaty, bekerja sebagai penjual nasi Padang di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak kecil, Roni hidup bersama ibu dan neneknya.

Untuk membantu ekonomi keluarga, ia pernah menjadi tukang semir sepatu, tukang ojek payung, hingga berjualan es campur. Pendidikan menengah ia tempuh di SMA Negeri 114 Cilincing, di mana ia aktif sebagai Ketua OSIS.

Keterbatasan ekonomi membuatnya sempat bekerja serabutan sebelum melanjutkan pendidikan tinggi. Ia meraih gelar S-1 dari STIE Pelita Bangsa (2009), S-2 dari Stikom InterStudi (2020), dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur (2024).

Sahroni mengawali karier sebagai sopir truk pengangkut BBM. Dari pengalaman itu, ia perlahan naik menjadi staf administrasi hingga direktur perusahaan, lalu mendirikan usahanya sendiri. Ia menjadi pemilik sekaligus Presiden Direktur PT Ekasamudra Lima, perusahaan perkapalan dan suplai BBM solar, serta mendirikan PT Sagacos Intec. Selain itu, ia juga memiliki bisnis properti di beberapa wilayah. Berkat kesuksesan bisnisnya, Sahroni dijuluki “Crazy Rich Tanjung Priok”.

Sahroni mulai aktif di politik sejak bergabung dengan Partai NasDem pada 2013. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019 dari Dapil DKI Jakarta III dengan perolehan 60.683 suara, dan kembali terpilih pada Pemilu 2019 untuk periode 2019–2024.

Dalam kiprahnya di Senayan, Sahroni pernah duduk di Komisi XI (bidang keuangan, perbankan, pembangunan) dan Komisi III (bidang hukum dan HAM). Ia juga pernah menjabat Ketua DPW NasDem DKI Jakarta dan Bendahara Umum DPP NasDem. Pada periode 2019–2024, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Selain politik, ia juga aktif di berbagai organisasi, seperti Presiden Ferrari Owners’ Club Indonesia, Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (2023–2028), dan Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Kontroversi dan Penonaktifan Sebagai Anggota DPR RI

Nama Ahmad Sahroni semakin dikenal setelah 22 Agustus 2025 saat kunjungan kerja ke Polda Sumut. Dalam kesempatan itu, ia menyebut wacana pembubaran DPR sebagai “ide orang tolol sedunia”. Ucapan ini memicu gelombang protes di berbagai daerah karena dianggap merendahkan aspirasi rakyat.

Kemarahan publik memuncak pada 30 Agustus 2025, ketika massa mendatangi rumahnya di Tanjung Priok dan melakukan aksi perusakan. Sehari sebelumnya, Sahroni juga telah dimutasikan dari jabatan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota biasa di Komisi I DPR RI.

Tekanan publik dan gejolak politik membuat Partai NasDem pada 31 Agustus 2025 mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI, berlaku mulai 1 September 2025. NasDem menilai pernyataannya tidak sejalan dengan garis perjuangan partai dan telah mencederai kepercayaan rakyat. (ana)

Belasan Ribu Pecalang Padati Lapangan Renon, Nyatakan Sikap Jaga Bali Demo Anarkis

Penulis
Pantau Bali
-
Pecalang dari seluruh kabupaten/kota di Bali berkumpul di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9/2025),
Pecalang dari seluruh kabupaten/kota di Bali berkumpul di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9/2025),

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Belasan ribu pecalang dari seluruh kabupaten/kota di Bali berkumpul di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9/2025), dalam acara Gelar Agung Pecalang Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran Forkopimda hadir langsung memberikan dukungan kepada pecalang yang siap menjaga keamanan dan ketertiban Gumi Bali.

Dalam acara yang turut dihadiri Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, pecalang menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Pecalang Desa Adat Peminge Nusa Dua Badung, Nyoman Beker disampaikan bahwasannya Pacalang Bali tegas menolak segala bentuk aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis di wilayah Bali, menyusul adanya informasi rencana aksi pada 1 September 2025.

Pacalang menegaskan, Tanah Gumi Bali adalah tanah kelahiran, tempat hidup, dan ruang membangun kehidupan yang sejahtera serta bahagia secara niskala-sekala. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Bali bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kesucian Bali dari ancaman tindakan anarkis.

“Kami tidak rela keamanan Bali yang selama ini sangat kondusif dirusak oleh aksi-aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab dan bersifat anarkis,” ucapnya.

Pacalang Bali juga menegaskan akan membela Bali secara niskala-sekala dari perbuatan pihak manapun yang berusaha menodai kesucian Tanah Gumi Bali. Mereka mendukung penuh aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, sekaligus meminta tindakan tegas terhadap pelaku anarkis yang melanggar hukum.

Selain itu, Pacalang Bali menyatakan siap bekerja sama dengan aparat keamanan negara dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Bali agar tetap damai, aman, dan harmonis. (ana)

Kapolres Pastikan Informasi Demo di Kantor Bupati Tabanan Hoaks

Penulis
Pantau Bali
-
Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati.
Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga Kabupaten Tabanan, Bali dibuat resah degan ramainya beredar pesan berantai yang berisi informasi akan ada aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tabanan. Pesan itu ramai diteruskan di grup media sosial.

“WARNING. Osa bapak”ibu” pengguna sepeda motor/mobil di harapkan jangan melewati kantor bupati tabanan, Dikarnakan ada orang demo dari siang sekitar jam 17:20 dan kini masih berjalan di harapkan jangan melewati jalur depan kantor bupati suksma,” tulis pesan yang ramai beredar di grup media sosial.

Menanggapi hal itu, Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati mengatakan informasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Informasi tersebut disebarkan oleh oknum tidak beranggung jawab yang ingin mengganggu situasi ketertiban di wilayah Kabupaten Tabanan.

“Kami imbau masyarakat agar mencari informasi di sumber yang jelas seperti Instagram, Youtube, Twiter, ataupun akun media sosial resmi milik pemerintah maupun instansi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenerannya,” tegas AKBP Bayu Pati, Senin (1/9/2025).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak cemas dan terprovokasi dengan informasi yang didapat dari sumber yang tidak jelas. “Masyarakat jangan mudah percaya, terpancing, dan terprovokasi terkait ajakan untuk melaksanakan demo atau menyampaikan aspirasi yang belum tentu kejelasannya dan bersifat negatif,” ujarnya.

Bayu Pati menegaskan pihaknya di jajaran kepolisian tidak melarang masyarakat untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. “Namun, jika kegiatan demonstrasi mengarah ke tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan terukur,” sambungnya.

Terkait situasi pasca terjadinya aksi demo yang berakhir ricuh di sekitar Mapolda Bali pada Sabtu (30/8/2025) lalu, Bayu Pati menyebut, di wilayah Kabupaten Tabanan sejauh ini masih aman.

“Masyarakat masih melakukan kegiatan seperti umumnya, dan tidak ada satu pun masyarakat yang melakukan aksi demo ataupun ada rencana aksi serupa,” tegasnya.

Sebagai upaya untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, Jajaran Polres Tabanan bersama jajaran Forkompinda Tabanan akan melakukan pengecekan ke titik-titik vital di sekitar wilayah Kota Tabanan. “Kami lakukan sore nanti untuk memastikan kondisi tetap kondusif,” pungkas Bayu Pati. (ana)

Tabanan Raih Skor Istimewa pada Penilaian IRH 2024 Kementerian Hukum

Penulis
Pantau Bali
-
Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti proses Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 oleh Bidang Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikuti proses Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 oleh Bidang Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan sedang mengikuti proses Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 yang diselenggarakan oleh Bidang Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Penilaian ini merupakan bagian dari indikator reformasi birokrasi dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Indeks Reformasi Hukum sendiri menjadi instrumen penting dalam mengukur kemajuan reformasi hukum melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, deregulasi, serta penguatan sistem regulasi.

Kementerian Hukum menjadi lembaga utama yang diberi mandat untuk menjalankan program ini, termasuk melakukan reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada 2024 lalu, Pemkab Tabanan berhasil mencatat capaian gemilang dengan skor IRH sebesar 97,04 atau kategori AA (Istimewa).

Hasil tersebut diperoleh berkat beberapa indikator, di antaranya koordinasi yang baik dengan Kementerian Hukum dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter), kualitas reregulasi dan deregulasi peraturan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Tabanan.

“Capaian Indeks Reformasi Hukum dengan predikat istimewa tahun 2024 menjadi bukti komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia berharap capaian ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Tabanan.

Dukungan dan apresiasi juga datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, saat melakukan kunjungan ke Tabanan pada Jumat (29/8/2025).

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajaran atas kerja keras dalam melaksanakan reformasi hukum. Kami mendorong agar capaian positif ini terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga di tahun 2025 dapat kembali meraih hasil terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Tabanan, I Nyoman Mardiana menjelaskan, proses penilaian IRH 2025 dilaksanakan secara berjenjang. Mulai dari sosialisasi oleh Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum Bali, pendampingan dalam pengunggahan data dukung, hingga verifikasi dan validasi oleh Tim Asesor.

Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan penilaian mandiri melalui aplikasi IRH, dan diverifikasi kembali oleh Tim Sekretariat Wilayah, sebelum akhirnya dinilai oleh Tim Penilai Nasional.

“Saat ini, Pemkab Tabanan sedang mengikuti seluruh tahapan penilaian tersebut. Kami berkomitmen untuk menyiapkan data dukung secara lengkap dan valid, sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Tabanan,” jelas Mardiana.

Dengan semangat reformasi birokrasi, Pemkab Tabanan optimis dapat mempertahankan capaian istimewa pada IRH 2025, sekaligus menguatkan komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (rls)

Plafon Kredit Sidi Kumbara Dikembangkan, UMKM Bisa Akses Kredit Hingga Rp100 Juta

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Badung Wayan Adi Arnawa saat peluncuran Pengembangan Program Sidi Kumbara di Wantilan Serbaguna Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Sabtu (30/8/2025).
Bupati Badung Wayan Adi Arnawa saat peluncuran Pengembangan Program Sidi Kumbara di Wantilan Serbaguna Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Sabtu (30/8/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta meluncurkan Pengembangan Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) dari plafon maksimal kredit Rp25 juta menjadi Rp 100 juta. Peluncuran dilakukan di Wantilan Serbaguna Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Sabtu (30/8/2025).

Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, pengembangan plafon program Sidi Kumbara untuk mengembangkan usaha mikro yang ada di Kabupaten Badung.

Program ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk berpihak kepada para pelaku usaha mikro.

“Sidi Kumbara ini benar-benar ada keberpihakan dengan usaha mikro yang ada di Badung dan terbukti kami menambah pagu anggarannya, yang awalnya maksimal Rp 25 juta sekarang menjadi Rp 100 juta,” jelasnya.

Adi Arnawa juga menyampaikan, usaha mikro merupakan salah satu yang akan menjadi satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Badung.

Dirinya berharap mudah-mudahan dengan pengembangan kredit penambahan terbaru ini akan menambah semangat daripada masyarakat yang bergerak di usaha mikro untuk terus bertumbuh.

“Untuk target Sidi Kumbara di tahap kedua ini berjumlah 70 kreditur untuk yang kredit Rp 100 juta serta 50 kreditur untuk yang Rp 25 juta. Tentu kita tetap akan melakukan evaluasi dan kita akan kembangkan terus seiring dengan kapasitas fiskal di Kabupaten Badung,” jelasnya.

“Semua biaya dibayar oleh pemerintah, dari pihak pengusaha mikro hanya membayar pokoknya saja. Kedepannya kita juga akan evaluasi, nanti tentu kita akan duduk juga bersama BPD Bali, dengan OJK, BI, termasuk dengan Jamkrida untuk pengembangan ke depan ini. Kalau sekarang 100 bagaimana dampaknya, kalau ternyata memberikan dampak yang cukup besar mungkin kita akan tambah platform lagi,” tambah Adi Arnawa.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung AA. Ngurah Raka Sukadana menyampaikan, Pemkab Badung sangat memperhatikan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah terutama dalam hal permodalan, karena masalah tersebut sangat krusial dan fundamental bagi UMKM.

“Melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung bekerjasama dengan PT. BPD Bali membuat dan mengembangkan program subsidi kredit usaha mikro badung sejahtera yang dikenal dengan nama Sidi Kumbara untuk memfasilitasi peningkatan akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Badung yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing serta pendapatan UMKM,” jelasnya (rls)

PAN juga Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR RI

Penulis
Pantau Bali
-
Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya.
Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya.

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI, giliran DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang menonaktifkan dua anggota DPR RI. Mereka adalah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Penonaktifan itu dilakukan DPP PAN menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat.Penonaktifan Eko dan Uya Kuya disampaikan oleh Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan video yang diunggah pada Minggu (31/8/2025).

Ia juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan

Sebelumnya, Eko Patrio telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan.

Pernyataan maaf tersebut ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/8/2025).

Dalam video tersebut, Eko Patrio didampingi oleh sesama anggota DPR dari fraksi yang sama, yakni Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko.

Selain itu, Uya Kuya juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Permohonan maaf disampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu (30/8/2025).

Uya Kuya menyatakan penyesalan mendalam terkait video dirinya berjoget di Gedung DPR RI setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, yang menuai kritik luas di masyarakat.

“Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ujar Uya. (ana)

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan Sebagai Anggota DPR RI

Penulis
Pantau Bali
-
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Penonaktifan dilakukan menyusul dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini.

“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi F Taslim melalui siaran pers pada Minggu (31/8/2025).

Taslim mengatakan, penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach tersebut berdasarkan keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menimbang berbagai dinamika di masyarakat saat ini.

Selain itu, penonaktifan mereka juga didasari pada pernyataan dari kedua orang tersebut yang dianggap menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

“Hal tersebut merupakan penyimpangan dari perjuangan Partai NasDem,” pungkas Taslim.

Partai NasDem turut menyampaikan duka cita atas peristiwa belakangan hari ini yang merenggut jiwa dalam rangka memperjuangkan aspirasi mayarakat.

Seperti diketahui Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach belakangan ramai diperbincangkan publik karena pernyataan serta sikap mereka yang memicu kemarahan masyarakat dalam sepekan terakhir.

Di tengah kritik soal tunjangan rumah yang berkembang hingga isu pembubaran DPR, Sahroni menilai desakan membubarkan DPR sebagai pandangan keliru dan bahkan menyebutnya sebagai “mental orang tolol.”

Sementara itu, Nafa Urbach juga menuai hujatan setelah videonya yang mendukung pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR beredar luas.

Sebelumnya, NasDem telah mencopot Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR dan memindahkannya menjadi anggota Komisi I. Adapun Nafa saat ini menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem sekaligus anggota Komisi IX DPR RI. (*)

Pasca Demo Ricuh, Pemprov Bali dan FKUB Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama pemuka agama se-Bali sampaikan imbauan jaga kondusifitas di Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Minggu (31/8/2025).
Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama pemuka agama se-Bali sampaikan imbauan jaga kondusifitas di Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Minggu (31/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menggelar dialog bersama pemuka agama se-Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Minggu (31/8/2025). Pertemuan membahas perkembangan situasi pasca aksi demonstrasi di Bali dan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta majelis umat beragama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, termasuk perwakilan majelis desa adat se-Kabupaten/Kota di Bali.

Gubernur Koster menegaskan, Presiden RI, Kapolri, dan Mendagri telah merespons situasi ini dengan bijak, serta mengarahkan kepala daerah untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan Forkopimda dan komunikasi erat bersama tokoh umat beragama.

“Kemarin malam saat aksi berlangsung di beberapa titik, kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kami juga menerima perwakilan peserta demo, termasuk driver ojol dan BEM, yang telah berkomitmen tidak melanjutkan aksi. Karena itu, aksi anarkis yang terjadi diduga dilakukan oleh pihak luar yang datang ke Bali,” jelas Gubernur Koster.

Ia menegaskan, aparat TNI dan Polri telah memperketat pengamanan di bandara dan pelabuhan agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata. Lebih lanjut, Gubernur Koster meminta seluruh pemuka agama untuk mengeluarkan himbauan kepada umat agar bersama-sama menjaga keamanan dan kondusiftas Bali.

“Bali adalah destinasi wisata dunia. Kondisi tidak kondusif akan berdampak langsung pada citra dan perekonomian daerah. Saya mengajak seluruh umat beragama, majelis desa adat, dan pecalang untuk mengambil peran aktif menjaga kedamaian Bali,” tegasnya.

Gubernur Koster juga mengumumkan bahwa pada Senin, 1 September 2025, akan dilaksanakan apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon sebagai bentuk kesiapan menjaga keamanan daerah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen Pecalang yang ada di Bali untuk turut mengamankan Bali, sehingga tidak terjadi anarkisme di Bali.

Selepas pertemuan tersebut, Gubernur Bali bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah menggelar konferensi Pers untuk penyampaian himbauan resmi kepada masyarakat Bali.

Dalam pernyataannya, FKUB yang dibacakan oleh Ketua Wakil Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Syamsul Hadi menegaskan:

  1. Menolak segala bentuk demo anarkis di Tanah Gumi Bali yang dilakukan oleh massa dari luar daerah.

2. Mengajak masyarakat Bali tetap tenang, waspada, dan menjaga keamanan, ketentraman, serta kondusivitas, dengan peran aktif tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan pecalang di wilayah masing-masing.

3. Menghormati penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional, namun menekankan agar dilakukan dengan santun, berbudaya, dan tidak anarkis.

4. Menegaskan pentingnya menjaga citra Bali sebagai tanah kelahiran bersama sekaligus destinasi wisata dunia yang baru pulih pasca pandemi.

5. Mendukung penuh TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku anarkis yang merusak citra Bali.

“Dengan dukungan penuh umat beragama dan pecalang, kami berharap situasi di Bali segera kondusif, meski di daerah lain masih terjadi demonstrasi. Keamanan dan ketenangan Bali adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Koster. (rls)

Koster Sebut Demo Ricuh di Bali Disusupi, Dari 25 Orang Diamankan Hanya 3 Ber-KTP Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Gubenrur Blai Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (Ojol) di Jayasabha Denpasar, Sabtu (30/8/2025) malam.
Gubenrur Blai Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (Ojol) di Jayasabha Denpasar, Sabtu (30/8/2025) malam.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menyebut aksi demonstrasi yang berujung ricuh di beberapa titik di Denpasar pada Sabtu (30/8/2025) disusupi oleh oknum luar daerah. Dari 25 orang yang diamankan, hanya tiga orang yang ber-KTP Bali, sementara sisanya berasal dari luar daerah.

Ia tidak ingin rekan-rekan ojol yang mulanya murni ingin menyampaikan aspirasi dan solidaritas malah menjadi korban karena keadaan menjadi chaos dan anarkis.

“Saya mendapat informasi dari 25 orang yang diamankan hanya 3 yang ber-KTP Bali yang lainnya bukan. Berarti ini kan sudah disusupi. Kalau disusupi melebar dia, eskalasinya meluas kan kita jadi rugi semua,” kata Koster saat menemui perwakilan ojek online (Ojol) di Jayasabha Denpasar, Sabtu (30/8/2025) malam di Renon Denpasar  Bali.

Koster juga menyampaikan,  dirinya memahami aksi solidaritas yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online di Bali tersebut. Ia pun turut menyayangkan insiden yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) malam di Jakarta yang menyebabkan tewasnya pengemudi ojol saat terjadinya demonstrasi yang berakhir ricuh namun menurutnya aksi solidaritas yang di lakukan olek rekan-rekan ojol di Bali sudah cukup.

“Menurut saya rasa solidaritas yang disampaikan oleh kawan-kawan di Bali ini sudah cukup. Jangan demo-demo lagi,” ungkap Koster.

Secara umum perwakilan ojol (gojek) menyampaikan bahwa demontrasi yang terjadi di Denpasar merupakan bentuk solidaritas atas insiden tewasnya rekan pengemudi ojek online (gojek) akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

“Kami minta agar Bapak Gubernur bisa mengayomi kami. Yang ingin kami sampaikan bahwa kami memiliki solidaritas yang tinggi terhadap semua rekan-rekan ojol termasuk yang terjadi di Jawa bahwa kami senasib dan satu perjuangan. Kami menyampaikan aspirasi sehingga Bapak Gubernur dapat menyampaikannya kepada instansi terkait,” ungkap perwakilan komunitas Gojek Bali, I Dewa Gede Suryadharma.

Sementara itu, Kepala Kanwil Gojek Bali-Nusra, Wisnu Darma Narandika menyampaikan bahwa gojek melalui aplikasi telah menghimbau seluruh mitra driver agar tidak ikut dalam aksi demontrasi.

Namun jika driver masih tetap ingin menyampaikan aspirasinya diminta agar selalu menjaga konduktifitas dan mengedepankan tata tertib. Ia menyampaikan jangan sampai karena ada satu atau dua mitra gojek nama baik ojol atau Gojek di Bali jadi tercoreng. (rls)

1...135136137...1,143Halaman 136 dari 1,143
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.