Senin, 28 September 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 135

TPA Suwung Ditutup, Badung Butuh Teknologi Atasi Residu Sampah

Penulis
Pantau Bali
-
Rakor Percepatan Pengelolaan Sampah bersama dengan Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/9/2025).
Rakor Percepatan Pengelolaan Sampah bersama dengan Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/9/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengelolaan Sampah bersama seluruh lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/9/2025).

Rakor yang dipimpin oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengolahan sampah secara serentak di seluruh desa di Badung.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan, Pemkab Badung kembali melaksanakan pemantauan terhadap desa-desa yang sudah memiliki TPS3R dengan mesin-mesinnya dan juga beberapa desa yang tidak memiliki TPS3R tapi pengolahan sampah selama ini ditangani oleh TPST yang terdekat.

“Masalah sampah tidak bisa kita ajaknya retorika. Kita harus action langsung, tidak hanya bisa berteori. Terhadap Desa yang TPS3R nya sudah jalan dan sudah bagus saya apresiasi,” ujarnya.

Ia juga menyatakan akan membuka ruang bagi perusahaan yang menawarkan teknologi baru dalam pengolahan sampah. Bupati meminta OPD terkait, lurah, dan perbekel untuk bersama-sama memilih teknologi terbaik, terutama untuk mengatasi isu residu sampah.

“Saya ingin benar-benar mendapatkan satu teknologi yang memang menyesuaikan masalah, apalagi sekarang sudah jelas TPA Suwung ditutup. Selama ini, pengolahan sampah di TPS3R masih menyisakan residu. Saya ingin alat atau mesin yang kita pakai nanti bisa mengolah residu itu menjadi batako atau lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, IB. Gede Arjana, melaporkan bahwa dari 46 desa dan 16 kelurahan di Badung, 41 di antaranya sudah memiliki TPS3R. Masih ada beberapa desa yang belum bisa membangun TPS3R karena kendala lokasi, operasional, dan sumber daya manusia.

Sesuai arahan Bupati, DLHK Badung mendorong desa dan kelurahan yang belum memiliki TPS3R untuk setidaknya menyediakan lokasi. “Untuk sarana prasarana dan biaya operasional, bisa diajukan melalui proposal dan akan dibantu melalui dana hibah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ucapnya.

Catat! Menteri Keuangan Janji Tak Ada Pajak Baru pada 2026

Penulis
Pantau Bali
-
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Bloomberg/Dhiraj Singh )
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Bloomberg/Dhiraj Singh )

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada pada tahun 2026.

Meskipun kebutuhan anggaran negara meningkat, ia menegaskan pemerintah akan fokus meningkatkan pendapatan dari pajak tanpa mengeluarkan kebijakan baru.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan DPD RI yang juga disiarkan secara virtual di YouTube DPD RI pada Selasa (2/9/2025).

“Karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan, kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, untuk mengejar penerimaan pajak, pemerintah akan fokus pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Pemerintah juga akan tetap memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha kecil. Seperti kebijakan untuk UMKM sampai Rp 500 juta omzetnya tidak ada PPh, yang artinya mereka tidak perlu membayar pajak.

“Kalau omzetnya di atas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, pajak final 0,5 persen. Itu adalah kebijakan pemihakan kepada UMKM karena kalau pajak PPh Badan adalah angkanya di 22 persen,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga memberikan keringanan hingga pembebasan pajak untuk sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan negara terus dijaga, pemerintah tetap menerapkan asas gotong royong dengan berpihak pada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sambil terus menjaga tata kelola yang baik. (ana)

4 Jabatan OPD Strategis Pemkab Tabanan Kosong, Segera Diisi Lewat Seleksi Terbuka

Penulis
Pantau Bali
-
Ilustrasi : Lelang Jabatan
Ilustrasi : Lelang Jabatan

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sebanyak empat posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan saat ini kosong setelah dilakukannya rotasi pejabat eselon II.

Saat ini, keempat posisi tersebut masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Namun, Pemkab Tabanan segera melakukan seleksi terbuka untuk mengisi empat jabatan tersebut agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan.

Adapun empat OPD yang kini dipimpin oleh pejabat Plt adalah sebagai berikut: Asisten II ditempati oleh I Gusti Agung Rai Dwipayana yang kini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) diisi oleh I Made Dedy Darmasaputra dengan status Plt.

Untuk posisi Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Plt-nya adalah I Gusti Ayu Nyoman Supartiwi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabanan. Sedangkan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kini dijabat oleh I Nyoman Sastra yang juga menjabat sebagai Kabag Umum Setda Tabanan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila mengungkapkan, penunjukan Plt ini sesuai dengan arahan Bupati agar tugas-tugas strategis di masing-masing OPD tidak terhambat.

“Proses pelayanan publik, pengerjaan infrastruktur fisik, hingga rekrutmen P3K tetap harus berjalan sesuai target,” ujar Sekda Susila.

Ia menyebut, untuk proses seleksi definitif guna mengisi jabatan kosong, Sekda menegaskan bahwa BKPSDM Tabanan saat ini sedang mempersiapkan tahapannya.

“Arahan Bapak Bupati jelas, seleksi dilakukan secepatnya agar tidak mengganggu kinerja OPD. Prosesnya sedang dimatangkan oleh BKPSDM,” katanya.

Meski belum memastikan waktu pelaksanaan, Sekda mengindikasikan seleksi bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. “Masih kami persiapkan. Targetnya secepat mungkin, apakah bulan ini atau bulan depan, kami harapkan segera tuntas,” imbuhnya. (ana)

Penumpang Internasional Kini Wajib Isi Deklarasi Kedatangan Lewat Aplikasi All Indonesia

Penulis
Pantau Bali
-
Layanan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Layanan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Para penumpang internasional di dua Bandara dan satu Pelabuhan Internasional di Indonesia kini diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.

Aturan itu mulai berlaku per Senin, 1 September 2025 di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang; Bandara Juanda-Surabaya dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali serta Pelabuhan internasional di Batam.

Uji coba aplikasi tersebut juga diperluas pada seluruh bandara bagi semua maskapai, juga pelabuhan internasional dan perbatasan.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan, kehadiran aplikasi ini menjadi wujud nyata komitmen Indonesia dalam menghadirkan layanan publik digital yang ramah dan efisien.

“All Indonesia adalah langkah maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien,” jelasnya.

Dijelaskanya, Aplikasi All Indonesia dihadirkan untuk menyederhanakan proses deklarasi kedatangan penumpang internasional, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, cepat, dan aman.

Melalui aplikasi ini, pengisian formulir kedatangan untuk keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina (arrival card) kini terintegrasi dalam satu sistem digital.

Penumpang sudah dapat mengisi All Indonesia tiga hari sebelum tiba di Indonesia sejak di negara asal dan pada saat mendarat. Pengisian deklarasi kedatangan melalui All Indonesia bebas biaya.

“Dengan aplikasi ini, proses kedatangan di bandara atau pelabuhan tidak hanya lebih singkat dan aman, tetapi juga ramah bagi semua penumpang – baik perorangan maupun grup – termasuk kelompok lansia, difabel, dan anak-anak. Oleh karena itu, kami integrasikan kartu kedatangan (arrival card) dalam sistem ini,” ujarnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen. TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyampaikan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai siap melanjutkan dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait agar inisiatif ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Terobosan ini penting dalam menghadirkan kemudahan layanan publik yang tidak hanya fokus pada kelancaran pergerakan orang yang masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga pada kecepatan arus barang,” ujarnya.

Dengan adanya integrasi ini, penumpang internasional yang tiba di Indonesia, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun perbatasan darat yang telah memberlakukan All Indonesia tidak lagi perlu mengisi electronic customs declaration (e-CD), karena seluruh proses deklarasi kepabeanan sudah tergabung dalam sistem digital terpadu ini.

Terkait Integrasi deklarasi kesehatan dalam Aplikasi All Indonesia memungkinkan Kementerian Kesehatan mendeteksi potensi risiko penyakit menular potensial wabah sejak dini, sehingga respons cepat dapat dilakukan di pintu masuk negara, dan merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini nasional yang dibangun untuk menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Deklarasi All Indonesia wajib pula diisi bagi penumpang yang membawa komoditas hewan, ikan, tumbuhan dan produk turunannya, hal ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit.

Dengan single deklarasi All Indonesia memudahkan penumpang melaporkan barang bawaannya untuk dilakukan pemeriksaan karantina dan pengawasan menjadi lebih efektif,  sekaligus memastikan ketahanan pangan serta perlindungan ekonomi nasional tetap terjaga.

Formulir deklarasi penumpang dapat diakses melalui website allindonesia.imigrasi.go.id atau dengan mengunduh aplikasi pada Google Play Store (Android) dan App Store (iOS).

”Kami imbau seluruh penumpang penerbangan internasional, baik WNI maupun WNA, untuk melaporkan kedatangannya melalui aplikasi ini. Aplikasi ini bukan hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang melindungi negara kita. Setiap data yang Anda berikan adalah kunci untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan integritas perbatasan kita,” pungkas Yuldi. (rls)

DPRD Tabanan Minta Papan Peringatan Arus Kencang Dipasang di Pantai Pasut

Penulis
Pantau Bali
-
Pemasangan papan peringatan di Pantai Pasut, Kerambitan, Tabanan.
Pemasangan papan peringatan di Pantai Pasut, Kerambitan, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Seringnya terjadi insiden wisatawan terseret arus laut di Pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, mendorong Anggota DPRD Tabanan dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Arsana Yasa, untuk mendesak pemasangan papan peringatan di kawasan tersebut.

Menurutnya, banyak pengunjung yang tidak mendapat informasi terkait risiko arus laut selatan saat menginap di vila sekitar pantai.

Arsana menegaskan, langkah ini penting dilakukan agar wisatawan lebih waspada. “Banyak kasus hanyut di Pantai Pasut karena tamu vila tidak diberi penjelasan mengenai bahaya arus laut selatan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Sebagai upaya awal, tiga papan peringatan sudah terpasang pada Senin (1/9/2025) di titik-titik rawan. Papan tersebut didesain dengan tulisan yang jelas dalam bahasa Inggris, berisi imbauan agar wisatawan berhati-hati terhadap gelombang tinggi dan arus kuat yang berpotensi menyeret ke tengah laut.

Ia mengungkapkan, setidaknya ada tiga titik di Pantai Pasut dengan arus sangat deras. Kondisi ini memang kerap dimanfaatkan para peselancar, tetapi berbahaya bagi wisatawan yang hanya sekadar berenang. Dari beberapa insiden sebelumnya, tercatat korban jiwa di area tengah serta masing-masing satu di sisi barat dan timur pantai.

“Papan peringatan mulai dipasang dari pintu masuk pantai. Harapannya wisatawan lebih waspada, apalagi saat ombak tinggi, jangan sampai nekat bermain ke tengah laut,” tutur Arsana yang akrab disapa Sadam.

Untuk memperkuat langkah ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakapolsek Kerambitan, Danramil, Camat, hingga pemilik vila di sekitar pantai. Kolaborasi ini diharapkan bisa membuat para pengelola akomodasi aktif memberikan informasi kepada setiap tamu tentang potensi bahaya arus laut.

“Kami ingin kesadaran wisatawan meningkat, sehingga tragedi serupa tidak lagi terjadi,” katanya.

Saat ini, diperkirakan ada sembilan vila yang beroperasi di kawasan Pantai Pasut. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan pelaku pariwisata dinilai penting demi menjaga keselamatan pengunjung sekaligus menjadikan Pantai Pasut destinasi yang aman.

Sebagai catatan, inisiatif ini lahir setelah musibah yang menimpa Jacob, wisatawan asal Australia, yang meninggal karena terseret arus beberapa bulan lalu. Istrinya, Kimberley, bahkan menanggung penuh biaya pembuatan papan peringatan, sementara biaya pemasangan dibantu oleh Arsana. (ana) 

Raker Komisi II DPRD Tabanan Bersama OPD Bahas Infrastruktur

Penulis
Pantau Bali
-
Komisi II DPRD Tabanan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar rapat kerja untuk membahas berbagai persoalan, pada Senin (1/9/2025).
Komisi II DPRD Tabanan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar rapat kerja untuk membahas berbagai persoalan, pada Senin (1/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi II DPRD Tabanan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar rapat kerja untuk membahas berbagai persoalan, pada Senin (1/9/2025).

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari infrastruktur jalan, pengelolaan irigasi, hingga revitalisasi sarana pendidikan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Komisi II yang menyampaikan maksud, tujuan, serta susunan acara. Ketua Komisi II dalam arahannya menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan Warisan Budaya Dunia (WBD) di Kawasan Subak Jatiluwih, mengingat isu tersebut sedang menjadi perhatian publik.

Dari paparan Kepala Dinas PUPRPKP I Made Dedy Darmasaputra menyebutkan, realisasi pembangunan jalan tahun ini sudah mencapai 95,8 persen. Namun, tingginya curah hujan menyebabkan beberapa proyek dibatalkan, di antaranya di wilayah Tanggung Titi, Tegal Mengkeb, dan Tegal Linggah.

Untuk irigasi, kinerja baru terealisasi 54 persen. Kerusakan saluran dan berkurangnya sumber air membuat distribusi air berkurang. Sementara untuk air minum, sekitar 54 persen masih dikelola PDAM, sisanya oleh masyarakat.

Sejumlah bangunan gedung perangkat daerah juga dilaporkan mengalami kerusakan berat, seperti gedung BPMD, Dinsos, dan Diskominfo. Pada aspek tata ruang, baru dua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selesai disusun, yaitu Tabanan dan Selemadeg Barat. RDTR Tanah Lot masih berproses, sementara Marga dan Baturiti dalam tahap permohonan ke Kementerian PU.

“Khusus Jatiluwih yang masuk kawasan Catur Angga akan menjadi prioritas RDTR untuk melindungi lahan sawah yang termasuk WBD. Di Kerambitan, daerah pesisir juga masuk target berikutnya,” jelasnya.

Terkait kawasan WBD Jatiluwih yang mencakup 20 subak di Catur Angga, Dinas Kebudayaan akan memperkuat aturan awig-awig untuk mencegah alih fungsi lahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama menyampaikan, program peningkatan sarana prasarana tahun ini menghadapi kendala karena Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dibatalkan dan diganti dengan skema revitalisasi sekolah melalui swakelola. Hingga Agustus 2025, dana revitalisasi sudah cair 70 persen.

Tahap pertama mencakup tujuh SMP dengan anggaran Rp7,9 miliar. Tahap kedua, delapan SMP dan SKB mendapat bantuan Rp558 juta. Untuk TK Negeri, dua sekolah di Tabanan dan Selemadeg Barat menerima total Rp1,175 miliar, sebagian dari APBD.

Adapun dari 276 SD negeri, sebanyak 86 dalam kondisi baik, 54 rusak ringan, dan 123 rusak sedang. Beberapa SD dan SMP masih menjalankan sistem belajar double shift karena keterbatasan ruang kelas.

“Kementerian akan mendukung proses digitalisasi pembelajaran dengan smartboard. Namun, kendala yang muncul adalah gedung sekolah yang belum memadai,” terang perwakilan Dinas Pendidikan.

Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan jalan yang sudah menembus 95,8 persen. Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah hal penting yang perlu segera ditangani.
“Pencapaian ini sudah baik, tetapi ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan, seperti tata ruang,” ujarnya.

Pihaknya juga menambahkan, setiap catatan maupun permasalahan yang muncul di lapangan diharapkan segera dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut. (*)

Mutasi Perdana Kepemimpinan Sanjaya-Dirga, 8 Pejabat Eselon II Duduki Posisi Baru

Penulis
Pantau Bali
-
Prosesi pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, serta Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Prosesi pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, serta Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar rotasi jabatan perdana di bawah kepemimpinan Bupati I Komang Gede Sanjaya, dan Wakil Bupati I Made Dirga.

Sebanyak delapan pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama resmi menempati posisi baru melalui pelantikan yang dilaksanakan secara daring pada Senin (1/9/2025) siang.

Adapun pejabat eselon II yang dirotasi antara lain, I Nyoman Gede Gunawan sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial P3A menduduki posisi baru sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Tabanan. Sedangkan Kepala Dinas Sosial P3A dijabat oleh I Gusti Ngurah Agung Suryana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan.

Kemudian, Kepala Dinas Perikanan diduduki oleh I Made Yudiana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan diisi oleh I Made Subagia yang sebelumnya menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Adapun Kepala Dinas Pertanian dijabat oleh I Nyoman Budana yang sebelumnya bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah Politik.

Selanjutnya, I Made Kristiadi Putra yang menjabat Kepala BKPSDM menggantikan posisi Nyoman Budaya sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah Politik. Sedangkan posisi Kepala BKPSDM kini kosong.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yakni I Nyoman Putra juga dimutasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip yang sebelumnya kosong. Sementara Kepala Dinas Koperasi UMKM Tabanan kini kosong.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPRPKP I Made Dedy Darmasaputra juga dimutasi ke posisi Kepala Dinas Perizinan. Sedangkan posisi Kepala Dinas PUPRPKP kini kosong.

Selain pimpinan tinggi pratama, mutasi juga dilakukan terhadap 25 pejabat administrator (eselon III) dan 22 pejabat pengawas (eselon IV).

Bupati Sanjaya menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam birokrasi. Kebijakan tersebut, ditegaskannya, murni untuk kepentingan organisasi, penyegaran, serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara.

“Tidak ada unsur suka atau tidak suka, tidak ada kepentingan lain selain kepentingan organisasi. Semua dilakukan demi penyegaran dan peningkatan kinerja. Saya ingatkan agar saudara-saudara fokus pada pencapaian visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” ujar Sanjaya.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi, bekerja dengan program yang terukur, serta menunjukkan loyalitas kepada pimpinan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tabanan. Bupati 2 Periode ini menegaskan rotasi dan mutasi akan terus berlanjut sesuai kebutuhan organisasi.

Pada kesempatan itu, Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Tabanan atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah dilakukan selama ini, sehingga Tabanan mampu menorehkan berbagai capaian dan prestasi yang diperhitungkan di tingkat nasional.  (ana)

Dekranasda Dorong Karya Desainer Bali Jadi Trendsetter Fashion Global

Penulis
Pantau Bali
-
Bali Fashion Parade (BFP) 2025 Session 2 di TS Suites, Seminyak, Kuta, Minggu (31/8/2025).
Bali Fashion Parade (BFP) 2025 Session 2 di TS Suites, Seminyak, Kuta, Minggu (31/8/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, mendoorong karya desainer muda Bali menjadi trendsetter yang memengaruhi perkembangan fesyen global.

Harapan itu disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri Bali Fashion Parade (BFP) 2025 Session 2 di TS Suites, Seminyak, Kuta, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya perkembangan dunia fesyen akan menambah daya tarik Bali. “Ini melengkapi daya tarik Bali yang sebelumnya lebih dikenal dengan ragam seni tari, lukisan, dan budaya tradisional lainnya,” katanya.

Oleh sebab itu, Dekranasda Bali memberi perhatian khusus pada keberadaan desainer muda agar mampu menghasilkan karya yang dapat diterima masyarakat.

Salah satu program Dekranasda dalam upaya mendorong pengembangan keterampilan para desainer adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menambah pengalaman berkiprah di kancah internasional. “Mereka harus kuat di rumah sendiri, tapi juga mesti punya pengalaman global,” ucapnya.

Terkait hal ini, Dekranasda Bali berencana memboyong sejumlah desainer Bali untuk menimba pengalaman di berbagai belahan dunia. Di sana, para desainer dapat mengasah kemampuan dengan melihat perkembangan fesyen sekaligus menampilkan karya mereka agar dilihat dunia luar.

“Ini kami rancang dua kali setahun hingga 2030. Saat ini masih dalam tahap kurasi,” sebutnya.

Putri Koster menambahkan, sebelumnya kegiatan ini sudah terlaksana dua kali dengan negara tujuan Paris dan Jepang.

“Waktu itu kami bekerja sama dengan Dior dan mengajak empat desainer Bali untuk menampilkan karya mereka di Paris. Berikutnya, kami juga diundang tampil di Jepang,” tuturnya sembari menyampaikan bahwa Gubernur Bali turut mendukung upaya memajukan dunia fesyen.

Masih dalam sambutannya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Provinsi Bali ini menyampaikan apresiasi kepada Founder Bali Fashion Parade Yongki Perdana, didukung Owner TS Suites Seminyak, yang memberi ruang bagi talenta-talenta muda di dunia fesyen untuk memamerkan karya mereka.

Ia meyakini, ajang semacam ini dapat mendorong kreativitas para desainer muda sehingga mereka mampu menghasilkan karya terbaik dan dikenal dunia.

Sementara itu, Founder BFP, Yongki Perdana, mengatakan bahwa ajang ini bukan hanya pergelaran busana, tetapi juga medium untuk memperkenalkan identitas budaya Nusantara ke kancah global.

“Tema Cultural Revival kami maknai sebagai kebangkitan warisan budaya yang diterjemahkan dalam fesyen modern. Kami ingin tradisi tidak hanya dipamerkan, tetapi dihidupkan kembali dengan sentuhan kontemporer, sehingga relevan di mata dunia,” kata Yongki.

Untuk diketahui, BFP 2025 berlangsung di dua lokasi, yakni Gedung Kerthasabha dan TS Suites Seminyak. BFP 2025 melibatkan 25 desainer dan brand dari Bali, Jakarta, hingga internasional, menghadirkan sekitar 300 karya busana yang ditampilkan oleh 150 model profesional dari berbagai kategori usia.

Tahun ini, BFP mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dekranasda, sebuah langkah penting yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengangkat potensi fesyen lokal sekaligus memperkuat UMKM. (rls)

Tujuh Pendaki Tersesat di Gunung Batukaru

Penulis
Pantau Bali
-
Evakuasi tujuh pendaki tersesat di Gunung Batukaru, Tabanan.
Evakuasi tujuh pendaki tersesat di Gunung Batukaru, Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Insiden pendakian kembali terjadi di Gunung Batukaru, Kabupaten Tabanan, Bali. Setelah sehari sebelumnya, Minggu (31/8/2025), tiga orang pendaki mengalami kelelahan dan cedera dievakuasi tim SAR gabungan, kini tujuh orang pendaki dilaporkan tersesat saat menuruni jalur pendakian pada Senin (1/9/2025) malam. Beruntung, seluruhnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, meski satu orang mengalami kaki terkilir.

Kapolsek Penebel AKP Gusti Kade Alit Murdiasa menerangkan, evakuasi tujuh orang pendaki ini berawal dari laporan teman para pendaki yakni I Gede Prada Avatara Asana (23) asal Kerambitan, Tabanan. Ia melaporkan kehilangan kontak dengan rombongan pendaki sejak pukul 14.00 WITA. Hingga pukul 22.00 WITA, rombongan tak kunjung kembali.

“Mereka naik pagi sekitar jam 7, biasanya mendaki Gunung Batur atau Abang. Kali ini memilih Gunung Batukaru. Sampai di puncak sekitar pukul 18.00 WITA, jadi turunnya kemalaman dalam kondisi lelah dengan penerangan seadanya menggunakan lampu HP,” jelas AKP Kade Alit Murdiasa, Selasa (2/9/2025).

Mendapati laporan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Penebel, Babinsa Jatiluwih, BPBD Tabanan, pecalang adat, perangkat desa, dan warga setempat segera melakukan pencarian melalui jalur pendakian Taksu Agung di Desa Jatiluwih.

Hampir tiga jam pencarian, ketujuh pendaki akhirnya ditemukan dan berhasil kembali melalui jalur semula yakni Jalur Taksu Agung, Desa Jatiluwih, Penebel.

Adapun identitas tujuh pendaki yakni Wahyuni Yusmita, Ni Kadek Yunita Sari, Ni Luh Ayu Aulia Putri, Komang Putri Meisy, Ni Kadek Yulitha Sari Maharani, I Kadek Andi Wiranata dan I Made Dedik Aristana.

“Semua bisa turun dengan selamat. Hanya satu orang yang mengalami kaki terkilir dan harus digendong dari atas jalur pendakian hingga ke lokasi parkir kendaraan di Pura Taksu,” ujar AKP Alit Murdiasa.

Ia pun mengimbau para pendaki agar tidak meremehkan jalur pendakian Gunung Batukaru, karena termasuk jalur ekstrem dan berisiko, apalagi jika kondisi fisik tidak prima atau tanpa peralatan penerangan yang memadai. (ana)

Pemkab Badung Catat 19.829 Potensi Pajak Baru 

Penulis
Pantau Bali
-
Bupati Adi Arnawa saat memimpin rapat finalisasi laporan akhir pendataan potensi pajak daerah di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (1/9).
Bupati Adi Arnawa saat memimpin rapat finalisasi laporan akhir pendataan potensi pajak daerah di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (1/9).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melaksanakan rapat finalisasi laporan akhir pendataan potensi pajak daerah di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (1/9/2025).

Rapat dipimpin langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung IB Surya Suamba selaku Ketua Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD).

Dari laporan hasil pendataan potensi pajak terungkap bahwa target awal yang diberikan 40.060 usaha, namun setelah pendataan selama 45 hari, total terdata 46.074 dan hasil quality control (QC) menjadi sebanyak 42.294 atau 3.780 data dibersihkan.

Hasil QC tersebut terdiri dari, sudah wajib pajak 8.588, potensi pajak baru 19.829 dan belum potensi pajak 13.905.

Dengan berakhirnya monitoring dan evaluasi proses ini akan dilanjutkan dengan beberapa tahapan seperti validasi potensi pajak, penerbitan NPWPD/NOPD, penetapan nilai pajak daerah dan terakhir penagihan pajak daerah.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah melakukan pendataan di lapangan dengan hasil maksimal berhasil mendata 19 ribu lebih potensi pajak baru.

Diharapkan dari data ini, Bapenda bersama Tim Teknis Optimalisasi Pajak Daerah segera melakukan tindak lanjut untuk validasi potensi pajak sehingga dapat diterbitkan NPWPD/NOPD.

“Kami sangat senang dengan kerja keras, komitmen dan loyalitas dari teman-teman petugas pendataan. Kedepan agar tetap dilanjutkan untuk mendapat potensi-potensi pajak baru,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Made Agus Aryawan menyampaikan kesimpulan dari pendataan optimalisasi pajak daerah ini.

Pertama, seluruh Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah telah mencapai realisasi pendataan 100 persen dengan tepat waktu.

Kedua, terdapat temuan-temuan usaha baru sehingga realisasi pendataan potensi pajak daerah melebihi dari target awal.

Ketiga, hasil pendataan sudah melalui tahapan quality control sehingga memperkecil terjadinya kesalahan dan keempat, kendala utama di lapangan yaitu tidak bertemu dengan pemilik usaha/penanggung jawab sehingga perlu dilakukan validasi sebelum penerbitan NPWPD/NOPD. (rls)

1...134135136...1,143Halaman 135 dari 1,143
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.