Senin, 28 September 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 134

LNG Sidakarya Segera Dibangun, Koster: Dibangun 3,5 Km dari Pantai

Penulis
Pantau Bali
-
Gubernut Bali Wayan Koster.
Gubernut Bali Wayan Koster.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernut Bali Wayan Koster memastikan rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Sidakarya, Denpasar Selatan.

Ia menyebut, persetujuan lingkungan atau Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup ditargetkan akan terbit akhir September 2025.

Gubernur Koster, mengatakan rencana Terminal LNG akan dibangun di titik berjarak 3,5 kilometer (km) dari pesisir pantai Sidakarya. Gubernur Koster telah bertemu Menteri LH Dr. Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Setelah pertemuan itu, Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan kabar gembira tersebut, Kamis 4 September 2025 saat penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov, Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Gianyar dan Tabanan terkait penyelenggaraan angkutan umum Trans Metro Dewata Sarbagita.

Walikota IGN Jaya Negara, Bupati Adi Arnawa, Bupati Made Agus Mahayastra dan Bupati Komang Sanjaya hadir dalam pertemuan kesepakatan bersama itu.  Dihadapan empat kepala daerah, Sekda Gianyar  I Gusti Bagus Adi Widhya Utama dan sejumlah kepala SKPD, Gubernur Koster menyampaikan beberapa hal penting usai bertemu sejumlah menteri di Jakarta termasuk kepastian pembangunan Terminal LNG Sidakarya.

“Termasuk juga saya bertemu Menteri LH (Hanif Faisol Nurofiq,red) yakni persetujuan amdal ditargetkan akhir September untuk pembangunan terminal LNG di  jarak 3,5 km dari pantai,” kata Gubernur Koster.

Koster menyebut alasan mengapa dibangun di radius 3,5 km area lepas pantai. hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kehidupan ekosistem laut.  “Jadi, tidak lagi di bibir pantai Sidakarya, jadi di dalam, supaya ramah lingkungan dan tidak ribut lagi,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran.

Sebelumnya, Sekda Bali Dewa Indra menegaskan pembangunan terminal LNG Sidakarya akan dilanjutkan. Ia mengakui titiknya akan bergeser ke area lepas pantai dari titik semula.

“Akan dilanjutkan. Cuma titiknya dipindahkan ke offshore ya (area lepas pantai,red), jadi ada jarak yang coba ditentukan, titik yang awal dipindahkan,” kata Dewa Indra.

Ia menyebut program ini akan dilanjutkan karena sesuai strategi Gubernur Bali untuk terus mensubsidi energi  bersih energi yang ramah lingkungan.

“Ini pilihan yang tidak mungkin kita mundur, point of no return,” tegas Dewa Indra.
Program pembangunan terminal LNG di pantai Sidakarya sudah tiga tahun berproses namun hingga saat ini belum ada action.

Amdal menjadi tahapan terakhir yang dinantikan dan kini masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menyatakan akan segera memproses persetujuan lingkungan terminal LNG Sidakarya, ketika meninjau lokasi 27 Mei 2025 lalu.

Menteri Hanif memberi sinyal hijau pembangunan LNG tersebut guna menghindarkan Bali dari dampak listrik seperti blackout (pemadaman listrik total) dan mendukung program Gubernur Bali Wayan Koster, Bali Mandiri Energi. (rls)

Pemprov Bali dan 4 Kabupaten Kota Anggarkan 56,3 Miliar untuk Trans Metro Dewata 2026

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) Tahun 2026 di Jaya Sabha Denpasar, Kamis (4/6/2025).

“Penandatanganan kerjasama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Pada tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 full alokasinya,” kata Koster saat menandatangani perjanjian kerjasama.

Diketahui untuk tahun anggaran 2026, pembiayaan transportasi umum Trans Metro Dewata dianggarkan sebesar Rp 56,3 Milyar. Dengan rincian 30 persennya atau Rp 16,9 milyar dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sementara 70 persennya atau Rp 39,4 Milyar dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kabupaten Badung Rp 16,6 Milyar, Denpasar 15,8 Milyar, Gianyar 5,3 Milyar dan Tabanan 1,6 Milyar,” jelas Koster. Pembagian persentase kabupaten/Kota disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsional layanan Trans Metro Dewata berdasarkan Kabupaten/Kota.

Gubernur Koster menyampaikan, penandatangan tersebut baru merupakan pagu anggaran saja. Untuk realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien.

“Kalau kita lihat maksimum keteriisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen padahal menurut kriteria bank dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” imbuh Koster.

Terlepas dari hal itu, Wayan Koster menyampaikan, akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi publik di Provinsi Bali secara berkelanjutan. Ia menjelaskan memang tidak mudah untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke Transportasi Publik.

“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” jelasnya.

Koster menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat/publik dengan alokasi anggaran yang diperlukan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. (rls)

Warga Binaan Lapas Tabanan Dilatih Produksi Pie Susu Sangkar Emas

Penulis
Pantau Bali
-
Pelatihan kemandirian di bidang tata boga dengan fokus pada produksi Pie Susu Sangkar Emas untuk warga binaan lapas Tabanan, Kamis (4/9/2025). 
Pelatihan kemandirian di bidang tata boga dengan fokus pada produksi Pie Susu Sangkar Emas untuk warga binaan lapas Tabanan, Kamis (4/9/2025). 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan mendapatkan pelatihan kemandirian di bidang tata boga dengan fokus pada produksi Pie Susu Sangkar Emas, Kamis (4/9/2025).

Program ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus pemberdayaan agar mereka memiliki bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat.

Selain dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelatihan tata boga ini juga merupakan bentuk dukungan Lapas Tabanan terhadap Asta Cita dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya terkait ketahanan pangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kalapas Tabanan, Prawira Hadiwidjojo menyampaikan, kebanggaannya atas terobosan ini dimana selain sebagai dukungan atas program pemerintah hal ini juga menunjukkan semangat Lapas Tabanan untuk terus berinovasi.

Selain menghadirkan produk unggulan yang membanggakan, pelatihan ini juga menjadi modal penting bagi warga binaan untuk membuka usaha mandiri setelah bebas nanti.

“Harapan kami, Pie Susu Sangkar Emas bisa menjadi produk ikonik Lapas Tabanan sekaligus bukti nyata pembinaan kemandirian berjalan dengan baik,” tegas Prawira.

Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tabanan yang merupakan mitra kerja, produk ini diolah langsung oleh Warga Binaan peserta pelatihan yang dibimbing oleh instruktur berpengalaman.

“Pelatihan ini tidak hanya memberi keterampilan, tetapi juga mengajarkan ketelitian, kreativitas, dan semangat usaha. Harapan kami, teman-teman Warga Binaan peserta pelatihan mampu membawa ilmu ini sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat,” ujar instruktur, Ayu Puspayani

Nyoman, salah seorang Warga Binaan peserta pelatihan mengaku sangat termotivasi. Terlebih lagi dirinya memang punya passion di bidang tata boga, sehingga pelatihan ini benar-benar bermanfaat.

“Saya berusaha menyerap ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti setelah bebas bisa membuka usaha sendiri,” ungkapnya.

Dengan semangat kemandirian yang terus digelorakan, diharapkan Pie Susu Sangkar Emas menjadi produk kebanggaan Lapas Tabanan sekaligus harapan menuju masa depan yang lebih baik bagi para Warga Binaan.

Bupati Tabanan Teken Kerjasama Trans Metro Dewata Tahun 2026

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR  – Untuk mendukung peningkatan pelayanan transportasi publik di Bali, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menandatangani kerja sama pembiayaan Trans Metro Dewata Tahun 2026.

Acara ini digelar di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Bali, Kamis (4/9/2025), sebagai langkah lanjutan penguatan sistem angkutan umum lintas kabupaten/kota.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan dihadiri oleh Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, Bupati Tabanan, serta Bupati Gianyar.

Kehadiran empat kepala daerah ini menjadi kunci penting dalam sinergi pembangunan transportasi publik, mengingat jalur Trans Metro Dewata melintasi keempat wilayah tersebut.

Bupati Sanjaya turut hadir didampingi oleh Asisten III serta perwakilan perangkat daerah terkait dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan pentingnya keberlanjutan dan realisasi penyelenggaraan angkutan umum, khususnya di wilayah perkotaan.

Ia menekankan, bahwa pengembangan transportasi publik bukan hanya untuk memperlancar mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sosial, mendorong masyarakat untuk lebih terbiasa dan percaya pada sistem transportasi umum yang efisien.

Menurutnya, keberlanjutan Trans Metro Dewata merupakan langkah strategis dalam membangun budaya baru dalam bertransportasi. Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin menyadari transportasi publik dapat menjadi pilihan utama yang nyaman dan terjangkau. Hal ini juga sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Komitmen bersama yang ditunjukkan oleh para kepala daerah menjadi fondasi kuat bagi kelancaran program ini.

Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mendukung pembiayaan dan infrastruktur pendukung agar layanan Trans Metro Dewata bisa dinikmati secara optimal oleh warga di keempat kabupaten/kota.

Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya menyampaikan, apresiasi tinggi atas langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Bali.

“Kami sangat mendukung langkah strategis ini. Trans Metro Dewata adalah solusi konkret dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya di Tabanan. Ini adalah wujud komitmen bersama dalam membangun sistem transportasi publik yang layak dan berkelanjutan di Bali,” ujarnya. (rls)

4 Kabupaten/Kota di Bali Teken Kerjasama Trans Metro Dewata Sarbagita 2026

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Empat daerah di Bali, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, penandatangan perjanjian kerjasama ini bukan hal baru, namun lanjutan dari kerjasama yang telah berjalan dari tahun 2025 lalu.

“Perjanjian kerjasama ini untuk pelaksanaan di tahun 2026, sehingga dalam penyusunan APBD 2026 dapat mengalokasikan untuk Trans Metro Dewata tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan, berdasarkan hitungan, total anggaran yang dibutuhkan di tahun 2026 sebesar Rp 56,3 miliar dan sudah dibagi Pemprov 30 persen dan Sarbagita 70 persen atau Rp 39,4 miliar. Terbagi menjadi Badung Rp 16, 6 ,miliar, Denpasar Rp 15,5 miliar, Gianyar Rp 5,3 miliar dan Tabanan Rp 1,6 miliar.

“Ini pagu saja dulu, nanti tim akan mengkaji dan evaluasi penyelenggaraan angkutan ini, yang saat ini masih kurang efektif dan kurang efisien,” tambahnya.

Pemprov Bali berkomitmen melakukan transportasi publik meneruskan secara berkelanjutan mengenai edukasi kepada masyarakat perlunya menggunakan transportasi publik.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, penandatanganan kerjasama operasional Bus Trans Metro Dewata ini dalam rangka mendorong transportasi publik di Provinsi Bali.

“Kerjasama ini sebagai bentuk komitmen kami, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten Sarbagita mendorong tumbuhnya transportasi publik di Bali,” terangnya.

Disisi lain, ia mengakui bila dilihat dari persentase capaian dari Bus Trans Metro Dewata belum maksimal, bahkan baru mencapai 37 persen, namun nanti akan tetap dievaluasi sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran. (rls)

Petugas Pendataan dan Operator Desa di Tabanan Ikuti Bimtek Open SID

Penulis
Pantau Bali
-
Bimtek Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Rabu (4/9/2025).
Bimtek Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Rabu (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ratusan petugas pendataan dan operator desa dari 133 desa di Kabupaten Tabanan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Rabu (4/9/2025).

Bimtek ini diikuti oleh petugas pendata dan operator desa dari 133 desa se-Kabupaten Tabanan, dengan menghadirkan narasumber dari Komunitas Open Desa, Ridho Ganda Rahardi beserta tim.

Bimtek yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila.

Dalam arahannya, Sekda Gede Susila menekankan pentingnya keakuratan dan presisi data dalam mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

“Data yang akurat dan presisi merupakan satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah sehingga tepat sasaran,” tegas Susila.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan, I Gusti Ayu Supartiwi menjelaskan, bimtek ini merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya.

Pada tahap awal, seluruh desa telah melakukan pendataan dasar berupa data demografi (kependudukan), potensi desa, dan batas wilayah desa, yang juga telah melalui proses pemutakhiran.

Ia menyebut, bimtek kali ini lebih difokuskan pada petugas lapangan dan operator desa yang akan melakukan penginputan data pada aplikasi Open SID.

Ada lima program bidang prioritas yang menjadi fokus pendataan meliputi: Sandang, Pangan dan Papan, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, serta Aktivitas Adat dan Keagamaan.

“Dari data yang sudah terinput di Tabanan, tercatat jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 145.408. Untuk itu dibutuhkan sebanyak 1.147 petugas pendata dan 403 petugas operator,” imbuh Supartiwi.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan dukungan anggaran biaya operasional petugas melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten.

Supartiwi juga menegaskan, batas akhir pendataan program bidang prioritas ini ditetapkan hingga 30 November mendatang.

“Pada akhir 2025 inu seluruh data sudah dapat dimutakhirkan secara lengkap,” pungkasnya. (ana)

Raperda Transportasi Digital Digodok, Pastikan Pengemudi Bali Tak Tersisih

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (3/9/2025).
Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyebut pentingnya kehadiran regulasi yang mampu melindungi pengemudi lokal di tengah maraknya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

Dalam rapat tersebut, DPRD Bali membahas dua Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Giri Prasta menilai Raperda transportasi digital sangat penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus ruang bagi pengemudi pariwisata lokal agar tidak tersisih.

“Dengan adanya Raperda ini, aspirasi pengemudi bisa tertampung. Masyarakat Bali harus menjadi tuan di rumahnya sendiri dengan payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Bali melalui I Ketut Tama Tenaya mengungkapkan, keterbukaan informasi publik di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan.

Mulai dari rendahnya kepatuhan badan publik dalam memperbarui data, keterlambatan respons terhadap permintaan informasi, hingga terbatasnya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Raperda transportasi digital disebut tidak hanya menjawab kebutuhan layanan pariwisata yang aman, nyaman, dan terjangkau, tetapi juga memastikan keberlanjutan angkutan konvensional serta melindungi kearifan lokal Bali dalam tata kelola pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali berharap regulasi ini menjadi langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan konsumen, pembangunan berkelanjutan, dan nilai budaya Bali. (rls)

Gubernur Koster Instruksi Kolaborasi Enam Sektor Pengelola Sampah Diperkuat

Penulis
Pantau Bali
-
apat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (3/9/2025).
apat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Rapat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan enam lembaga pelaksana sebagai ujung tombak penanganan sampah berbasis sumber, yaitu kantor lembaga pemerintah dan swasta, desa/kelurahan/desa adat, pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran, kafe), lembaga pendidikan dan pelatihan, pasar (PD Pasar dan pasar desa/desa adat), serta tempat ibadah.

Fokus percepatan diarahkan pada intensifikasi sosialisasi dan edukasi, penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta lembaga masyarakat, penetapan target pencapaian hingga Desember 2025, percepatan pembangunan Teba Modern untuk sampah organik, pembangunan TPS3R/TPST untuk sampah residu, serta penguatan program pembelian pupuk organik antar kabupaten/kota. Selain itu, Program Gotong Royong Bali Bersih Sampah akan digelar rutin di desa, sekolah, dan desa adat.

“Banyak kendala di lapangan, tetapi kita tidak boleh bosan, tidak boleh capek, apalagi berhenti. Kita harus terus bergerak,” ujar Gubernur Koster.

Ia menekankan pentingnya peran kepala desa, lurah, dan bendesa adat dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Jika desa bersih, maka Bali akan bersih. Semua komponen harus mulai mengelola sampahnya. Sampah organik selesai di sumber, sampah anorganik ditangani di desa, sehingga alur sampah ke TPA berkurang dan akhirnya berhenti. Target kita jelas, sampah ke TPA Suwung harus berakhir Desember 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) PADAS, Putri Suastini Koster, melaporkan bahwa pola lama “kumpul, angkut, buang” tidak lagi relevan. Pola baru harus diterapkan, yaitu sampah organik basah diolah dengan komposter, organik kering dikelola di Teba Modern, anorganik dipilah dengan prinsip 3R di TPS3R, dan residu diarahkan ke TPST.

Hingga Agustus 2025, sosialisasi PSBS telah dilaksanakan di 26 kecamatan dari 57 kecamatan di Bali atau 45,61 persen, dengan total peserta 2.098 orang atau 45,02 persen. Kabupaten dengan peserta terbanyak antara lain Kintamani (220 orang), Gianyar (120 orang), Mengwi (120 orang), Payangan (116 orang), Susut (114 orang), Abiansemal (108 orang), dan Tegalalang (106 orang).

Selain itu, sebanyak 42.341 kepala keluarga di Bali telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui berbagai metode, seperti Teba Modern, komposter, biopori, eco enzym, dan maggot. Saat ini terdapat sekitar 40.569 Teba Modern dengan kapasitas tampung 23.849 ton.

“Pola kumpul, angkut, buang sudah tidak bisa lagi. Ketika sampah organik dikelola di sumbernya, volume sampah berkurang hingga 65 persen. Jika sisanya ditangani dengan baik di desa, maka desa akan bersih, dan Bali pun akan bersih. Inilah tugas kita bersama, pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan Bali bersih dan lestari,” kata Ibu Putri Koster.

Dengan kerja bersama pemerintah, desa, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat, Gerakan Bali Bersih Sampah diyakini akan terus berkembang menjadi gerakan kolektif yang memastikan Bali tampil sebagai pulau bersih, hijau, dan lestari tanpa ketergantungan pada TPA. (rls)

Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Badung Selatan, Perumda Tirta Mangutama Gandeng PT Pipa Ticini Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Penandatanganan MoU antara Perumda Tirta Mangutama dengan PT. Pipa Ticini Bali di Ruang Rapat Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Jl. Raya Kapal, Mengwi, Rabu (3/9).
Penandatanganan MoU antara Perumda Tirta Mangutama dengan PT. Pipa Ticini Bali di Ruang Rapat Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Jl. Raya Kapal, Mengwi, Rabu (3/9).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Perumda Tirta Mangutama Kabupaten Badung bersama PT. Pipa Ticini Bali melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU), Rabu (3/9/2025).

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih di wilayah Badung Selatan. Dalam proyek strategis optimalisasi jaringan distribusi air minum dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) model Build-Transfer-Operate (BTO)

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menyebutkan, pentingnya proyek ini sebagai upaya konkret pemenuhan pelayanan dasar sekaligus menopang keberlanjutan pariwisata. Keberadaan jaringan baru diharapkan mampu memperkuat suplai air ke kawasan paling padat dan kritis.

“Ini merupakan langkah awal dari upaya PDAM dalam pemenuhan kebutuhan air di Badung Selatan. Dengan adanya jaringan khusus di bawah laut menuju Nusa Dua, suplai air ke wilayah Badung Selatan diharapkan semakin bertambah sehingga kebutuhan air masyarakat Badung Selatan dapat terpenuhi, paling tidak untuk jangka waktu lima tahun ke depan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber air. Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata internasional di Bali menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan air permukaan dan peningkatan kebutuhan air bersih seiring pesatnya pembangunan.

Dalam konteks ini, desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air minum dipandang sebagai salah satu solusi strategis jangka panjang.

“Saat ini kita masih memanfaatkan air permukaan, dan kita tahu ketersediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya minta dilakukan diversifikasi dengan memanfaatkan air laut, agar kedepan kita tidak lagi kewalahan dalam memenuhi kebutuhan air, baik untuk masyarakat umum maupun untuk sektor pariwisata,” tegasnya.

Teknologi desalinasi yang umum diterapkan adalah Reverse Osmosis (RO), yang relatif efisien untuk skala besar dan dapat menghasilkan air dengan standar kualitas WHO. Skema ini juga membuka peluang penerapan cross-subsidy: air permukaan tetap didistribusikan ke rumah tangga dengan tarif terjangkau, sementara air desalinasi diprioritaskan untuk kebutuhan industri pariwisata.

“Dengan biaya pengolahan sekitar Rp.30.000/meter kubik, desalinasi lebih mahal dibandingkan sumber air permukaan. Namun, jika difokuskan untuk sektor komersial seperti hotel, bandara, dan restoran, maka beban tarif tidak akan memberatkan masyarakat. Potensi Badung sangat besar, apalagi dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Otomatis kebutuhan air akan terus meningkat, dan kita harus siap mengantisipasi,” pungkas Adi Arnawa.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Mangutama menjelaskan, Kerjasama ini terkait pemasangan pipa yang melewati jalan tol, terowongan, laut, dan infrastruktur lain termasuk dengan Pertamina, PLN, dan Telkom. Semua perizinan telah kami koordinasikan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target.

Dalam MoU tersebut ada beberapa poin yang tertuang untuk  disepakati, diantaranya Proyek ini bernilai Rp 108,84 miliar yang terdiri atas biaya pembangunan (Capex) dan biaya operasional. Seluruh pendanaan ditanggung PT. Pipa Ticini Bali tanpa membebani APBD. Sebagai kompensasi, perusahaan akan memperoleh pengembalian investasi melalui tarif jasa distribusi air minum.

Target pengembalian investasi ditetapkan selama dua tahun, dengan proyeksi distribusi mencapai 21,77 juta meter kubik. Seluruh aset yang dibangun akan dialihkan ke Perumda setelah masa transfer, sementara operasional tetap dikelola PT. Pipa Ticini Bali hingga pengembalian modal selesai.

Standar pelayanan yang disepakati dalam perjanjian mencakup distribusi air 24 jam, pemeliharaan jaringan secara rutin, serta kewajiban menindaklanjuti pengaduan pelanggan maksimal dalam waktu 1×24 jam. Dengan beroperasinya jaringan baru, pasokan yang selama ini dialihkan ke Nusa Dua sekitar 200–300 liter per detik akan dikembalikan untuk memperkuat suplai di Badung Selatan.

Groundbreaking proyek dijadwalkan pada tanggal 11 September 2025 di Bendungan Estuari. Masa konstruksi ditargetkan enam bulan, dengan harapan dapat dipercepat menjadi empat bulan. Sambil menunggu penyelesaian jaringan utama, Perumda telah menyiapkan pompa tambahan dan panel pendukung untuk memastikan distribusi tetap berjalan.

Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan BPKP Provinsi Bali, perwakilan Kejaksaan Negeri,  Sekda IB. Surya Suamba sekaligus sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Mangutama, jajaran Dewan Direksi Perumda Tirta Mangutama. (rls)

Fadli Zon Puji Bali sebagai Pusat Pertumbuhan Budaya dan Tradisi pada CHANDI Summit 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Pembukaan CHANDI Summit 2025 di The Meru Sanur, Rabu (3/9/2025)
Pembukaan CHANDI Summit 2025 di The Meru Sanur, Rabu (3/9/2025)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy and Innovations (CHANDI) Summit 2025 yang digelar 3-5 September 2025.

CHANDI Summit 2025 merupakan pertemuan budaya internasional yang membahas isu-isu budaya, warisan, diplomasi, seni hingga inovasi dalam bingkai penguatan peradaban global melalui pendekatan budaya.

Dalam Pembukaan CHANDI Summit 2025 di The Meru Sanur, Rabu (3/9/2025) Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan CHANDI Summit 2025.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan Gubernur Bali dalam mendukung pelaksanaan CHANDI Summit 2025. Saya percaya bahwa Bali merupakan tempat dimana budaya dan tradisi terus tumbuh dan berkembang,” ungkap Fadli Zon.

Menurutnya Kebudayaan merupakan kekuatan besar dan luar biasa yang dapat menyatukan seluruh bangsa melampaui batas negara, bahasa dan perbedaan lainnya.

Di sisi lain, Gubernur Bali merasa terhormat atas dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan CHANDI 2025. Menurutnya pertemuan budaya internasional tersebut sangat penting untuk dilaksanakan terlebih mengingat Kebudayaan Indonesia yang sangat unik dan beragam.

“Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan beragam dari seluruh Indonesia maka kebudayaan itu adalah unsur yang sangat penting untuk memajukan Indonesia dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan,” ungkap Koster kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Bahkan Ia menjelaskan visi Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadikan kebudayaan sebagai Haluan dalam setiap program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dari hulu ke hilir.

“Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Kebudayaan agar CHANDI 2025 dapat dijalankan secara berkelanjutan setiap tahun seperti Pesta Kesenian Bali yang sudah dilaksanakan dari tahun 1979 hingga saat ini sudah yang ke-47 kalinya,” kata Koster.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno dan dihadiri oleh delegasi dari 50 negara dan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. (rls)

1...133134135...1,143Halaman 134 dari 1,143
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.