TABANAN, PANTAUBALI.COM – Sebanyak 182 pedagang Pasar Senggol Tabanan menyatakan kesediaannya direlokasi sebagai bagian dari program penataan kawasan Jalan Gajah Mada dan revitalisasi Terminal Pesiapan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara para pedagang dan Pemerintah Kabupaten Tabanan di Gedung Marya, Rabu (20/5/2026).

Relokasi dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proyek penataan kawasan pusat kota yang ditargetkan selesai menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kota Tabanan pada November 2026.

Kepala Pasar Senggol Tabanan, I Gusti Made Adi Nurama atau yang akrab disapa Gung Rembo, mengatakan para pedagang pada prinsipnya menerima kebijakan pemerintah. Selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas perdagangan akan dipindahkan ke kawasan sekitar Gedung Marya sebelum nantinya menempati lokasi baru di kawasan Pasar Pesiapan.

Menurutnya, sejumlah pengaturan lalu lintas juga akan diterapkan selama pasar beroperasi di lokasi sementara. Akses Jalan Kaswari menuju arah timur akan ditutup, sementara ruas jalan di sisi barat Gedung Marya akan dimanfaatkan sebagai bagian dari area aktivitas pedagang. Meski demikian, akses menuju kawasan Ida Cokorda tetap dipertahankan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, I Gde Made Partana, memastikan seluruh fasilitas di lokasi relokasi sementara telah dipersiapkan.

Ia menjelaskan pembagian blok untuk para pedagang telah selesai dilakukan sehingga mereka hanya tinggal menempati lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah menargetkan para pedagang mulai beraktivitas di sekitar Gedung Marya pada 21 Mei 2026.

Partana menambahkan, pedagang akan ditempatkan di area sisi timur, barat, dan selatan Gedung Marya. Pengaturan teknis terkait penempatan lapak maupun operasional pasar akan dikoordinasikan bersama Desa Adat Kota Tabanan dan UPTD Gedung Kesenian.

Untuk menunjang kelancaran aktivitas perdagangan sekaligus mengurangi potensi kemacetan, Pemkab Tabanan juga menyiapkan area parkir bagi pengunjung di kawasan Panggung Garuda Wisnu Singasana (GWS).

Di sisi lain, pemerintah masih mematangkan rencana relokasi permanen pedagang ke kawasan Terminal Pesiapan. Selain itu, opsi pemindahan ke kawasan Jalan Rajawali juga masih dikaji sebagai alternatif sebelum keputusan final ditetapkan.

Relokasi pedagang merupakan bagian dari proyek strategis penataan kawasan perkotaan dengan total anggaran sekitar Rp60 miliar. Sebesar Rp30 miliar dialokasikan untuk penataan Jalan Gajah Mada, sedangkan Rp30 miliar lainnya digunakan untuk revitalisasi Terminal Pesiapan.

Program penataan Jalan Gajah Mada meliputi pemasangan paving, pembangunan trotoar, serta penataan kawasan Catur Muka sebagai ikon Kota Tabanan. Pekerjaan fisik direncanakan dimulai pada awal Juni 2026 setelah proses tender selesai, dengan target penyelesaian pada akhir Desember 2026.

Melalui penataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap kawasan pusat kota menjadi lebih tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan daya tarik ekonomi maupun aktivitas masyarakat, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang. (rls/kmf)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna internal yang digelar di Gedung DPRD Tabanan, Senin (20/4/2026). Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor strategis.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, serta dihadiri anggota DPRD, sekretariat dewan, dan tim ahli. Ia menjelaskan pembahasan LKPJ merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang mengharuskan DPRD memberikan rekomendasi terhadap laporan kepala daerah paling lambat 30 hari setelah dokumen diterima.

“Pembahasan ini menjadi dasar bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Komisi I menyoroti belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Integrasi data antarorganisasi perangkat daerah dinilai masih belum berjalan maksimal sehingga cita-cita mewujudkan “Satu Data Tabanan” belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, Komisi I juga menaruh perhatian terhadap penegakan peraturan daerah, khususnya maraknya bangunan yang berdiri di kawasan lahan sawah yang dilindungi serta pelanggaran di sempadan pantai dan sungai. DPRD mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kecamatan sebagai langkah mengurangi pelanggaran tata ruang.

Komisi II memusatkan evaluasi pada sektor pertanian, ekonomi, dan pariwisata. Meski pemerintah telah menyalurkan puluhan unit alat dan mesin pertanian, dewan menilai masih diperlukan pengawasan terhadap kualitas pengadaan serta distribusi pupuk bersubsidi.

Di sektor pariwisata, Komisi II mencermati menurunnya kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan, seperti Tanah Lot dan Jatiluwih. DPRD meminta pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata sekaligus memperketat pengawasan terhadap keberadaan akomodasi yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara itu, Komisi III menyoroti pengelolaan aset daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD). DPRD menemukan perlunya pembenahan data wajib pajak, percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah, serta peningkatan pengawasan terhadap manajemen Perumda agar lebih profesional dan produktif.

Catatan penting juga datang dari Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 54 gedung sekolah dasar di Kabupaten Tabanan dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari atap bocor hingga plafon yang membahayakan keselamatan siswa.

Komisi IV juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan, terutama belum seimbangnya biaya operasional rumah sakit dengan besaran klaim BPJS Kesehatan yang masih mengacu pada tarif lama. DPRD mendorong penguatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas sebagai upaya mengurangi beban pelayanan di rumah sakit.

Seluruh hasil pembahasan komisi tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi itu dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun-tahun mendatang. (kjsdt)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – Semarak Hari Posyandu Tahun 2026 di Kabupaten Tabanan berlangsung penuh antusias melalui pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 SPM serentak yang digelar di tingkat desa/kelurahan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, turun langsung meninjau pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di Desa Adat Dukuh Pulu, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Selasa (19/5/2026).

Kehadiran Bunda Rai sekaligus memastikan transformasi Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tabanan berjalan optimal, tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih terpadu dan menyentuh berbagai kebutuhan dasar warga.

Dalam kunjungan tersebut, Bunda Rai didampingi jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Selemadeg Timur beserta jajaran, Perbekel, kader Posyandu, hingga pengurus desa setempat.

Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 sendiri mengusung tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (6SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Tema tersebut menegaskan perubahan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan enam bidang SPM yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, dan diperingati setiap tanggal 29 April.

Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan terintegrasi langsung di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pun tetap mengedepankan asas efisiensi dengan fokus pada optimalisasi pelayanan enam bidang SPM.

Dalam kesempatan itu, Bunda Rai memberikan apresiasi kepada Tim Pembina Posyandu desa dan kelurahan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Posyandu 6 bidang SPM di tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan Posyandu di Desa Mambang dinilai berjalan aktif dan inovatif. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus yakni inovasi “Serdadu Balok” atau Serentak Datang ke Posyandu Hijau dengan Bahan Pangan Lokal. Program tersebut dinilai efektif meningkatkan partisipasi masyarakat hadir ke Posyandu sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan pangan lokal.

Dalam sambutannya, Bunda Rai menegaskan bahwa penerapan Posyandu 6 SPM merupakan bentuk penguatan pelayanan masyarakat di desa secara menyeluruh. Selain pelayanan kesehatan, Posyandu kini juga menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan masyarakat mulai dari pendidikan, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum hingga pengaduan masyarakat.

Ia menyampaikan, dari hasil pemantauan di Desa Mambang, implementasi Posyandu 6 SPM sudah mulai dimanfaatkan masyarakat dan mampu membantu penyelesaian sejumlah persoalan warga secara langsung di tingkat desa.

“Posyandu dengan 6 SPM ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bagaimana setiap aduan masyarakat bisa kita selesaikan bersama. Tadi ada persoalan pendidikan, perumahan rakyat hingga tantibmas yang sudah mulai ditangani. Artinya program ini sudah berjalan dan dimanfaatkan masyarakat,” ujar Bunda Rai.

Bunda Rai juga mengapresiasi sinergi kader Posyandu bersama perangkat desa yang dinilai menjadi garda terdepan keberhasilan pelayanan terpadu tersebut. Ia menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengingat program Posyandu 6 SPM masih tergolong baru.

“Ini sebenarnya tidak sulit, hanya menambah meja pelayanan dan kader untuk mencatat. Yang terpenting masyarakat tahu bahwa Posyandu sekarang sudah bertransformasi, tidak hanya melayani balita dan ibu hamil saja, tetapi juga pelayanan masyarakat lainnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Rai turut menyoroti pentingnya inovasi berkelanjutan di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, capaian penurunan stunting harus terus dijaga melalui gerakan bersama yang diperkuat lewat sinergi program Pemerintah Kabupaten Tabanan seperti Bupati Ngantor di Desa dan program Semara Ratih yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Saya targetkan stunting di Tabanan bisa mencapai 5 persen tahun ini dan jangan sampai naik lagi. Ini harus menjadi gerakan bersama. Saya sebagai Duta Orang Tua Hebat akan terus memotivasi dan memantau agar penanganan stunting berjalan maksimal,” tegasnya.

Transformasi Posyandu 6 SPM di Desa Mambang sendiri telah menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah pengaduan warga mulai dari perbaikan got, penerangan jalan hingga infrastruktur lingkungan diketahui telah berhasil ditindaklanjuti langsung di tingkat desa. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Posyandu kini hadir sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih cepat, dekat, dan terintegrasi. (rls/tbn)

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan berharap proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, serta mampu membawa perusahaan daerah berkembang lebih optimal. Sosok muda yang inovatif dan memiliki jejaring luas dinilai menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan pengelolaan usaha ke depan.

Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Tabanan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menyikapi proses rekrutmen pimpinan Perumda yang saat ini tengah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Menurut Eka Putra, proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif dan mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi tersebut telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi calon direktur, mulai dari kompetensi, pengalaman, hingga rekam jejak kepemimpinan.

“Kami berharap seleksi berjalan sesuai aturan sehingga menghasilkan figur yang benar-benar memiliki kapasitas dan portofolio yang jelas. Pemimpin yang terpilih nantinya harus mampu membawa Perumda berkembang secara profesional,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Ia menilai generasi muda memiliki peluang besar untuk memimpin perusahaan daerah karena dinilai lebih adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, serta memiliki kemampuan membangun jejaring kerja yang luas. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengembangan berbagai sektor usaha yang dikelola Perumda.

Selain memiliki kapasitas manajerial, calon direktur juga diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga dapat membuka peluang pengembangan usaha baru, termasuk di sektor pertanian, pariwisata, maupun bidang strategis lainnya.

Eka Putra mengingatkan bahwa Perumda membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendorong perusahaan lebih produktif dan tidak berjalan stagnan. Menurutnya, tantangan bisnis ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan figur yang memiliki visi, kemampuan bekerja sama, dan keberanian mengambil langkah-langkah inovatif.

Ia juga berharap proses pengisian jabatan definitif dapat segera diselesaikan. Pasalnya, posisi Direktur Utama telah berakhir sejak 9 April 2026 dan saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kepastian kepemimpinan dinilai penting agar pelaksanaan program kerja perusahaan tidak mengalami hambatan.

Lebih lanjut, ia menilai Perumda Sanjayaning Singasana memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan berbagai unit usaha. Selain sektor pariwisata dan pertanian, perusahaan daerah tersebut juga dinilai dapat berperan dalam penanganan persoalan sampah melalui pengelolaan yang berbasis bisnis dan berkelanjutan.

“Kami optimistis pemerintah daerah akan melaksanakan seleksi secara profesional sehingga Perumda ke depan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (kjsdt)