Jumat, 27 Juni 2025
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 116

Penerimaan PWA Capai Rp 318 Miliar Juga Dialokasikan Untuk Subak dan PKB

Penulis
Pantau Bali
-
Sekda Bali, Dewa Indra saat ditemui di Ombudsman RI, Kamis (23/1)
Sekda Bali, Dewa Indra saat ditemui di Ombudsman RI, Kamis (23/1)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengungkapkan bahwa penerimaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Total pendapatan PWA tercatat lebih dari Rp 318 miliar, melebihi target awal yang sebesar Rp 250 miliar.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Dewa Indra dalam acara Coffee Morning yang digelar oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada Kamis, 23 Januari 2025. Acara ini mengangkat tema “Tata Kelola Pelayanan Kepariwisataan Budaya Bali untuk Wisatawan Asing di Provinsi Bali.”

“Penerimaan PWA per 31 Desember 2024 sudah mencapai lebih dari Rp 318 miliar, jauh melampaui target Rp 250 miliar yang telah kami tentukan. Semua dana tersebut telah masuk ke kas daerah dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Dewa Indra.

Dana yang terkumpul melalui PWA ini digunakan untuk mendukung berbagai program perlindungan kebudayaan dan lingkungan, yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah serta program lainnya yang mendukung keberlanjutan budaya Bali.

Dewa Indra juga menjelaskan bahwa dana PWA telah disalurkan untuk mendukung desa adat, Subak, dan pura-pura agar pelaksanaan upacara agama di Bali tetap sesuai dengan kaidah tradisi. Selain itu, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga diberikan kepada seniman yang berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali (PKB).

“Selain itu, kami juga menyalurkan BKK kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di masing-masing wilayah,” tambahnya.

Meskipun penerimaan PWA tahun ini melampaui target, Dewa Indra menegaskan bahwa sistem PWA masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah Provinsi Bali berharap pada tahun 2025, sistem ini bisa lebih ditingkatkan sehingga penerimaan PWA dapat terus berkembang.

“Dengan perbaikan yang berkelanjutan, kami optimis penerimaan PWA pada tahun depan bisa lebih tinggi lagi,” pungkas Dewa Indra.

Mahendra Jaya Minta Dukungan Pusat Atasi Kemacetan di Bali

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1/2025).
Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kemacetan di Bali. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1/2025).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, turut melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPKP.

Mahendra Jaya menjelaskan hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Terkait perkembangan pariwisata, ia menuturkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi turis mancanegara.

Hal itu dilihat dari layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai yang didominasi oleh penerbangan internasional. “60 persen internasional, 40 persen domestik,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat atas upaya penataan dan penambahan moda transportasi di sekitar bandara. Dari langkah tersebut, kemacetan di akses bandara yang terjadi tahun lalu tidak terulang tahun ini.

Meskipun demikian, menurutnya, penataan transportasi masih perlu terus dilakukan, khususnya di akses keluar bandara. Ia juga menyoroti pemberhentian operasi Trans Metro Dewata per 1 Januari 2025 yang berdampak pada akses menuju bandara, karena tiga koridor dari dan ke Bandara Ngurah Rai otomatis dihentikan.

“Saat ini kami sedang mengupayakan pergeseran anggaran untuk bisa mengambil alih,” ujarnya.

Mahendra Jaya memaparkan progres rencana pembangunan Subway Bali yang saat ini memasuki fase penetapan trace (jalur). Rute yang diusulkan meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai–Central Parkir Kuta–Seminyak–Berawa–Cemagi, Bandara I Gusti Ngurah Rai–Jimbaran–Universitas Udayana–Nusa Dua, Central Parkir Kuta–Sesetan–Renon–Sanur dan Renon–Sukawati–Ubud.

Subway dinilai menjadi solusi karena pelebaran jalan di darat sulit dilakukan mengingat padatnya pemukiman penduduk. Ia berharap usulan tersebut segera disetujui oleh Kementerian Perhubungan sehingga proyek Subway Bali bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyambut baik rencana pengembangan Subway Bali dan berencana membahasnya dalam pertemuan khusus.

Ia menegaskan pemerintah memberi perhatian khusus kepada Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. “Kita ingin Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ujar Menko yang akrab disapa AHY.

Menurutnya, Bali merupakan pulau yang unik dengan daya tarik luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai penataan, salah satunya melalui optimasi layanan kebandarudaraan.

Menutup pertemuan, Menko AHY menyampaikan beberapa arahan tindak lanjut kepada sejumlah kementerian. Kementerian Pariwisata bersama InJourney Airport diberi tugas untuk menjadikan Bali sebagai hub pariwisata bagi wisatawan asing melalui paket wisata bertajuk Bali Plus yang terhubung dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. (ana) 

Realisasi PWA 2024 Capai Rp318 Miliar, Sekda Dewa Indra Pastikan Teralokasi Sesuai Peruntukannya

Penulis
Pantau Bali
-
Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra.
Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra.

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra menyebut penerimaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) per 31 Desember 2024 mencapai lebih dari Rp 318 miliar, melebihi target awal sebesar Rp250 miliar. Jumlah itu telah dialokasikan dalam APBD tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA), kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan alam dan kebudayaan Bali.

“Seluruh pendapatan tersebut telah masuk ke kas daerah dan telah dialokasikan sesuai peruntukannya,” ujarnya saat memberikan penjelasan dalam acara Coffee Morning dan diskusi di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (23/1/2025).

Ia menjelaskan, alokasi dana untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah di Bali, lebih besar dari pendapatan PWA.

“Dalam upaya melindungi dan memajukan kebudayaan Bali, kami telah memberikan bantuan kepada desa adat, Subak di Bali dan bantuan ke Pura-Pura agar tata cara upacara agama sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi seniman partisipan PKB,” jelasnya.

Sementara itu, dalam hal perlindungan lingkungan alam Bali, birokrat asal Desa Pemaron tersebut mengakui bahwa Pemerintah Provinsi telah menyalurkan BKK ke kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di masing-masing wilayah. “Seluruh anggaran telah disalurkan sesuai peruntukan di masing-masing pos,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka dan transparan dalam pengelolaan penerimaan ini. Namun, menurutnya, karena sistem ini masih tergolong baru, belum sepenuhnya wisatawan asing dapat dikenakan PWA.

“Tahun 2025 kami berharap target penerimaan dapat meningkat seiring dengan perbaikan berbagai kendala yang kami hadapi di lapangan,” tambahnya.

Sekda Dewa Indra juga menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Bali atas komitmennya dalam mengawal pelayanan publik di Bali, termasuk implementasi PWA. Ia menyebut saat ini Perda tentang PWA sedang direvisi untuk mengakomodasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

“Beberapa kendala teknis seperti kurangnya sosialisasi, dukungan teknologi, hingga kerja sama dengan mitra akan terus kami tingkatkan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menjelaskan, acara ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik melalui evaluasi kebijakan serta langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepariwisataan budaya Bali bagi wisatawan asing.

“Kami menemukan beberapa keluhan terkait sistem PWA, seperti kendala aplikasi, kurangnya sosialisasi, hingga kejelasan peruntukan penerimaan PWA,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa PWA merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian Bali. Dengan pengelolaan yang baik, dana yang terkumpul dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan, budaya, dan perekonomian Bali.

“Namun, diperlukan penyempurnaan tata kelola agar dapat meningkatkan PAD Bali serta kualitas pelayanan kepariwisataan budaya,” tegasnya. (rls)

Diskon Tarif Listrik 50% Hanya Berlaku Hingga Februari 2025, Tidak Diperpanjang

Penulis
Pantau Bali
-
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Golkarpedia)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Golkarpedia)

PANTAUBALI.COM, NASIONAL  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah hanya berlaku hingga Februari 2025. Bahlil memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

“Program ini hanya berlaku dua bulan saja,” tegas Bahlil di Istana Kepresidenan, Rabu (23/1/2025).

Diskon tarif listrik ini diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli. Program ini mencakup sekitar 81,42 juta pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, pelanggan dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA berhak menerima potongan tarif ini.

Potongan tarif ini diterapkan secara otomatis melalui sistem PLN. Pelanggan pascabayar akan menikmati diskon pada tagihan listrik untuk pemakaian Januari 2025 yang dibayar pada Februari, serta pemakaian Februari 2025 yang dibayar pada Maret.

Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, diskon langsung diberikan saat pembelian token listrik di bulan Januari dan Februari 2025, dengan harga yang setengah dari harga normal, namun kuota kWh yang diterima tetap tidak berubah. (*)

 

(*)

Semarak Imlek 2025, 1.000 Lampion Hiasi Kota Tabanan

Penulis
Pantau Bali
-
Pemasangan lampion di sekitar Kota Tabanan.
Pemasangan lampion di sekitar Kota Tabanan

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 yang diperingati pada 29 Januari 2025 mendatang mulai terasa di Kabupaten Tabanan. Sama seperti tahun sebelumnya, lampion menghiasi sepanjang jalan Merpati, jalan Gajah Mada hingga ke areal Taman Kota Tabanan di Patung Garuda Wisnu Serasi (GWS).

Tahun ini, setidaknya ada 1.000 buah atau sebanyak 500 pasang lampion yang disepanjang jalan pusat Kota Tabanan. Pemasangan lampion dilakukan oleh Pengurus Vihara Dharma Cattra dibantu oleh tenaga dari Dinas Perhubungan sejak Rabu (22/1/2025).

Pengurus Kongco Bio Vihara Dharma Cattra, Biokong Edi Gunawan menyampaikan, makna pemasangan lampion ini adalah sebagai simbol penerangan dan harapan menurut tradisi Tionghoa.

“Pemasangan lampion juga bertujuan untuk pembersihan hati menjelang Imlek, hingga nanti ketika perayaan Imle mendapatkan keberkahan yang berlimpah,” ucapnya.

Selain pemasangan Lampion, aktivitas lain yang juga dilakukan yakni bersih-bersih di sekitar vihara serta menyiapkan perlengkapan sembahyang, seperti hio atau dupa, buah-buahan, kue keranjang, serta jeruk kuning untuk keperluan sembahyang.

Selain itu juga dilakuakan upacara Song Sen yang dilakukan pada Rabu (22/1/2025). “Makna dari upacara Song Sen ini adalah untuk mengantar Dewa dan Dewi yang berstana di Kongco Bio Vihara Dharma Cattra menuju ke langit,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Yayasan Kertha Yasa Tabanan Lim Surya Adinata menambahkan, pemasangan lampion sebagai persiapan Festival Cap Go Meh. Perayaan ini nantinya akan menampilkan berbagai kesenian Tionghoa dan pawai budaya nusantara seperti tahun sebelumnya.

“Imlek 2025 inimemasuki tahun Shio Ular Kayu yang sering diasosiasikan dengan karakteristik seperti kecerdasan, keanggunan dan kemampuan untuk beradaptasi,” tambahnya. (ana)

Presiden Prabowo Akan Lantik Kepala Daerah Pada 6 Februari Mendatang

Penulis
Pantau Bali
-
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera dilaksanakan. Komisi II DPR RI, bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, telah menyetujui untuk menggelar pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih yang tidak terlibat sengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan serentak ini akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada 6 Februari 2025.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebutkan bahwa pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, mengingat tidak hanya pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara serentak, tetapi pelantikannya pun dilaksanakan serentak oleh Presiden. Rifqi menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa ini mungkin kali pertama dalam sejarah Indonesia, Presiden akan melantik seluruh gubernur, bupati, dan wali kota sekaligus.

“Ini adalah sejarah baru bagi bangsa Indonesia, bukan hanya pilkadanya yang serentak, tetapi juga pelantikannya yang dilakukan oleh Presiden. Pak Mendagri bahkan mengatakan, ini mungkin kali pertama Presiden akan melantik seluruh kepala daerah serentak,” ungkap Rifqi, pada Rabu (22/1/25).

Rifqi berharap pelantikan serentak ini akan menjadi titik awal untuk memperkuat sinergi antara program-program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan di Jakarta, kecuali untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus. Diperkirakan, ada sekitar 270 kepala daerah yang akan dilantik pada tanggal tersebut.

Sementara itu, bagi kepala daerah yang masih terlibat sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, pelantikan akan dilaksanakan setelah adanya putusan MK yang berkekuatan hukum tetap. (*)

PDIP Bali Tanam Seribu Pohon di Sepanjang Sungai Yeh Sungi Tabanan

Penulis
Pantau Bali
-
Penanaman seribu pohon di sepanjang aliran Sungai (Tukad) Yeh Sungi, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (23/1/2025).
Penanaman seribu pohon di sepanjang aliran Sungai (Tukad) Yeh Sungi, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (23/1/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kader PDI Perjuangan se-Bali melaksanakan penanaman seribu pohon di sepanjang aliran Sungai (Tukad) Yeh Sungi, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (23/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Gerakan Merawat Pertiwi yang juga dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih di sekitar aliran sungai. Acara tersebut melibatkan seluruh kader partai, masyarakat setempat, serta siswa SMA/SMK.

Bendahara DPD PDIP Bali sekaligus Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan serta ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke-78 yang jatuh pada hari ini, Kamis, 23 Januari 2025.

“Beliau selalu mengingatkan pentingnya menjaga alam sekitar, salah satunya dengan menanam pohon. Pohon yang tua dan mati perlu diganti. Jika setiap orang menanam satu pohon saja, bisa dibayangkan berapa juta pohon yang akan tertanam,” kata Dewa Jack.

Ia menyebut, kegiatan penanaman pohon ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh seluruh kader partai dari tingkat DPD, DPC, hingga tingkat ranting. Lokasi penanaman pun bergantian setiap tahunnya. “Tahun 2025, ini DPD PDIP menunjuk DPC Tabanan sebagai penyelenggara,” ucapnya.

Dikatakan Dewa Jack, Sungai Yeh Sungi dipilih sebagai lokasi penanaman pohon karena beberapa alasan, salah satunya ialah faktor kerawanan banjir. Yang mana pada tahun 2017 lalu, luapan air sungai menyebabkan banjir besar di daerah ini berdampak kerusakan sejumlah tempat suci dan fasilitas umum yang ada di sepanjang aliran sungai.

“Pemilihan lokasi ini juga merupakan saran dari jajaran tingkat ranting, PAC, dan DPC,” tambahnya.

Sebanyak seribu pohon ditanam di sepanjang aliran sungai, terdiri dari pohon alpukat, durian, manggis, serta jenis pohon penyerap air lainnya. Penanaman pohon ini diharapkan mampu mencegah banjir dan memberikan manfaat ekologis bagi lingkungan sekitar. (ana)

Pelaku Pembunuhan Made Agus di Tojan Diamankan, Polisi Selidiki Motif

Penulis
Pantau Bali
-
TKP Pembunuhan I Made Agus Aditya (26) di i Jalan Raya Tojan, Desa Blahbatuh, Gianyar.
TKP Pembunuhan I Made Agus Aditya (26) di i Jalan Raya Tojan, Desa Blahbatuh, Gianyar.

PANTAUBALI.COM, GIANYAR – Kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Raya Tojan, Desa Blahbatuh, Gianyar, kini semakin terang setelah polisi berhasil mengamankan para pelaku. Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan oleh Polres Gianyar.

Kepala Satuan Reskrim Polres Gianyar, AKP M Gananta, menjelaskan bahwa pihaknya telah menangkap pelaku pembunuhan, namun proses penyidikan masih berlangsung untuk menggali lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian.

“Pelaku sudah kami amankan, namun penyelidikan lebih lanjut masih terus berjalan. Kami akan memberikan keterangan lebih lengkap dalam press release yang akan datang,” ujar Gananta, pada Rabu (22/1/2025).

Sebelumnya, I Made Agus Aditya (26), warga Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, ditemukan tewas pada Jumat (17/1/2025) dini hari. Korban yang meninggal dengan luka fatal di lehernya, diduga terlibat dalam suatu konflik dengan pelaku sebelum insiden tersebut terjadi.

Polisi saat ini tengah menggali lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari peristiwa tragis ini. Penyelidikan kasus ini terus berlanjut dan masyarakat diminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. (*)

PDIP Tabanan Pecat Edi Wirawan Serta Dua Kader Lain, Terbukti Dukung Calon Partai Lain di Pilkada 2024

Penulis
Pantau Bali
-
I Made Edi Wirawan.
I Made Edi Wirawan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – I Made Edi Wirawan, Wakil Bupati Tabanan dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Isu yang santer beredar, diduga pemecatan wakil bupati periode 2021-2024 yang berpasangan dengan I Komang Gede Sanjaya tersebut lantaran mendukung pasangan lain dalam perhelatan Pilkada 2024 lalu.

Selain Edi Wirawan, ada dua kader PDIP Tabanan yang juga diusulkan dipecat. Mereka ialah ialah I Putu Arya Koliarta yang menjabat Ketua PAC PDIP Kecamatan Pupuan dan I Gede Putu Tresna Putra sebagai Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kerambitan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Tabanan I Nyoman Arnawa tak penampik adanya isu pemecatan tersebut. “Memang benar ada pemecatan. Dan itupun (surat pemecatan) sudah kami kirim ke yang bersangkutan. Ada tiga orang. Salah satunya adalah Bapak Edi Wirawan,” ucap pria yang akrab disapa Komet tersebut saat ditemui usai acara bersih-bersih di Daerah Aliran Sungai (DAS) Yeh Sungi, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (23/1/2025).

Komet mengungkapkan pemecatan Edi Wirawan beserta dua kader PDIP lainnya berdasarkan rekomendasi dari DPP partai. Disamping itu, pihaknya juga melihat ketiga kader PDIP tersebut menunjukkan dukungan terhadap calon dari partai lain saat perhelatan Pilkada 2024 lalu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

“Kami di DPC partai menyampaikan ada kader-kader kami yang loncat pagar, memilih kader lain. Kami sampaikan dengan bukti-bukti dan akhirnya DPP mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan maka kami siap mengawal itu,” tegasnya.

Politisi asal Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, itu mengatakan, pihaknya juga sudah sempat melakukan pemanggilan terhadap tiga kader tersebut sebanyak tiga kali untuk melakukan klarifikasi di kantor sekretariat DPC PDIP Tabanan. Namun, mereka tidak pernah sekalipun memenuhi pemanggilan.

Hingga akhirnya, surat rekomendasi pemecatan dari DPP partai diturunkan pada 19 Januari 2025. “Begitu surat itu kami terima, besoknya tanggal 20 Januari, surat itu sudah dikirim ke yang bersangkutan,” ucapnya.  (ana)

Sidak di Gianyar, Tim Pengawas Cabut Satu Izin Pangkalan LPG 3 Kg

Penulis
Pantau Bali
-
Sidak gas LPJ 3 Kg di Desa Medahan, Gianyar.
Sidak gas LPJ 3 Kg di Desa Medahan, Gianyar.

PANTAUBALI.COM, GIANYAR – Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan Satpol PP kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Sidak ini menyasar tujuh pangkalan LPG 3 kg di Desa Medahan, Gianyar. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kelangkaan LPG yang sebelumnya telah diinvestigasi oleh Disperindag Kabupaten Gianyar.

Koordinator Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra mengungkapkan, beberapa pangkalan terbukti melakukan praktik penjualan di luar ketentuan.

“Sejumlah pangkalan ini mendistribusikan LPG 3 kg ke warung-warung dan pengecer, yang berakibat pada distribusi yang tidak terkontrol. Padahal, LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga dan pelaku Usaha Kecil Mikro (UMKM),” jelasnya.

Selain itu, tim juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya, seperti pangkalan yang tidak memasang papan nama di lokasi yang mudah terlihat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengetahui lokasi resmi pangkalan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Pengawasan Terpadu mewajibkan pemilik pangkalan menandatangani kesepakatan kepatuhan terhadap aturan distribusi LPG 3 kg. Sementara itu, PT Pertamina memberikan sanksi tegas bagi pangkalan yang melanggar, termasuk pemberian Surat Peringatan pertama, pemotongan alokasi agen, serta kemungkinan pengembalian nilai subsidi kepada negara dan denda selisih nilai subsidi.

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan bahwa pelanggaran serius akan berujung pada pemutusan kerja sama dengan PT Pertamina.

“Pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi akan dikenakan sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja sama,” ujarnya.

Selain penandatanganan kesepakatan juga dilakukan pencabutan izin terhadap salah satu pangkalan yang jumlah pendistribusian LPG 3 Kg nya tidak sesuai.

Sebagai langkah pengawasan lebih lanjut, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan agen akan meningkatkan pembinaan terhadap pangkalan di wilayah Gianyar. Saat ini, terdapat 476 pangkalan LPG 3 kg di Kabupaten Gianyar yang akan terus diawasi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan mencegah kelangkaan di lapangan. (ana)

1...115116117...959Halaman 116 dari 959
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.