- Advertisement -
Beranda blog Halaman 114

Eksekutif dan Legislatif Tabanan Sepakati 4 Ranperda

Penandatangan kesepakatan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (18/9/2025).
Penandatangan kesepakatan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (18/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan (Eksekutif) bersama DPRD Tabanan (Legislatif) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Kamis (18/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa.

Empat Ranperda yang disahkan yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana, dan Ranperda tentang Inovasi Daerah.

Sebelum disahkan, keempat Ranperda telah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) serta Pansus III dan IV DPRD Tabanan.

Sekretaris Banggar DPRD Tabanan, I Made Agus Harthawiguna, menjelaskan, dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,281 triliun lebih, naik Rp44,5 miliar (1,99 persen) dari APBD induk 2025 sebesar Rp2,236 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan Rp2,351 triliun lebih, naik Rp37,9 miliar (1,64 persen) dari APBD induk Rp2,313 triliun lebih.

Banggar menekankan komitmen Pemkab Tabanan bersama DPRD untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Anggaran belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, Banggar juga mengingatkan pentingnya pengalokasian anggaran bencana dalam APBD Perubahan 2025 melalui Belanja Tak Terduga (BTT), mengingat meningkatnya frekuensi bencana di Bali, khususnya di Tabanan.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menilai kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp44,5 miliar masih terlalu kecil.

“Kalau kita mau serius bekerja, untuk mencapai PAD Rp1 triliun itu tidak susah. Contohnya, e-ticketing di DTW Tanah Lot yang sampai sekarang belum terealisasi,” tegas Arnawa.

Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menekankan pentingnya Perda tentang Perumda Sanjayaning Singasana untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Maka dari itu, perusda ini bisa kita tingkatkan untuk membantu masyarakat di sektor ekonomi hilirisasi. Misalnya saat panen padi, harga bisa dikendalikan agar tidak dimainkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena perusda sudah punya market yang bekerja sama dengan beberapa kabupaten di Indonesia, penjualan beras akan lebih mudah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa Perumda akan dikembangkan menjadi holding company dengan berbagai sub-bidang, mulai dari pangan, industri, pariwisata, jasa percetakan, hingga perbengkelan.

“Dengan begitu, semua komponen ekonomi kerakyatan bisa digerakkan sekaligus meningkatkan PAD. Apalagi saat ini sektor pertanian Tabanan sudah mulai dilirik oleh daerah lain di luar Bali. Kita juga bekerja sama dengan universitas agar usaha ini bisa dijalankan secara profesional,” pungkasnya. (ana)

Ramai Jadi Sorotan Pembabatan Lahan di Candikuning, Satpol PP Tabanan Panggil Pemilik Lahan

Tim gabungan dari Kecamatan Baturiti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (18/9/2025).
Tim gabungan dari Kecamatan Baturiti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (18/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Aktivitas pembukaan lahan di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, menuai sorotan. Pemerintah Kabupaten Tabanan pun segera menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial tersebut.

Tim gabungan dari Kecamatan Baturiti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (18/9/2025).

Dari hasil pengecekan, lahan yang dibuka seluas kurang lebih 3 hektar dengan sertifikat hak milik atas nama perseorangan. Sertifikat tersebut tercatat dengan peruntukan akomodasi pariwisata. Aktivitas yang dilakukan saat ini baru sebatas pembuatan akses jalan dan pembangunan dinding penahan tanah.

Berdasarkan informasi lapangan, pemilik lahan sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan desa adat setempat terkait rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan vila pribadi, serta membuat surat pernyataan siap bertanggung jawab jika terjadi longsor atau bencana lainnya

Kepala Satpol PP Tabanan, I Gede Sukanada, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah administratif dengan melayangkan surat panggilan kepada pemilik lahan untuk klarifikasi.

“Pemanggilan dijadwalkan pada Jumat, 19 September 2025 pukul 09.00 WITA di Kantor Satpol PP Kabupaten Tabanan. Hal ini bagian dari proses pembinaan agar seluruh kegiatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Tabanan, I Made Dedy Darmasaputra, menyebut, pemilik lahan belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG).

“Lokasi tersebut memang masuk dalam pola ruang kawasan pariwisata sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW, sehingga bisa dimanfaatkan untuk akomodasi pariwisata. Namun, pemanfaatan ke depan tetap wajib sesuai ketentuan perda dan harus mengurus perizinan terlebih dahulu,” jelasnya. (ana)

Ketua DPRD Tabanan Harap Moratorium Pembangunan di Bali Tegas dan Konsisten

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa mendukung penuh keputusan Gubernur Bali Wayan Koster terkait moratorium pembangunan hotel, vila, restoran, dan usaha sejenis di lahan produktif serta wilayah resapan air.

Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak positif dalam menekan maraknya bangunan liar, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Tabanan.

“Pada prinsipnya saya sangat setuju. Namun dalam penerapannya, bukan hanya sebatas aturan. Harus konsisten dalam penegakan,” tegas Arnawa, Kamis (18/9/2025).

Ia menilai, moratorium ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terutama dalam mempertahankan lahan sawah dilindungi (LSD). Karena itu, Arnawa mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan penyusunan RDTR di seluruh wilayah Tabanan.

“Target kami satu sampai dua bulan sudah selesai karena ini menyangkut kelangsungan pembangunan dan pertanian. Saya sangat atensi sekali,” ujarnya.

Arnawa menegaskan DPRD Tabanan akan ikut mengawasi pelaksanaan moratorium tersebut. Agar jangan sampai banyaknya bangunan yang berdiri di sempadan sungai seperti sekarang semakin marak terjadi, yang menurutnya turut menjadi pemicu bencana di Bali.

“Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Kami akan pastikan pengawasan berjalan ketat agar aturan benar-benar ditegakkan,” tandasnya. (ana)

Bupati Tabanan Dukung Pemprov Bali Moratorium Pembangunan di Lahan Produktif

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pemerintah Provinsi Bali resmi mengumumkan moratorium pembangunan hotel, vila, restoran, dan usaha sejenis di lahan produktif serta wilayah resapan air.

Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster usai rapat gabungan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, serta jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Sabtu (14/9/2025).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyatakan dukungannya. “Saya sangat setuju sepanjang itu sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” ujarnya usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Tabanan, Kamis (18/9/2025).

Bupati dua periode itu menegaskan pemerintah kabupaten akan selalu mengikuti aturan yang berlaku di tingkat provinsi maupun pusat, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan regulasi lainnya. “Di kabupaten, kami selalu menyesuaikan dengan aturan provinsi dan pusat,” tegasnya.

Kebijakan moratorium ini ditempuh sebagai langkah strategis pasca bencana banjir yang menewaskan 18 orang di Bali. Selain itu, kondisi lingkungan di Pulau Dewata dinilai semakin memprihatinkan akibat masifnya alih fungsi lahan.

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq bahkan menyebut tutupan atau vegetasi hutan di Bali kini kurang dari 4 persen. Kondisi paling disoroti ada di daerah aliran sungai (DAS) Ayung yang melintasi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dari total 49.500 hektare, hanya sekitar 1.500 hektare atau 3 persen yang masih memiliki tutupan hutan. (ana) 

Wujudkan Bali Bersih, Putri Koster Ajak Warga Ngrombo Urusan Sampah

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mengajak masyarakat untuk ngrombo atau bergotong royong menata dan mengelola sampah demi menjaga kebersihan lingkungan.

Ajakan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan sosial Menyapa dan Berbagi yang digelar di Wantilan Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Rabu (17/9/2025).

Program rutin yang telah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Wayan Koster ini dihadirkan sebagai wadah koordinasi, silaturahmi, sekaligus kesempatan menyapa masyarakat secara langsung.

Sebanyak 50 penerima manfaat hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari balita, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta kader PKK. Bantuan yang disalurkan meliputi susu bayi, susu lansia, telur, beras, vitamin, dan paket kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyuluhan pencegahan stunting.

Ny. Putri Koster menegaskan, pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dari rumah tangga. “Mari kita ngrombo urusan sampah dan urusan kebersihan. Sampah organik yang jumlahnya 65 persen harus selesai di rumah tangga dan desa adat, sementara sisanya bisa dikelola di TPS3R dan TPST,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa desa adat memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan Bali. “Jika desa bersih, maka Bali pasti bersih. Tidak boleh ada desa yang mengotori desa lainnya,” tambahnya.

Selain isu sampah, Ny. Putri Koster juga menyoroti pentingnya transformasi Posyandu sesuai amanat Permendagri Nomor 13. Menurutnya, Posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain pendidikan, sosial, pekerjaan umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

“Posyandu bukan hanya sekadar menimbang bayi. Data tumbuh kembang anak yang diperoleh sangat penting untuk pencegahan stunting,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pada 26 September mendatang akan digelar pertemuan akbar Tim Posyandu se-Bali.

Apresiasi juga datang dari Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, yang menyatakan bahwa kehadiran Ibu Putri Koster memberi semangat bagi warganya. “Kami akan terus bersinergi antara kabupaten dan provinsi, terutama dalam penanganan sampah dan penguatan Posyandu,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan lubang biopori bagi 2.000 rumah tangga guna mengatasi masalah sampah dari bawah. Selain itu, Tabanan memiliki 832 Posyandu yang sudah ber-SK dan dilengkapi standar pelayanan minimal yang terus dibina agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, menekankan pentingnya penanganan stunting sejak dini, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. “Remaja putri tidak boleh kekurangan gizi dan zat besi agar kelak melahirkan generasi yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Melalui kegiatan Menyapa dan Berbagi, TP PKK Provinsi Bali kembali meneguhkan komitmennya untuk hadir bersama masyarakat, memberikan manfaat nyata, serta menggerakkan keluarga dan desa dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkualitas. (rls)

Koster Buka Suara soal Iuran Donasi ASN: Itu Sukarela

Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster.

DENPASAR, PANTAUBALI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster menepis kabar yang menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan membayar iuran untuk korban banjir. Menurutnya, dana tersebut bersifat gotong royong dan sukarela.

“Itu dana gotong royong sukarela. Kalau mau ikut silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa,” kata Koster di Denpasar, Kamis (18/9).

Koster mencontohkan bantuan yang sudah masuk, di antaranya dari OJK sebesar Rp100 juta, BPD Bali Rp200 juta, serta iuran sukarela pegawai BPD yang mencapai Rp400 juta. Ia menilai wajar jika nominal berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Ada yang hasilnya banyak, Kepala Dinas, kayak saya, Rp50 juta ngasi, kan ada kerelaan saja. Kalau nggak segitu juga nggak apa-apa, nggak juga nggak masalah,” ujarnya.

Soal adanya Surat Keputusan (SK) atau aturan resmi, Koster menegaskan tidak ada. “Gak perlu SK, ngapain ribet? Itu juga OJK sama BPD ngasih bantuan nggak pakai SK, nggak pakai permintaan, iya, semua juga gotong royong. Kalian juga kalau mau gotong royong bagus, gitu,” tegasnya.

Terkait wacana penggunaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk penanggulangan bencana, Koster menegaskan dana tersebut hanya untuk program budaya, lingkungan, dan desa adat. “PWA itu khusus untuk budaya dan lingkungan, termasuk desa adat. Jadi tidak bisa dipakai ke yang lain,” jelasnya.

Dengan klarifikasi ini, Koster berharap polemik iuran ASN segera mereda. “Donasi adalah wujud solidaritas dan rasa kemanusiaan, bukan kewajiban,” tutupnya. ra

Kemiskinan di Badung Turun, Triwulan I 2025 Tercatat 1,9 Persen

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (17/9/2025). 
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (17/9/2025). 

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Kabupaten Badung mencatat tren positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada Triwulan I tahun 2025 angka kemiskinan di Badung turun menjadi 1,9 persen, atau berkurang 0,4 persen dari posisi 2024 sebesar 2,3 persen.

Capaian ini menempatkan Badung sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat provinsi maupun nasional.

Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (17/9/2025).

Rapat dipimpin oleh Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. I Wayan Wijana, mewakili Wakil Bupati Badung selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung, didampingi Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya sebagai Sekretaris TKPK, dan Kepala BPS Badung Komang Bagus Pawastra.

Dalam laporannya, Sekretaris TKPK I Made Wira Dharmajaya menegaskan, bahwa tren positif ini menjadi sinyal baik bagi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Badung.

“Di triwulan pertama 2025, angka kemiskinan di Badung tercatat sebesar 1,9 persen dan menjadi yang terendah di Indonesia. Kami berharap capaian ini terus menurun. Karena itu, rapat koordinasi ini digelar sebagai upaya mengevaluasi seluruh program agar kemiskinan di Badung dapat ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.

Terlebih lagi, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan 2025–2029, dilengkapi Rencana Aksi 2025 yang merumuskan kebijakan, strategi, serta program lintas bidang. Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, hunian layak, serta perlindungan sosial.

Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, dukungan UMKM, serta kemudahan permodalan usaha. Terakhir penurunan kantong-kantong kemiskinan, antara lain dengan peningkatan akses air bersih, santiasi, hunian layak, dan sarana pertanian.

Lebih lanjut, Wira Dharmajaya menegaskan, seiring pertumbuhan ekonomi daerah, serta didukung oleh kolaborasi sinergi antara perangkat daerah, pemerintah Desa/Kelurahan, forum TJSP dan stake holder terkait, pihaknya optimis angka kemiskinan di Badung dapat ditekan lebih rendah.

“Kesejahteraan masyarakat Badung akan terus meningkat jika tren positif ini bisa dipertahankan,” tutupnya. (jas) 

TabananPeringkat 6 di Porprov Bali 2025 dengan Raihan 128 Medali

Penutupan Porprov Bali XVI pada Rabu (17/9/2025).
Penutupan Porprov Bali XVI pada Rabu (17/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI resmi ditutup pada Rabu (17/9/2025) di Gelanggang Olahraga Lila Bhuana, Denpasar oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. KN Boy Jayawibawa.

Pada gelaran kali ini, Kontingen Kabupaten Tabanan berhasil menorehkan prestasi dengan mengumpulkan 25 emas, 34 perak, dan 69 perunggu sehingga total medali yang diraih mencapai 128 keping.

Dengan hasil tersebut, Tabanan menempati posisi peringkat ke-6 klasemen akhir, sesuai dengan target yang diproyeksikan secara rasional oleh KONI Tabanan.

Adapun medali emas disumbangkan dari cabang olahraga atletik, biliar, binaraga, dancesport, esport, panahan, pencak silat, petanque, selancar ombak, tarung derajat, woodball, wushu, dan xiangqi.

Untuk medali perak, Tabanan meraih 34 medali perak yang datang dari angkat besi, atletik, biliar, dancesport, esport, gateball, golf, judo, kempo, motor, panahan, pencak silat, petanque, sepeda, tarung derajat, woodball, dan wushu.

Sementara itu, raihan 69 medali perunggu disumbangkan oleh cabang olahraga akuatik/renang, angkat berat, atletik, biliar, binaraga, bola tangan, bola voli, bulutangkis, dancesport, gateball, golf, judo, karate, kempo, menembak, muaythai, panahan, pencak silat, petanque, rugby, selam, sepak bola, sepeda, taekwondo, tarung derajat, tinju amatir, woodball, wushu, dan yongmoodo.

Dari seluruh capaian tersebut, wushu menjadi penyumbang medali terbanyak dengan total 16 medali, diikuti petanque dengan 11 medali, dan dancesport dengan 10 medali.

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian para atlet Tabanan. Menurutnya, hasil ini menunjukkan kerja keras para atlet, pelatih, serta dukungan penuh dari KONI Tabanan yang mampu mewujudkan target dengan presisi.

“Capaian kali ini presisi dengan target yang diproyeksikan, dan pada Porprov mendatang kita akan optimalkan lagi agar Tabanan semakin baik” ujar Bupati Sanjaya.

Sementara itu, Ketua KONI Tabanan sekaligus penanggung jawab Kontingen Tabanan pada Porprov 2025, I Made Nurbawa, juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan para atlet. Menurutnya, raihan 128 medali ini diraih dengan kekuatan penuh dari atlet asli putra-putri Tabanan.

“Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk Porprov 2027 di Buleleng nanti, agar peringkat kontingen Tabanan bisa meningkat dan prestasi yang diraih lebih optimal,” ujar Nurbawa.

Dengan berakhirnya Porprov Bali XVI, semangat kompetisi dan kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat menjadi energi positif dalam pembinaan olahraga di Tabanan. Pemerintah daerah bersama KONI Tabanan berkomitmen terus mengoptimalkan pembinaan atlet demi prestasi yang lebih baik di masa mendatang. (ana)

Bupati Sanjaya Tinjau Dampak Bencana Cuaca Ekstrem di Desa Banjar Anyar Kediri

Bupati Tabanan bersama jajaran tinjau dampak banjir di Desa Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Rabu, (17/9/2025).
Bupati Tabanan bersama jajaran tinjau dampak banjir di Desa Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Rabu, (17/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, bersama jajaran Pemkab Tabanan meninjau langsung lokasi bencana akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Desa Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Rabu, (17/9/2025).

Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan tersebut mengakibatkan sejumlah kerusakan pada infrastruktur dan rumah warga. Dalam peninjauan itu, Bupati Sanjaya sekaligus memastikan kondisi masyarakat, serta memberikan bantuan kepada warga sekitar yang terdampak.

Kegiatan peninjauan ini juga turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Tabanan dari Fraksi PDI Perjuangan, Organisasi Masyarakat, Perbekel serta tokoh masyarakat setempat, di mana hal tersebut menunjukkan sinergi lintas sektor dalam memastikan bantuan tersampaikan tepat sasaran.

Sebanyak 60 paket bantuan diberikan langsung kepada 60 kepala keluarga (KK) terdampak. Paket bantuan berisi sembako seperti beras, mie instan, minyak goreng, serta perlengkapan mandi berupa sampo, pasta gigi, dan sikat gigi.

Selain itu, Bupati Sanjaya juga menyalurkan alat-alat tidur, seperti matras, selimut, serta tikar untuk meringankan beban warga. Sekaligus, ia menyampaikan kehadirannya bukan hanya sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, tetapi juga bagaimana kedepannya untuk memastikan adanya solusi jangka panjang, sehingga masyarakat aman, tenang dan nyaman.

“Saya hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak akibat banjir bandang tanggal 10 September 2025 lalu, kami di awal sudah turun di beberapa titik dan hari ini khusus datang ke Desa Sanggulan, Desa Banjar Anyar, untuk memastikan langsung kondisi warga,” ucapnya.

Sanjaya juga mengajak seluruh element masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dalam hal, jangan membuang sampah sembarangan serta menjaga lingkungan sekitar tetap bersih terjag dari sampah, terutama sampah plastik.

Sanjaya juga berpesan kepada Perbekel beserta jajaran, Bendesa adat untuk selalu memantau dan mengedukasi masyarakat. Pihaknya tidak ingin kejadian serupa terulang kembali.

“Ada sembako dan juga matras dan selimut sementara. Semua hadir di sini dengan tujuan memastikan biar tahun depan tidak seperti ini lagi. Tahun depan wajib ada jembatan, supaya tidak lagi ada kejadian seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, Sanjaya juga mendorong percepatan langkah teknis melalui penyusunan proposal perbaikan wilayah. Menurutnya, hal ini penting agar upaya rehabilitasi bisa segera terlaksana. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat, diharapkan bencana banjir dapat diminimalisir dan masyarakat lebih terlindungi di masa mendatang.

Untuk mendukung langkah pencegahan, Pemkab Tabanan berencana melakukan pemetaan sungai secara menyeluruh. “Akan kami susuri sungai-sungai ini dengan drone sehingga bisa terlihat secara menyeluruh,” tutupnya. (ana)

Turis Jerman Jadi Korban Jambret di Kuta Utara, Pelaku Ternyata Investor Nigeria

Polres Badung merilis hasil Operasi Sikat Agung.
Polres Badung merilis hasil Operasi Sikat Agung.

BADUNG, PANTAUBALI.COM – Aksi penjambretan menimpa turis Jerman berinisial EZ (23) di Jalan Tegal Cupek, Kuta Utara, Sabtu (8/9) sore. Ponsel iPhone senilai Rp19 juta yang sedang digenggam korban dirampas seorang pria asing yang melintas dengan sepeda motor.

Kapolsek Kuta Utara, Kompol I Ketut Agus Pasek Sudina, menjelaskan pelaku diketahui berinisial CCI (35), warga negara Nigeria. “Korban juga sama-sama WNA,” ujarnya, Rabu (17/9).

Berdasarkan laporan korban, tim opsnal Polsek Kuta Utara melakukan penyelidikan dan menangkap CCI di tempat tinggalnya di Desa Dalung pada 14 September. Polisi masih mendalami kemungkinan pelaku terlibat jaringan kriminal internasional.

Dalam kesempatan terpisah, Polres Badung merilis hasil Operasi Sikat Agung yang berhasil mengungkap 21 kasus kejahatan dengan 23 pelaku diamankan. Salah satunya, seorang buruh proyek bernama Slamet Arifin (38), yang mencuri sepeda motor milik petani berusia 71 tahun di Mengwi. Saat ditangkap, Slamet melawan sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan di kaki.

Kasat Reskrim Polres Badung, Iptu Azarul Ahmad, menegaskan kasus kejahatan jalanan masih didominasi pencurian kendaraan bermotor.

“Motif kebanyakan ekonomi. Namun siapa pun pelakunya, baik lokal maupun asing, tetap akan ditindak tegas,” tegasnya. RA