Jumat, 1 Mei 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Advertisement -
Beranda blog Halaman 113

Kementerian LH Apresiasi PSBS Bali, Sekda: Ini Cambuk bagi Daerah

Penulis
Pantau Bali
-
Rapat koordinasi pembinaan percepatan pengelolaan sampah dan Adipura untuk wilayah Bali di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (26/8/2025).
Rapat koordinasi pembinaan percepatan pengelolaan sampah dan Adipura untuk wilayah Bali di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (26/8/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyebut Menteri Lingkungan Hidup semakin tegas dalam hal pengelolaan sampah.

Menurutnya, ketegasan tersebut menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih berpacu dalam menangani permasalahan sampah di wilayahnya.

“Persoalan sampah di Provinsi Bali bukan hanya program prioritas. Namun, kalau kata Gubernur Bali, sudah menjadi program prioritas super mendesak,” ungkap Sekda Dewa Indra saat membuka rapat koordinasi pembinaan percepatan pengelolaan sampah dan Adipura untuk wilayah Bali di Prime Plaza Hotel Denpasar, Selasa (26/8/2025).

Dewa Made Indra menegaskan bahwa permasalahan sampah di Bali merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan. Penanganan tidak cukup dilakukan hanya di akhir, melainkan harus dibangun strategi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Hulunya ada di rumah tangga, aktivitas industri, aktivitas produksi, termasuk juga pariwisata,” jelasnya.

Strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir inilah yang menjadi cikal bakal penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Provinsi Bali. Sampah harus dipilah berdasarkan jenisnya: organik, anorganik, dan residu.

Sampah organik ditangani di rumah tangga dengan memanfaatkan teba modern atau metode lain. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dijual melalui bank sampah, sementara sampah residu dibawa ke TPS3R dan TPST di masing-masing desa adat.

“Siapa yang menghasilkan sampah, dia harus ikut bertanggung jawab mengelola sampah tersebut. Kalau perilaku ini terbangun dengan baik, maka beban TPA akan jauh berkurang, tinggal menampung sampah residu saja,” tegasnya.

Sistem PSBS ini pun mendapat apresiasi positif dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Hanifah Dwi Nirwana, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLH RI, menyampaikan bahwa secanggih dan sehebat apa pun teknologi tidak akan berfungsi maksimal tanpa dibarengi pemilahan sampah oleh masyarakat.

“Nama Gubernur Bali sering sekali disebut oleh Bapak Menteri. Saya salut karena beliau sangat berani membuat kebijakan-kebijakan terkait sampah. Walaupun kebijakan sampah sangat tidak populis, beliau tetap tegas,” puji Dwi Nirwana.

Berdasarkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di Provinsi Bali, timbulan sampah harian pada tahun 2025 mencapai 3,4 ribu ton/hari.

Dari jumlah tersebut, sampah terkelola baru mencapai 29 persen atau 916 ton/hari, sementara yang tidak terkelola mencapai lebih dari 71 persen atau sekitar 2,5 ribu ton/hari. Capaian ini masih jauh dibawah target tahunan persentase sampah terkelola,  yakni sebesar 51,21 persen.  (rls)

Tabanan Sandang Predikat Kabupaten Layak Anak Pratama

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Kabupaten Tabanan meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dalam penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2024.

Predikat ini menempatkan Tabanan sejajar dengan Kabupaten Bangli dan Buleleng di Bali, dan menjadi sinyal penting untuk memperkuat upaya nyata pemenuhan hak anak.

Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan, I Made Urip Gunawan mengatakan, capaian ini akan menjadi instrumen pengawasan dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Predikat KLA Pratama menunjukkan adanya kemajuan, namun pengawasan harus terus diperketat agar program benar-benar sampai pada sasaran, yaitu anak-anak kita. Inspektorat akan memastikan setiap program terkait KLA berjalan akuntabel,” ungkapnya Selasa (26/8/2025).

Adapun, penghargaan KLA bukan hanya sekadar simbol, melainkan hasil evaluasi berbasis indikator terukur yang mencakup lima klaster utama. Diantaranya  hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Evaluasi administrasi tahun 2023–2024 mencatat capaian yang bervariasi di tiap klaster.

Dari lima klaster utama, perlindungan khusus anak dan inisiatif Desa/Kecamatan Layak Anak menjadi kekuatan utama Tabanan dengan capaian di atas 75 persen. Artinya, sistem perlindungan anak rentan dan kelompok khusus sudah mulai berjalan dengan baik, sekaligus menunjukkan komitmen desa-desa di Tabanan membangun lingkungan ramah anak.

Namun, data juga mengungkap tantangan serius di sektor pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dengan capaian hanya 12,91 persen, serta hak sipil dan kebebasan di angka 25,87 persen. Rendahnya angka ini mencerminkan masih terbatasnya ruang partisipasi anak, akses pendidikan berkualitas, dan wadah pengembangan kreativitas yang aman.

Beberapa indikator yang mendapat perhatian adalah persentase PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI): Sudah ada desa-desa yang memiliki PAUD-HI, tetapi masih perlu pemerataan dan penguatan kemitraan.

Program Wajib Belajar 12 Tahun: Sudah memiliki kebijakan dan pelatihan terkait KHA (Konvensi Hak Anak), namun belum sepenuhnya merata. Serta sekolah ramah anak: Baru ada beberapa sekolah yang resmi berstatus ramah anak, seperti Santa Maria Imakulata, Saraswati, Starkids, dan Abdi Kumara.

Predikat Pratama menunjukkan Tabanan telah memenuhi dasar-dasar pemenuhan hak anak, namun masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, memperkuat layanan pendidikan inklusif, serta memperluas fasilitas publik yang ramah anak.

Menurut Urip, penghargaan ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan. “KLA bukan hanya label, tetapi harus diintegrasikan dalam perencanaan jangka menengah daerah. Artinya, setiap program pembangunan wajib mengakomodasi hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ruang kreatif yang ramah anak,” ujarnya.

Dengan predikat Pratama, Kabupaten Tabanan kini berpeluang menyiapkan langkah konkret menuju tingkat Madya dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat.

Nantinya, KLA diharapkan menjadi gerakan kolektif agar setiap anak di Tabanan mendapat hak perlindungan dan kesempatan berkembang secara maksimal. (ana)

Anggota DPR Tak Lagi Terima Tunjangan Rumah Rp 50 Juta Per Bulan Setelah Oktober

Penulis
Pantau Bali
-
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad. (Istimewa)
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad. (Istimewa)

NASIONAL, PANTAUBALI.COM – Polemik terkait tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan akhirnya diluruskan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, tunjangan tersebut tidak diberikan setiap tahun, melainkan hanya berlaku selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

Dasco menjelaskan, skema itu dipakai sebagai solusi untuk pembayaran kontrak rumah anggota DPR selama masa jabatan 2024–2029. Total dana kontrak lima tahun dicairkan secara bertahap, dengan angsuran Rp 50 juta per bulan selama setahun, karena anggaran tidak memungkinkan dibayarkan sekaligus.

“Setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak lagi menerima Rp 50 juta per bulan. Dana itu hanya untuk kontrak rumah lima tahun, tetapi dibayarkan bertahap dalam satu tahun,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Selasa (26/8/2025).

Dengan adanya penjelasan ini, daftar tunjangan DPR mulai November 2025 dipastikan tidak lagi mencantumkan angka Rp 50 juta per bulan. Dasco pun mengakui bahwa penjelasan sebelumnya yang kurang detail sempat memicu kesalahpahaman di tengah publik. (*)

Ramai Soal Keluhan Kontribusi DTW Jatiluwih ke Petani, Begini Penjelasan Pemkab dan Manajemen

Penulis
Pantau Bali
-
DTW Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali.
DTW Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Sempat ramai di media sosial terkait petani di kawasan subak jatiluwih yang mengeluh kecilnya nilai kontribusi pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.

Mereka mengeluh kontribusi pengelola DTW Jatiluwih ke subak tidak sebanding dengan pengorbanan mereka yang ikut mendorong geliat pariwisata di objek wisata ayng terkenal dengan keindahan sawah terasering.

Menggapi pemberitaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila menyebut, ketentuan soal pembangian distribusi pendapatan Jatiluwih sebelumnya sudah diatur.

“Aturan soal itu (distribusi pendapatan Jatiluwih) sudah ada. Serta sudah berjalan,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Pendapatan Daya Tari Wisata (DTW) Jatiluwih di Kecamatan Penebel pembagiannya telah dilakukan secara merata dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya oleh beberapa pihak.

Data yang dihimpun dari pihak manajemen menyebutkan, distribusi pendapatannya lebih dari Rp 7,7 miliar pada 2024. Hal ini telah dilakukan sejak 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau disebut PKS.

Ada beberapa pihak yang tercatat pada PKS ini dan menikmati pendapatan dari DTW Jatiluwih, yakni Desa Dinas Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, Desa Adat Gunungsari, Subak Jatiluwih, Subak Abian Gunungsari, Subak Abian Jatiluwih serta distribusi yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan.

Distribusi pendapatan dari DTW Jatiluwih berbeda-beda. Hal ini tertuang pada PKS yang awalnya ditandatangani oleh beberapa pihak, yakni Pemkab Tabanan atas nama bupati yang menjabat saat itu, Perbekel Desa Jatiluwih atas nama I Nengah Kartika, Bendesa Pakraman Jatiluwih atas nama I Ketut Suparka, Bendesa Pakraman Gunung Sari atas nama I Ketut Widadi dan Pekaseh Subak Jatiluwih atas nama I Wayan Mustra.

Pada PKS itu, juga mengatur nilai pembagian distribusi pendapatan DTW Jatiluwih. Pihak pertama, yakni Pemkab Tabanan mendapatkan pembagian 45 persen dari pendapatan bruto setelah dikurangi untuk biaya asuransi, biaya manajemen operasional, biaya promosi serta biaya lainnya.

Sementara pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat dan pihak kelima mendapatkan pembagian 55 persen pendapatan bruto setelah dikurangi beberapa pembiayaan seperti sebelumnya.

Pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat dan pihak kelima dari PKS ini, yakni Desa Dinas Jatiluwih yang mendapatkan bagian 15 persen, Desa Adat Jatiluwih mendapatkan 33 persen, Desa Adat Gunungsari mendapatkan 22 persen, Subak Jatiluwih mendapatkan 26 persen, Subak Abian Gunungsari mendapatkan 2 persen dan Subak Abian Jatiluwih mendapatkan 2 persen.

Sementara, untuk distribusi pendapatan DTW Jatiluwih pada 2025 hingga bulan Juli telah dilakukan pembagian pendapatan dengan nilai mencapai Rp 4,4 miliar lebih.

Secara rinci, Pemkab Tabanan mendapatkan Rp 2 miliar lebih, Desa Dinas Jatiluwih mendapatkan Rp 368 juta lebih, Desa Adat Jatiluwih mendapatkan Rp 809 juta lebih, Desa Adat Gunungsari mendapatkan Rp 539 juta lebih, Subak Jatiluwih mendapatkan Rp 637 juta lebih, Subak Abian Gunungsari mendapatkan 49 juta lebih dan Subak Abian Jatiluwih mendapatkan Rp 49 juta lebih.

Sementara itu, Manajer DTW Jatiluwih Jhon Ketut Purna saat dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya menjalankan mekanisme yang telah diatur sebelumnya. “Terkait dengan nilai dan aturan mainnya telah ada, kami hanya menjalankan hal itu,” ujarnya. (ana)

PSBS PADAS Pola Baru Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan

Penulis
Pantau Bali
-
Sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Bangli, pada Senin (25/8/2025).
Sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Bangli, pada Senin (25/8/2025).

PANTAUBALI.COM, BANGLI – Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS), Putri Suastini Koster, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk menyelesaikan urusan sampah domestik secara mandiri dan tidak bergantung pada sistem open dumping maupun pembakaran sampah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber di dua kecamatan di Kabupaten Bangli, yaitu Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku, pada Senin (25/8/2025).

“Sistem dan tata pola pengelolaan selama ini keliru karena menimbulkan masalah yang lebih besar, serta menghasilkan uap dan cairan beracun yang dikenal dengan nama zat dioksin, yang tentu sangat berbahaya bagi masyarakat,” ungkap Putri Koster.

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dinilai sebagai solusi yang lebih efektif dan ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah di Bali. Sampah sejak awal harus dipilah menjadi sampah organik, anorganik, dan residu.

Untuk sampah organik, Putri Koster berharap dapat diselesaikan di masing-masing rumah tangga atau sumbernya, sedangkan sampah anorganik dan residu akan dikelola melalui TPS3R dan TPST yang ada di masing-masing desa adat.

“Kepala Desa, Bendesa, dan Lurah adalah ujung tombaknya. Mereka adalah andalan kita untuk memastikan wilayahnya bersih dari sampah. Gunakan kreativitas masing-masing,” imbuh Ibu Putri Koster. Selain itu, ia juga berpesan agar PKK dan PAKIS di desa ikut berperan dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Sejalan dengan hal tersebut, program PSBS PADAS mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kabupaten Bangli.

Diketahui, jauh sebelum dicetuskan program PSBS PADAS, masyarakat Kabupaten Bangli telah secara mandiri mengelola sampah organik yang mereka hasilkan melalui teba yang ada di masing-masing rumah tangga.

“Selain itu, untuk sampah plastik setiap bulan dikumpulkan melalui bank sampah, sedangkan sampah residu setiap minggu diangkut ke TPS3R dan TPST,” ungkap Camat Tembuku, I Putu Sumardiana.

Sementara itu, anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali, Prof. Dr. Ni Luh Kartini, menyampaikan, pemilahan sampah harus dilakukan sejak awal. Sampah yang sudah terlanjur tercampur akan sangat sulit untuk dipilah dan dikelola.

Ia berharap melalui PSBS PADAS masyarakat dapat mulai bijak dalam mengelola sampahnya, tidak lagi berpaku pada metode open dumping, tetapi mulai bertanggung jawab dengan memilah dan mengelola sampah secara mandiri. (ana)

25 Pelaku Usaha Ikuti Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Kgiatan Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025.
Kgiatan Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop UKMP) Kabupaten Badung kembali mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha.

Kali ini, melalui program Pelatihan Desain Mode UMKM Badung 2025 dengan tema “Kreativitas UMKM dalam Pembuatan Kebaya Wanita dan Kemeja Pria Berbahan Endek”.

Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, mulai 25 hingga 29 Agustus 2025, dan dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Diskop UKMP Badung, I Made Wirya Santosa, di Ruang Rapat Cempaka, Puspem Badung, Senin (25/8/2025).

Dalam sambutannya, Wirya Santosa menekankan,tren fashion terus berkembang cepat, sehingga para pelaku UMKM dituntut untuk berinovasi agar produk mereka tetap relevan dan diminati pasar.

“Busana sekarang bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga identitas gaya hidup. Karena itu, para pengusaha kecil perlu terus meningkatkan kreativitas desain agar mampu bersaing,” jelasnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 25 pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang fashion. Diskop UKMP Badung juga bekerja sama dengan Program Studi Desain Mode Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang akan memberikan materi serta pendampingan teknis.

Wirya menambahkan, lewat kegiatan ini para peserta diharapkan tidak hanya mendapat wawasan baru, tetapi juga keterampilan praktis untuk memperkaya ide rancangan, khususnya berbahan endek.

Harapannya, produk fashion UMKM Badung mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

“Usai pelatihan, para peserta diharapkan bisa mengembangkan desain yang lebih kreatif dan diminati konsumen, sehingga usaha mereka semakin maju,” tutupnya. (ana)

Awal September 133 Desa di Tabanan Mulai Pendataan Lima Bidang Prioritas Data Desa Presisi

Penulis
Pantau Bali
-

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Menjelang pelaksanaan Pendataan lima Bidang Prioritas dalam program Data Desa Presisi, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh perbekel dari 133 desa di Tabanan.

Rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (25/8/2025) ini menjadi langkah awal dalam menyamakan persepsi terkait mekanisme pendataan yang akan segera dilaksanakan.

Program Data Desa Presisi Kabupaten Tabanan merupakan salah satu implementasi Visi Tabanan Era Baru “Aman, Unggul, dan Madani” yang digagas Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Melalui program ini, data berbasis desa akan disajikan secara akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rakor tersebut, dibahas mengenai mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa untuk pelaksanaan pendataan dan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Desa.

Selain itu, turut disampaikan rencana tindak lanjut kegiatan pendataan, termasuk penetapan Tim Pendata di masing-masing desa, serta penyamaan persepsi mengenai lima Bidang Prioritas yang akan dicakup.

Adapun bidang prioritas tersebut meliputi Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan dan Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Agama, Adat, Tradisi dan Budaya, serta Pariwisata, dengan basis pendataan yang mengacu pada Kepala Keluarga dan anggota keluarga.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan, I Gusti Ayu Nyoman Supartiwi menegaskan bahwa pendataan ini merupakan lanjutan dari pemutakhiran data demografi yang telah tuntas pada semester pertama 2025.

“Mulai 1 September 2025, seluruh desa di Tabanan sudah akan memulai Pendataan 5 Bidang Prioritas. Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus APBD Perubahan Tahun 2025 yang dialokasikan dalam bentuk honorarium bagi Tim Pendata dan penginput data ke Sistem Informasi Desa,” jelasnya.

“Selain itu, satu orang ASN dari Pemkab Tabanan juga akan ditugaskan untuk memantau langsung pelaksanaan pendataan di lapangan. Kami harap pihak kecamatan dapat memfasilitasi percepatan kegiatan ini,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Gusti Bagus Ariyanto, menekankan pentingnya kualitas data yang akan dihimpun.

Ia menegaskan, pendataan 5 Bidang Prioritas ini sangat penting karena data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan daerah. Oleh sebab itu, petugas pendata diminta benar-benar teliti dan akurat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam rapat juga disampaikan draf petunjuk teknis pemberian BKK kepada desa untuk kegiatan pendataan melalui metode sensus partisipatoris. Kegiatan ini ditargetkan selesai pada 30 November 2025.

Untuk itu, para perbekel diminta segera menetapkan Tim Pendataan melalui Surat Keputusan Perbekel paling lambat 28 Agustus 2025. Selanjutnya, desa juga diinstruksikan untuk menyiapkan perubahan anggaran pada APBDes Perubahan Tahun 2025 guna mendukung kelancaran program ini.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan melalui Kabid E-government, I Gede Wayan Siswantara, turut memberikan sosialisasi terkait penyajian data pada Sistem Informasi Desa.

Sistem ini nantinya akan digunakan sebagai interface utama dalam penginputan Data Desa Presisi oleh 133 desa di Tabanan.

Dengan langkah terstruktur ini, Pemkab Tabanan menegaskan komitmennya menghadirkan data yang akurat, valid, dan presisi untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat desa. (ana)

Mengenal Japanese Walking, Jalan Kaki Ala Jepang yang Sehat dan Praktis

Penulis
Pantau Bali
-
Jalan kaki untuk mengecilkan perut buncit. (Foto:freepik)
Jalan kaki untuk mengecilkan perut buncit. (Foto:freepik)

PANTAUBALI.COM – Olahraga ringan kini kembali diminati banyak orang, terutama yang praktis dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Salah satu yang sedang populer adalah Japanese Walking.

Pelaksaan olahraga ini hanya butuh waktu 30 menit, tetapi manfaatnya bisa berkali lipat dibanding jalan biasa, bahkan setara dengan 10.000 langkah per hari.

Lantas, apa sebenarnya Japanese Walking dan bagaimana cara melakukannya? Jika mencari olahraga sederhana namun efektif, metode ini bisa jadi pilihan.

Dilansir dari berbagai sumber, Japanese Walking, yang juga dikenal dengan nama Interval Walking Training (IWT), dikembangkan oleh peneliti di Jepang sejak awal 2000-an.

Tujuannya sederhana: mengubah jalan kaki biasa menjadi olahraga yang lebih bermanfaat tanpa kehilangan kemudahannya.

Metode ini dilakukan dengan pola bergantian, yakni berjalan santai selama 3 menit, lalu berjalan cepat dengan intensitas tinggi selama 3 menit, diulang sekitar lima kali atau lebih hingga total 30 menit.

Teknik ini mirip dengan versi ringan dari High Intensity Interval Training (HIIT), sehingga lebih ramah untuk semua usia dan tingkat kebugaran.

Penelitian pada 2007 yang melibatkan 246 peserta menunjukkan bahwa mereka yang rutin melakukan interval walking mengalami peningkatan kekuatan tubuh, daya tahan, serta penurunan tekanan darah. Bahkan hasilnya lebih baik dibanding kelompok yang hanya berjalan dengan kecepatan sedang.

Cara melakukannya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan alat khusus, hanya sepatu yang nyaman dan stopwatch (atau aplikasi di ponsel). Intinya, kamu hanya perlu bergantian antara jalan cepat dan jalan santai sesuai interval waktu.

Berikut langkah-langkahnya:

  •  Mulai dengan jalan santai beberapa menit sebagai pemanasan untuk mengurangi risiko cedera.
  • Lanjutkan dengan jalan cepat sekitar 3 menit, hingga terasa ngos-ngosan ringan tapi masih bisa berbicara singkat (sekitar 70 persen kapasitas aerobik).
  • Turunkan kecepatan dengan jalan santai selama 3 menit (sekitar 40 persen kapasitas aerobik).
  • Ulangi pola 3 menit cepat – 3 menit santai selama total 30 menit.
  • Akhiri dengan berjalan pelan untuk pendinginan agar detak jantung kembali normal.

Untuk hasil maksimal, latihan ini disarankan dilakukan 4–5 kali dalam seminggu. Dengan konsistensi, kamu bisa merasakan manfaat nyata seperti peningkatan daya tahan tubuh hingga tekanan darah lebih stabil.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa Japanese Walking memberikan banyak keuntungan. Misalnya, studi 2007 menemukan peserta mengalami penurunan berat badan dan tekanan darah lebih baik dibanding yang hanya berjalan santai.

Latihan ini juga terbukti meningkatkan kekuatan otot paha, kebugaran, serta melindungi tubuh dari penurunan fisik akibat penuaan dalam jangka panjang.

Selain itu, latihan interval ini dapat menurunkan risiko hipertensi dan stroke dengan cara memperkuat fungsi jantung dan pembuluh darah. Manfaat lainnya adalah membantu mengontrol kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes.

Karena mengombinasikan jalan santai dan cepat, Japanese Walking secara otomatis tergolong aktivitas intensitas sedang hingga tinggi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang menganjurkan 150 menit aktivitas intensitas sedang atau 75 menit aktivitas berat setiap minggu untuk menjaga kesehatan tubuh. (ana)

Harga Komoditas di 10 Pasar Tabanan Stabil

Penulis
Pantau Bali
-
Pedagang sembako di Pasar Tabanan.
Pedagang sembako di Pasar Tabanan.

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Tim monitoring harga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan melakukan pantauan mingguan terhadap kebutuhan pokok di 10 pasar tradisional.

Berdasarkan hasil pemantauan pada minggu ketiga Agustus 2025, harga komoditas di pasar relatif stabil meski ada sedikit perbedaan pada beberapa bahan pangan.

Adapun beras premium terpantau berada di kisaran Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras medium Rp15.000 per kilogram.

Untuk kebutuhan bumbu dapur, harga bawang merah mencapai Rp36.200 per kilogram, bawang putih bonggol Rp30.400 per kilogram, cabai merah keriting Rp36.250 per kilogram, cabai merah besar Rp30.800 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp32.400 per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas protein hewani bervariasi. Daging sapi murni dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram, daging ayam ras Rp39.200 per kilogram, telur ayam ras Rp26.600 per kilogram, dan daging babi Rp86.667 per kilogram.

Untuk ikan segar, ikan kembung dan ikan bandeng masing-masing Rp40.000 per kilogram, sedangkan ikan tongkol Rp35.000 per kilogram.

Adapun harga kebutuhan pokok lainnya juga relatif stabil, seperti gula konsumsi Rp17.800 per kilogram, minyak goreng kemasan dan curah sama-sama Rp20.000 per liter, minyakita Rp17.800 per liter, tepung terigu curah Rp9.400 per kilogram, serta tepung terigu kemasan Rp12.400 per kilogram. Garam konsumsi dijual Rp9.600 per bungkus.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti menyampaikan, hasil pantauan harga pangan di 10 pasar di Tabanan masih terkendali. Meskipun terjadi fluktuasi.

“Secara umum, harga kebutuhan pokok di 10 pasar tradisional masih stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Memang ada fluktuasi pada komoditas tertentu seperti cabai dan bawang, tetapi masih dalam batas wajar,” jelasnya ketika dikonfirmasi Senin (25/8/2025).

Sri Widyanti menambahkan, pihaknya akan rutin melakukan monitoring harga bahan pangan di pasar agar masyarakat merasa tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga berkoordinasi dengan OPD terkait dan pelaku pasar untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.

Kami akan terus melakukan monitoring rutin agar masyarakat merasa tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami berharap dengan kerja sama semua pihak, ketersediaan bahan pokok tetap terjamin dan tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Pemantauan harga ini dilakukan secara berkala sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjaga kestabilan harga, mencegah lonjakan yang dapat membebani masyarakat, sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. (ana)

Keris Tenis Club Badung Raih Juara 4 di Kejuaraan Beregu Putra Baveti Rocky Cup 2025

Penulis
Pantau Bali
-
Kejuaraan tenis beregu putra Baveti Rocky Cup 2025.
Kejuaraan tenis beregu putra Baveti Rocky Cup 2025.

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Kejuaraan tenis beregu putra Baveti Rocky Cup 2025 resmi berakhir di Lapangan Tenis GOR Ngurah Rai, Denpasar, pada Minggu (24/8/2025). Turnamen yang digelar oleh Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia (Baveti) Bali ini menampilkan pertandingan seru hingga partai final.

Empat klub terbaik akhirnya keluar sebagai juara. Klub Rocky sukses menjadi juara pertama sekaligus berhak atas piala serta hadiah uang tunai Rp15 juta.

Posisi runner-up ditempati RTC Singaraja yang membawa pulang hadiah Rp10 juta, sementara peringkat ketiga diraih Logratec dengan hadiah Rp6 juta.

Adapun Keris Tenis Club (KTC) Badung, yang berada di bawah naungan Pemkab Badung, berhasil mengamankan posisi keempat dan menerima hadiah Rp4 juta.

Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Ketua Baveti Bali, I Ketut Rochineng, yang sekaligus menutup secara resmi turnamen ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pelti Badung yang juga Plt. Kepala BPKAD Badung, I Ketut Wisuda, menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara.

Ia berharap kejuaraan Baveti Rocky Cup bisa menjadi agenda rutin tahunan demi memajukan olahraga tenis di Bali.

Keris Tenis Club Badung sendiri menurunkan sejumlah petenis terbaiknya, antara lain Dewa Joni, Boby Astriana Diama, Ngurah Kusuma, Wayan Wijaya, Agung Cahya, Roy Hidiya, Made Arsana, Gede Arnawa, Adi Wiratma, dan Wayan Gunawan (Gebo).

Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan Badung dalam mendukung pembinaan tenis dan menjaga semangat sportivitas. (jas)

1...112113114...1,116Halaman 113 dari 1,116
Copyright © Pantau Bali 2023 | All Rights Reserved.