- Advertisement -
Beranda blog Halaman 107

Warga Binaan Lapas Tabanan Dilatih Produksi Pie Susu Sangkar Emas

Pelatihan kemandirian di bidang tata boga dengan fokus pada produksi Pie Susu Sangkar Emas untuk warga binaan lapas Tabanan, Kamis (4/9/2025). 
Pelatihan kemandirian di bidang tata boga dengan fokus pada produksi Pie Susu Sangkar Emas untuk warga binaan lapas Tabanan, Kamis (4/9/2025). 

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan mendapatkan pelatihan kemandirian di bidang tata boga dengan fokus pada produksi Pie Susu Sangkar Emas, Kamis (4/9/2025).

Program ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus pemberdayaan agar mereka memiliki bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat.

Selain dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelatihan tata boga ini juga merupakan bentuk dukungan Lapas Tabanan terhadap Asta Cita dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya terkait ketahanan pangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kalapas Tabanan, Prawira Hadiwidjojo menyampaikan, kebanggaannya atas terobosan ini dimana selain sebagai dukungan atas program pemerintah hal ini juga menunjukkan semangat Lapas Tabanan untuk terus berinovasi.

Selain menghadirkan produk unggulan yang membanggakan, pelatihan ini juga menjadi modal penting bagi warga binaan untuk membuka usaha mandiri setelah bebas nanti.

“Harapan kami, Pie Susu Sangkar Emas bisa menjadi produk ikonik Lapas Tabanan sekaligus bukti nyata pembinaan kemandirian berjalan dengan baik,” tegas Prawira.

Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tabanan yang merupakan mitra kerja, produk ini diolah langsung oleh Warga Binaan peserta pelatihan yang dibimbing oleh instruktur berpengalaman.

“Pelatihan ini tidak hanya memberi keterampilan, tetapi juga mengajarkan ketelitian, kreativitas, dan semangat usaha. Harapan kami, teman-teman Warga Binaan peserta pelatihan mampu membawa ilmu ini sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat,” ujar instruktur, Ayu Puspayani

Nyoman, salah seorang Warga Binaan peserta pelatihan mengaku sangat termotivasi. Terlebih lagi dirinya memang punya passion di bidang tata boga, sehingga pelatihan ini benar-benar bermanfaat.

“Saya berusaha menyerap ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti setelah bebas bisa membuka usaha sendiri,” ungkapnya.

Dengan semangat kemandirian yang terus digelorakan, diharapkan Pie Susu Sangkar Emas menjadi produk kebanggaan Lapas Tabanan sekaligus harapan menuju masa depan yang lebih baik bagi para Warga Binaan.

Bupati Tabanan Teken Kerjasama Trans Metro Dewata Tahun 2026

Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR  – Untuk mendukung peningkatan pelayanan transportasi publik di Bali, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menandatangani kerja sama pembiayaan Trans Metro Dewata Tahun 2026.

Acara ini digelar di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali di Denpasar, Bali, Kamis (4/9/2025), sebagai langkah lanjutan penguatan sistem angkutan umum lintas kabupaten/kota.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan dihadiri oleh Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, Bupati Tabanan, serta Bupati Gianyar.

Kehadiran empat kepala daerah ini menjadi kunci penting dalam sinergi pembangunan transportasi publik, mengingat jalur Trans Metro Dewata melintasi keempat wilayah tersebut.

Bupati Sanjaya turut hadir didampingi oleh Asisten III serta perwakilan perangkat daerah terkait dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan pentingnya keberlanjutan dan realisasi penyelenggaraan angkutan umum, khususnya di wilayah perkotaan.

Ia menekankan, bahwa pengembangan transportasi publik bukan hanya untuk memperlancar mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sosial, mendorong masyarakat untuk lebih terbiasa dan percaya pada sistem transportasi umum yang efisien.

Menurutnya, keberlanjutan Trans Metro Dewata merupakan langkah strategis dalam membangun budaya baru dalam bertransportasi. Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin menyadari transportasi publik dapat menjadi pilihan utama yang nyaman dan terjangkau. Hal ini juga sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Komitmen bersama yang ditunjukkan oleh para kepala daerah menjadi fondasi kuat bagi kelancaran program ini.

Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mendukung pembiayaan dan infrastruktur pendukung agar layanan Trans Metro Dewata bisa dinikmati secara optimal oleh warga di keempat kabupaten/kota.

Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya menyampaikan, apresiasi tinggi atas langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Bali.

“Kami sangat mendukung langkah strategis ini. Trans Metro Dewata adalah solusi konkret dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya di Tabanan. Ini adalah wujud komitmen bersama dalam membangun sistem transportasi publik yang layak dan berkelanjutan di Bali,” ujarnya. (rls)

4 Kabupaten/Kota di Bali Teken Kerjasama Trans Metro Dewata Sarbagita 2026

Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).
Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Empat daerah di Bali, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita tahun 2026.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9/2025).

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, penandatangan perjanjian kerjasama ini bukan hal baru, namun lanjutan dari kerjasama yang telah berjalan dari tahun 2025 lalu.

“Perjanjian kerjasama ini untuk pelaksanaan di tahun 2026, sehingga dalam penyusunan APBD 2026 dapat mengalokasikan untuk Trans Metro Dewata tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan, berdasarkan hitungan, total anggaran yang dibutuhkan di tahun 2026 sebesar Rp 56,3 miliar dan sudah dibagi Pemprov 30 persen dan Sarbagita 70 persen atau Rp 39,4 miliar. Terbagi menjadi Badung Rp 16, 6 ,miliar, Denpasar Rp 15,5 miliar, Gianyar Rp 5,3 miliar dan Tabanan Rp 1,6 miliar.

“Ini pagu saja dulu, nanti tim akan mengkaji dan evaluasi penyelenggaraan angkutan ini, yang saat ini masih kurang efektif dan kurang efisien,” tambahnya.

Pemprov Bali berkomitmen melakukan transportasi publik meneruskan secara berkelanjutan mengenai edukasi kepada masyarakat perlunya menggunakan transportasi publik.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, penandatanganan kerjasama operasional Bus Trans Metro Dewata ini dalam rangka mendorong transportasi publik di Provinsi Bali.

“Kerjasama ini sebagai bentuk komitmen kami, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten Sarbagita mendorong tumbuhnya transportasi publik di Bali,” terangnya.

Disisi lain, ia mengakui bila dilihat dari persentase capaian dari Bus Trans Metro Dewata belum maksimal, bahkan baru mencapai 37 persen, namun nanti akan tetap dievaluasi sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran. (rls)

Petugas Pendataan dan Operator Desa di Tabanan Ikuti Bimtek Open SID

Bimtek Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Rabu (4/9/2025).
Bimtek Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Rabu (4/9/2025).

PANTAUBALI.COM, TABANAN – Ratusan petugas pendataan dan operator desa dari 133 desa di Kabupaten Tabanan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID pada Rabu (4/9/2025).

Bimtek ini diikuti oleh petugas pendata dan operator desa dari 133 desa se-Kabupaten Tabanan, dengan menghadirkan narasumber dari Komunitas Open Desa, Ridho Ganda Rahardi beserta tim.

Bimtek yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila.

Dalam arahannya, Sekda Gede Susila menekankan pentingnya keakuratan dan presisi data dalam mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

“Data yang akurat dan presisi merupakan satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah sehingga tepat sasaran,” tegas Susila.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan, I Gusti Ayu Supartiwi menjelaskan, bimtek ini merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya.

Pada tahap awal, seluruh desa telah melakukan pendataan dasar berupa data demografi (kependudukan), potensi desa, dan batas wilayah desa, yang juga telah melalui proses pemutakhiran.

Ia menyebut, bimtek kali ini lebih difokuskan pada petugas lapangan dan operator desa yang akan melakukan penginputan data pada aplikasi Open SID.

Ada lima program bidang prioritas yang menjadi fokus pendataan meliputi: Sandang, Pangan dan Papan, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, serta Aktivitas Adat dan Keagamaan.

“Dari data yang sudah terinput di Tabanan, tercatat jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 145.408. Untuk itu dibutuhkan sebanyak 1.147 petugas pendata dan 403 petugas operator,” imbuh Supartiwi.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan dukungan anggaran biaya operasional petugas melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten.

Supartiwi juga menegaskan, batas akhir pendataan program bidang prioritas ini ditetapkan hingga 30 November mendatang.

“Pada akhir 2025 inu seluruh data sudah dapat dimutakhirkan secara lengkap,” pungkasnya. (ana)

Raperda Transportasi Digital Digodok, Pastikan Pengemudi Bali Tak Tersisih

Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (3/9/2025).
Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyebut pentingnya kehadiran regulasi yang mampu melindungi pengemudi lokal di tengah maraknya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

Dalam rapat tersebut, DPRD Bali membahas dua Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Giri Prasta menilai Raperda transportasi digital sangat penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus ruang bagi pengemudi pariwisata lokal agar tidak tersisih.

“Dengan adanya Raperda ini, aspirasi pengemudi bisa tertampung. Masyarakat Bali harus menjadi tuan di rumahnya sendiri dengan payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Bali melalui I Ketut Tama Tenaya mengungkapkan, keterbukaan informasi publik di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan.

Mulai dari rendahnya kepatuhan badan publik dalam memperbarui data, keterlambatan respons terhadap permintaan informasi, hingga terbatasnya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Raperda transportasi digital disebut tidak hanya menjawab kebutuhan layanan pariwisata yang aman, nyaman, dan terjangkau, tetapi juga memastikan keberlanjutan angkutan konvensional serta melindungi kearifan lokal Bali dalam tata kelola pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali berharap regulasi ini menjadi langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan konsumen, pembangunan berkelanjutan, dan nilai budaya Bali. (rls)

Gubernur Koster Instruksi Kolaborasi Enam Sektor Pengelola Sampah Diperkuat

apat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (3/9/2025).
apat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Rapat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (3/9/2025).

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan enam lembaga pelaksana sebagai ujung tombak penanganan sampah berbasis sumber, yaitu kantor lembaga pemerintah dan swasta, desa/kelurahan/desa adat, pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran, kafe), lembaga pendidikan dan pelatihan, pasar (PD Pasar dan pasar desa/desa adat), serta tempat ibadah.

Fokus percepatan diarahkan pada intensifikasi sosialisasi dan edukasi, penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta lembaga masyarakat, penetapan target pencapaian hingga Desember 2025, percepatan pembangunan Teba Modern untuk sampah organik, pembangunan TPS3R/TPST untuk sampah residu, serta penguatan program pembelian pupuk organik antar kabupaten/kota. Selain itu, Program Gotong Royong Bali Bersih Sampah akan digelar rutin di desa, sekolah, dan desa adat.

“Banyak kendala di lapangan, tetapi kita tidak boleh bosan, tidak boleh capek, apalagi berhenti. Kita harus terus bergerak,” ujar Gubernur Koster.

Ia menekankan pentingnya peran kepala desa, lurah, dan bendesa adat dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Jika desa bersih, maka Bali akan bersih. Semua komponen harus mulai mengelola sampahnya. Sampah organik selesai di sumber, sampah anorganik ditangani di desa, sehingga alur sampah ke TPA berkurang dan akhirnya berhenti. Target kita jelas, sampah ke TPA Suwung harus berakhir Desember 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) PADAS, Putri Suastini Koster, melaporkan bahwa pola lama “kumpul, angkut, buang” tidak lagi relevan. Pola baru harus diterapkan, yaitu sampah organik basah diolah dengan komposter, organik kering dikelola di Teba Modern, anorganik dipilah dengan prinsip 3R di TPS3R, dan residu diarahkan ke TPST.

Hingga Agustus 2025, sosialisasi PSBS telah dilaksanakan di 26 kecamatan dari 57 kecamatan di Bali atau 45,61 persen, dengan total peserta 2.098 orang atau 45,02 persen. Kabupaten dengan peserta terbanyak antara lain Kintamani (220 orang), Gianyar (120 orang), Mengwi (120 orang), Payangan (116 orang), Susut (114 orang), Abiansemal (108 orang), dan Tegalalang (106 orang).

Selain itu, sebanyak 42.341 kepala keluarga di Bali telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui berbagai metode, seperti Teba Modern, komposter, biopori, eco enzym, dan maggot. Saat ini terdapat sekitar 40.569 Teba Modern dengan kapasitas tampung 23.849 ton.

“Pola kumpul, angkut, buang sudah tidak bisa lagi. Ketika sampah organik dikelola di sumbernya, volume sampah berkurang hingga 65 persen. Jika sisanya ditangani dengan baik di desa, maka desa akan bersih, dan Bali pun akan bersih. Inilah tugas kita bersama, pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan Bali bersih dan lestari,” kata Ibu Putri Koster.

Dengan kerja bersama pemerintah, desa, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat, Gerakan Bali Bersih Sampah diyakini akan terus berkembang menjadi gerakan kolektif yang memastikan Bali tampil sebagai pulau bersih, hijau, dan lestari tanpa ketergantungan pada TPA. (rls)

Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Badung Selatan, Perumda Tirta Mangutama Gandeng PT Pipa Ticini Bali

Penandatanganan MoU antara Perumda Tirta Mangutama dengan PT. Pipa Ticini Bali di Ruang Rapat Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Jl. Raya Kapal, Mengwi, Rabu (3/9).
Penandatanganan MoU antara Perumda Tirta Mangutama dengan PT. Pipa Ticini Bali di Ruang Rapat Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Jl. Raya Kapal, Mengwi, Rabu (3/9).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Perumda Tirta Mangutama Kabupaten Badung bersama PT. Pipa Ticini Bali melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU), Rabu (3/9/2025).

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih di wilayah Badung Selatan. Dalam proyek strategis optimalisasi jaringan distribusi air minum dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) model Build-Transfer-Operate (BTO)

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menyebutkan, pentingnya proyek ini sebagai upaya konkret pemenuhan pelayanan dasar sekaligus menopang keberlanjutan pariwisata. Keberadaan jaringan baru diharapkan mampu memperkuat suplai air ke kawasan paling padat dan kritis.

“Ini merupakan langkah awal dari upaya PDAM dalam pemenuhan kebutuhan air di Badung Selatan. Dengan adanya jaringan khusus di bawah laut menuju Nusa Dua, suplai air ke wilayah Badung Selatan diharapkan semakin bertambah sehingga kebutuhan air masyarakat Badung Selatan dapat terpenuhi, paling tidak untuk jangka waktu lima tahun ke depan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber air. Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata internasional di Bali menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan air permukaan dan peningkatan kebutuhan air bersih seiring pesatnya pembangunan.

Dalam konteks ini, desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air minum dipandang sebagai salah satu solusi strategis jangka panjang.

“Saat ini kita masih memanfaatkan air permukaan, dan kita tahu ketersediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, saya minta dilakukan diversifikasi dengan memanfaatkan air laut, agar kedepan kita tidak lagi kewalahan dalam memenuhi kebutuhan air, baik untuk masyarakat umum maupun untuk sektor pariwisata,” tegasnya.

Teknologi desalinasi yang umum diterapkan adalah Reverse Osmosis (RO), yang relatif efisien untuk skala besar dan dapat menghasilkan air dengan standar kualitas WHO. Skema ini juga membuka peluang penerapan cross-subsidy: air permukaan tetap didistribusikan ke rumah tangga dengan tarif terjangkau, sementara air desalinasi diprioritaskan untuk kebutuhan industri pariwisata.

“Dengan biaya pengolahan sekitar Rp.30.000/meter kubik, desalinasi lebih mahal dibandingkan sumber air permukaan. Namun, jika difokuskan untuk sektor komersial seperti hotel, bandara, dan restoran, maka beban tarif tidak akan memberatkan masyarakat. Potensi Badung sangat besar, apalagi dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Otomatis kebutuhan air akan terus meningkat, dan kita harus siap mengantisipasi,” pungkas Adi Arnawa.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Mangutama menjelaskan, Kerjasama ini terkait pemasangan pipa yang melewati jalan tol, terowongan, laut, dan infrastruktur lain termasuk dengan Pertamina, PLN, dan Telkom. Semua perizinan telah kami koordinasikan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target.

Dalam MoU tersebut ada beberapa poin yang tertuang untuk  disepakati, diantaranya Proyek ini bernilai Rp 108,84 miliar yang terdiri atas biaya pembangunan (Capex) dan biaya operasional. Seluruh pendanaan ditanggung PT. Pipa Ticini Bali tanpa membebani APBD. Sebagai kompensasi, perusahaan akan memperoleh pengembalian investasi melalui tarif jasa distribusi air minum.

Target pengembalian investasi ditetapkan selama dua tahun, dengan proyeksi distribusi mencapai 21,77 juta meter kubik. Seluruh aset yang dibangun akan dialihkan ke Perumda setelah masa transfer, sementara operasional tetap dikelola PT. Pipa Ticini Bali hingga pengembalian modal selesai.

Standar pelayanan yang disepakati dalam perjanjian mencakup distribusi air 24 jam, pemeliharaan jaringan secara rutin, serta kewajiban menindaklanjuti pengaduan pelanggan maksimal dalam waktu 1×24 jam. Dengan beroperasinya jaringan baru, pasokan yang selama ini dialihkan ke Nusa Dua sekitar 200–300 liter per detik akan dikembalikan untuk memperkuat suplai di Badung Selatan.

Groundbreaking proyek dijadwalkan pada tanggal 11 September 2025 di Bendungan Estuari. Masa konstruksi ditargetkan enam bulan, dengan harapan dapat dipercepat menjadi empat bulan. Sambil menunggu penyelesaian jaringan utama, Perumda telah menyiapkan pompa tambahan dan panel pendukung untuk memastikan distribusi tetap berjalan.

Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan BPKP Provinsi Bali, perwakilan Kejaksaan Negeri,  Sekda IB. Surya Suamba sekaligus sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Mangutama, jajaran Dewan Direksi Perumda Tirta Mangutama. (rls)

Fadli Zon Puji Bali sebagai Pusat Pertumbuhan Budaya dan Tradisi pada CHANDI Summit 2025

Pembukaan CHANDI Summit 2025 di The Meru Sanur, Rabu (3/9/2025)
Pembukaan CHANDI Summit 2025 di The Meru Sanur, Rabu (3/9/2025)

PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy and Innovations (CHANDI) Summit 2025 yang digelar 3-5 September 2025.

CHANDI Summit 2025 merupakan pertemuan budaya internasional yang membahas isu-isu budaya, warisan, diplomasi, seni hingga inovasi dalam bingkai penguatan peradaban global melalui pendekatan budaya.

Dalam Pembukaan CHANDI Summit 2025 di The Meru Sanur, Rabu (3/9/2025) Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan CHANDI Summit 2025.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan Gubernur Bali dalam mendukung pelaksanaan CHANDI Summit 2025. Saya percaya bahwa Bali merupakan tempat dimana budaya dan tradisi terus tumbuh dan berkembang,” ungkap Fadli Zon.

Menurutnya Kebudayaan merupakan kekuatan besar dan luar biasa yang dapat menyatukan seluruh bangsa melampaui batas negara, bahasa dan perbedaan lainnya.

Di sisi lain, Gubernur Bali merasa terhormat atas dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan CHANDI 2025. Menurutnya pertemuan budaya internasional tersebut sangat penting untuk dilaksanakan terlebih mengingat Kebudayaan Indonesia yang sangat unik dan beragam.

“Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan beragam dari seluruh Indonesia maka kebudayaan itu adalah unsur yang sangat penting untuk memajukan Indonesia dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan,” ungkap Koster kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Bahkan Ia menjelaskan visi Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadikan kebudayaan sebagai Haluan dalam setiap program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dari hulu ke hilir.

“Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Kebudayaan agar CHANDI 2025 dapat dijalankan secara berkelanjutan setiap tahun seperti Pesta Kesenian Bali yang sudah dilaksanakan dari tahun 1979 hingga saat ini sudah yang ke-47 kalinya,” kata Koster.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno dan dihadiri oleh delegasi dari 50 negara dan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia. (rls)

TPA Suwung Ditutup, Badung Butuh Teknologi Atasi Residu Sampah

Rakor Percepatan Pengelolaan Sampah bersama dengan Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/9/2025).
Rakor Percepatan Pengelolaan Sampah bersama dengan Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/9/2025).

PANTAUBALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengelolaan Sampah bersama seluruh lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/9/2025).

Rakor yang dipimpin oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengolahan sampah secara serentak di seluruh desa di Badung.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan, Pemkab Badung kembali melaksanakan pemantauan terhadap desa-desa yang sudah memiliki TPS3R dengan mesin-mesinnya dan juga beberapa desa yang tidak memiliki TPS3R tapi pengolahan sampah selama ini ditangani oleh TPST yang terdekat.

“Masalah sampah tidak bisa kita ajaknya retorika. Kita harus action langsung, tidak hanya bisa berteori. Terhadap Desa yang TPS3R nya sudah jalan dan sudah bagus saya apresiasi,” ujarnya.

Ia juga menyatakan akan membuka ruang bagi perusahaan yang menawarkan teknologi baru dalam pengolahan sampah. Bupati meminta OPD terkait, lurah, dan perbekel untuk bersama-sama memilih teknologi terbaik, terutama untuk mengatasi isu residu sampah.

“Saya ingin benar-benar mendapatkan satu teknologi yang memang menyesuaikan masalah, apalagi sekarang sudah jelas TPA Suwung ditutup. Selama ini, pengolahan sampah di TPS3R masih menyisakan residu. Saya ingin alat atau mesin yang kita pakai nanti bisa mengolah residu itu menjadi batako atau lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, IB. Gede Arjana, melaporkan bahwa dari 46 desa dan 16 kelurahan di Badung, 41 di antaranya sudah memiliki TPS3R. Masih ada beberapa desa yang belum bisa membangun TPS3R karena kendala lokasi, operasional, dan sumber daya manusia.

Sesuai arahan Bupati, DLHK Badung mendorong desa dan kelurahan yang belum memiliki TPS3R untuk setidaknya menyediakan lokasi. “Untuk sarana prasarana dan biaya operasional, bisa diajukan melalui proposal dan akan dibantu melalui dana hibah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ucapnya.

Catat! Menteri Keuangan Janji Tak Ada Pajak Baru pada 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Bloomberg/Dhiraj Singh )
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Bloomberg/Dhiraj Singh )

PANTAUBALI.COM, NASIONAL – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada pada tahun 2026.

Meskipun kebutuhan anggaran negara meningkat, ia menegaskan pemerintah akan fokus meningkatkan pendapatan dari pajak tanpa mengeluarkan kebijakan baru.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan DPD RI yang juga disiarkan secara virtual di YouTube DPD RI pada Selasa (2/9/2025).

“Karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan, kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, untuk mengejar penerimaan pajak, pemerintah akan fokus pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Pemerintah juga akan tetap memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha kecil. Seperti kebijakan untuk UMKM sampai Rp 500 juta omzetnya tidak ada PPh, yang artinya mereka tidak perlu membayar pajak.

“Kalau omzetnya di atas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, pajak final 0,5 persen. Itu adalah kebijakan pemihakan kepada UMKM karena kalau pajak PPh Badan adalah angkanya di 22 persen,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga memberikan keringanan hingga pembebasan pajak untuk sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan negara terus dijaga, pemerintah tetap menerapkan asas gotong royong dengan berpihak pada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sambil terus menjaga tata kelola yang baik. (ana)