PANTAUBALI.COM, TABANAN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan memastikan pegawai non ASN yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) pada Selasa (4/2/2025) lalu.
Kepastian tersebut tentunya menjadi angin segar untuk para pegawai kontrak yang nantinya tidak lolos seleksi PPPK yang saat ini prosesnya masih berlangsung. Mereka akan diangkat menjadi statusnya menjadi pegawai paruh waktu maupun penuh waktu.
“Kami jamin tidak ada pemberhentian bagi mereka yang ikut seleksi tahap pertama dan kedua tetapi tidak lolos,” kata Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani.
Pihaknya juga menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk tenaga non ASN yang tidak lolos nantinya. Selain itu, ditegaskan juga pemerintah daerah akan memperpanjang tenaga kontrak yang saat ini sudah ada dan tidak ada lagi pengangkatan tenaga kontrak baru.
“Anggaran sudah ada untuk PPPK maupun tenaga kontrak. Hal mereka tetap terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Omardani juga menegaskan pihaknya akan segera berkonsultasi terkait regulasi pengangkatan tenaga nonASN dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), khususnya bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari dua tahun dan belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Mereka harus mendapat kesempatan yang sama,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi mengungkapkan, tenaga non ASN yang akan dialihkan ke paruh waktu berjumlah 2.011 orang. Mereka adalah para tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi PPPK tahap pertama. Namun, proses pengalihan tersebut baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni 2025, setelah proses seleksi tahap dua selesai.
Selain itu, dalam aturan terbaru dari KemenpanRB menyebutkan tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat misalnya masa kerja yang kurang dari dua tahun, tidak bisa diperpanjang. Namun, Pemkab Tabanan akan tetap mengacu pada surat KemenpanRB terkait penganggaran gaji bagi Non ASN selama proses seleksi sedang beralangsung.
“Dewan juga telah memberikan arahan agar tenaga nonASN yang tidak dapat diangkat menjadi P3K baik itu paruh waktu maupun penuh akan tetap mendapatkan skema perlindungan sehingga tidak ada PHK massal,” pungkasnya. (ana)
