DPRD Tabanan Siapkan 10 Produk Hukum, Perlindungan Petani Masuk Agenda Prioritas

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri

TABANAN, PANTAUBALI.COM – DPRD Kabupaten Tabanan mulai mematangkan agenda legislasi untuk tahun 2027 dengan menyiapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Salah satu regulasi yang mendapat prioritas adalah aturan penyelenggaraan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak di 25 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.

DPRD menargetkan Ranperda tentang Pilkel Serentak tersebut dapat diselesaikan paling lambat Maret atau April 2027. Penyelesaian regulasi sebelum tahapan pemilihan dimulai dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja Bapemperda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Eddy, penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan regulasi yang mendesak dan strategis, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun mendukung pembangunan daerah.

“Karena kita akan menyelenggarakan pemilihan perbekel serentak di 25 desa di Kabupaten Tabanan, Ranperda ini paling tidak harus sudah selesai pada Maret atau April 2027,” tegasnya.

Baca Juga:  DPRD Tabanan Soroti Penurunan PAD 2027, Aset Daerah dan Pariwisata Diminta Dioptimalkan

Selain regulasi Pilkel, sembilan Ranperda lainnya yang masuk dalam agenda legislasi 2027 mencakup sejumlah sektor penting. Di antaranya Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD 2027, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026.

DPRD juga menyiapkan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan, serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045.

Dua regulasi lainnya menyangkut Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Eddy secara khusus menyoroti pentingnya revisi regulasi perlindungan dan pemberdayaan petani. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada mempertahankan keberadaan lahan pertanian, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Baca Juga:  Fraksi Gerindra Ingatkan Pemkab Tabanan, APBD 2027 Jangan Hanya Berorientasi Angka

Ia mendorong agar regulasi perlindungan petani disinergikan dengan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian, upaya mempertahankan lahan pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Bentuk perlindungan yang perlu diperkuat antara lain pemberian bantuan pemerintah serta kemungkinan pembebasan atau keringanan pajak bagi petani yang mempertahankan lahan pertaniannya.

“Tekad dari teman-teman di DPRD dan arahan Bapak Bupati yaitu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan nyata kepada petani. Bentuknya bisa berupa kebijakan bantuan hingga skema pembebasan atau keringanan pajak,” ujarnya.

Di sisi lain, Bapemperda juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Propemperda 2026. Dari tujuh Ranperda yang diagendakan, masih terdapat dua rancangan regulasi yang belum berhasil dituntaskan, yakni Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:  Respons Keluhan Warga Antosari, Perumda TAB Intensifkan Penanganan dan Distribusi Air Tangki

Eddy menjelaskan, tertundanya penyelesaian kedua Ranperda tersebut disebabkan belum siapnya dokumen administrasi dan naskah pendukung dari OPD teknis selaku pengusul. Dengan demikian, kendala bukan berasal dari proses pembahasan di DPRD, melainkan belum terpenuhinya kelengkapan materi yang dibutuhkan.

Kedua Ranperda tersebut selanjutnya kembali didorong masuk dalam agenda legislasi 2027 agar proses pembahasannya dapat dilanjutkan hingga selesai.

DPRD Tabanan berharap seluruh OPD pengusul lebih awal menyiapkan naskah akademik, dokumen pendukung, serta kelengkapan administrasi agar pembentukan peraturan daerah tidak kembali mengalami keterlambatan.

Dengan disiapkannya 10 Ranperda tersebut, DPRD Tabanan berupaya memastikan produk hukum daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab persoalan masyarakat, mulai dari penyelenggaraan Pilkel, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan pariwisata hingga perlindungan petani. (kjs/dt)